Jakarta -

Pemerintah kembali menggenjot pembangunan infrastruktur dalam negeri untuk pemerataan pembangunan, salah satunya proyek jalan tol hingga penyediaan perumahan bagi masyarakat.

Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), Donny Arsal menyatakan komitmen SIG untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan melalui penyediaan semen hijau dan solusi hijau.

Selain ramah lingkungan dengan tingkat emisi karbon yang lebih rendah hingga 38% dibandingkan semen konvensional, semen hijau SIG dan produk turunannya juga mengandung komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi lebih dari 90%. Nilai TKDN semen hijau SIG tersebut lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 yang sebesar 40%.

"Semen hijau SIG hadir dengan rentang spesifikasi lengkap yang seluruhnya telah tersertifikasi SNI, untuk menyesuaikan dengan karakteristik dari tiap jenis aplikasi dan kebutuhan, sehingga lebih tepat guna. Variasi produk yang lengkap ini untuk memberikan keyamanan dan keleluasaan kepada konsumen dalam memilih bahan bangunan yang dibutuhkan," kata Donny Arsal, dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024).

Menurut Donny, SIG tidak berpuas diri dan tidak berhenti pada inovasi semen hijau. Perusahaan memperkenalkan salah satu produk turunan semen hijaunya, yaitu precise interlock brick (PIB) untuk solusi pembangunan rumah yang efektif, efisien, serta ramah gempa. Penggunaan precise interlock brick juga membuat durasi konstruksi lebih cepat, dan tampilan yang modern.

"PIB telah diaplikasikan di berbagai proyek perumahan, seperti di Sulthan Residence, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat. Selain itu, PIB juga telah diaplikasikan pada contoh hunian tapak ramah lingkungan tipe 36 di IKN (Ibu Kota Nusantara) yang dibangun dalam waktu 15 hari. Inovasi ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, guna mengatasi backlog perumahan di Indonesia," ujar Donny Arsal.

SIG pun menyambut positif penyelenggaraan Konstruksi Indonesia (KI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten yang menjadi momentum bagi Perusahaan untuk memperkenalkan produk semen hijau dan solusi hijau yang inovatif dan ramah lingkungan kepada publik, khususnya para pemangku kepentingan di sektor konstruksi.

"Event ini sangat penting bagi SIG, bagaimana kehadiran SIG untuk memperkenalkan produk-produk baru yang inovatif, terutama terkait dengan solusi perumahan," kata Donny Arsal. Menurutnya, kehadiran SIG dalam KI 2024 juga merupakan dukungan terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

KI 2024 merupakan ajang pertemuan dan pertukaran informasi dunia konstruksi antar pemangku kepentingan sektor konstruksi di Indonesia. Mengusung tema Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing, KI 2024 dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, antara lain pameran dan penghargaan Konstruksi Indonesia 2024, konferensi, kompetisi tenaga kerja konstruksi tingkat nasional, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), penyusunan buku Konstruksi Indonesia 2024, serta lomba foto dan video.

(rrd/rir)

Bisnis.com, PADANG - Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat tengah melakukan koordinasi dengan pihak maskapai Scoot terkait rencana menambah rute penerbangan internasional di Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Kepala Dispar Sumbar Luhur Budianda mengatakan maskapai Scoot nantinya akan melayani rute Padang - Singapura dan rencana itu tinggal menunggu mencari waktu yang tepat, dan komunikasi terakhir rute Padang - Singapura akan mulai dibuka di BIM pada Januari 2025.

"Sebenarnya pada Desember 2024 ini rencana awal rute penerbangan Padang - Singapura. Ternyata dari pihak maskapai minta diundur hingga Januari 2025," katanya, Sabtu (9/11/2024).

Dia menjelaskan saat ini penerbangan internasional Scoot yang ada di BIM hanya melayani rute Padang - Malaysia. Artinya bila nanti rute Padang - Singapura resmi beroperasi, ada dua rute penerbangan internasional di BIM.

Alasan utama yang membuat Pemprov Sumbar melihat penting adanya rute Padang - Singapura itu, karena melihat dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumbar, Singapura menduduki posisi ke empat.

"Singapura potensial juga untuk menjadi wisatawan mancanegara ke Sumbar. Makanya dengan telah adanya akses penerbangan langsung dari Singapura - Padang, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara bisa meningkat ke Sumbar," ujarnya.

Budi menyampaikan dari komunikasi terakhir, direncanakan jadwal penerbangan Padang - Singapura yang menggunakan maskapai Scoot akan melayani penerbangan 3 kali dalam satu minggu.

"Soal jadwal penerbangan sejauh ini dari rencananya akan membuka penerbangan 3 kali dalam satu minggu," ungkapnya.

Menurutnya dibukanya rute penerbangan Padang - Singapura itu, di satu sisi tidak hanya bisa menarik minat wisatawan di Singapura untuk datang ke Sumbar, tapi penerbangan Singapura menjadi pintu untuk bisa menjangkau banyak negara lainnya.

"Bandara di Singapura itu kan penerbangan internasionalnya ke banyak negara. Nah, hal ini adalah pintu, jadi negara lainnya yang datang ke Singapura juga bisa dengan mudah datang ke Sumbar," sebutnya.

Selain berharap adanya peningkatan kunjungan wisatawan dari Singapura, kata Budi, Negara Singapura ini juga menjadi salah satu investor yang terbesar di Sumbar.

"Jadi bisa jadi perjalanan bisnis. Karena investasi-investasi yang banyak masuk ke Sumbar itu datang dari Singapura juga. Saya melihat hal ini akan sejalan tentunya," tegasnya.

Dia berharap dibukanya nanti rute Padang - Singapura itu, dapat menunjang kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumbar, karena sejauh ini wisatawan mancanegara yang datang ke Sumbar didominasi dari Malaysia, Australia, dan sejumlah negara Asia dan Eropa lainnya.

PADANG, iNews.id - Staus Gunung Marapi kembali naik menjadi Level III Siaga. Gunung api aktif yang terletak di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar) ini terus bergejolak.

Berdasarkan data dari Pos Pengamatan Gunung Api Marapi di Bukittinggi mencatat, sejak kemarin sampai pagi ini abu vulkanis terus menyembur dari dalam kawah, Kamis (7/11/2024) pukul 06.20 WIB. Terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 500 meter di atas puncak.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 8.7 mm dan durasi 49 detik,” tulis laporan tersebut, Kamis (7/11/2024).

Tak berselang lama, erupsi kembali terjadi pukul 07.33 WIB dengan tinggi kolom abu teramati 600 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 3.2 mm dan durasi 1 menit 27 detik.

Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Marapi Ahmad Rifandi menyampaikan, tingkat aktivitas Gunung Marapi dinaikkan dari level II Waspada menjadi Level III Siaga pada 6 November 2024.

“Masyarakat sekitar Gunung Marapi tidak boleh mendekati radius 4,5 kilometer dari puncak kawah. Masyarakat yang bermukim sekitar lembah aliran sungai dari puncak Gunung Marapi agar selalu waspada bahaya lahar terutama saat musim hujan,” ujarnya.

Editor: Donald Karouw

PADANG, iNews.id - Gunung Marapi di Sumatera Barat (Sumbar) mengalami erupsi, Rabu (6/11/2024) pagi. Laporan dari Pos Pengamatan Gunung Api Marapi Bukittinggi, ketinggian abu tidak teramati karena tertutup awan.

“Erupsi itu terjadi pada pukul 05:44 WIB, Rabu 6 November 2024, namun tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi  4 menit 35 detik,” tulis laporan tersebut dikutip Rabu (6/11/2024).

Eri dari Kelompok Siaga Bencana, Bukit Batabuah, Kabupaten Agam mengatakan, telah terjadi hujan abu vulkanis di sekitar tempat tinggal mereka akibat dampak erupsi Gunung Marapi.

“Ini sangat mengganggu aktivitas warga terutama yang berkegiatan di luar ruangan. Diimbau kepada warga agar berhati-hati dan waspada,” katanya.

Dalam laporan Pos Pengamatan Gunung Api, masyarakat selalu diingatkan untuk selalu mematuhi rekomendasi dan memakai masker, pelindung kulit dan mata ketika beraktivitas di luar ruangan.

Sementara laporan dari BMKG, berdasarkan informasi SIGMET terbaru Gunung Marapi berdasarkan informasi VAAC Darwin pada 6 November 2024 pukul 06.35 WIB hingga pukul 12.25 WIB, teramati sebaran debu abu vulkanik pada ketinggian hingga 15.000 kaki bergerak ke arah timur dengan kecepatan 05 knot dan diperkirakan intensitasnya tidak berubah.

Berdasarkan peta sebaran abu vulkanis yang ada, belum terkonfirmasi adanya bandara terdampak dari erupsi Gunung Marapi.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, PADANG — Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat mencatat jumlah pergerakan wisatawan di Ranah Minang mencapai 10 juta orang dengan destinasi wisata paling dominan tersebar 6 kabupaten dan kota.

Kepala Dispar Sumbar Luhur Budianda mengatakan angka pergerakan wisatawan di Sumbar ini menunjukan peningkatan dari waktu ke waktu, dengan persentase 9.31% dibandingkan periode sebelumnya.

"Meskipun demikian persentase ini harus tetap ditingkatkan lagi untuk mencapai target sebanyak 13,5 juta wisatawan di tahun 2024 ini," katanya, Jumat (25/10/2024).

Dispar berharap adanya dukungan dari semua pihak baik itu instansi terkait maupun masyarakat untuk meningkatkan pariwisata, sehingga target 13,5 juta wisatawan datang ke Sumbar pada tahun 2024 ini bisa tercapai.

Budi menjelaskan dari 10 juta wisatawan itu didominasi wisatawan nusantara, di mana wisatawan Riau tercatat paling banyak berwisata ke Sumbar yakni 14,86%, lalu diikuti wisatawan dari Jambi 5,25%, Sumatra Utara 3,42%, Jawa Barat 2,51%, dan wisatawan DKI Jakarta 1,83%.

"Jadi dari Januari—September 2024 itu kami mencatat ada 6 destinasi yang paling dikunjungi wisatawan," ujar Luhur.

Adapun 6 destinasi paling banyak dikunjungi wisatawan itu adalah Kota Padang 22,61%, Bukittinggi 9,39%, Agam 8,26%, Lima Puluh Kota 7,49%, Padang Pariaman 6,96%, dan Kabupaten Solok 6,12%.

Kemudian jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Sumbar sebanyak 47.419 orang. Negara asal para wisatawan itu adalah Malaysia yang paling didominasi yakni 73,30%, Australia 4,17%, Perancis 1,64%, Singapura 1,63%, dan wisatawan asal Amerika Serikat 1,10%.

"Wisatawan mancanagera ini masuk ke Sumbar melalui Bandara Internasional Minangkabau dengan jumlah kedatangan sebanyak 116 penerbangan dari Januari—September 2024. Itu data dari PT Angkasa Pura di BIM," tegasnya.

Dia pun berharap momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 nanti target 13,5 juta wisatawan bisa tercapai dan bahkan bisa melebihi dari target. Apalagi dari sisi penerbangan, telah ada beberapa rute penerbangan langsung dari ke sejumlah daerah di Indonesia, seperti baru-baru ini Padang—Semarang.

Strategi Meningkatkan Jumlah Wisatawan di Sumbar

Untuk mendongkrak kunjungan wisatawan itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mengambil langkah merangkul para pelaku usaha sektor pariwisata untuk bisa membantu mempromosikan destinasi wisata melalui digitalisasi.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pesisir Selatan Suhendri mengatakan daerah yang dijuluki Negeri Sejuta Pesona itu penting untuk melakukan berbagai strategi promosi, tidak hanya dari sisi pemerintah, tapi juga turut merangkul para pelaku usaha sektor pariwisata.

"Di Pesisir Selatan ini cukup banyak pelaku usaha untuk di bidang pariwisata, ada fotografer, biro perjalanan, influencer, dan lainnya. Kami melihat apa yang mereka lakukan selama ini, sudah baik, tapi perlu lebih dimaksimalkan lagi, dan hadir untuk memberikan pelatihan," katanya.

Dia menjelaskan di era digitalisasi ini, banyak pihak dan banyak negara dengan mudah mengakses kondisi sebuah daerah.

Begitupun di Pesisir Selatan, yang memiliki beragam destinasi wisata, perlu menyajikan dan menyiapkan yang menjadi kebutuhan para calon wisatawan, untuk mengenali lebih dekat dengan destinasi wisata yang ada di Pesisir Selatan.

Suhendri bilang daerah Pesisir Selatan yang menjadi bagian terpenting dalam dunia pariwisata di Sumbar, karena memiliki destinasi wisata yang mampu menarik minat wisatawan.

Sebut saja untuk wisata bahari, Pesisir Selatan memiliki Wisata Bahari Mandeh. Di Mandeh ini tidak hanya terfokus pada satu titik kawasan yang bisa dikunjungi, tapi sepanjang kawasan Mandeh bisa untuk disinggahi dan layak jadi wisata.

"Kawasan Mandeh itu ada banyak pulau-pulau. Silahkan di datangi, aksesnya sudah ada melalui kapal. Kemudian di kawasan Mandeh juga sudah ada penginapan dan restoran," jelasnya.

Selanjutnya di Pesisir Selatan juga memiliki wisata Jembatan Akar, dan destinasi wisata itu memang bukan hal yang baru lagi. Tapi kini Jembatan Akar masih menarik untuk dikunjungi, selain bisa melihat keunikan jembatan yang terbuat dari akar, pengunjung juga bisa bermain air di aliran sungai yang begitu sejuk.

"Banyak lagi destinasi wisata di Pesisir Selatan ini, dan yang populer itu Pantai Carocok Painan. Ribuan pengunjung datang ke Carocok Painan tersebut," sebutnya.

Di satu sisi Pemkab Pesisir Selatan melihat, bila promosi digitalisasi tidak digencarkan, dan hanya terlena dengan julukan Negeri Sejuta Pesona saja, maka ada kemungkinan destinasi wisata di Pesisir Selatan bisa kalah dengan kabupaten dan kota lainnya di Sumbar.

"Di Sumbar ini banyak destinasi wisatanya, ada tersebar di Kabupaten Limapuluh Kota, Solok, apalagi di Kota Bukittinggi. Makanya kami ingin Pesisir Selatan menjadi tujuan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing," tegasnya.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mengajak pelaku UMKM untuk tidak menjadikan pinjol sebagai cara utama untuk menambah modal usaha.

Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Padang Siska Meilaini mengatakan meski dari segi syarat pinjol tidak serumit mengurus ke perbankan, namun pinjol memiliki bunga pinjaman yang terbilang cukup tinggi.

"Kalau bunga pinjaman tinggi, maka akan sulit bagi UMKM untuk meraup untung. Tujuannya untuk modal usaha, nanti hasilnya malah habis untuk bayar pinjol nya. Jadi jangan jadikan pinjol cara utama untuk mendapatkan dana pinjaman modal usaha," katanya, Rabu (23/10/2024).

Dia menyarankan sebaiknya pelaku UMKM bisa gabung ke koperasi, karena di koperasi itu akan jauh lebih mudah untuk mendapat pinjaman modal usaha. Hebatnya lagi, bunga pinjaman lebih rendah dari pinjol.

Menurutnya konsep dari koperasi sudah jelas bahwa berjalannya koperasi dari anggota untuk anggota. Dalam artian, tidak mungkinlah koperasi malah membuat anggotanya rugi.

Dia menjelaskan berdasarkan data, jumlah penduduk Indonesia 97 juta namun hanya 25% yang tergabung dalam koperasi. Hal itu menunjukan bahwa koperasi dapat memberi manfaat, dan buktinya banyak diminta masyarakat.

"Saat ini pemerintah pusat berkomitmen untuk menguatkan koperasi dan UMKM. Hindari pinjol dan bergabung ke koperasi. Koperasi sangat penting dan banyak keuntungan jika bergabung koperasi," tegasnya

Siska menyebutkan koperasi di Padang tidak hanya berfokus pada simpan pinjam namun juga difokuskan pada pemasaran untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu, koperasi seharusnya menjadi pilihan yang utama bagi pelaku UMKM.

Kemudian dalam rangka membantu pelaku UMKM Pemko Padang juga telah menyalurkan subsidi margin, program pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Penyalur.

"Program itu telah terbukti bermanfaat bagi pengembangan usaha pelaku usaha," ujarnya.

Kepala Bidang Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam Eva Mustika Rosa menambahkan sangat penting untuk mensosialisasi kepada pelaku UMKM untuk tidak terlalu menggantungkan mendapatkan modal usaha ke pinjol.

"Peningkatan pengetahuan dan wawasan pelaku UMKM terkait manfaat perkoperasian perlu dilakukan di era sekarang," tegasnya.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menegaskan akan tetap memberikan perhatian yang serius bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai meski kini statusnya sudah terentaskan sebagai daerah tertinggal.

Kepastian Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dientaskan dari daerah tertinggal itu, setelah adanya Surat Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No.49/2024 Tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan 2 September 2024.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumbar Medi Iswandi mengatakan dengan telah ditetapkannya Kepulauan Mentawai sebagai daerah yang tidak lagi tertinggal, merupakan bukti bahwa ada perubahan yang terlihat di Mentawai, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu kerjakan kedepannya.

"Memang ada banyak hal yang perlu dikerjakan untuk Mentawai kedepannya. Bukan berarti dengan telah berubahnya status, Mentawai malah dilepas begitu saja," kata Medi, Senin (7/10/2024).

Dia menjelaskan adanya perubahan status Mentawai kini itu, tentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai alasan dan tolak ukur yang jelas, seperti berpatokan pada indikator.

Perubahan yang terlihat di Mentawai saat ini, mulai dari soal infrastruktur. Saat ini, Mentawai sudah bisa dijangkau dari Padang menggunakan jalur laut melalui kapal cepat atau Mentawai Fast.

Kemudian di jalur udara, Mentawai telah memiliki Bandara Rokot, dimana kini sudah bisa diakses melalui maskapai Susi Air, yang melayani penerbangan dua kali satu minggu.

"Untuk penerbangan ini, kami masih melakukan diskusi dengan maskapai Wings Air yakni pesawat jenis ATR nya. Belum sepakat soal tarif tiket dan sistem subsidinya. Tujuannya bisa membawa lebih banyak wisatawan ke Mentawai," jelas dia.

Selanjutnya infrastruktur jalan darat juga telah dibangun, seperti Trans Mentawai. Meski belum tuntas pengerjaannya, karena ada titik yang terbilang sulit yaitu di bagian pantai barat Mentawai, namun hal itu akan tetap dikerjakan secara bertahap.

Medi menyatakan melihat dari sisi infrastruktur yang telah ada perkembangannya dibandingkan 5 tahun terakhir ini, kedepan ada sejumlah tugas pekerjaan yang harus dilakukan di Mentawai.

"Meski sekarang tidak lagi sebagai daerah tertinggal. Perhatian Pemprov Sumbar ke Mentawai akan tetap seperti biasa hingga waktu 3 hingga 4 tahun kedepannya, yakni tetap mengalokasikan anggaran Rp12 miliar untuk Mentawai," ungkapnya.

Dia menyadari betul, bila berpatokan kepada telah berubahnya status daerah itu, diperkirakan Mentawai akan sulit untuk lebih maju lagi kedepannya.

Untuk itu, Pemprov Sumbar akan tetap memberikan perhatian yang serius ke Mentawai. Karena seiring telah dientaskannya dari daerah tertinggal, adanya banyak pekerjaan yang harus dilakukan di Mentawai.

Mulai dari di sektor pendidikan, lanjut Medi, Pemprov Sumbar merencanakan akan mendirikan satu sekolah unggul untuk satu kawasan pulau.

Artinya dengan keberadaan sekolah unggul itu, para pelajar di Mentawai bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan saat ini.

"Kalau tidak ada APBD provinsi, kami akan upaya dananya dari pusat," tegasnya.

Menurutnya pentingnya mendirikan sekolah unggul di masing-masing pulau itu, mengingat tidak memungkinannya membangun jembatan antar pulau. Sehingga hal bisa dilakukan adalah menghadirkan sekolah unggul di setiap pulau yang ada di Mentawai itu.

Kemudian di sektor kesehatan, kondisi stunting di Mentawai sudah turun, cangkupan imunisasi juga sudah baik. Supaya layanan kesehatan lebih baik lagi, perlu untuk menyiapkan rumah sakit tipe C.

"Kenapa rumah sakit tipe C, karena menghitung dari segi jumlah penduduk di Mentawai, serta dapat melayani wisatawan yang mungkin mengalami kecelakaan saat bermain surfing. Karena Mentawai ini memiliki kunjungan wisatawan asing yang banyak dibandingkan daerah lainnya di Sumbar," jelasnya.

"SDM (sumber daya manusia) untuk kesehatan juga menjadi perhatian, karena memang perlu ditingkatkan SDM nya," ucap dia.

Medi juga menyinggung soal kemiskinan di Mentawai yang dinilai telah berangsur turun. Namun diakuinya bahwa dilihat dari skala tingkat provinsi Sumbar, Mentawai masih tinggi.

"Untuk kondisi kemiskinan ini juga menjadi perhatian serius kami," kata dia.

Medi menyatakan melihat kondisi Mentawai saat ini memang masih membutuhkan bantuan dan kepedulian bersama, serta belum bisa dilepas begitu saja, meski tidak lagi berstatus daerah tertinggal.

"Fiskal lemah, PAD rendah, kondisi ini yang kami khawatir jika dilepas begitu saja di Mentawai ini. Bagaimana supaya ekonominya bisa turut membangun daerah, infrastruktur perlu dikuatkan," tegasnya.

Dia melihat bila infrastruktur kuat, akan banyak masyarakat membeli kendaraan di Mentawai, dengan demikian bisa mendapatkan PAD dari pajak kendaraan. Namun, kondisi saat ini, belum begitu tinggi jual beli kendaraan di Mentawai itu.

"Saya berharap kendati dari sisi infrastruktur terus dikuatkan, Mentawai jangan dibikin modern," ujar Medi.

Dikatakannya yang membuat banyak wisatawan datang ke Mentawai itu tidak hanya soal ombaknya yang begitu menakjubkan untuk bermain surfing, tapi ada yang berbeda di Mentawai itu.

"Kalau tidak ada yang berbeda, wisatawan itu tidak akan datang. Karena mereka datang ke situ tidak hanya melihat ombak yang besar, tapi melihat sesuai yang berbeda," kata dia.

"Saya juga sudah mendorong Pemkab Mentawai ini agar menyiapkan Perda untuk menjaga keaslian tradisi mereka. Jangan karena modernisasi, malah tidak menarik lagi," sebutnya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan dengan keluarnya Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status daerah tertinggal, maka tidak ada lagi daerah di Sumbar yang menyandang status tertinggal.

Meski pun sekarang telah terentaskan, sambung Audy, tetapi pihaknya akan terus melakukan pembinaan. Setidaknya hingga tiga tahun ke depan, agar daerah ini semakin berkembang.

"Perhatian tidak boleh lepas dari Mentawai, meski saat ini statusnya tidak lagi kabupaten yang sangat tertinggal," katanya.

Dia menyebutkan dalam empat tahun terakhir Pemprov Sumbar bersama sejumlah pihak terkait telah melaksanakan beberapa program secara terpadu untuk mengurangi aspek-aspek ketertinggalan dan penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, memberikan tunjangan khusus kepada guru dan tenaga pendidikan, perhatian di sektor kesehatan, ekonomi, dan transportasi.

"Pemprov Sumbar juga terus berupaya membawa agenda provinsi dan nasional ke Kabupaten Kepulauan Mentawai," tegasnya.

Bisnis.com, PADANG - Budidaya madu galo-galo atau kelulut kini menjadi usaha yang banyak diminati masyarakat di berbagai daerah di Provinsi Sumatra Barat karena mampu mendatangkan cuan.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat Yozarwardi perkembangan budidaya lebah madu tanpa sengat atau kelulut itu dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah personil atau kelompok pembudidaya maupun jumlah unit stup atau koloni yang dibudidayakan.

"Jadi kami melihat untuk minat masyarakat terhadap budidaya kelulut ini terutama di pedesaan yang tinggi, karena budidaya kelulut ini berkaitan dengan keberadaan banyaknya pepohonan atau kawasan hutan," katanya, Senin (7/10/2024).

Dia menyampaikan alasan banyaknya masyarakat berminat melakukan budidaya kelulut itu, karena dari hasil panennya dapat meningkatkan pendapatan/ekonomi pembudidayanya.

Bahkan di beberapa tempat adanya budidaya lebah madu ini telah mengubah masyarakat yang selama ini memiliki aktivitas ekonomi yang menyebabkan kerusakan hutan, menjadi pembudidaya lebah madu kelulut yang melindungi kelestarian hutan.

"Penyebaran budidaya madu kelulut di Sumbar telah ada di hampir semua kabupaten dan kota, kecuali Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh yang belum ada melakukan budidaya itu," jelasnya.

Sampai saat ini terdapat kurang lebih 3.000 kotak (stup) lebah madu diberikan kepada Kelompok Perhutanan Sosial dan Kelompok Tani Hutan di 10 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Sumbar tiap tahunnya.

"Wilayah kita berdasarkan KPH, terdapat 10 Unit. Tentu berada di wilayah yang ada hutannya. Jadi belum di semua kabupaten dan kota di Sumbar," katanya.

"Budidaya madu kelulut ini merupakan usaha yang tidak memerlukan areal yang luas dan keahlian khusus yang tinggi, makanya banyak yang minat," sambungnya.

Yoz menyatakan usaha budidaya madu kelulut itu bisa dilakukan di pekarangan rumah, tegalan, kebun, ladang bahkan di halaman rumah atau dalam pemukiman di pedesaan/nagari.

Selain mendatangkan cuan, madu galo-galo juga sangat baik untuk suplemen kesehatan, seperti bisa menambah kecerdasan, karena kandungan nutrisi yang tinggi juga harga yang relatif tinggi dibanding madu jenis lain, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Manfaat lainnya dengan mengkonsumsi madu kelulut itu yakni bisa meningkatkan diversifikasi/penganekaragaman usaha dan produk usaha. Kemudian konsumsi madu kelulut ini dapat meningkatkan kesehatan, kecerdasan, daya tahan/stamina.

Sementara itu, salah seorang pembudidaya kelulut di Kota Padang, Adia mengakui bahwa melakukan budidaya kelulut tersebut memiliki potensi yang besar dari sisi nilai ekonomi.

"Buktinya di kawasan saya ini (Sungai Bangkek) banyak tersebar budidayanya yakni 200 stup atau sarang yang siap dipanen," ucapnya.

Dikatakannya dalam menjalani budidaya ini, hasil panen madunya turut dijual, dimana harganya itu mulai dari Rp50 ribu sampai Rp2,5 juta, tergantung jenis madu dan ukuran botolnya.

"Yang pesan banyak sebenarnya, cuma butuh ditambah itu setup nya," tegas dia.

Jakarta: Korban tewas akibat bencana longsortambang emas ilegaldi Kabupaten Solok, Sumatra Barat bertambah. Korban tewas yang awalnya terdata berjumlah 11 orang bertambah jadi 13 orang. Sementara 12 korban lainnya dinyatakan selamat.

Bertambahnya jumlah korban tewas itu dikonfirmasi oleh Kalaksa BPBD Solok Irwan Efendi. Tim penyelamat sudah melakukan evakuasi terhadap korban di longsor tambang emas kawasan Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok.

"Total korban meninggal dunia berjumlah 13 orang," kata Irwan dalam keterangannya, Minggu, 29 September 2024.
Irwan mengatakan, 12 korban yang selamat saat ini dalam kondisi mengalami luka ringan dan berat.

Baca juga: Banjir dan Longsor di Nepal Tewaskan 100 Orang, Termasuk 6 Pesepak Bola

Identitas Korban Tewas

1. Sat, 35, alamat Talang Timur.
2. Desriwandi, 47, alamat Talang Barat.
3. Doris, 30, alamat Panasahan.
4. Yedrimen, 44, alamat Talang Barat.
5. Eri (Yusrizal), 44, alamat Tarakan Dama.
6. Ilham, 25, alamat Panasahan.
7. Zil, 31, alamat Solok Selatan Pekonina.
8. Indra, 18, Solok Selatan Pekonina.
9. Ambra, 29, alamat Surian.
10. Doni, alamat Solok Selatan Bumi Ayu (meninggal dalam perjalanan menuju Posko Induk).
11. Sakir, alamat Surian (meninggal dalam perjalanan menuju Posko Induk).
12. Sugeng, 48, alamat Panasahan Sungai Abu.
13. Zakir, 26, alamat Taratak Baru Salimpek.

Baca juga: Tambang Emas Ilegal di Solok Longsor, Belasan Penambang Tewas

Sebelumnya, pada tanggal 28 September 2024, terjadi peristiwa tragis longsor di sebuah tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Menurut keterangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, Medi Iswandi, longsor terjadi sekitar pukul 13.30 WIB saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Tebing setinggi 20 meter di sekitar lokasi penambangan runtuh dan menimbun para penambang yang sedang bekerja.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Jakarta: Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan relawan, menerapkan cara estafet untuk mempercepat proses evakuasi korban yang tertimbun longsor di lokasi tambang emas di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

"Kami menggunakan sistem estafet dalam mengevakuasi korban," kata Kepala Seksi Operasi dan Siaga (Kasi Ops) Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Padang, Hendri di Kabupaten Solok, Sabtu, 28 September 2024.

Hendri menjelaskan penerapan sistem estafet ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat para korban yang masih terjebak atau tertimbun tanah longsor di lokasi tambang emas.

Menurut dia, penerapan cara estafet dalam mengevakuasi korban sangat efektif dan efisien mengingat medan yang dilalui tergolong sulit dan jauh.

Bahkan, untuk menuju lokasi longsor tim gabungan harus berjalan kaki sekitar empat hingga tujuh jam.

Korban dievakuasi dari dalam hutan dengan alat yang terbilang sederhana yaitu menggunakan tandu kayu beralaskan sarung. Para korban yang telah berhasil dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

"Mudah-mudah dengan cara estafet ini korban lebih cepat tiba di titik aman," ujarnya.

Selain medan yang menantang dan sulit dijangkau kondisi cuaca yang tidak mendukung juga menjadi tantangan tim gabungan untuk mengevakuasi para korban.

Dalam mengevakuasi korban tersebut Basarnas Padang menurunkan puluhan personel yang dibantu TNI/Polri, anggota BPBD Kabupaten Solok, masyarakat, dan relawan, dari berbagai lembaga.

Ia menambahkan untuk mempercepat proses pencarian korban yang masih tertimbun tanah, tim gabungan terutama Basarnas Padang menggunakan drone termal di sekitar lokasi tambang emas. AFP PHOTO/Rezan Soleh

(CDE)

Bisnis.com, PADANG — Kasus terdamparnya ikan hiu paus atau hiu tutul (rhincodon typus) di pantai wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, akhir-akhir ini tergolong memprihatinkan.

Data Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, Sumatra Barat, mencatat terhitung sejak Agustus 2024 hingga pertengahan September 2024 ada sebanyak 5 ekor ikan hiu paus terdampar di pantai wilayah Pesisir Selatan.

Lima ekor hiu paus yang terdampar itu, satu ekor di wilayah Pantai Anakan, Batang Kapas, Pesisir Selatan, dan kasus itu terjadi di penghujung Agustus 2024. Dua ekor ikan hiu paus kembali terdampar di Pesisir Selatan yakni tepatnya di Pantai Salido, dan beruntung satu ekornya berhasil dirilis dan satu lagi mati, kejadian itu pada pekan lalu di bulan September 2024 ini.

Kemudian pada 15 September 2024 kemarin, dua ekor ikan hiu paus juga terdampar di pantai wilayah Pesisir Selatan, tepatnya di Pantai Samudera SurantiH, dan beruntung satu ekornya berhasil dirilis dan satu lagi mati.

Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Padang Hendrisman mengatakan sejauh ini belum bisa dipastikan penyebab ikan hiu paus itu seringnya terdampar di pantai wilayah Pesisir Selatan.

"Jadi dari lima ekor ikan hiu paus yang baru-baru ini terdampar di pantai, dua ekor di antaranya berhasil dikembalikan ke laut atau masih bisa diselamatkan, dan 3 ekornya lagi mati dan dikuburkan," katanya, Senin (16/9/2024).

Dia menjelaskan dari kasus terdampar ikan hiu paus itu, berkaitan juga tentang kondisi masa perburuan makanan dari ikan hiu pausnya. Karena saat ini, berdasarkan informasi dari nelayan, tengah banyak ditemukan udang saia (rebon) dan ikan bada (teri) lagi banyak di kawasan tepi pantai.

"Ikan hiu paus ini makannya itu biota laut yang kecil-kecil itu. Jadi khusus di wilayah pantai Pesisir Selatan, menurut nelayan lagi banyak makanannya, makanya ikan hiu paus sampai ke pantai berburu makanan," jelasnya.

Dikarenakan kondisi ikan hiu paus lagi berburu makanan, nelayan tradisional yakni pukat yang memang melakukan menjaring ikan dari pinggir pantai hingga agak ke tengah laut, terkadang pernah ikan hiu paus tersebut masuk ke dalam pukat nelayan.

"Hal itu tidak disengaja, karena nelayan pukat ini menyadari betul, tidak berniat berburu ikan hiu paus, dan jika pun tertangkap tidak bisa dijual atau dijadikan uang. Bahkan bila masuk di dalam jaring, nelayan secara bersama-sama menyelamatkannya dan melepaskan kembali ke laut," ujarnya.

Hendrisman menyatakan bahwa seluruh nelayan telah menyadari bahwa ikan hiu paus masuk ke dalam ikan yang harus dijaga. Untuk itu, dalam penanganan ikan hiu paus yang terdampar, nelayan mau masyarakat dengan sendirinya turut melakukan pelepasan atau merilis ikannya ke laut.

"Khusus yang untuk mati terdampar, rata-rata nelayan atau masyarakat melaporkan ke kami, dan kemudian kami tindak lanjut laporan tersebut, karena penanganan ikan mati itu memang harus dikubur," sebutnya.

Salah seorang nelayan di Sutera, Asai mengatakan bahwa di kawasan Pantai Samudera sebagian besar banyak nelayan tradisional yakni nelayan pukat dan nelayan payang. "Ikan kanca-kanca (hiu paus) yang terdampar itu, awalnya dua ekor yang terperangkap di dalam jaring nelayan pukat kami," jelasnya.

Dia melanjutkan dari dua ekor ikan hiu paus itu yang masuk ke dalam jaring pukat itu, telah berhasil dikembalikan ke laut. Tapi berselang beberapa menit saja, satu ekornya malah kembali ke pantai, hingga akhirnya terdampar.

"Kami bersama masyarakat kembali mencoba mengevakuasi ikannya ke agak ke tengah. Pas sudah berada di posisi melewati ombak, eh ikannya malah kembali ke arah pantai," ucapnya.

Diperkirakan ikan hiu paus yang kembali ke pantai itu hanya bertahan 2 jam, dan kemudian setelah beramai-ramai nelayan bersama masyarakat hendak membawa kembali ke tengah, ikannya ternyata sudah mati.

Dengan adanya kondisi itu, lanjut Asai, nelayan melaporkannya ke pemerintah nagari/desa setempat, dan kemudian ditindaklanjuti untuk mengevakuasi bangkai ikan hiu paus tersebut.

"Untuk di kawasan Pantai Samudera ini memang pernah menemukan aktivitas ikan hiu paus, tapi agak ketengah itu. Terdamparnya ikan hiu paus di pantai ini, sudah lama tidak terjadi sebenarnya," kata dia.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah mendaftarkan para nelayan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 7.000 lebih nelayan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan 7.000 lebih nelayan itu iurannya dibayarkan oleh Pemprov melalui APBD Sumbar untuk masa 1 tahun. Hal ini dilakukan agar nelayan memiliki perlindungan risiko kerja.

"Satu itu kami yang bayarkan iurannya. Setelah itu, diharapkan nelayan dapat melanjutkan pembayaran iurannya secara mandiri dengan menyisihkan uang dari pendapatan hasil melautnya," kata dia, Kamis (12/9/2024).

Mahyeldi menjelaskan asuransi atau jaminan sosial untuk nelayan tersebut juga tertuang dalam Perda Pemprov Sumbar Nomor 4 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Perda ini merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang mengatur tentang risiko-risiko yang yang dihadapi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam diantaranya berupa kecelakaan kerja, meninggal dunia dan lainnya.

“Saya berharap dengan adanya perlindungan kerja itu, bisa berdampak terhadap kesejahteraan nelayan dan bisa menjadi solusi bagi mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Reti Wafda menambahkan, sesuai ketentuan Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, maka Gubernur Sumbar menjalin kesepakatan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar-Riau.

“Kemudian kesepakatan itu kita tindak lanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Perlindungan yang diberikan kepada nelayan berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKm) yang iurannya dibayarkan oleh Pemprov Sumbar,” jelasnya.

Besaran iuran yang dibayarkan itu Rp 16.800 per bulan. Pada tahun 2023, sebanyak 4.109 nelayan yang tersebar pada 10 kabupaten dan kota menjadi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Ketenagakerjaan. Para penerima bantuan iuran (PBI) ini diusulkan oleh masing-masing kabupaten/kota.

Nelayan yang diberikan jaminan sosial itu adalah mereka yang terdaftar sebagai pemegang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), termasuk kategori nelayan kecil, nelayan tradisional dan nelayan buruh yang memiliki kapal atau perahu dengan mesin di bawah 5 GT.

"Jadi iuran yang dibayarkan Pemprov Sumbar kepada BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk 12 bulan atau 1 tahun," sebutnya.

Kemudian pada tahun kedua dan seterusnya, diharapkan nelayan membayar iuran secara mandiri dengan menyisihkan uang sebesar Rp 16.800 setiap bulan.

"Misalnya bagi kaum bapak merokok agar dapat mengurangi konsumsi rokok untuk membayar iuran ini. Sebab jaminan sosial ketenagakerjaan ini manfaatnya adalah untuk nelayan dan keluarganya," kata dia.

Pada tahun 2024, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 3.000 nelayan. Penerima jaminan sosial ini sedikit berkurang dibanding tahun sebelumnya. Persoalannya terkendala pada anggaran yang terbatas.

“Karena keterbatasan anggaran, tidak semua nelayan yang diusulkan Pemko dan Pemkab yang bisa diakomodir sebagai penerima jaminan sosial ketenagakerjaan ini,” katanya.

DKP berharap, Pemko dan Pemkab juga dapat mengalokasikan anggaran dari APBD masing-masing untuk memberikan asuransi atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan di daerahnya. Hingga saat ini, ada 2 daerah yang sudah memberikan asuransi serupa untuk nelayan, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Mentawai.