Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyoroti dampak negatif judi online (judol) bagi masyarakat. Menurutnya, aktivitas judi online memicu berbagai persoalan sosial, salah satunya adalah perceraian.

Dari data yang dipaparkan, terjadi peningkatan angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir. Adapun pada 2019 angka perceraian akibat judi online tembus 1.947 kasus.

"Meningkatnya, bisnis judi online dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi seperti naiknya angka perceraian yang didasari oleh permasalahan adiksi judi online, karena di tahun 2019 terdapat 1.947 kasus perceraian karena judi online," katanya dalam acara Sarasehan bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

"Sempat menurun di tahun 2020, tapi angka tersebut naik kembali di tahun 2023, 1.572 angka perceraian," sambung dia.

Tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, judi online juga berdampak pada anak-anak. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tercatat ada 197.054 kasus judi online pada kalangan anak di bawah umur di Indonesia.

Dari data yang dipaparkan, anak di bawah umur yang dimaksud ada pada rentan usia 11-19 tahun. Jumlah uang yang telah dideposit menyentuh angka Rp 293 miliar dengan 2,2 juta transaksi.

Dampak judi online tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tapi juga secara global. Budi Arie mencontohkan Inggris yang kehilangan banyak potensi ekonomi akibat aktivitas haram tersebut.

"Di Inggris, judi online telah menyebabkan kehilangian potensi sektor ekonomi formal, di mana pada periode 2016-2022, para pelaku judi online di Inggris telah menghabiskan rata-rata US$ 5,6 miliar per tahunnya untuk judi online. Hal ini mengibatkan kerugian terhadap efektivitas ekonomi Inggris sebesar US$ 1,7 miliar," paparnya.

Dampak negatif judi online juga dirasakan di Amerika Serikat (AS). Terhitung 3 hingga 4 tahun sejak judi online dilegalkan di tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah kebangkutan pada sebanyak 30 persen usaha di beberapa negara bagian.

"Hal ini salah satunya disebabkan oleh karena penurunan kesehatan finansial konsumen di negara bagian yang melegalkan judi online," tutupnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan Indonesia telah menyia-nyiakan potensi ekspor kelapa Rp 89,8 triliun. Padahal produksi kelapa Indonesia sempat menjadi yang terbesar di dunia, kini dikalahkan dengan Filipina.

"Perbedaan kenapa Filipina bisa melampaui Indonesia, karena Filipina terorganisir mengurus kelapanya. Jadi, di sana ada dewan kelapa di bawah bawahnya ini sudah diakui, termasuk kelompok taninya sudah diakui," kata Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo A.A Teguh Sambodo, dalam media briefing di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Teguh mengatakan dari sisi penghasil dan pengekspor kelapa, sejak 2020 Indonesia telah dikalahkan dari Filipina. Posisi Indonesia kini kedua di dunia dan Filipina posisi pertama.

"Filipina sekarang mungkin punya luasan yang terbesar di dunia, sekitar 3,7 juta hektare, sedangkan Indonesia 3,3 hektare, hampir 3,4 ha. Nah bagian-bagian ini juga menjadi semacam pengingat, 'wah ini sudah dilampaui oleh Filipina', sehingga mungkin ada baiknya kita perlu mengkonsolidasi," ucapnya.

Salah satu penyebab Indonesia kalah dari Filipina adalah produktivitas pertanian kelapa yang tidak dapat perhatian. Teguh mengatakan berdasarkan data Kementerian Pertanian tingkat produktivitas kelapa di Indonesia stagnan di angka 1,1 ton per hektare.

"Kemudian sebagian besar itu dibudidayakan oleh petani yang polanya konvensional, artinya mereka masih menunggu kemurahan hati alam untuk memberikan hasilnya, dan banyak juga tantangan-tantangan yang sebenarnya sudah tua dan rusak sehingga perlu diganti," terangnya.

Selain itu, ekspor kelapa Indonesia kini banyak yang bocor alias diekspor secara ilegal sehingga tidak ada nilai tambah bagi Indonesia. Padahal pajak ekspor dari kelapa seharusnya bisa digunakan untuk peningkatan industri kelapa di dalam negeri.

Di sisi lain, Filipina yang telah memiliki tata niaga kelapa yang baik sejak lama menyetop ekspor kelapanya. Sementara Indonesia ekspor masih bebas sehingga potensi nilai tambah dari buah itu banyak dikirim ke negara lain secara mentah.

"Kalau di Filipina luasan nomor satu dan Indonesia yang kedua, sedangkan luasa nomor satu nggak boleh keluar (ekspor) berartikan mengandalkan Indonesia sebagai kebun kelapa kedua terluas untuk memasok keluar (ekspor). Ini sebagai satu aspek akan ditindaklanjuti dalam peta jalan ini dan akan dihitung, kontribusinya dari apa," jelasnya.

Untuk diketahui, potensi ekspor beberapa bagian dari buah kelapa sangat tinggi. Misalnya air kelapa US$ 5,25 miliar setara Rp 79,4 triliun, sabut kelapa US$ 320 juta setara Rp 4,8 triliun dan tempurung kelapa US$ 373 juta setara Rp 5,6 triliun.

Maka jumlah potensi kelapa mencapai Rp 89,8 triliun. Total itulah yang sejauh ini Indonesia kehilangan karena tidak dimanfaatkan secara baik.

"Itu potensi yang terbuang, sehingga dengan membangunkan raksasa tidur ini, sebenarnya kita ingin memanfaatkan potensi-potensinya," pungkasnya.

Bisnis.com, BADUNG - Gelaran Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) dan Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2 di Bali pada 1-3 September 2024 diproyeksi dapat menghasilkan perputaran uang sekitar Rp100 miliar.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko optimistis agenda HLF MSP dan IAF akan berdampak positif terhadap perekonomian di kawasan Bali dan sekitarnya.

Bogat mengatakan, dengan asumsi salah satu acara, yakni HLF MSP, dihadiri oleh 1.000 orang yang menghabiskan sebanyak Rp5 juta per orang selama 3 Hari, makan perputaran uang di Bali dapat mencapai sekitar Rp5 miliar. Dia menuturkan, proyeksi tersebut belum termasuk dengan persiapan-persiapan lain yang dibutuhkan untuk acara tersebut.

"Jadi, secara hitungan kasar, trickle down effect yang dapat terjadi dengan adanya HLF MSP dan IAF ini paling tidak Rp100 miliar yang secara langsung, belum yang sifatnya tidak langsung," ujar Bogat dalam Konferensi Pers Persiapan HLF MSP 2024 dan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali pada Minggu (1/9/2024).

Sementara itu, Bogat menambahkan jumlah peserta yang telah mendaftar melalui laman resmi untuk mengikuti HLF MSP mencapai sekitar 1.900 orang. Dia mengatakan, jumlah tersebut berada di atas target panitia sebelumnya sebanyak 1.000 orang.

"Dari jumlah itu, yang sudah ter-registered sudah sekitar 1.450 orang," tambahnya.

Adapun, HLF MSP 2024 juga akan menghadirkan 102 pembicara global dari berbagai latar belakang, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, filantropi, LSM, dan organisasi internasional.

Selain itu, kegiatan ini didukung oleh 33 mitra yang telah siap berpartisipasi dalam ekshibisi, serta sistem keamanan siber dan fisik yang telah dipersiapkan dengan matang.

"Kata kunci dalam forum HLF MSP ini adalah transformasi, kolaborasi, kerja sama, dan keberlanjutan. Ini semua yang menjadi motivasi Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan mewujudkan transformasi serta inklusivitas pembangunan," kata Bogat.

Dia mengatakan, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan menyambut seluruh perwakilan negara dalam sesi Welcoming Dinner, serta membuka sesi utama dalam Joint Leaders Session Indonesia-Africa Forum (IAF) dan HLF MSP 2024 pada hari kedua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dengan sumber daya alam yang melimpah.

Sehingga mestinya pemerintah bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, Prabowo mengakui Indonesia masih menghadapi problem kemiskinan yang harus dituntaskan.

"Hal ini tidak boleh terjadi karena kita punya kekayaan alam yang sangat besar. Kita punya pasar yang sangat besar. Kita punya luas wilayah yang sangat besar," ujar Prabowo saat memberikan pengarahan di acara wisuda program Diploma, Sarjana, Magister dan Dokter Universitas Pertahanan (Unhan) RI di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (24/8/2024).

"Kita punya teritorial laut yang sangat besar. Kita harus menghilangkan kemiskinan. Kita harus menghilangkan kelaparan," tegas dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun menyinggung soal keanggotaan Indonesia di organisasi kerja sama multilateral ekonomi, G20.

Menurut dia tak pantas jika masih ada masyarakat di Tanah Air yang hidup di bawah garis kemiskinan.

"Tidak pantas negara anggota G20. Tidak pantas negara yang dianggap terkemuka di ASEAN. Kalau kita masih ada rakyat kita yang lapar, masih ada rakyat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini melukai hati kita," kata Prabowo.

"Ini melukai perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Ini melukai tujuan kita mendidikan negara dan bangsa kita ini," tegasnya.

Mantan Danjen Kopassus periode 1995-1998 itu lantas menekankan bahwa Indonesia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam penguasaan sains dan teknologi.

Tujuannya supaya bisa menyelesaikan persoalan masyarakat secepatnya.

"Kita butuh solusi sekarang, hari ini, bukan di kelak kemudian hari," tambah Prabowo.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah gerak cepat memaksimalkan potensi ekonomi perikanan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan terdapat 7 kabupaten dan kota di Sumbar yang memiliki kawasan pantai serta 2 kabupaten memiliki kawasan danau, dan hal tersebut merupakan sebuah potensi yang besar dan bila dikelola dapat memberikan dampak ekonomi.

"Sektor pertanian dan perikanan ini menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di Sumbar. Makanya khusus untuk perikanan ini, perlu dimaksimalkan lagi untuk digarap potensinya," kata Mahyeldi, Jumat (9/8/2024).

Dia menjelaskan belum lama ini dirinya mendatangi Desa Taluak Buo yang ada di Bungus Teluk Kabung Padang. Di sana ada banyak peluang untuk membuat keramba jaring apung ikan kerapu, dan ikan kerapu merupakan komoditas ekspor.

Artinya bila budidaya ikan kerapu ini dikembangkan di kawasan perairan laut yang tidak jauh dari pantai. Dengan banyaknya yang melakukan budidaya yang serupa, maka untuk produksi ikan kerapu akan meningkat.

"Itu baru untuk ikan kerapu saja, dan masih banyak potensi lainnya yang bisa digarap. Barangkali ini sangat perlu dukungan dari KKP (Kementerian Kelautan Perikanan)," ujarnya.

Menurutnya sangat penting untuk terus bersinergi, antara Pemprov Sumbar dengan KKP RI dan pihak terkait lain, dalam memaksimalkan pemanfaatan berbagai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar di Sumbar.

"Pemaksimalan potensi maritim ini, semata-mata untuk mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena kita punya potensi itu," tegasnya.

Mahyeldi menyebutkan, kekayaan potensi maritim Sumbar dibuktikan oleh sebagian besar masyarakat di sepanjang pesisir pantai Sumbar yang memilih berprofesi sebagai nelayan.

Namun, di sisi lain Pemprov Sumbar menyadari peluang pasar ikan sangat besar untuk dapat dipenuhi, sehingga fasilitasi dan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya menjadi hal yang terus fokus dilakukan.

Untuk itu, gubernur berharap segala potensi mulai dari ikan kerapu, lobster, ikan tuna dan lain sebagainya, dapat disinergikan. Terlebih, saat ini nilai tukar nelayan masih rendah, dan dia pun meyakini sinergitas Pemprov dan pemerintah pusat akan berdampak langsung pada peningkatan nilai tukar nelayan tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Reti Wafda mengatakan Pemprov terus menggenjot sektor perikanan, dan yang baru diupayakan di tahun 2024 ini yakni melalui pengembangan budidaya lobster laut, seiring adanya potensi perairan laut yang luas yang terbentang di tujuh kabupaten dan kota.

Dia menjelaskan pengembangan budidaya lobster laut di Sumbar sebenarnya sudah dimulai pada 2023 dengan pemijahan 20.000 benih lobster (BL) laut di UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Teluk Buo, Padang.

Adapun jenis lobster laut yang akan dikembangkan tersebut adalah lobster mutiara (panulirus ornatus), dan lobster pasir (panulirus homarus).

"Benih lobster laut itu kami besarkan hingga ukuran jangkrik di UPTD BPBALP, setelah itu baru kami salurkan pada kelompok nelayan budidaya sebagai bantuan pada awal 2024 ini," katanya

Menurutnya alasan kenapa bantuan benih lobster baru akan didistribusikan nya setelah mencapai ukuran setara jangkrik, karena ketika masih berupa benih, lobster akan rentan mati jika tidak mendapatkan penanganan optimal.

Sedangkan untuk daerah yang akan melakukan budidaya lobster laut ini, berada di tiga daerah yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Sepanjang 2023 lalu, total nilai ekspor lobster laut asal Sumbar mencapai Rp12,063 miliar. Nah, ini potensi yang besar. Kami ingin produktivitas ditingkatkan, sehingga ekonomi di sektor perikanan pun jadi lebih baik," ujarnya.

Reti meyakini apabila skema budidaya lobster laut di Sumbar telah berjalan dan berhasil, maka nilainya akan jauh lebih meningkat. Sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tukar nelayan (NTN) dan mengentaskan kemiskinan di Sumbar dapat tercapai.

"Dalam melakukan persiapan budidaya lobster laut ini kami dari Pemprov juga turut melibatkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta (UBH). Dengan demikian, bagaimana teknis budidayanya, akan kami diskusi bersama UBH," sebutnya.

Diakuinya adanya pergerakan untuk melakukan pengembangan budidaya lobster laut ini, sesuai arahan dari Gubernur Sumbar, sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan.

"Dari estimasi CELIOS, ekonomi hijau punya potensi yang cukup besar mencapai Rp 4.376 triliun ke output ekonomi nasional dalam 10 tahun ke depan," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan beberapa sektor yang potensial, seperti transisi energi. Transisi energi tersebut dimulai dari skema pergeseran dari energi surya, mikro hidro, dan energi angin.

Selain itu, kebutuhan industri komponen untuk energi baru terbarukan (EBT) dapat membawa multiplier efek. Di antaranya, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hingga mencegah deindustrialisasi prematur.

"Investasi di transmisi EBT khususnya di luar Pulau Jawa bisa memicu efek meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," jelasnya.

Adapun potensi lainnya, seperti ekonomi restoratif atau model ekonomi yang menggabungkan pemulihan alam dengan bisnis berkeliling. Misalnya, perkebunan kakao dan kopi di Flores yang mengambil konsep agroforestri. Dengan konsep tersebut, tutupan lahan tetap terjaga dan petani tetap mengambil manfaat komoditas di lahan tersebut.

Dia pun menyarankan agar ekonomi hijau dijadikan pilihan utama ekonomi dibanding ekonomi berbasis ekstraktif. Pasalnya, ekonomi hijau mempunyai efek berganda jauh lebih besar dan sejalan dengan pemerataan ekonomi.

"Ekonomi hijau sebaiknya dijadikan pilihan utama ekonomi dibanding ekonomi berbasis ekstraktif karena efek berganda nya jauh lebih besar dan sejalan dengan semangat pemerataan ekonomi," tambahnya. (kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com -Koperasi hadir sebagai soko guru perekonomian nasional.

Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) Sharmila Yahya berharap koperasi menjadi pilar utama dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang bisa mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

“Kita akan membangkitkan visi, misi dan peran almarhum Bung Hatta (Bapak Koperasi Indonesia) dan Bustanil Arifin (Menteri Koperasi Indonesia periode 1978-1993) dalam menggerakkan koperasi sebagai swadaya meningkatkan potensi ekonomi hingga ke tingkat pedesaan,” ujar Sharmila dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

PEXELS/COTTONBRO STUDIO Ilustrasi keuangan, literasi keuangan.

Sharmila mendorong agar koperasi di seluruh daerah berkembang dalam modernisasi dan bertransformasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Salah satu kuncinya adalah sinergitas dan integrasi koperasi dengan berbagai elemen finansial.

”Kolaborasi adalah upaya bersama mewujudkan kedaulatan koperasi Indonesia,” jelas dia.

Tercatat hingga Juni 2024, Inkowapi telah memfasilitasi sebanyak 300.000 posko pangan dalam sektor permodalan. Menurut Sharmila, permodalan menjadi penting dalam mendorong kelangsungan dan keberlanjutan koperasi.

“Di era modern ini koperasi harus berkembang sebagai elemen pendidikan, pelatihan serta pemasaran. Termasuk menjadi penyedia permodalan bagi sektor usaha-usaha mikro dan kecil demi kesuksesan bisnis anggotanya,” terang Sharmila.

Selain itu, Sharmila mengusulkan agar pemerintahan mendatang menunjuk seorang menteri yang memiliki figur dari gerakan koperasi.

”Koperasi harus memiliki andil besar dalam target mencapai Indonesia Emas 2045. Upaya tersebut bisa terwujud ketika sosok pemimpinnya juga memiliki spirit yang sama,” tutur dia.