Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah gerak cepat memaksimalkan potensi ekonomi perikanan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan terdapat 7 kabupaten dan kota di Sumbar yang memiliki kawasan pantai serta 2 kabupaten memiliki kawasan danau, dan hal tersebut merupakan sebuah potensi yang besar dan bila dikelola dapat memberikan dampak ekonomi.

"Sektor pertanian dan perikanan ini menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di Sumbar. Makanya khusus untuk perikanan ini, perlu dimaksimalkan lagi untuk digarap potensinya," kata Mahyeldi, Jumat (9/8/2024).

Dia menjelaskan belum lama ini dirinya mendatangi Desa Taluak Buo yang ada di Bungus Teluk Kabung Padang. Di sana ada banyak peluang untuk membuat keramba jaring apung ikan kerapu, dan ikan kerapu merupakan komoditas ekspor.

Artinya bila budidaya ikan kerapu ini dikembangkan di kawasan perairan laut yang tidak jauh dari pantai. Dengan banyaknya yang melakukan budidaya yang serupa, maka untuk produksi ikan kerapu akan meningkat.

"Itu baru untuk ikan kerapu saja, dan masih banyak potensi lainnya yang bisa digarap. Barangkali ini sangat perlu dukungan dari KKP (Kementerian Kelautan Perikanan)," ujarnya.

Menurutnya sangat penting untuk terus bersinergi, antara Pemprov Sumbar dengan KKP RI dan pihak terkait lain, dalam memaksimalkan pemanfaatan berbagai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar di Sumbar.

"Pemaksimalan potensi maritim ini, semata-mata untuk mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena kita punya potensi itu," tegasnya.

Mahyeldi menyebutkan, kekayaan potensi maritim Sumbar dibuktikan oleh sebagian besar masyarakat di sepanjang pesisir pantai Sumbar yang memilih berprofesi sebagai nelayan.

Namun, di sisi lain Pemprov Sumbar menyadari peluang pasar ikan sangat besar untuk dapat dipenuhi, sehingga fasilitasi dan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya menjadi hal yang terus fokus dilakukan.

Untuk itu, gubernur berharap segala potensi mulai dari ikan kerapu, lobster, ikan tuna dan lain sebagainya, dapat disinergikan. Terlebih, saat ini nilai tukar nelayan masih rendah, dan dia pun meyakini sinergitas Pemprov dan pemerintah pusat akan berdampak langsung pada peningkatan nilai tukar nelayan tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Reti Wafda mengatakan Pemprov terus menggenjot sektor perikanan, dan yang baru diupayakan di tahun 2024 ini yakni melalui pengembangan budidaya lobster laut, seiring adanya potensi perairan laut yang luas yang terbentang di tujuh kabupaten dan kota.

Dia menjelaskan pengembangan budidaya lobster laut di Sumbar sebenarnya sudah dimulai pada 2023 dengan pemijahan 20.000 benih lobster (BL) laut di UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Teluk Buo, Padang.

Adapun jenis lobster laut yang akan dikembangkan tersebut adalah lobster mutiara (panulirus ornatus), dan lobster pasir (panulirus homarus).

"Benih lobster laut itu kami besarkan hingga ukuran jangkrik di UPTD BPBALP, setelah itu baru kami salurkan pada kelompok nelayan budidaya sebagai bantuan pada awal 2024 ini," katanya

Menurutnya alasan kenapa bantuan benih lobster baru akan didistribusikan nya setelah mencapai ukuran setara jangkrik, karena ketika masih berupa benih, lobster akan rentan mati jika tidak mendapatkan penanganan optimal.

Sedangkan untuk daerah yang akan melakukan budidaya lobster laut ini, berada di tiga daerah yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Sepanjang 2023 lalu, total nilai ekspor lobster laut asal Sumbar mencapai Rp12,063 miliar. Nah, ini potensi yang besar. Kami ingin produktivitas ditingkatkan, sehingga ekonomi di sektor perikanan pun jadi lebih baik," ujarnya.

Reti meyakini apabila skema budidaya lobster laut di Sumbar telah berjalan dan berhasil, maka nilainya akan jauh lebih meningkat. Sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tukar nelayan (NTN) dan mengentaskan kemiskinan di Sumbar dapat tercapai.

"Dalam melakukan persiapan budidaya lobster laut ini kami dari Pemprov juga turut melibatkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta (UBH). Dengan demikian, bagaimana teknis budidayanya, akan kami diskusi bersama UBH," sebutnya.

Diakuinya adanya pergerakan untuk melakukan pengembangan budidaya lobster laut ini, sesuai arahan dari Gubernur Sumbar, sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan.