Kazan: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan kembali dukungan Indonesia kepada Palestina. Hal ini disampaikan Menlu Sugiono kepada Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al Sheikh.

Dukungan Indonesia kepada Indonesia diutarakan Menlu Sugiono kepada Hussein Al Sheikh di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia. Menlu Sugiono menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan.

Menlu Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al Sheikh. dan memastikan konsistensi dukungan Indonesia untuk Palestina.
“Saya akan memastikan bahwa isu Palestina selalu berada di garis depan diplomasi Indonesia, dan kami akan terus berdiri tegak bersama rakyat Palestina”, tegas Menlu Sugiono, dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri, Rabu 23 Oktober 2024.

“Dukungan kepada Palestina ini juga disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat pelantikannya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu,” tambah Menlu Sugiono.

Lebih jauh, Menlu Sugiono menyampaikan tiga hal, yakni:

Pertama, menekankan kembali dukungan politik untuk Palestina termasuk dengan terus mendorong gencatan senjata permanen dan upaya-upaya perdamaian lainnya menuju Solusi Dua Negara.

Kedua, menegaskan kembali komitmen bantuan kemanusiaan RI kepada Palestina, baik secara bilateral, maupun melalui badan PBB seperti UNRWA dan ILO.

Ketiga, menegaskan pentingnya upaya kolektif untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Menutup pertemuan, Menlu menyampaikan pertemuan BRICS ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi sebagai kekuatan positif (positive force) untuk terus mengupayakan perdamaian di Palestina.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Setelah bertarung dengan virus Covid-19, dunia dihadapkan dengan konflik terus-menerus selama beberapa tahun terakhir. Sebut saja kudeta Myanmar pada 2021, invasi Rusia ke Ukraina di 2022, perang Gaza di 2023, yang melebar hingga ke kawasan Timur Tengah.

Indonesia, yang memproklamirkan diri sebagai agen perdamaian dunia, tentu saja ikut berperan untuk mencegah eskalasi timbul.

Komitmen Indonesia ini dimunculkan saat RI menjadi presiden Dewan Keamanan PBB pada 2019 selama Mei tahun itu. Mengambil tema UN Peace Keeping Operation 'Investing in Peace, Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping'.

Kudeta Myanmar

Pada 2021, junta Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah sipil negara itu. Berselang dua bulan, Indonesia menginisiasi pertemuan darurat para pemimpin ASEAN di Jakarta.

Pertemuan pada April 2021 itu terjadi di tengah pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan yang dilakukan di Sekretariat ASEAN.

Dari pertemuan ini, dihasilkan Konsensus 5 Poin (5PC). Isinya adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diadakannya dialog inklusif, mengajukan ASEAN untuk memfasilitasi mediasi, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

Sayangnya, hingga Indonesia menjadi ketua ASEAN, dua tahun setelah 5PC dibuat, yakni pada 2023, implementasinya dari Myanmar masih belum terlihat.

Namun, Indonesia tak tinggal diam. Dengan persetujuan negara ASEAN lain, Indonesia menginisiasi TROIKA.

TROIKA merupakan tiga negara yang adalah ketua ASEAN sebelumnya, saat ini dan yang akan datang. Dengan adanya TROIKA, yang telah dikerjakan ketua ASEAN sebelumnya bisa dilanjutkan dengan baik oleh ketua saat ini.

Dan hal tersebut terbukti dalam ASEAN tahun ini. Ada perwakilan non-politis yang dikirimkan Myanmar setelah tiga tahun berturut-turut mereka absen.

Satu langkah maju untuk ASEAN berhasil mempertahankan satu anggotanya.

Invasi Rusia ke Ukraina

Keberhasilan Indonesia membawa Rusia duduk bersama anggota G20 dianggap sebagai cara RI 'mendamaikan kedua negara'. Walaupun bukan anggota G20, Ukraina juga diberi kesempatan untuk bicara di G20 pada masa presidensi Indonesia, 2022 lalu.

Tapi bukan itu saja, pada 2022, beberapa bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke kedua negara berseteru itu.

Jokowi menjadi presiden pertama dari kawasan Asia yang mengunjungi Ukraina. Ia mengatakan, kunjungannya guna membawa misi damai-- sejak negara itu mulai menghadapi invasi Rusia pada Februari.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan wujud kepedulian Indonesia untuk Ukraina dan Rusia.

Ia menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, serta penyelesaian konflik melalui semangat perdamaian.

“Saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera,” tutur Jokowi usai mengunjungi Ukraina.

Jokowi juga disambut hangat saat itu oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan, keduanya duduk dalam jarak dekat, tidak seperti yang dilakukan Putin saat Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan perdamaian ke sana.

Perang Gaza

Perang yang dimulai dengan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, dibalas langsung oleh Negeri Zionis ke Gaza pada hari yang sama. Korban tewas akibat perang yang terus berlangsung hingga saat ini mencapai lebih dari 42 ribu jiwa.

Anak-anak dan perempuan menjadi korban tewas paling banyak dalam serangan Israel, yang terus meluas di kawasan Timur Tengah saat ini.

Namun, Indonesia memiliki prinsip dan posisi yang jelas terkait Palestina. "Palestina selalu ada di jantung politik luar negeri Indonesia," kata Menlu Retno Marsudi setiap kalo membicarakan Palestina.

"Palestina ini perjuangan yang sangat panjang. Dan kita ingat sejak 1955 di Bandung, Palestina adalah satu-satunya negara, satu-satunya peserta KAA yang sampai saat ini belum memperoleh kemerdekaannya. Jadi sekali lagi, ini adalah isu terkait penjajahan, bukan isu agama," ucap Menlu Retno dalam wawancara khusus dengan Medcom.idawal tahun ini.

Menlu Retno juga diminta bicara di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dengan pendudukan Israel di Tepi Barat Palestina.

Saat ditanya mengenai pembukaan hubungan bilateral dengan Israel, Menlu Retno dengan tegas mengatakan, saat ini tidak akan membukanya hingga Two State Solution (Solusi Dua Negara) - prinsip Indonesia yang didasari keputusan PBB untuk Palestina dan Israel - terpenuhi.

"Karena buat kita, kita bicara dulu mengenai Two State Solution. Two State Solution ini adalah hasil keputusan dari Dewan Keamanan PBB. GA (Majelis Umum) berkali-kali juga menyebut mengenai Two State Solution. Jadi, selama Two State Solution belum terealisasi, saya kira akan sangat sulit bagi Indonesia untuk memikirkan masalah hubungan dengan Israel," kata Retno dengan tegas.

Ia bahkan dengan gamblang mengungkapkan untuk terus membicarakan Palestina, hingga meraih kemerdekaannya.

"Saya kalau bicara mengenai Palestina bisa panjang dan berapi-api. I mean karena its too much," ucap Retno.

Ia menambahkan, saat ini terus menggalang dukungan untuk Palestina.

"Makanya kita berusaha untuk memperkuat light minded countries ini untuk berjuang bersama. Karena kalau kita berjuang sendiri akan susah. Kalau kita berjuang bersama, saya termasuk satu di antara OIC-8, delapan menteri luar negeri OKI yang akan terus melakukan upaya bersama dengan seluruh OKI untuk berjuang bagi bangsa Palestina," ucap Retno.

"Dan saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita terus perkuat perjuangan kita. Karena sudah terlalu, its enough, its too much," pungkasnya.

Baca juga: Indonesia Makin Bersinar dengan Perkuat Kerja Sama Multilateral 10 Tahun Terakhir

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti pertemuan membahas solusi dua negara dan situasi di Gaza pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menlu mendesak agar solusi dua negara segera diimplementasikan.

"Saya akan terus terang. Pertama, pengakuan terhadap negara palestina sangat penting. Kenapa ini penting, karena memberikan harapan kepada rakyat Palestina," ujar Menlu Retno pada pertemuan 'The Situation in Gaza and the Implementation of the Two-State Solution as a Path to a Just and Comprehensive Peace' di New York, 26 September 2024.

"Ini memberikan harapan untuk mencapai pembentukan solusi dua negara dan yang paling penting ini menjadi satu-satunya cara menekan Israel secara politik guna menghentikan segala bentuk kejahatan nya," imbuh Menlu Retno dikutip dari tayangan UNTV.
Tetapi Menlu Retno mempertanyakan sikap beberapa rekan yang mengatakan akan mengakui Palestina pada saat yang tepat, kapan waktu yang tepat itu?

"Untuk saya, waktu yang tepat adalah sekarang!" tegas Menlu.

Menlu menambahkan, kita tidak mau menunggu sampai semua rakyat Palestina kehilangan tempat tinggalnya, sampai ratusan ribu jiwa akan terbunuh jika kita menunggu waktu yang tepat.

Kepada para petinggi Menlu mendorong untuk pertimbangkan pentingnya pengakuan atas negara Palestina.

Kedua, Menlu Retno juga mendesak segera implementasi resolusi UNGA ES-10/24 sangatlah penting. Resolusi ini juga memberikan harapan. Namun harapan itu akan hancur sebagai anggota PBB tidak memiliki hati dan keberanian menekan kepqda sebuah negara, untuk segera mengimplementasikan resolusi.

Indonesia mendorong semua anggota untuk memastikan implementation resolusi bisa terwujud.

Resolusi itu sendiri memerintahkan agat Israel untuk segera menarik pasukan dan menghentikan kekerasan di Gaza hingga 12 bulan ke depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Hubungan Indonesia dan Palestina memiliki sejarah panjang. Salah satu momen penting dalam hubungan ini terjadi saat Konferensi Asia Afrika di tahun 1995. Itu adalah konferensi internasional pertama dari negara-negara yang baru saja merdeka, termasuk Indonesia.

Saat ini, menuju 70 tahun KAA, masih ada satu peserta yang belum sepenuhnya merdeka: Palestina. Seluruh peserta KAA, termasuk Indonesia, memiliki utang untuk membantu mendorong kemerdekaan Palestina.

“Ini adalah janji kita yang sebetulnya bukan hanya janji yang tertulis UUD 1945. Janji ini kemudian menjadi dasar hukum RI dalam membela dan menjaga Palestina sebaga bangsa yang berdaulat dan merdeka,” kata anggota Komisi I DPR RI Mohammad Farhan dalam Simposium Partai Nasdem bertajuk ‘All Eyes on Palestine’ di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Mengenai perang di Gaza, Farhan mengatakan bahwa mungkin sebagian orang menganggap konflik di wilayah tersebut sebagai perang agama.

Jika dilihat dari sudut pandang Yahudi, maka perang antara Israel dan Palestina selama ini memang konflik yang dimotivasi agama.

Namun dari sudut pandang lain, dari sudut pandang komunitas internasional, perang di tanah Palestina bukan konflik agama.

“Tapi adalah perang untuk menegakkan hak sebuah negara untuk merdeka, baik merdeka dalam cakupan freedom atau independence. Bagi seluruh dunia, (perang Israel-Palestina) ini adalah perang yang menghancurkan kemanusiaan,” tutur Farhan.

“Itulah mengapa kita yakin bahwa membela Palestina adalah membela kemanusiaan, membela hak suatu negara untuk merdeka,” sambungnya.

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konsisten membela perjuangan Palestina. Hampir di seluruh forum internasional, Indonesia selalu mengangkat isu Palestina.

“Kita jaga narasi kemerdekaan Palestina, kita pastikan digaungkan di semua event internasional,” ungkap Farhan.

Baca juga: Hadir di Simposium NasDem, Eks PM Palestina: Kami Tak Pernah Menyerah!

(WIL)

Jakarta: Indonesia memberangkatkan 40 personel tenaga kesehatan TNI untuk misi kemanusiaan ke Gaza. 40 nakes TNI ini terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga medis.

Ke-40 nakes tersebut akan ditempatkan di RS Terapung El Arish, Mesir dan RS lapangan di Rafah.

Sebelumnya, Indonesia telah memberangkatkan bantuan ke Palestina meliputi 3,3 ton obat-obatan dan alat kesehatan bekerja sama dengan UNRWA &ERC, 14 ton bantuan logistik melalui kerajaan Yordania, 16 ton obat-obatan & alkes melalui mesir.

Sumber: Redaksi Metro TV

(WWD)

Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Hakim Agung Palestina, yang juga adalah Penasihat Presiden Palestina bidang Agama, Mahmoud Al-Habbash pada Kamis, 8 Agustus 2024.

“Dalam pertemuan courtesy call, Ibu Menlu menyampaikan dukungan Indonesia untuk Palestina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Soemirat dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Roy mengatakan, Menlu Retno menegaskan konsistensi Indonesia dalam membela Palestina akan tetap sama. Indonesia menginginkan perdamaian di Palestina.

Meski demikian, masalah bantuan kemanusiaan menjadi isu prioritas yang dibahas Menlu Retno dengan Habbash.

“Isu bantuan kemanusiaan menjadi perhatian bagi Indonesia. Karena saat ini kita tahu bantuan kemanusiaan tersendat untuk warga Gaza,” lanjut Roy.

Indonesia diketahui secara vokal menyuarakan agar Badan PBB yang untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) segera dipulihkan.

Secara khusus juga, kata Roy, Menlu Retno juga menekankan dukungan atas putusan Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap pendudukan Israel di wilayah Palestina.

“Indonesia menyambut baik fatwa ICJ dan Indonesia akan turut bekerja sama dan mendorong dilakukannya implementasi fatwa ICJ,” lanjut dia.

Dikutip dari laman NU Online, Mahmoud Habbash mengungkapkan kekagumannya kepada Menlu Retno Marsudi karena sosoknya yang sangat terkenal di dunia internasional lantaran gigih memperjuangkan hak-hak Palestina.

Karena kekaguman itu, Mahmoud menyebut Retno Marsudi sebagai ummu filistin atau ibunya orang-orang Palestina. Sementara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dijuluki sebagai abu filistin atau bapak bagi orang Palestina.

Mahmoud lantas mengungkapkan rasa terima kasih kepada Menlu Retno atas kiprah dan peran dalam memperjuangkan Palestina di dunia internasional.
Ia juga mengaku akan melaksanakan nasihat yang diberikan Gus Yahya dan Retno Marsudi untuk menegakkan persatuan di Palestina.

Baca juga: Penasihat Presiden Palestina Bakal Kunjungi Indonesia

(FJR)

Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan membahas masalah Palestina dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting-Post Ministerial Conference (AMM-PMC) di Vientiane, Laos.

“Akan ada pertukaran pandangan isu regional dan internasional dalam pertemuan pekan depan,” kata Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Ri Sidharto Suryodipuro dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

“Menlu Retno akan membahas masalah Palestina dan menggalang dukungan untuk pengakuan negara Palestina. Itu akan menjadi pesan Menlu,” lanjut Sidharto.

Indonesia menegaskan akan selalu menjadi ‘sahabat’ Palestina. Awal pekan ini, Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen kuat untuk terus mendukung Badan Pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) yang selama ini membantu para pengungsi Palestina.

Komitmen dukungan Indonesia kepada UNWRA berupa peningkatan kontribusi sukarela reguler sebesar USD1,2 juta per tahun mulai 2024 dan hibah sebesar USD2 juta. Dukungan ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dalam UNRWA Flash Appeal periode April-Desember 2024.

Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk mengupayakan pendanaan inovatif bagi UNRWA, termasuk pelibatan masyarakat Indonesia melalui penjajakan kemitraan dengan lembaga pengelola zakat.

Indonesia bersama dengan Malaysia menjadi negara yang paling vokal di kawasan Asia Tenggara terhadap isu Palestina.

Sementara itu, kegiatan AMM-PMC akan digelar pekan depan, dimulai dengan pertemuan tingkat pejabat tinggi (SOM).

Baca juga: Melalui UNRWA, Indonesia Tingkatkan Kontribusi untuk Pengungsi Palestina

(FJR)

Jakarta: Indonesia mengutuk keras resolusi yang diadopsi parlemen Israel pada Kamis, 18 Juli 2024. Resolusi tersebut menolak pembentukan negara Palestina.

Indonesia menilai, resolusi tersebut secara nyata melemahkan solusi dua negara.

“Indonesia mengutuk keras resolusi yang diadopsi parlemen Israel yang menolak pembentukan negara Palestina dan secara nyata melemahkan solusi dua negara,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya, di akun X.

RI menegaskan, solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian di Palestina dan kawasan.

“Indonesia tetap berkomitmen untuk mendorong implementasinya,” tegas pernyataan tersebut.

Resolusi Knesset tersebut merupakan sebuah pengerasan dari posisi sebelumnya yang disetujui pada awal tahun ini, yang menolak gagasan bahwa negara Palestina dapat dideklarasikan secara sepihak.

Pada 2009, Netanyahu mengatakan bahwa ia akan menerima negara Palestina yang didemiliterisasi selama negara tersebut mengakui Israel. Negosiasi berantakan dan, dalam beberapa tahun terakhir, Netanyahu dan publik Israel telah menjauh dari dukungan terhadap dua negara, sentimen yang telah menguat sejak 7 Oktober.

Netanyahu sendiri akan mengunjungi Washington minggu depan. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden diperkirakan akan mendesak penerimaan solusi dua negara sebagai cara untuk membawa negara-negara Arab ke dalam pembangunan kembali Gaza dan normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

Baca juga: Resolusi Menentang Negara Palestina Merdeka Diloloskan Parlemen Israel

(FJR)

Jakarta: Pemerintahan baru Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih sangat ditunggu-tunggu oleh dunia internasional, termasuk Komite Palestina PBB. Mereka berharap dukungan Indonesia untuk Palestina tetap kuat meskipun berganti kepemimpinan.

"Indonesia merupakan pendukung Palestina yang sangat kuat, dukungan tak hanya datang dari pemerintah, namun juga masyarakatnya," kata Ketua Biro Komite Palestina PBB yang juga adalah Wakil Tetap Senegal untuk PBB, Cheikh Niang, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Cheikh Niang mengatakan, peran Indonesia memperjuangkan hak Palestina membuka mata dunia internasional. Saat ini beberapa negara sudah mulai membuka mata dan memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara.
"Yang terjadi di Gaza sangat memprihatinkan dengan banyak korban jiwa yang jumlahnya terus meningkat. Kita perlu terus berpartisipasi memberikan dukungan," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengatakan, masyarakat dunia harus berfokus pada gencatan senjata untuk menghentikan agresi Israel di negaranya.

"Kita punya tanggung jawab yang sama untuk menghentikan serangan di Palestina. Kami di sini akan berupaya sekuat-kuatnya untuk menghentikan perang ini, untuk gencatan senjata permanen agar tidak bertambah banyak korban jiwa," ucap Duta Besar Riyad.

Serangan di Gaza saat ini bermula dari penyerbuan kelompok Palestina ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan dibalas Israel dan berlangsung hingga hari ini, di mana hampir 40 ribu korban sipil tewas, paling banyak anak-anak dan perempuan.

Baca juga: Jihad Indonesia untuk Palestina, Hentikan Perang di Gaza

(FJR)

Jakarta: Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan para delegasi Biro Komite Palestina PBB pada Kamis, 4 Juli 2024. Kunjungan para delegasi itu bertujuan untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan terkait isu Palestina di Indonesia.

Selain itu, kunjungan tersebut dianggap sebagai bentuk kepercayaan PBB kepada Indonesia dalam membantu mengatasi masalah di Palestina.

“Kunjungan ini merupakan bentuk kepercayaan PBB terhadap Indonesia untuk menjadi tuan rumah, sebagai bentuk partisipasi aktif Indonesia di Biro Komite Palestina PBB," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Tharyat dalam jumpa pers di Jakarta.
Kunjungan ini, kata Tri juga bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap pemenuhanhak-hak Palestina sebagai suatu bangsa. Delegasi diketuai oleh Wakil Tetap Senegal untuk PBB, Wakil Tetap RI, Malaysia, Namibia, Nikaragua dan Wakil Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansour sebagai observer tetap dan perwakilan Sekretariat PBB.

Selama kunjungan di Jakarta, Delegasi melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, DPR, Wakil Tetap Negara-Negara ASEAN di Jakarta, serta perwakilan pengusaha dan masyarakat madani.

Rangkaian pertemuan bahas berbagai upaya untuk meningkatkan dukungan terhadap bangsa Palestina.

Sementara itu, Indonesia terus menekankan dukungan agar gencatan senjata di Gaza dapat segera tercapai dan permanen. Indonesia juga mendorong masuknya bantuan kemanusiaan di Gaza, mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang dapat membuka pintu penyelesaian politik berdasarkan Solusi Dua Negara.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga menunjukkan inisiatif strategis dan konkrit terhadap Palestina, antara lain program bantuan kemanusiaan dan pembangunan kapasitas, termasuk dengan pemberian beasiswa bagi pelajar Palestina.

Di samping itu, berbagai peran masyarakat sipil Indonesia dalam mengadvokasi isu Palestina di forum internasional dan kampanye global mendukung hak-hak rakyat Palestina dan mendorong pemerintah negara-negara lain untuk mengambil sikap serupa, juga disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Indonesia menekankan pentingnya solidaritas regional, termasuk di ASEAN untuk terus berjuang bersama rakyat Palestina sampai tercapainya kemerdekaan penuh dan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Indonesia juga terus mendesak negara-negara sahabat untuk mengakui negara Palestina dan penguatan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

Komite Palestina didirikan pada tahun 1975 berdasarkan Resolusi UN General Assembly (UNGA) 3376. Komite memiliki mandat untuk merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB program-program implementasi yang memungkinkan rakyat Palestina untuk menggunakan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi eksternal, kemerdekaan dan kedaulatan nasional, dan hak untuk kembali ke rumah dan tanah mereka.

Biro Komite merupakan pengurus komite yang membentuk arah strategis kerja komite ke depan. Indonesia senantiasa berada di garda terdepan di Komite Palestina sebagai bagian dari Biro.

Baca juga: Soal Kirim Pasukan Perdamaian, Palestina: Fokus Kami Akhiri Agresi Israel

(FJR)