Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transcosmos Indonesia (TCID) resmi membuka CX Square atau kantor cabang di Yogyakarta. Ekspansi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin berkembang, sekaligus untuk mempercepat transformasi digital di wilayah tersebut.

Vice President Director transcosmos Indonesia Ardi Sudarto mengatakan, TCID memproyeksikan Kantor baru tersebut bisa menciptakan ribuan lapangan pekerjaan di bidang layanan customer experience (CX), mulai dari contact center hingga digital marketing.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Yogyakarta pada triwulan IV 2023 meningkat sebesar 4,86% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh sektor-sektor utama seperti pendidikan, pariwisata, dan perdagangan.

Sebagai kota pelajar, Yogyakarta dikenal memiliki berbagai universitas ternama yang menghasilkan talenta berkualitas dengan beragam latar belakang. Talenta ini akan memberikan TCID perspektif lebih luas untuk melayani klien dari berbagai sektor, sekaligus memperkaya inovasi dalam pengembangan layanan CX.

Selain itu, dengan perkembangan industri digital yang pesat, Yogyakarta menjadi basis bagi banyak perusahaan teknologi dan startup. “Kondisi ini menjadikan kota ini lokasi strategis bagi TCID untuk memperluas jaringan dan mendukung pertumbuhan industri teknologi di luar Jakarta.” kata Ardi dalam keterangan resminya, Jumat (8/11).

Ia bilang, CX Square Yogyakarta dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif bagi karyawan.

Customer experience adalah jantung dari setiap interaksi pelanggan dengan brand. Ardi mengatakan, implementasi CX yang kuat memungkinkan perusahaan membangun loyalitas pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif, yang sangat krusial bagi perusahaan-perusahaan yang berfokus pada pelanggan, seperti di sektor e-commerce, perbankan, telekomunikasi, dan lainnya.

TCID hadir dengan layanan CX komprehensif mulai dari pengalaman pelanggan (CX) dan digital marketing yang menggabungkan keahlian SDM dan teknologi terbaru untuk membantu memaksimalkan potensi bisnis perusahaan.

“Layanan contact center dan digital marketing TCID meliputi seluruh tahapan interaksi pelanggan, dari tahap pencarian pelanggan hingga mempertahankan pelanggan, sehingga perusahaan tidak perlu mengandalkan berbagai vendor.” imbuh Ardi.

Selain untuk menyediakan solusi CX yang mampu menjangkau lebih banyak perusahaan, kehadiran TCID di Yogyakarta juga memberikan dampak langsung terhadap ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja. Dengan target 1000 karyawan di tahun pertama, TCID tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi Yogyakarta, tetapi juga membuka peluang bagi para talenta lokal untuk berkontribusi dalam industri digital.

Rencana pemerintah menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas dinilai dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto menilai industri rokok sangat rentan terhadap regulasi baru, baik berbentuk fiskal maupun non fiskal.

Menurutnya, aturan tersebut dapat memicu industri tembakau tertekan. Apabila industri tersebut tertekan akan berdampak pada tenaga kerja di dalamnya, seperti penghasilan yang menurun hingga terjadi PHK.

"Kok itu terjadi? Sekali lagi kalau tadi disinggung oleh teman petani mayoritas anggota kami itu di SKT, sigaret kretek tangan yang juga sistem penghasilannya itu memang borongan. Jadi kalau pekerjaannya turun ya upahnya tuh kurang lebih gambarnya seperti itu," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024) kemarin.

Apabila hal tersebut terus terjadi, dia berpendapat dapat terjadi efisiensi tenaga kerja, dalam hal ini PHK. Mencegah hal tersebut, pihaknya sudah aktif dalam berbagai upaya berkomunikasi melalui surat dengan pemerintah, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, hingga rancangan peraturan turunan dikeluarkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

Akhirnya, dia bersama dengan anggota buruh lainnya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kemenkes pada 10 Oktober lalu. Pada kesempatan tersebut, pihaknya berkesempatan bertemu dengan perwakilan Kemenkes. Hasilnya, Kemenkes berjanji untuk melibatkan buruh dalam membuat aturan turunan.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan akan terjadi pembahasan mengenai aturan tersebut, Sudarto bilang pihaknya sudah menanyakan kembali terkait hal itu. Dia bilang, pihak Kemenkes berusaha menepati janjinya.

"Jadi kalau Kemenkes kan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan kami, kami akan diundang atau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, kami juga sudah tanya sih, masih dijanjikan juga sih, cuma memang harus jaga-jaga. Kalau pemerintah tidak punya itikad baik, ya jangan salahkan kami," terang Sudarto.

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya apabila Kemenkes ingkar janji, seperti mendatangi Istana hingga melapor ke Prabowo. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Oh iya, kami akan laporkan (ke Prabowo), kalau memang benar-benar Kemenkes tidak punya itikad baik. Jadi, jangan kan ke Kementerian, kalau memang sudah waktunya harus ke istana, ya kita juga sampaikan ke istana," jelas dia.

Serikat buruh berencana akan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. Kebijakan tersebut sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto mengatakan pihaknya menolak RPMK tersebut apabila tidak dibahas bersama pihak-pihak yang terkena dampak. Selain itu, dia juga mengusulkan revisi PP 28/2024 tentang Kesehatan lantaran memicu industri hasil tembakau (IHT) yang semakin tertekan.

"Kami akan menolak RPMK yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang berdampak," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Sudarto menjelaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berjanji kepada pihaknya akan dilibatkan dalam pembahasan pengetatan aturan tembakau. Kesepakatan tersebut terjadi usai ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemenkes pada 10 Oktober lalu.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan akan terjadi pembahasan mengenai aturan tersebut, Sudarto bilang pihaknya sudah menanyakan kembali terkait hal itu. Dia bilang, pihak Kemenkes berusaha menepati janjinya.

"Jadi kalau Kemenkes kan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan kami, kami akan diundang atau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, kami juga sudah tanya sih, masih dijanjikan juga sih, cuma memang harus jaga-jaga. Kalau pemerintah tidak punya etikat baik, ya jangan salahkan kami," terangnya.

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya apabila Kemenkes ingkar janji, seperti mendatangi Istana hingga melapor ke Prabowo. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Oh iya, kami akan laporkan (ke Prabowo), kalau memang benar-benar Kemenkes tidak punya etikat baik. Jadi, jangan kan ke Kementerian kalau memang sudah waktunya harus ke istana, ya kita juga sampaikan ke istana," terangnya.

Dia menjelaskan industri hasil tembakau (IHT) menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Sebagian besar tenaga kerja di IHT melibatkan ibu rumah tangga dengan pendidikan yang rendah.

Dia menilai apabila industri tersebut tertekan bisa menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, dia menilai tidak mudah ada industri pengganti yang dapat menyerap tenaga kerja perempuan yang berpendidikan rendah.

"Jadi industri tembakau ini memberi ruang loh kepada kaum wanita. Pendidikan terbatas itu kadang-kadang bukan karena mereka belum mulai sekolah, karena akses mendapatkan pendidikan juga gak gampang di negara ini. Nah, itu sangat ramah untuk mereka, dan itulah lapangan kerja industri tembakau. Makanya, nggak mudah kalaupun ada industri pengganti mereka untuk bisa direkrut, mereka mendapat kesejahteraan yang sama seperti IHT, nggak mudah," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi atau Pulauintan, Pui Sudarto mengungkap proyek saweran para konglomerat mulai dari Sugianto Kusuma (Aguan) hingga Franky Widjaja yakni Bandara Singkawang bakal mulai beroperasi tahun depan.

Pui menjelaskan, saat ini Bandara Singkawang masih menunggu proses dikeluarkannya surat izin operasi. Dia menargetkan, surat izin operasi tersebut bakal rampung pada Desember 2024.

“Masih menunggu izin penerbangan, itu harusnya Desember ini selesai,” jelasnya kepada Bisnis saat ditemui di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

Selain itu, Pui juga menjelaskan bahwa saat proses pengoperasian Bandara Singkawang masih menunggu pembangunan jalan akses rampung dikerjakan.

Di mana, para konsorsium telah melakukan land clearing dan hanya menunggu pemerintah merampungkan proses pengaspalan. Apabila dua komponen utama tersebut telah rampung seluruhnya, Pui optimis Bandara Singakwang dapat mulai diperasikan pada tahun depan.

Dia membocorkan, di tahap awal hanya bakal ada satu maskapai yang melayani perjalanan dari dan menuju Bandara Singkawang tersebut. Hal itu dilakukan guna meminimalisir potensi kerugian yang bakal ditanggung oleh penyedia penerbangan.

“Itu [maskapainya] lagi banyak penawaran sih yang mana yang bersedia. Kita kan memang tidak undang terlalu banyak ya maskapainya, mungkin satu dulu sih,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Bandara Singkawang telah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Maret 2024. Namun, hingga kini bandara tersebut masih belum beroperasi.

Bandara Singkawang dibangun menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di mana, sebesar Rp272 miliar dikucurkan lewat AOBN dan melalui bantuan dana dari pengusaha Rp155 miliar.

Bandara saweran delapan konglomerat RI mulai dari Sugianto Kusuma atau Aguan hingga Pui Sudarto memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 1400 m x 30 m, taxiway 200 m x 18 m, apron 100 m x 50 m, dan terminal kargo seluas 312 meter persegi.

Kemudian, spesifikasi gedung terminal penumpang luasnya mencapai 8.000 meter persegi dan perpanjangan runway menjadi 2.000 meter. Dengan runway sepanjang 2.000 meter, Bandara Singkawang dapat didarati pesawat Airbus A320.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana akan melibatkan serikat buruh dalam penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Hal ini disampaikan Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI Benget Saragih di hadapan massa aksi demonstrasi buruh di depan kantor Kemenkes.

Benget Saragih mengatakan pihaknya mengapresiasi hal-hal yang disampaikan oleh serikat buruh. Dia bilang pihaknya akan melibatkan para buruh dalam menyusun Permenkes sebagai aturan turunan PP 28/2024.

"Kami akan melibatkan dalam penyusunan permenkes yang terdampak adalah buruh. Jadi, dalam Permenkes aturan turunan PP 28 kita akan bersama menyusun. Ini bukan janji tapi akan kami laksanakan," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto mengatakan kesepakatan itu sudah tertuang dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pada kesempatan tersebut, Kemenkes akan melibatkan para buruh, instansi, serta organisasi terkait dalam penyusunan industri rokok dan tembakau.

"Kemenkes janji dan tadi sepakat itu tertulis Bahwa ke depan dalam melanjutkan perancangan peraturan menteri, khususnya yang sekarang ini sedang dibuat. Termasuk saya tadi juga minta bukan hanya ini, apapun kalau bicara kebijakan tentang rokok, tembakau, makanan, minuman, serikat buruh harus dilibatkan mengingat tadi saya jelaskan aspek tenaga kerjanya tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan dan memberi solusi dan itu diterima baik," ujar dia.

Dia menjelaskan pihak Kemenkes tidak bisa menjanjikan apapun. Namun, Kemenkes berkomitmen agar buruh dilibatkan.

Dia pun sudah mengusulkan beberapa pasal yang dapat membebani industri tembakau, seperti larangan berjualan radius 200 meter dan standarisasi kemasan rokok polos tanpa merek.

"Sebut saja lah kemasan polos, mereka (Kemenkes) sudah 'enggak kok Pak, itu kita juga mikir lah'. Walaupun terungkap sih cek ombak apa, itu kebiasaan saya bilang. Ngaku dia. Tentang 200 meter radius itu juga diakui, 'Ya lah Pak, nanti sudah kita bicarakan, gampang itu lah' Janji-janji tadi sih seperti itu. Tapi yang penting nomor satu kami dilibatkan," terangnya.

Dia menyebut pembahasan terkait Permenkes akan dilakukan di era pemerintahan Prabowo. Dia bersyukur yang bertemu dengan pihaknya bukanlah Menteri, mengingat sisa pemerintahan Jokowi tinggal menghitung mundur.

"Segera dan secepatnya, tapi dipastikan memang setelah pergantian pemerintahan. Nggak usah dengan menteri karena kan kalau menterinya belum tentu sama. Tapi kalau Pejabat yang tadi itu kan ya masih mungkin ya karena ada orang karier ya disitu gitu. Jadi yang Teken tadi kebetulan diwakili salah seorang dokter Benget. Ya oke, saya bilang setelah sepakat itu," jelasnya.

Sebagai informasi, rencana pemerintah menekan prevelensi perokok pada anak-anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Beberapa pasal dinilai memberatkan industri rokok, seperti larangan berjualan di radius 200 meter.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak," bunyi pasal 434 PP 28/2024.

Aturan tersebut juga melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri, kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Selain itu, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP 28/2024 juga memuat standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek. Aturan itu dinilai dapat menyuburkan rokok ilegal di tengah masyarakat hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Hari ini buruh menggelar aksi unjuk rasa tolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan tersebut dinilai berdampak pada buruh lantaran mengatur beberapa hal terkait industri tembakau.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto menilai pemerintah dalam membuat aturan sebagai alat untuk tawar-menawar. Menurutnya, implementasi di lapangan tidak sejalan bahkan justru membuat ketidakpastian hukum. Apabila pemerintah ingin membuat stereotip bagi perokok, dia bilang perlu mempertimbangkan dampaknya bagi tenaga kerja di industri tersebut.

Misalnya, larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak yang tertuang dalam pasal 434 PP 28/2024. Menurut dia, aturan tersebut belum tertulis jelas yang dimaksud tempat pendidikan seperti apa.

"Saya bicara radius 200 meter. Saya bilang, itu kan implementasi lapangannya nggak sesederhana hanya ditulis di aturan contoh, di situ sudah ada warung rokok berikutnya ternyata, ada orang buka les di situ ternyata tadi diurai, yang dimaksud itu tempat pendidikan itu apa memang juga belum dijelaskan," kata Sudarto saat ditemui di depan Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (10/10/2024).

Kemudian aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP No. 28 Tahun 2024. Dia menjelaskan aturan tersebut dapat memicu rokok gelap di tengah masyarakat. Sebab, masyarakat tidak dapat membedakan kelas-kelas rokok.

"Karena argumen kita mengatakan begini kalau rokok itu polos, kita mana taju rokok ini kelas A, kelas B, kelas C golongan 1, golongan 2, golongan 3, bahkan termasuk rokok gelap. Kan buat negara sendiri susah. Padahal rokok itu ada kelompok golongannya, grid-grid-nya," jelasnya.

Sebagai informasi, rencana pemerintah menerapkan aturan standarisasi kemasan atau kemasan polos tanpa rokok menuai polemik, termasuk kalangan industri tembakau. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan aturan tersebut berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) baik di industri tembakau maupun industri pendukungnya.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan mengatakan apabila kebijakan tersebut diterapkan akan terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Padahal warung-warung kelontong hampir sebagian penjualan hariannya berasal dari rokok.

Selain itu, larangan berjualan produk tembakau radius 200 meter dapat menyebabkan outlet penjualan menjadi berkurang. Imbasnya, keuntungan penjualan harian menjadi berkurang.