JAKARTA, investor.id – Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) digenjot dalam beberapa bulan terakhir ini. Selain ada momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti, tahun ini merupakan tahun terakhir masa tugas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Peneliti Senior Indef Tauhid Ahmad mengakui progres pembangunan infrastruktur di IKN berjalan cepat. Menurutnya, karena tahun ini, tahun terakhir dari Jokowi, sehingga mau tidak mau harus kelihatan secara fisik perubahan yang signifikan dari IKN tersebut.

Dikatakan Tauhid, Percepatan proses pembangunan infrastruktur IKN juga ditunjang dengan anggaran yang sangat besar yakni mencapai Rp 40 triliun. Walaupun hingga Mei lalu baru terserap sampai 17%, dia meyakini di bulan Juli kemarin sudah cukup banyak dana yang terserap meskipun mungkin baru beberapa infrastruktur yang benar-benar selesai 100%.

“Saya kira wajar karena yang dibangun kan baru pusat pemerintahan, sementara untuk ekosistem sebuah pusat pemerintahan itu juga butuh misalnya rumah dinas untuk pegawai kemudian fasilitas sosial dan lainnya yang kemudian tidak dianggarkan oleh pemerintah tetapi disediakan oleh swasta,” jelasnya dalam Investor Market Today IDTV, Rabu (7/8/2024).

Tauhid mengingatkan, di samping percepatan proses pembangunan IKN, ada beberapa persoalan yang mesti diperhatikan. Salah satunya jika instrumen pendanaan swasta relatif lambat maka yang terjadi adalah hanya sedikit gedung yang bisa digunakan.

Pada saat yang sama IKN juga butuh biaya pemeliharaan yang sangat tinggi dengan konsep lingkungan bebas energi fosil sehingga biaya yang dibutuhkan akan jauh lebih mahal.

Tauhid pun mengkhawatirkan ketika masa pemerintahan presiden baru ternyata dana yang disediakan melalui APBN langsung drop.

“Karena kalau dari rencana sekitar Rp 40 mungkin sisanya tinggal sekitar Rp 16 atau 18 triliun lagi dan itu akan drop pada tahun berikutnya meskipun mungkin sekarang tinggal bagaimana swasta bisa masuk,” pungkas Tauhid.

Sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, persiapan untuk upacara hari kemerdekaan atau upacara detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah siap 100%.

"Kalau saya ditugaskan di infrastruktur, jadi soal konektivitasnya, kemudian penginapan-penginapan, akomodasi, air, dan listrik. Air listrik sudah masuk semua. Kalau yang pelaksanaannya itu dari Setneg," kata Basuki di Kantor Sekretariat Negara, Selasa (6/8/2024).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai belum memberi solusi konkret, terkait persoalan lahan tempat tinggal dan mencari nafkah bagi masyarakat adat setempat terdampak proyek itu.

Perpres itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 Juli 2024.

Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama, Perpres itu belum memberikan jalan keluar bagi lahan tinggal kebun digarap masyarakat adat setempat yang terdampak proyek IKN.

“Hal pertama, terkait permasalahan pembebasan 2.086 hektar lahan yang membutuhkan solusi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus,” kata Suryadi dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Minggu (14/7/2024).

Aturan tentang PDSK Plus, kata Suryadi, tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), yaitu Pemerintah melakukan penanganan permasalahan penguasaan tanah Aset Dalam Penguasaan (ADP) OIKN oleh masyarakat dalam rangka pembangunan di IKN.

Aturan itu dijelaskan lebih rinci pada ayat (5) dan (6), yaitu penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat diberikan per bidang tanah sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi dengan besaran yang dihitung berdasarkan penilaian Penilai Publik dengan besaran penggantian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti (relokasi), permukiman kembali (dibangunkan rumah), dan/atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

"Fraksi PKS menilai bahwa Perpres tersebut tetap tidak dapat menjawab permasalahan yang ada, karena di wilayah IKN terdapat ribuan warga masyarakat adat yang bermukim dan sudah membangun kehidupan bertahun-tahun dan turun-menurun, seperti Masyarakat Adat Balik Pemaluan, Balik Sepaku, dan Paser Maridan,” papar Suryadi.

Dengan Perpres itu, kata Suryadi, malam memperlebar ketimpangan penguasaan lahan dan tidak mempertimbangkan tanah adat yang memiliki sejarah, makam-makam tua, situs ritual adat, dan sebagai tempat mencari nafkah.

“Solusi PDSK Plus seperti relokasi ataupun dibangunkan rumah tidak akan dapat menggantikan hal tersebut, apalagi jika lokasinya semakin jauh dari tempat mereka mencari nafkah,” ucap Suryadi.

Suryadi mengatakan, janji-janji Otorita IKN buat membangun kampung adat atau memberikan lahan untuk relokasi warga yang tergusur sampai ini juga belum terwujud.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 11 Juli 2024 ini secara umum mengatur mengenai pemberian berbagai insentif bagi para calon investor untuk meningkatkan minat berinvestasi di IKN, hingga membahas mengenai mekanisme penggantian lahan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN.

“Pelaksanaan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni khususnya di KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan atau sosial serta fasilitas komersial,” bunyi Pasal 2 dalam beleid tersebut, dikutip Jumat (12/7/2024).

Dalam aturan terbarunya, Presiden Jokowi menjanjikan pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha bagi para investor IKN.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial.

Jokowi juga memandatkan Kepala Badan Otorita IKN yang saat ini dijabat oleh Basuki Hadimuljono untuk menetapkan pelaku usaha pelopor dalam rangka investasi. Di mana, pelaku usaha pelopor ini adalah para pelaku usaha yang telah melakukan penandatanganan letter of intent ataupun pelaku usaha yang telah melaksanakan pembangunan paling lama 5 tahun sejak UU Nomor 21 Tahun 2023 diundangkan.

Nantinya, pelaku usaha pelopor ini bakal mendapat keuntungan mulai dari pemberian tarif sampai Rp0 terhadap tanah aset dalam penguasaan (ADP) OIKN yang digunakan untuk berinvestasi, hingga bakal mendapat kesempatan untuk membayar tanah ADP tersebut melalui skema diangsur.

Selain itu, Perpres tersebut juga mengatur penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh Masyarakat. Nantinya, bentuk penggantian yang diterima oleh Masyarakat dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Dalam penanganan tanah ADP oleh masyarakat, Kepala Otorita yang berhak menetapkan daftar masyarakat penerima sesuai hasil inventarisasi serta besaran penggantiannya.

“Tata cara pengalokasian anggaran untuk pendanaan, mekanisme pembayaran, dan pengawasan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis beleid tersebut.

Di samping itu, Perpres baru tentang Percepatan pembangunan IKN itu juga mengatur pemberian jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah dengan hak guna usaha (HGU) mencapai 95 tahun yang dapat diperpanjang untuk 95 tahun berikutnya.

Adapun, hak guna bangunan serta hak pakai untuk jangka waktu paling lama ditetapkan selama 80 tahun pada satu siklus pertama dan 80 tahun di siklus kedua.