Bisnis.com, JAKARTA - Upaya China melakukan diplomasi pertahanan di Asia Tenggara diibaratkan seperti pedang bermata dua.

Pada satu sisi China seolah-olah ingin mempererat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada sisi lain, China tetap bersikukuh mengakui sebagian besar Laut China Selatan (LCS) sebagai miliknya, dan bahkan cenderung bertindak agresif di wilayah tersebut.

China juga tetap bersikeras untuk menyatakan kehadirannya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna, yang sejak 2017 dinamakan sebagai Laut Natuna Utara.

Oleh karenanya, dalam menyambut uluran diplomasi pertahanan China, Indonesia diimbau tetap memperhatikan tantangan-tantangan yang ada.

Dekan FKN Unhan RI Mayjen Pujo Widodo menyatakan bahwa diskusi mengenai diplomasi pertahanan China dan Asia Tenggara menjadi sangat penting karena saat ini di Asia Tenggara sedang terjadi persaingan sengit antara China dan Amerika Serikat (AS), yang menganggap China sebagai sebuah kekuatan agresif yang ingin merebut kepulauan Paracel dan Spartly yang mereka anggap sebagai daerah tak bertuan.

Untuk mengatasi hal di atas, Indonesia sebenarnya telah mengusulkan ditetapkannya kode perilaku (Code of Conduct) yang bertujuan menahan China agar tidak mengambil wilayah landas kontinen milik negara-negara Asia Tenggara.

“Indonesia selalu mengimbau agar negara-negara Asia Tenggara bersatu, namun sayangnya pada kenyataannya Asia Tenggara tidak bersatu,” tutur Mayjen Pujo Widodo seminar yang digelar Program Studi Keamanan Maritime, Fakultas Keamanan Nasional (FKN), Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UnHan RI), bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI) dan Indonesian Maritime Security Initiative (Indomasive) di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan pada intinya adalah kerja sama pertahanan yang mencakup menjaga kedaulatan wilayah, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

“Tentara diutus untuk menjaga ketiga hal di atas,” pungkasnya.

Adanya persaingan antara China dan kekuatan Barat di bawah pimpinan AS itu diamini oleh Ketua FSI Johanes Herlijanto.

Menurutnya Indonesia dan Asia Tenggara turut terdampak oleh persaingan kedua kubu tersebut. Ia menyatakan bahwa kondisi negara negara Asean semakin terganggu oleh tindakan China yang dalam sepuluh tahun terakhir makin terlihat agresif.

“Baru baru saja, dalam minggu lalu Coast Guard China [CCG] berkali-kali memasuki wilayah juridiksi Indonesia di Natuna, yang puji Tuhan berhasil diusir oleh unsur Bakamla RI,” ujar Johanes.

Lebih lanjut, pembicara seminar mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Laksamana Muda TNI (Purn) Budiman Djoko Said menyampaikan bahwa China menggunakan cara memotong habis secara perlahan-lahan, dan semakin hari berubah menjadi semakin ekspansif.

Menurutnya, pemimpin China saat ini, Presiden Xi Jinping, menjadikan kekuatan maritim sebagai kepentingan utamanya. Dia berpandangan bahwa kekuatan laut China saat ini menjadi besar sebagai akibat akumulasi kebijakan-kebijakan maritim mereka sejak zaman Deng Xiaoping.

Indonesia, sambungnya, harus mengambil strategi China di atas sebagai pelajaran demi mempertahankan kepentingan maritim Indonesia sendiri.

“Kita harus belajar bagaimana menjadi kekuatan maritim yang besar,” tuturnya.

Dia juga menyatakan bahwa tanpa kekuatan maritim, diplomasi menjadi tidak bermanfaat.

“Without Maritime Power, jangan coba-coba berdiplomasi,” pungkasnya.

Dalam menghadapi tantangan dari berbagai kekuatan luar termasuk China, Budiman berpandangan bahwa Indonesia harus memiliki strategi kuat yang dipimpin oleh seorang pengatur irama yang juga kuat.

“Peran tersebut diharapkan dimainkan oleh Kementerian Pertahanan,” tuturnya.

Sementara itu, dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ristian Atriandi Supriyanto menyatakan bahwa China sebenarnya cenderung menerapkan diplomasi militer ketimbang diplomasi pertahanan.

“Diplomasi militer tersebut tunduk pada keputusan Partai Komunis China dan demi kepentingan PKC,” tuturnya.

Namun demikian, menurutnya, Indonesia perlu menyambut dan mengembangkan diplomasi pertahanan dengan China, karena diplomasi tersebut berpotensi membangun komunikasi dan rasa saling percaya antara pejabat Kementerian Pertahanan dan militer kedua negara dan mengurangi potensi gesekan di laut, yang menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan China.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Polkam) RI Budi Gunawan mengungkapkan sejumlah prioritas terkait pengamanan di luar negeri. Salah satu bentuk prioritas itu yakni terkait dengan penyelesaian konflik etnis Rohingya dengan Myanmar.

"Kalau untuk luar negeri ada beberapa yang menjadi prioritas. Khususnya peran Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingnya dengan Myanmar," ujarnya di Kemenkopolhukam, Selasa (22/10/2024).

Dia menambahkan sejauh belum ada yang mampu mengurai masalah tersebut, termasuk Indonesia dan Asean.

"Kita akan nanti coba mengurai sumbatan-sumbatan selama ini, karena selama ini kita tahu di Asean kan belum bisa masuk ya," tambahnya.

Eks Kepala BIN itu juga menyatakan persoalan luar negeri lainnya yaitu terkait dengan permasalahan di wilayah pasifik atau Laut China Selatan.

Sebab, menurutnya, Indonesia juga perlu mempererat hubungan dengan negara tetangga agar bisa menguatkan NKRI.

"Dan intinya bahwa menjadi good neighbor atau tetangga yang baik ini menjadi prioritas. Juga menjadi pekerjaan nanti dari Kemenkopolkam," pungkasnya.

Sementara untuk prioritas isu dalam negeri, Budi akan fokus untuk menangani penyelundupan barang ilegal dan aktivitas judi online.

"Bapak Presiden [Prabowo Subianto] telah menekankan menjadi prioritas menangani kasus penyelundupan. Banyak kebocoran yang terjadi selama ini itu harus bisa ditertibkan," kata Budi.

Menurut Budi, penyelundupan barang ilegal sangat merugikan karena negara kehilangan pemasukan dari pajak yang seharusnya dikenakan ke barang tersebut.

Dengan derasnya arus barang ilegal tersebut, negara jadi kehilangan pemasukan yang seharusnya bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat.

"Ini harus ditangani agar semua devisa itu bisa masuk ke kas negara untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera," kata Budi Gunawan.

Selain masalah penyelundupan barang, Budi juga akan menangani pemberantasan judi online seperti yang telah dilakukan pendahulunya mantan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto melalui Satgas Judi Online.

Menurut Budi, praktek judi online telah menggerogoti perekonomian masyarakat sehingga banyak warga yang akhirnya jatuh miskin. Kondisi semakin diperparah ketika masyarakat tersebut juga terjerat pinjam online yang juga akan sangat merugikan.

"Sudah meresahkan, sangat meresahkan baik untuk perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya. Ini harus ditangani dengan baik dan lebih tajam," kata Budi.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MANILA. Filipina ingin meningkatkan kemampuan militernya dengan rudal jarak menengah dan jet tempur canggih.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MANILA. Pada Sabtu (10/8/2024), Filipina dan China saling tuduh menyusul insiden pertemuan pesawat mereka di atas wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan.

Reuters melaporkan, militer Filipina mengutuk keras tindakan berbahaya dan provokatif yang dilakukan oleh angkatan udara China. Sementara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) mengatakan bahwa mereka bertindak secara profesional dan sah secara hukum.

Ini adalah pertama kalinya Filipina mengeluhkan tindakan berbahaya oleh pesawat China, bukan kapal angkatan laut atau penjaga pantai, sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr menjabat pada tahun 2022.

Dua pesawat Angkatan Udara China melakukan manuver berbahaya dan menjatuhkan suar di jalur pesawat angkatan udara Filipina yang melakukan patroli rutin di atas Scarborough Shoal pada Kamis pagi, kata militer dalam sebuah pernyataan.

"Hal itu membahayakan nyawa personel kami yang baru-baru ini menjalankan operasi keamanan maritim di dalam zona maritim Filipina", kata kepala angkatan bersenjata Filipina Romeo Brawner.

Brawner menambahkan bahwa pesawat China tersebut mengganggu operasi penerbangan yang sah dan melanggar hukum internasional tentang keselamatan penerbangan.

"Pesawat Filipina, meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh Tiongkok, tetap saja memasuki wilayah udara Pulau Huangyan secara ilegal, sehingga mengganggu kegiatan pelatihan," kata Komando Teater Selatan PLA Tiongkok pada hari Sabtu.

Angkatan laut dan udara Tiongkok melakukan identifikasi, pelacakan, peringatan, dan pengusiran sesuai dengan hukum, tambahnya.

"Operasi di lokasi itu profesional, mematuhi norma, sah dan legal," kata PLA.

Dia mendesak Filipina untuk menghentikan apa yang disebutnya pelanggaran dan provokasi.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BEIJING. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi telah memperingatkan Filipina terkait penempatan rudal jarak menengah AS.

Wang Yi mengatakan, tindakan tersebut dapat memicu ketegangan regional dan memicu perlombaan senjata.

Mengutip Reuters, Amerika Serikat mengerahkan sistem rudal Typhon ke Filipina sebagai bagian dari latihan militer gabungan awal tahun ini.

Menurut seorang pejabat militer Filipina, sistem itu tidak ditembakkan selama Latihan. Akan tetapi, dia tidak memberikan perincian tentang berapa lama rudal itu akan berada di negara tersebut.

Hubungan China-Filipina kini berada di persimpangan jalan. Wang mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo, dialog serta konsultasi adalah cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Wang mengatakan hal tersebut pada hari Jumat (26/7/2024) selama pertemuan di Vientiane, ibu kota Laos, tempat para diplomat tinggi negara-negara besar berkumpul menjelang dua pertemuan puncak.

Wang mengatakan, hubungan antara kedua negara menghadapi tantangan karena Filipina telah berulang kali melanggar konsensus kedua belah pihak dan komitmennya sendiri.

"Jika Filipina memperkenalkan sistem rudal jarak menengah AS, hal itu akan menciptakan ketegangan dan konfrontasi di kawasan tersebut dan memicu perlombaan senjata, yang sama sekali tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan rakyat Filipina," kata Wang.

Militer Filipina dan kementerian luar negerinya tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Wang.

China dan Filipina terlibat dalam konfrontasi di Laut China Selatan. Dan pertemuan mereka semakin menegangkan karena Beijing menekan klaimnya atas wilayah yang disengketakan di perairan dalam zona ekonomi eksklusif Manila.

Wang mengatakan China baru-baru ini mencapai kesepakatan sementara dengan Filipina mengenai transportasi dan pengisian kembali pasokan kemanusiaan ke Ren'ai Jiao untuk menjaga stabilitas situasi maritim, mengacu pada Second Thomas Shoal.

Menurut pernyataan resmi kementerian luar negeri Filipina, kapal-kapal Filipina pada hari Sabtu berhasil menyelesaikan misi terbaru mereka ke area tersebut tanpa hambatan.

Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertemuan tingkat tinggi para diplomat dari Asia Tenggara di Laos pada Sabtu ini menggarisbawahi tantangan utama yang dihadapi seperti ketegangan di Laut China Selatan, konflik yang meningkat di Myanmar, dan rivalitas regional.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, yang hadir dalam pertemuan ini, menunjukkan bagaimana kekuatan besar berusaha memperluas pengaruh mereka di kawasan ini.

Pertemuan ini mempertemukan negara-negara anggota ASEAN negara mitra, termasuk Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, India, dan Australia. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat hubungan dan membahas isu-isu keamanan yang krusial.

Kehadiran Diplomatik dan Tujuan Utama

Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS, tiba di ibu kota Laos, Vientiane, pada hari Sabtu. Dia dijadwalkan untuk bertemu dengan Wang Yi, sejawatnya dari China.

Kedua negara ini sedang berupaya untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara. Sebelum pertemuan ini, Blinken secara terbuka mengkritik tindakan China yang dianggapnya eskalatif dan melanggar hukum terhadap Filipina di Laut China Selatan.

Wang Yi akan menghadapi tantangan yang signifikan dalam pertemuan ini, terutama terkait dengan klaim kedaulatan China atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan penting yang dilalui triliunan dolar setiap tahunnya.

Ketegangan di Laut China Selatan terus meningkat, dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei menjadi negara-negara yang terlibat dalam sengketa wilayah dengan China. Klaim sepihak China terhadap hampir seluruh wilayah perairan ini telah menyebabkan ketegangan yang berkepanjangan dan konflik diplomatik.

Sengketa Wilayah dengan Filipina

Filipina telah terlibat dalam sengketa wilayah yang berkepanjangan dengan China mengenai bagian-bagian penting dari Laut China Selatan. Pemerintah Filipina mengkritik apa yang mereka anggap sebagai kurangnya dukungan dari ASEAN terhadap isu ini.

Namun, dalam kesepakatan yang jarang terjadi, Filipina dan China menyatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang diharapkan dapat meredakan ketegangan tanpa mengakui klaim teritorial masing-masing.

Sekretaris Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo, menyatakan bahwa mereka setuju untuk “mematuhi kesepakatan sementara dengan niat yang jelas dan tulus”. Ini menunjukkan upaya untuk mencari solusi damai sambil tetap menjaga klaim teritorial mereka.

Pada hari Sabtu, Filipina mengumumkan bahwa mereka berhasil melakukan misi penyuplai kepada pasukannya di sebuah terumbu karang yang disengketakan di Laut China Selatan tanpa harus menghadapi kekuatan China. Langkah ini mendapat pujian dari Blinken, yang melihatnya sebagai langkah positif dalam meredakan ketegangan.

Krisis Myanmar dan Komitmen ASEAN

Krisis kemanusiaan di Myanmar juga menjadi topik utama dalam pertemuan ini. Konflik yang semakin intensif di Myanmar telah menimbulkan ketidakstabilan, ketidakamanan, dan penderitaan yang mendalam.

Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, mendesak penguasa militer Myanmar untuk mengakhiri perang sipil yang intens dan mematuhi rencana perdamaian konsensus ASEAN. Wong mengungkapkan keprihatinannya mengenai dampak konflik terhadap stabilitas regional dan kemanusiaan.

“Kami melihat ketidakstabilan, ketidakamanan, kematian, dan penderitaan yang disebabkan oleh konflik ini,” kata Wong kepada para wartawan.

ASEAN sendiri menghadapi tantangan internal dalam menangani klaim maritim China. Ada perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota tentang cara terbaik untuk menghadapi klaim-klaim tersebut.

Kekhawatiran bahwa konfrontasi langsung dapat memicu konflik yang lebih luas menjadi perhatian utama, dengan Indonesia juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pelanggaran oleh Beijing di zona ekonomi eksklusifnya.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MANILA. Filipina dan China telah mencapai kesepahaman mengenai pengaturan sementara untuk misi pasokan ke kapal angkatan laut di Laut China Selatan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Filipina dalam sebuah pernyataan pada Minggu (21/7/2024).

Melansir Reuters, Departemen Luar Negeri (DFA) Filipina tidak memberikan rincian mengenai pengaturan misi pasokan Filipina ke Sierra Madre di Second Thomas Shoal.

Namun dikatakan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi yang jujur ​​dan konstruktif antara kedua belah pihak pada Mekanisme Konsultasi Bilateral awal bulan ini.

“Kedua belah pihak terus mengakui perlunya meredakan situasi di Laut China Selatan dan mengelola perbedaan melalui dialog dan konsultasi. Kedua belah pihak juga sepakat bahwa perjanjian tersebut tidak akan merugikan posisi masing-masing di Laut China Selatan,” kata DFA.

Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan Reuters pada akhir pekan.

Manila dengan sengaja mendamparkan kapal angkatan laut Filipina pada tahun 1999 untuk memperkuat klaimnya atas perairan yang disengketakan di sekitar perairan dangkal tersebut. Dan sejak saat itu, Manila mempertahankan kontingen kecil pelautnya.

Pejabat keamanan Filipina juga mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka akan melakukan misi pasokan sendiri meskipun ada tawaran bantuan dari Amerika Serikat.

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan pada hari Jumat bahwa AS akan melakukan apa yang diperlukan” untuk memastikan Filipina dapat memasok pasokan ke Sierra Madre di Second Thomas Shoal sesuai dengan perjanjian.

Rekan Sullivan dari Filipina, Eduardo Ano, mengatakan pasokan tersebut akan tetap menjadi operasi murni Filipina.

“Saat ini tidak diperlukan keterlibatan langsung pasukan AS dalam misi (pasokan) RORE,” kata Ano dalam sebuah pernyataan.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Filipina menolak tawaran Amerika Serikat untuk membantu operasinya di Laut China Selatan.

Ketegangan di jalur perairan yang disengketakan itu telah berubah menjadi aksi kekerasan dalam satu tahun terakhir. Seorang tentara Filipina kehilangan satu jari pada bulan lalu dalam bentrokan yang digambarkan Manila sebagai penyerudukan berkecepatan tinggi yang disengaja oleh Penjaga Pantai Tiongkok.

Juru bicara militer Filipina mengatakan dalam pernyataan terpisah pada hari Minggu bahwa Filipina akan menghabiskan segala cara sebelum melakukan intervensi asing dalam misi pasokannya.

Manila dan Washington terikat oleh Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951. Ini merupakan sebuah perjanjian yang dapat diterapkan jika terjadi serangan bersenjata terhadap pasukan Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang di Laut China Selatan.

Para pejabat AS termasuk Presiden Joe Biden telah menegaskan komitmen kuatnya untuk membantu Filipina.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MANILA. Berdasarkan sebuah dokumen dan sumber diplomatik Filipina, Filipina dan China sepakat untuk membentuk jalur komunikasi baru demi meningkatkan penanganan sengketa maritim mereka.

Seperti yang diketahui, hubungan kedua negara memburuk akibat bentrokan mengenai wilayah di Laut China Selatan.

Mengutip Reuters, kedua negara telah berulang kali saling adu mulut mengenai yurisdiksi di Laut China Selatan yang diperebutkan.

Filipina kini semakin berani menantang kehadiran permanen China di sekitar wilayah-wilayah strategis di dalam zona ekonomi eksklusif Manila, dengan dukungan sekutu pertahanannya Amerika Serikat.

Berdasarkan dokumen yang menyoroti "Pengaturan Peningkatan Mekanisme Komunikasi Maritim Filipina-China", yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli, tiga saluran komunikasi akan dibentuk khusus untuk isu-isu maritim.

Saluran pertama akan digunakan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh para pemimpin mereka. Dan saluran lainnya akan digunakan oleh masing-masing kementerian luar negeri di tingkat menteri atau wakil menteri, atau perwakilan mereka yang ditunjuk.

Saluran yang ketiga akan melibatkan penjaga pantai masing-masing yang akan dibentuk setelah MOU (Memorandum of Understanding) terkait antara penjaga pantai selesai.

Sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara mengenai masalah ini, mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Filipina sedang berdiskusi dengan mitranya dari China tentang pedoman untuk mengatur penerapan perjanjian tersebut.

“China selalu berkomitmen untuk bekerja sama dengan Filipina guna mengatasi masalah maritim dengan baik melalui dialog dan konsultasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian dalam sebuah pengarahan ketika ditanya tentang perjanjian tersebut.

Lin juga bilang, kedua negara sepakat untuk lebih memperkuat dialog komunikasi terkait laut antara diplomasi dan polisi maritim, sehingga dapat bersama-sama menjaga stabilitas situasi maritim dan situasi hubungan Tiongkok-Filipina secara keseluruhan.

Kementerian Luar Negeri China dan Filipina serta Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar terpisah mengenai masalah ini pada hari Rabu.

Perjanjian mengenai saluran komunikasi ini bukanlah yang pertama, di mana kedua belah pihak menetapkan garis batas antara kantor maritim masing-masing.

Antonio Carpio, mantan hakim Mahkamah Agung Filipina, dan pendukung terkemuka klaim maritim Manila, menyatakan keraguannya terhadap jalur komunikasi karena hal itu tidak akan menyelesaikan perselisihan.

“Kami tidak tahu apakah mereka akan menjawab ketika kami menelepon, jadi kami harus menunggu,” kata Carpio.

Dia menambahkan, “Merupakan hal yang baik untuk memiliki hal tersebut, namun kita tidak boleh mengharapkan keajaiban dari hal tersebut.”

Filipina dan China sepakat dalam pertemuan baru-baru ini mengenai perlunya memulihkan kepercayaan dan membangun kembali kepercayaan untuk mengelola perselisihan dengan lebih baik.

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Penjaga pantai China mengatakan atas dasar kemanusiaan mereka telah "mengizinkan" Filipina mengevakuasi orang yang jatuh sakit di kapal perang tua yang kandas di Second Thomas Shoal, yang terletak di perairan yang diklaim oleh kedua negara.

Penjaga Pantai China mengatakan dalam sebuah pernyataan Selasa malam bahwa mereka memantau dan memverifikasi seluruh operasi pada hari Minggu, yang menurut juru bicaranya dilakukan atas permintaan dari pihak terkait di Filipina.

Sebulan yang lalu, penjaga pantai Filipina menuduh pihak China menghalangi evakuasi medis dari kapal perang tersebut, menyebut tindakan itu "barbar dan tidak manusiawi".

Kementerian luar negeri China mengatakan pada hari yang sama bahwa China akan mengizinkan Filipina untuk mengirimkan pasokan dan mengevakuasi personel jika Manila memberi tahu Beijing sebelum melakukan misi.

Filipina memiliki tentara yang tinggal di kapal perang tua dan berkarat di Second Thomas Shoal, yang sengaja dikandaskan oleh Manila pada tahun 1999 untuk memperkuat klaim maritimnya.

Angkatan laut China beberapa kali bentrok dengan pasukan Filipina yang berusaha memasok kembali kapal yang kandas itu.

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, jalur utama untuk perdagangan kapal senilai $3 triliun per tahun, sebagai wilayahnya sendiri.

Beijing menolak putusan 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag yang mengatakan klaim maritim ekspansifnya tidak memiliki dasar hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro ragu konflik di kawasan Laut China Selatan (LCS) bisa selesai karena permasalahan yang tumpang tindih dan melibatkan banyak negara.

Hal ini dinyatakan Kresno dalam seminar nasional Sejarah TNI AL bertajuk “Perspektif Historis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua” di Balai Samudra, Jakarta Utara, Senin (8/7/2024).

“Kalau kan konflik dua orang (negara) itu sangat mudah untuk diselesaikan. Tapi kalau konflik enam orang (negara), bagaimana menyelesaikan? Apalagi ketika bicara teritori (wilayah), kemudian saling tumpang tidih, sangat susah. Atau mungkin enggak bisa,” kata Kresno, Senin.

Kresno mengamini narasi bahwa konflik yang melibatkan dua negara lebih sulit untuk diselesaikan.

“Kalau misalnya di dalam satu wilayah yang tumpang tidih itu ada enam negara, bagaimana kita bisa menentukan garis (negara)?” ucap Kresno.

Menurut Kresno, persoalan LCS bukan tentang klaim atau tumpang tindih wilayah, tetapi bagaimana negara-negara menurunkan tensi di kawasan LCS.

Oleh sebab itu, ia mendorong adanya diplomasi militer seperti joint survey di kawasan LCS.

Terkait cara menurunkan tensi, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya Irvansyah pernah mengusulkan agar kapal-kapal Coast Guard dimajukan ketimbang unsur kapal perang TNI AL di Laut China Selatan (LCS).

Sebab, untuk saat ini, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di LCS dan Laut Natuna Utara banyak dilakukan kapal-kapal sipil.

“Untuk pertahanan di LCS, tidak serta merta atau harus kita mengedepankan TNI-nya. Karena yang kita hadapi lebih banyak kapal-kapal sipil,” kata Irvansyah dalam webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Selasa (19/3/2024).

“Kapal ikan Vietnam, kapal Coast Guard-nya China, kapal lain yang sebagian besar adalah kapal-kapal sipil,” tutur mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I itu.

Irvansyah juga telah menemui Coast Guard beberapa negara di ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

“Kami berpandangan untuk meredakan ketegangan di LCS, kalau dimajukan militer, itu tensinya cenderung naik,” ujar Irvansyah.