Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -YERUSALEM. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada hari Selasa (5/11/2024). Adapun alasan pemecatannya adalah "krisis kepercayaan".

Mengutip Reuters, Netanyahu lantas mengganti posisi Gallant dengan sekutu dekatnya Israel Katz untuk memimpin perang negara itu di Gaza dan Lebanon.

Para kritikus Netanyahu menuduhnya mendahulukan politik daripada keamanan nasional pada saat Israel bersiap menghadapi pembalasan Iran atas serangan Udara yang dilakukan 26 Oktober lalu.

Menurut pihak kepolisian Israel, setelah Gallant dipecat, para pengunjuk rasa di Israel memblokir jalan raya dan menyalakan api unggun di jalan.

Perdana menteri menunjuk Gideon Saar sebagai menteri luar negeri yang baru menggantikan Katz. Gallant dan Netanyahu, keduanya dari partai sayap kanan Likud, telah berselisih selama berbulan-bulan mengenai tujuan perang Israel yang telah berlangsung selama 13 bulan di Gaza melawan kelompok militan Palestina Hamas.

Namun, waktu pemecatan Gallant mengejutkan, dan terjadi saat sekutu Israel, AS, menyelenggarakan pemilihan presiden.

Serangan Israel di Gaza dan Lebanon telah memasuki fase baru setelah terbunuhnya komandan tinggi Hamas dan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah.

Netanyahu mengatakan Gallant telah membuat pernyataan yang “bertentangan dengan keputusan pemerintah dan keputusan kabinet”.

Sebagai tanggapan, Gallant berkata: “Keamanan negara Israel selalu dan akan selalu menjadi misi hidup saya.”

Sementara itu, Katz bersumpah untuk memulangkan sandera Israel dari Gaza dan menghancurkan Hamas dan Hizbullah.

“Saya menerima tanggung jawab ini dengan rasa misi dan rasa takut yang suci untuk keamanan Negara Israel dan warganya,” kata Katz di platform media sosial X.

Sebagai menteri luar negeri, Katz melarang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bulan lalu untuk memasuki Israel atas apa yang ia gambarkan sebagai kegagalan dalam mengutuk serangan rudal Iran dan perilaku antisemit dan anti-Israel.

Pada bulan September, ia juga menolak proposal dari AS dan Prancis untuk gencatan senjata selama 21 hari di Lebanon.

Laporan muncul pada bulan September bahwa Netanyahu, di bawah tekanan dari mitra koalisi sayap kanan, sedang mempertimbangkan untuk memecat Gallant.

Gayil Talshir, seorang spesialis politik Israel di Universitas Ibrani Yerusalem, yakin bahwa Netanyahu sudah mencapai titik puncaknya minggu ini ketika Gallant mengeluarkan 7.000 surat perintah wajib militer untuk pria Haredi ultra-Ortodoks, yang membuat marah mereka yang menentang wajib militer di pemerintahan.

Itamar Ben-Gvir, seorang menteri dalam pemerintahan koalisi Netanyahu, memuji keputusan hari Selasa, dengan mengatakan bahwa Gallant sangat terperangkap dalam anggapan bahwa tidak mungkin mencapai kemenangan mutlak.

Namun, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengatakan di X bahwa memecat Gallant di tengah perang adalah tindakan gila.

Di Washington, seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan bahwa Gallant telah menjadi mitra penting dan akan terus bekerja sama dengan Katz.

Gallant naik pangkat menjadi jenderal selama 35 tahun berkarir di militer.

Menteri luar negeri Prancis akan melakukan perjalanan ke Israel dan wilayah Palestina pada hari Rabu, sehari setelah pemilihan umum AS, untuk menekan Israel agar terlibat secara diplomatis guna mengakhiri konflik di Gaza dan Lebanon.

Duri dalam daging

Melansir Reuters, Yoav Gallant tahu bahwa ia hanya menjabat dalam waktu yang singkat sebagai Menteri Pertahanan Israel setelah upaya pertama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memecatnya tahun lalu gagal karena menghadapi beberapa protes terbesar yang pernah terjadi di Israel.

Netanyahu mengalah saat itu. Akan tetapi, hubungan antara keduanya tidak pernah pulih dan mereka terus bertengkar karena perang di Gaza telah memasuki tahun kedua.

Ada rumor yang beredar bahwa Gallant akan segera keluar tetapi ia menolak untuk pergi, sehingga tetap menjadi duri dalam daging bagi Netanyahu saat ia memperjuangkan kesepakatan penyanderaan di Gaza dan berselisih dengan partai-partai lain dalam koalisi mengenai perekrutan anggota komunitas Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam militer.

Tonton:Israel Segera Rilis Sistem Pertahanan Laser Iron Beam, Ini Kelebihan & Kelemahannya

Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi setelah ia dipecat pada hari Selasa, Gallant mengatakan Israel tengah berlayar di tengah kabut pertempuran dan "kegelapan moral".

Dia menyerukan pemulangan para sandera, rancangan undang-undang untuk kaum ultra-Ortodoks, dan komisi penyelidikan atas kegagalan 7 Oktober 2023. Ia mengakhiri pernyataan tersebut dengan penghormatan militer.

Seperti perdana menteri, karier Gallant dinodai oleh peristiwa 7 Oktober, ketika orang-orang bersenjata yang dipimpin Hamas menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan warga asing, dan menyandera lebih dari 250 orang dalam sebuah serangan terhadap komunitas-komunitas di sekitar Gaza.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Hubungan antara Prancis dan Israel memanas. Pada Minggu (20/10/2024), Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa ia telah memerintahkan kementeriannya untuk memulai proses hukum terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Mengutip Reuters, langkah ini diambil setelah Paris melarang perusahaan-perusahaan Israel berpartisipasi dalam pameran dagang angkatan laut yang akan datang.

Keputusan untuk melarang perusahaan-perusahaan Israel adalah insiden terbaru dalam serangkaian insiden yang dipicu oleh keresahan pemerintah Macron atas tindakan Israel dalam perang di Gaza dan Lebanon.

Euronaval, penyelenggara acara 4-7 November di Paris, mengatakan dalam sebuah pernyataan minggu lalu bahwa pemerintah Prancis telah memberitahukannya bahwa delegasi Israel tidak diizinkan untuk memamerkan stan atau menunjukkan peralatan. Akan tetapi, delegasi Israel dapat menghadiri pameran dagang tersebut.

Menurut Euronaval, keputusan tersebut memengaruhi tujuh perusahaan.

"Saya telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk mengambil tindakan hukum dan diplomatik terhadap keputusan Presiden Prancis untuk mencegah perusahaan-perusahaan Israel memamerkan produk mereka di pameran @SalonEuronaval di Paris bulan depan," kata Katz dalam sebuah pernyataan di platform sosial X.

Katz menambahkan, "Pemboikotan perusahaan-perusahaan Israel untuk kedua kalinya, atau pemberlakuan persyaratan yang tidak dapat diterima, merupakan tindakan yang tidak demokratis dan tidak dapat diterima di antara negara-negara sahabat. Saya mendesak Presiden Macron untuk membatalkannya sepenuhnya."

Sebelumnya, Reuters melaporkan, Menteri Pertahanan Israel, pada hari Rabu, menyebut keputusan Macron untuk melarang perusahaan-perusahaan Israel melakukan pameran di pameran senjata angkatan laut sebagai "aib" dan menuduh Paris menerapkan kebijakan yang bermusuhan terhadap orang-orang Yahudi.

Keputusan itu muncul setelah upaya Prancis untuk mengamankan gencatan senjata dalam konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon gagal dan Israel melancarkan lebih banyak serangan udara terhadap target-target di negara itu.

"Tindakan Presiden Prancis Macron merupakan aib bagi bangsa Prancis dan nilai-nilai dunia bebas, yang ia klaim untuk dijunjung tinggi," Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memposting di X.

"Prancis telah mengadopsi, dan secara konsisten menerapkan, kebijakan yang bermusuhan terhadap orang-orang Yahudi. Kami akan terus membela negara kami dari musuh-musuh di 7 front yang berbeda, dan berjuang untuk masa depan kami – dengan atau tanpa Prancis," kelas Gallant.

Tonton:Konflik Israel-Hizbullah Memanas, Iran dan Prancis turun Tangan