Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MANILA. Berdasarkan sebuah dokumen dan sumber diplomatik Filipina, Filipina dan China sepakat untuk membentuk jalur komunikasi baru demi meningkatkan penanganan sengketa maritim mereka.

Seperti yang diketahui, hubungan kedua negara memburuk akibat bentrokan mengenai wilayah di Laut China Selatan.

Mengutip Reuters, kedua negara telah berulang kali saling adu mulut mengenai yurisdiksi di Laut China Selatan yang diperebutkan.

Filipina kini semakin berani menantang kehadiran permanen China di sekitar wilayah-wilayah strategis di dalam zona ekonomi eksklusif Manila, dengan dukungan sekutu pertahanannya Amerika Serikat.

Berdasarkan dokumen yang menyoroti "Pengaturan Peningkatan Mekanisme Komunikasi Maritim Filipina-China", yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli, tiga saluran komunikasi akan dibentuk khusus untuk isu-isu maritim.

Saluran pertama akan digunakan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh para pemimpin mereka. Dan saluran lainnya akan digunakan oleh masing-masing kementerian luar negeri di tingkat menteri atau wakil menteri, atau perwakilan mereka yang ditunjuk.

Saluran yang ketiga akan melibatkan penjaga pantai masing-masing yang akan dibentuk setelah MOU (Memorandum of Understanding) terkait antara penjaga pantai selesai.

Sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara mengenai masalah ini, mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Filipina sedang berdiskusi dengan mitranya dari China tentang pedoman untuk mengatur penerapan perjanjian tersebut.

“China selalu berkomitmen untuk bekerja sama dengan Filipina guna mengatasi masalah maritim dengan baik melalui dialog dan konsultasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian dalam sebuah pengarahan ketika ditanya tentang perjanjian tersebut.

Lin juga bilang, kedua negara sepakat untuk lebih memperkuat dialog komunikasi terkait laut antara diplomasi dan polisi maritim, sehingga dapat bersama-sama menjaga stabilitas situasi maritim dan situasi hubungan Tiongkok-Filipina secara keseluruhan.

Kementerian Luar Negeri China dan Filipina serta Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar terpisah mengenai masalah ini pada hari Rabu.

Perjanjian mengenai saluran komunikasi ini bukanlah yang pertama, di mana kedua belah pihak menetapkan garis batas antara kantor maritim masing-masing.

Antonio Carpio, mantan hakim Mahkamah Agung Filipina, dan pendukung terkemuka klaim maritim Manila, menyatakan keraguannya terhadap jalur komunikasi karena hal itu tidak akan menyelesaikan perselisihan.

“Kami tidak tahu apakah mereka akan menjawab ketika kami menelepon, jadi kami harus menunggu,” kata Carpio.

Dia menambahkan, “Merupakan hal yang baik untuk memiliki hal tersebut, namun kita tidak boleh mengharapkan keajaiban dari hal tersebut.”

Filipina dan China sepakat dalam pertemuan baru-baru ini mengenai perlunya memulihkan kepercayaan dan membangun kembali kepercayaan untuk mengelola perselisihan dengan lebih baik.