Saint Petersburg: Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika Serikat (AS) mengenai risiko meletusnya Perang Dingin jika Washington mengerahkan rudal jarak jauh ke Jerman. Ia mengatakan Moskow juga akan menempatkan rudal serupa dalam jarak serang ke wilayah Barat dalam membalas langkah tersebut.

AS berencana mengirim rudal jarak jauh ke Jerman mulai 2026 mendatang sebagai persiapan pengerahan jangka panjang. Rudal-rudal ini meliputi tipe SM-6, rudal jelajah Tomahawk, dan senjata hipersonik yang masih dikembangkan saat ini.

Dalam pidatonya kepada para pelaut dari Rusia, Tiongkok, Aljazair, dan India untuk memperingati hari Angkatan Laut Rusia di bekas ibu kota kekaisaran St Petersburg, Putin memperingatkan AS bahwa langkah mengirim senjata ke Jerman berisiko memicu krisis rudal ala Perang Dingin.
"Waktu tempuh rudal semacam itu ke target di wilayah kami, yang di masa mendatang mungkin dilengkapi dengan hulu ledak nuklir, akan memakan waktu sekitar 10 menit,” kata Putin.

"Kami akan mengambil langkah-langkah serupa, dengan mempertimbangkan tindakan AS, satelitnya di Eropa, dan di wilayah lain di dunia," sambung dia, melansir dari nzherald.co.nz, Senin, 29 Juli 2024.

Putin telah mengerahkan pasukan Rusia ke Ukraina pada 2022, dan menganggap invasi tersebut sebagai bagian dari pertikaian bersejarah dengan Barat. Menurut Putin, sejarah perseteruan dengan Barat telah mempermalukan Rusia setelah Uni Soviet runtuh di tahun 1991.

Ketegangan Rusia-Barat

Ukraina dan Barat mengatakan Putin terlibat dalam perampasan tanah ala era kekaisaran. Mereka telah bersumpah untuk mengalahkan Rusia, yang saat ini menguasai sekitar 18 persen wilayah Ukraina, termasuk Krimea, dan sebagian dari empat wilayah di Ukraina timur.

Rusia mengatakan wilayah tersebut, yang dulunya merupakan bagian dari kekaisaran Rusia, kini kembali menjadi bagian Rusia dan tidak akan pernah dikembalikan.

Diplomat Rusia dan AS mengatakan hubungan kedua negara lebih buruk saat ini, bahkan dibandingkan selama Krisis Rudal Kuba tahun 1962. Baik Moskow maupun Washington telah mendesak deeskalasi, walau keduanya justru mengambil langkah-langkah yang meningkatkan ketegangan.

Putin mengatakan AS memicu ketegangan dan telah mentransfer sistem rudal Typhon ke Denmark dan Filipina, membandingkan rencana Washington dengan keputusan NATO untuk menyebarkan peluncur Pershing II di Eropa Barat di tahun 1979.

Baca juga: Xi Jinping dan Putin Bersatu Kutuk Amerika Serikat

(WIL)

JAKARTA - China mendorong yuan untuk transfer perdagangan dengan Irak tapi justru anggota BRICS ini menerima tamparan balik. Irak telah memutuskan untuk menghentikan semua transaksi keuangan dalam yuan China yang diikuti oleh arahan dari Federal Reserve AS.

Adapun arahan tersebut menyoroti kekhawatiran mengenai potensi manipulasi beberapa transfer minyak dan gas yang menuduh adanya ketidakberesan dan masalah keuangan. Perkembangan ini membuat upaya anggota BRICS mendorong yuan dalam perdagangan di Irak tertunda. Bagi yang belum tahu, Federal Reserve AS membuat banyak keputusan atas nama Bank Sentral Irak.

Pendapatan minyak Irak disimpan di Federal Reserve AS. Dana tersebut kemudian ditransfer oleh FBI ke Bank Sentral Irak setelah melalui suatu proses. Oleh karena itu, The Fed memiliki pengaruh dan kekuatan pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah Irak dan pejabat Bank Sentral Irak.

Sejak 2023, Bank Sentral Irak telah mengambil beberapa langkah untuk menstabilkan mata uang lokal dan ekonomi negara tersebut.

"Federal Reserve AS telah memberikan mandat kepada Irak untuk berhenti bertransaksi dengan yuan China, dengan tuduhan adanya ketidakberesan dan masalah-masalah tertentu dalam transaksi," ujar anggota Dewan Provinsi Baghdad, Moeen Al-Kadhimi, dalam sebuah pernyataan pers ketika mendiskusikan tentang anggota BRICS, China, dilansir dari Watcher Guru, Jumat (19/7/2024).

"Banyak keputusan-keputusan Bank Sentral Irak yang dipaksakan oleh Federal Reserve AS," tambahnya.

China telah mendorong yuan untuk transaksi minyak dengan negara-negara berkembang. Negara komunis ini telah mengulurkan tangannya melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan atau Jalur Sutra Baru.

Negara-negara di Asia dan Afrika telah menerima pinjaman miliaran dolar untuk membangun infrastruktur dan pelabuhan dari China. Oleh karena itu, China merasa lebih mudah untuk mendorong yuan melakukan transaksi dan memperkuat mata uang bersama dengan ekonominya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)NATOyang digelar selama tiga hari di Washington,Amerika Serikat(AS) sejak Selasa (9/7/2024) akhirnya rampung.

KTT tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dideklarasikan oleh 32 pemimpin negara aliansiNATOdan empat mitra Indo-Pasifik mereka yaitu Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru.

Kendati begitu, penyelenggaraan dan kesepakatan dalam perhelatan KTTNATOitu juga mendapatkan kritik dari sejumlah negara. Mulai dari Turki, China, hingga Korea Utara angkat bicara dan menyoroti deklarasi KTTNATO.

Berdasarkan catatanBisnis, KTTNATOantara lain telah menyepakati untuk melanjutkan kebijakan pencegahannuklirdan akan berpegang teguh pada prinsip-prinsip nonproliferasi nuklir.

Dalam dokumen hasil KTT tertuang pernyataan bahwa pengendalian senjata, pelucutan senjata, dan nonproliferasi telah dan harus terus memberikan kontribusi penting dalam mencapai tujuan keamanan aliansi tersebut dan dalam memastikan stabilitas strategis dan keamanan kolektif.

"Penangkalan nuklir merupakan landasan keamanan Aliansi. NATO menegaskan kembali komitmennya terhadap semua keputusan, prinsip, dan komitmen terkait penangkalan nuklir, kebijakan pengendalian senjata, serta tujuan nonproliferasi dan pelucutan senjata NATO sebagaimana dinyatakan dalam Konsep Strategis 2022 dan Komunike Vilnius 2023," kata dokumen hasil, dilansirTASS, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, NATO telah berjanji untuk tetap berkomitmen dalam mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan kredibilitas, efektivitas, keselamatan, dan keamanan misi pencegahan nuklir Aliansi.

Hal itu termasuk dengan memodernisasi kemampuan nuklirnya, memperkuat kemampuan perencanaan nuklirnya, dan beradaptasi sebagaimana diperlukan.

Di sisi lain, sejumlah negara melayangkan kritikan atas deklarasi hasil KTTNATO. Berikut rangkumannya:

TURKI

PresidenTurki, Recep Tayyip Erdogan enggan merestui upaya kerja sama antara NATO dengan Israel sebelum perdamaian di Palestina dapat terwujud.

Hal tersebut disampaikannya pada rangkaian KTT NATO ketika sejumlah negara mendorong agar aliansi tersebut memberikan dukungan kolektif kepada Israel.

“Sampai perdamaian yang komprehensif dan berkelanjutan tercapai diPalestina, upaya kerja sama dengan Israel di dalam NATO tidak akan disetujui oleh Turki,” katanya sebagaimana dilansirReuters, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Erdogan juga buka suara mengenai situasi politik di sejumlah kawasan, seperti perang Rusia-Ukraina hingga pemulihan hubungan dengan Suriah.

Menurutnya, Turki tengah melanjutkan upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

Terkait Suriah, dia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan untuk bertemu dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Hubungan diplomatik kedua negara terputus akibat perang saudara di Suriah pada 2012.

“Kami akan menyampaikan undangan kepada Assad kapan saja untuk kemungkinan melakukan pembicaraan [pemulihan hubungan kedua negara],” ujarnya.

Erdogan juga mengatakan bahwa Turki mengharapkan solidaritas dari sekutuNATOdalam perjuangannya melawan terorisme.

Sementara itu, dirinya juga menyinggung penjualan jet tempur F-16 yang dilakukan AS kepada Turki. Maret lalu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengizinkan transaksi senilai US$23 miliar tersebut usai Turki menyetujui Swedia bergabung dengan NATO.

"Saya berbicara dengan Biden. Biden menyebut bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini dalam 3-4 pekan," pungkasnya.

China dan Korut

CHINA

Juru Bicara MisiChinauntukUni Eropamenyebut bahwa hasilKTTNATOdi Washington penuh dengan kebohongan dan provokasi.

Pasalnya, draf dokumen tersebut memuat pernyataan bahwa China menjadi salah satu pihak yang membiarkan terjadinya serangan Rusia ke Ukraina. Selain itu, negara pimpinan Xi Jinping tersebut juga dinilai menjadi tantangan sistemik bagi Eropa, khususnya dari segi keamanan.

“Seperti yang kita ketahui bersama, China bukanlah pencipta krisis di Ukraina,” katanya dalam pernyataan resmi Misi China untuk Uni Eropa, dilansirReuters, Kamis (11/7/2024).

Dia berpendapat, posisi China dalam perkara Rusia-Ukraina adalah untuk mendorong upaya perdamaian dan penyelesaian konflik melalui jalur politik.

Juru bicara tersebut mengeklaim bahwa upaya China itu telah diakui dan mendapatkan apresiasi secara luas dari komunitas internasional.

Itu sebabnya, misi China untuk Uni Eropa menyoroti hasil KTT NATO yang dinilai melanggengkan narasi permusuhan layaknya masa Perang Dingin, yang penuh dengan provokasi.

“Deklarasi KTT NATO di Washington penuh dengan retorika masa Perang Dingin. Hal-hal yang disebut terkait China penuh dengan provokasi, kebohongan, hasutan, dan fitnah,” ujarnya.

Adapun, dalam persamuhan itu, negara-negara anggota NATO telah sepakat menekankan janji keanggotaan untuk Ukraina pada masa mendatang. Selain itu, blok tersebut juga menggarisbawahi ‘dukungan’ China terhadap Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Hal ini tercermin dengan kehadiran sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, hingga Australia dalam pertemuan tersebut. Negara-negara itu disinyalir tengah mendekat ke NATO usai meningkatnya aktivitas China di Laut China Selatan.

Di sisi lain, China telah berulang kali mengecam NATO dan memperingatkan agar blok tersebut tak melakukan ekspansi ke kawasan Asia-Pasifik.

“Kami dengan tegas menentang tindakan NATO yang melampaui karakternya sebagai aliansi pertahanan regional yang melibatkan diri ke Asia-Pasifik untuk memicu konfrontasi, permusuhan, serta mengganggu kemakmuran dan stabilitas kawasan ini,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Rabu (10/7/2024).

KOREA UTARA

Sementara itu,Korea Utara(Korut) mengkritik deklarasi KTTNATOtersebut pada Sabtu (13/7/2024). Juru bicara Kementerian Luar NegeriKorutmembuat pernyataan tersebut setelah

Dalam pernyataan yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), dan dikutipYonhap News, juru bicara tersebut mengatakan deklarasi itu memantik 'Perang Dingin' dan konfrontasi militer.

Dia mengatakan situasi itu memerlukan strategi baru untuk menangkal upaya AS memperluas aliansi militernya.

Republik Demokratik Rakyat Korea(DPRK) bersumpah akan mencegah agresi dan mempertahankan perdamaian dengan tindakan balasan strategis yang lebih kuat, menurut pernyataan itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Korea Utara (Korut) akhirnya angkat bicara terkait deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)NATO.

KTTNATOyang digelar selama tiga hari di Washington,Amerika Serikat(AS) dan dimulai pada Selasa (9/7/2024), mengecam ekspor senjata Korut ke Rusia. Dalam deklarasinya, KTTNATOmenyebut praktik ekspor senjata itu ilegal dan memperingatkan adanya ‘tindakan balasan strategis’ yang kuat.

Dalam deklarasi itu, 32 pemimpin negara aliansiNATOdan empat mitra Indo-Pasifik mereka yaitu Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru, membahas kekhawatiran mengenai hubungan militer yang semakin erat antara Pyongyang dan Moskow.

Korut pun mengkritik deklarasi KTTNATOtersebut, Sabtu (13/7/2024). Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut membuat pernyataan tersebut setelah

Dalam pernyataan yang dirilisKantor Berita Pusat Korea(KCNA), dan dikutipYonhap News, juru bicara tersebut mengatakan deklarasi itu memantik 'Perang Dingin' dan konfrontasi militer.

Dia mengatakan situasi itu memerlukan strategi baru untuk menangkal upaya AS memperluas aliansi militernya.

Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) bersumpah akan mencegah agresi dan mempertahankan perdamaian dengan tindakan balasan strategis yang lebih kuat, menurut pernyataan itu.

Selain Korut, China juga angkat bicara ihwal deklarasi KTT Nato. Juru Bicara MisiChinauntukUni Eropamenyebut bahwa hasil konferensi tingkat tinggi di Washington itu penuh dengan kebohongan dan provokasi.

Pasalnya, draf dokumen tersebut memuat pernyataan bahwa China menjadi salah satu pihak yang membiarkan terjadinya serangan Rusia ke Ukraina. Selain itu, negara pimpinan Xi Jinping tersebut juga dinilai menjadi tantangan sistemik bagi Eropa, khususnya dari segi keamanan.

“Seperti yang kita ketahui bersama, China bukanlah pencipta krisis di Ukraina,” katanya dalam pernyataan resmi Misi China untuk Uni Eropa, dilansirReuterspada Kamis (11/7/2024).