Setelah bertarung dengan virus Covid-19, dunia dihadapkan dengan konflik terus-menerus selama beberapa tahun terakhir. Sebut saja kudeta Myanmar pada 2021, invasi Rusia ke Ukraina di 2022, perang Gaza di 2023, yang melebar hingga ke kawasan Timur Tengah.

Indonesia, yang memproklamirkan diri sebagai agen perdamaian dunia, tentu saja ikut berperan untuk mencegah eskalasi timbul.

Komitmen Indonesia ini dimunculkan saat RI menjadi presiden Dewan Keamanan PBB pada 2019 selama Mei tahun itu. Mengambil tema UN Peace Keeping Operation 'Investing in Peace, Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping'.

Kudeta Myanmar

Pada 2021, junta Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah sipil negara itu. Berselang dua bulan, Indonesia menginisiasi pertemuan darurat para pemimpin ASEAN di Jakarta.

Pertemuan pada April 2021 itu terjadi di tengah pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan yang dilakukan di Sekretariat ASEAN.

Dari pertemuan ini, dihasilkan Konsensus 5 Poin (5PC). Isinya adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diadakannya dialog inklusif, mengajukan ASEAN untuk memfasilitasi mediasi, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

Sayangnya, hingga Indonesia menjadi ketua ASEAN, dua tahun setelah 5PC dibuat, yakni pada 2023, implementasinya dari Myanmar masih belum terlihat.

Namun, Indonesia tak tinggal diam. Dengan persetujuan negara ASEAN lain, Indonesia menginisiasi TROIKA.

TROIKA merupakan tiga negara yang adalah ketua ASEAN sebelumnya, saat ini dan yang akan datang. Dengan adanya TROIKA, yang telah dikerjakan ketua ASEAN sebelumnya bisa dilanjutkan dengan baik oleh ketua saat ini.

Dan hal tersebut terbukti dalam ASEAN tahun ini. Ada perwakilan non-politis yang dikirimkan Myanmar setelah tiga tahun berturut-turut mereka absen.

Satu langkah maju untuk ASEAN berhasil mempertahankan satu anggotanya.

Invasi Rusia ke Ukraina

Keberhasilan Indonesia membawa Rusia duduk bersama anggota G20 dianggap sebagai cara RI 'mendamaikan kedua negara'. Walaupun bukan anggota G20, Ukraina juga diberi kesempatan untuk bicara di G20 pada masa presidensi Indonesia, 2022 lalu.

Tapi bukan itu saja, pada 2022, beberapa bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke kedua negara berseteru itu.

Jokowi menjadi presiden pertama dari kawasan Asia yang mengunjungi Ukraina. Ia mengatakan, kunjungannya guna membawa misi damai-- sejak negara itu mulai menghadapi invasi Rusia pada Februari.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan wujud kepedulian Indonesia untuk Ukraina dan Rusia.

Ia menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, serta penyelesaian konflik melalui semangat perdamaian.

“Saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera,” tutur Jokowi usai mengunjungi Ukraina.

Jokowi juga disambut hangat saat itu oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan, keduanya duduk dalam jarak dekat, tidak seperti yang dilakukan Putin saat Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan perdamaian ke sana.

Perang Gaza

Perang yang dimulai dengan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, dibalas langsung oleh Negeri Zionis ke Gaza pada hari yang sama. Korban tewas akibat perang yang terus berlangsung hingga saat ini mencapai lebih dari 42 ribu jiwa.

Anak-anak dan perempuan menjadi korban tewas paling banyak dalam serangan Israel, yang terus meluas di kawasan Timur Tengah saat ini.

Namun, Indonesia memiliki prinsip dan posisi yang jelas terkait Palestina. "Palestina selalu ada di jantung politik luar negeri Indonesia," kata Menlu Retno Marsudi setiap kalo membicarakan Palestina.

"Palestina ini perjuangan yang sangat panjang. Dan kita ingat sejak 1955 di Bandung, Palestina adalah satu-satunya negara, satu-satunya peserta KAA yang sampai saat ini belum memperoleh kemerdekaannya. Jadi sekali lagi, ini adalah isu terkait penjajahan, bukan isu agama," ucap Menlu Retno dalam wawancara khusus dengan Medcom.idawal tahun ini.

Menlu Retno juga diminta bicara di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dengan pendudukan Israel di Tepi Barat Palestina.

Saat ditanya mengenai pembukaan hubungan bilateral dengan Israel, Menlu Retno dengan tegas mengatakan, saat ini tidak akan membukanya hingga Two State Solution (Solusi Dua Negara) - prinsip Indonesia yang didasari keputusan PBB untuk Palestina dan Israel - terpenuhi.

"Karena buat kita, kita bicara dulu mengenai Two State Solution. Two State Solution ini adalah hasil keputusan dari Dewan Keamanan PBB. GA (Majelis Umum) berkali-kali juga menyebut mengenai Two State Solution. Jadi, selama Two State Solution belum terealisasi, saya kira akan sangat sulit bagi Indonesia untuk memikirkan masalah hubungan dengan Israel," kata Retno dengan tegas.

Ia bahkan dengan gamblang mengungkapkan untuk terus membicarakan Palestina, hingga meraih kemerdekaannya.

"Saya kalau bicara mengenai Palestina bisa panjang dan berapi-api. I mean karena its too much," ucap Retno.

Ia menambahkan, saat ini terus menggalang dukungan untuk Palestina.

"Makanya kita berusaha untuk memperkuat light minded countries ini untuk berjuang bersama. Karena kalau kita berjuang sendiri akan susah. Kalau kita berjuang bersama, saya termasuk satu di antara OIC-8, delapan menteri luar negeri OKI yang akan terus melakukan upaya bersama dengan seluruh OKI untuk berjuang bagi bangsa Palestina," ucap Retno.

"Dan saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita terus perkuat perjuangan kita. Karena sudah terlalu, its enough, its too much," pungkasnya.

Baca juga: Indonesia Makin Bersinar dengan Perkuat Kerja Sama Multilateral 10 Tahun Terakhir

(FJR)