Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana akan melibatkan serikat buruh dalam penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Hal ini disampaikan Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI Benget Saragih di hadapan massa aksi demonstrasi buruh di depan kantor Kemenkes.

Benget Saragih mengatakan pihaknya mengapresiasi hal-hal yang disampaikan oleh serikat buruh. Dia bilang pihaknya akan melibatkan para buruh dalam menyusun Permenkes sebagai aturan turunan PP 28/2024.

"Kami akan melibatkan dalam penyusunan permenkes yang terdampak adalah buruh. Jadi, dalam Permenkes aturan turunan PP 28 kita akan bersama menyusun. Ini bukan janji tapi akan kami laksanakan," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto mengatakan kesepakatan itu sudah tertuang dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pada kesempatan tersebut, Kemenkes akan melibatkan para buruh, instansi, serta organisasi terkait dalam penyusunan industri rokok dan tembakau.

"Kemenkes janji dan tadi sepakat itu tertulis Bahwa ke depan dalam melanjutkan perancangan peraturan menteri, khususnya yang sekarang ini sedang dibuat. Termasuk saya tadi juga minta bukan hanya ini, apapun kalau bicara kebijakan tentang rokok, tembakau, makanan, minuman, serikat buruh harus dilibatkan mengingat tadi saya jelaskan aspek tenaga kerjanya tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan dan memberi solusi dan itu diterima baik," ujar dia.

Dia menjelaskan pihak Kemenkes tidak bisa menjanjikan apapun. Namun, Kemenkes berkomitmen agar buruh dilibatkan.

Dia pun sudah mengusulkan beberapa pasal yang dapat membebani industri tembakau, seperti larangan berjualan radius 200 meter dan standarisasi kemasan rokok polos tanpa merek.

"Sebut saja lah kemasan polos, mereka (Kemenkes) sudah 'enggak kok Pak, itu kita juga mikir lah'. Walaupun terungkap sih cek ombak apa, itu kebiasaan saya bilang. Ngaku dia. Tentang 200 meter radius itu juga diakui, 'Ya lah Pak, nanti sudah kita bicarakan, gampang itu lah' Janji-janji tadi sih seperti itu. Tapi yang penting nomor satu kami dilibatkan," terangnya.

Dia menyebut pembahasan terkait Permenkes akan dilakukan di era pemerintahan Prabowo. Dia bersyukur yang bertemu dengan pihaknya bukanlah Menteri, mengingat sisa pemerintahan Jokowi tinggal menghitung mundur.

"Segera dan secepatnya, tapi dipastikan memang setelah pergantian pemerintahan. Nggak usah dengan menteri karena kan kalau menterinya belum tentu sama. Tapi kalau Pejabat yang tadi itu kan ya masih mungkin ya karena ada orang karier ya disitu gitu. Jadi yang Teken tadi kebetulan diwakili salah seorang dokter Benget. Ya oke, saya bilang setelah sepakat itu," jelasnya.

Sebagai informasi, rencana pemerintah menekan prevelensi perokok pada anak-anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Beberapa pasal dinilai memberatkan industri rokok, seperti larangan berjualan di radius 200 meter.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak," bunyi pasal 434 PP 28/2024.

Aturan tersebut juga melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri, kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Selain itu, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP 28/2024 juga memuat standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek. Aturan itu dinilai dapat menyuburkan rokok ilegal di tengah masyarakat hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Rencana kebijakan kemasan rokok polos atau tanpa kemasan mendapatkan banyak pertentangan, salah satunya datang dari peritel. Wacana itu disebut-sebut masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024.

Ketua Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menilai kebijakan itu bisa membuat beberapa pihak dirugikan.

"Peraturan ini mendapat banyak penolakan, pada dasarnya karena banyaknya keberatan dari berbagai pihak yang memang dirugikan atas aturan tersebut. Kalau tidak dirugikan, tidak mungkin ada pertentangan. Ini yang perlu digarisbawahi pembuat kebijakan," ucapnya dikutip Minggu (15/9/2024).

Terkait kemasan rokok polos tanpa merek, Tutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau. Selain itu dia juga menilai kebijakan itu akan membuat rokok ilegal semakin menjamur.

Menurutnya aturan kemasan rokok polos tanpa merek juga bertentangan dengan perlindungan konsumen karena melanggar hak konsumen untuk mengetahui informasi yang tepat terkait produk, serta kebebasan untuk memilih.

Tutum menegaskan selama ini peritel juga sudah konsisten mencegah akses penjualan rokok bagi anak-anak sejalan dengan tujuan pemerintah.

Selain itu, Tutum menyoroti tantangan terbesar yang akan dialami pelaku usaha akibat kebijakan rokok polos tanpa merek, seperti sulitnya membedakan produk yang dijual di pasaran. "Padahal pembeli butuh untuk mengetahui perbedaan suatu barang dari kualitas yang dibutuhkan individu," imbuhnya.

Tutum memandang kebijakan rokok polos tanpa merek akan semakin menghimpit peritel usai diberlakukannya pelarangan zonasi penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Di mana, proses implementasi beleid ini diyakini akan menemui banyak masalah.

"Aturannya sendiri bagi kami rancu karena belum didefinisikan secara detail. Tempat yang bisa dijadikan tempat bermain anak pun beragam, bisa saja di pusat perbelanjaan, atau apartemen, yang sebetulnya juga rancu karena pemerintah belum memfasilitasi tempat bermain anak dengan baik," jelas dia.

Tutum mengaku merasa sulit mengikuti peraturan anyar ini karena penjualan produk tembakau yang selama ini telah dijalankan sesuai aturan terancam mengalami banyak perubahan. Menurutnya, implementasi aturan ini di lapangan tidak memungkinkan. Hingga saat ini, pihaknya bersama asosiasi lainnya masih mengikuti proses penyusunan RPMK, kendati Kemenkes masih belum membuka keterlibatan industri hasil tembakau secara berimbang.

"Dengan adanya aturan-aturan ini, saya pikir sangat sulit untuk kami sebagai industri hilir, karena sampai saat ini pun masih marak sekali rokok ilegal. Semestinya pemerintah memikirkan keberlangsungan produk tembakau sebagai penyumbang terbesar pembangunan negara kita, bukan malah menekan," tegasnya.

Rencana kebijakan kemasan rokok polos atau tanpa kemasan mendapatkan banyak pertentangan, salah satunya datang dari peritel. Wacana itu disebut-sebut masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024.

Ketua Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menilai kebijakan itu bisa membuat beberapa pihak dirugikan.

"Peraturan ini mendapat banyak penolakan, pada dasarnya karena banyaknya keberatan dari berbagai pihak yang memang dirugikan atas aturan tersebut. Kalau tidak dirugikan, tidak mungkin ada pertentangan. Ini yang perlu digarisbawahi pembuat kebijakan," ucapnya dikutip Minggu (15/9/2024).

Terkait kemasan rokok polos tanpa merek, Tutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau. Selain itu dia juga menilai kebijakan itu akan membuat rokok ilegal semakin menjamur.

Menurutnya aturan kemasan rokok polos tanpa merek juga bertentangan dengan perlindungan konsumen karena melanggar hak konsumen untuk mengetahui informasi yang tepat terkait produk, serta kebebasan untuk memilih.

Tutum menegaskan selama ini peritel juga sudah konsisten mencegah akses penjualan rokok bagi anak-anak sejalan dengan tujuan pemerintah.

Selain itu, Tutum menyoroti tantangan terbesar yang akan dialami pelaku usaha akibat kebijakan rokok polos tanpa merek, seperti sulitnya membedakan produk yang dijual di pasaran. "Padahal pembeli butuh untuk mengetahui perbedaan suatu barang dari kualitas yang dibutuhkan individu," imbuhnya.

Tutum memandang kebijakan rokok polos tanpa merek akan semakin menghimpit peritel usai diberlakukannya pelarangan zonasi penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Di mana, proses implementasi beleid ini diyakini akan menemui banyak masalah.

"Aturannya sendiri bagi kami rancu karena belum didefinisikan secara detail. Tempat yang bisa dijadikan tempat bermain anak pun beragam, bisa saja di pusat perbelanjaan, atau apartemen, yang sebetulnya juga rancu karena pemerintah belum memfasilitasi tempat bermain anak dengan baik," jelas dia.

Tutum mengaku merasa sulit mengikuti peraturan anyar ini karena penjualan produk tembakau yang selama ini telah dijalankan sesuai aturan terancam mengalami banyak perubahan. Menurutnya, implementasi aturan ini di lapangan tidak memungkinkan. Hingga saat ini, pihaknya bersama asosiasi lainnya masih mengikuti proses penyusunan RPMK, kendati Kemenkes masih belum membuka keterlibatan industri hasil tembakau secara berimbang.

"Dengan adanya aturan-aturan ini, saya pikir sangat sulit untuk kami sebagai industri hilir, karena sampai saat ini pun masih marak sekali rokok ilegal. Semestinya pemerintah memikirkan keberlangsungan produk tembakau sebagai penyumbang terbesar pembangunan negara kita, bukan malah menekan," tegasnya.