IDXChannel - Pemerintah Thailand memperkirakan ekonomi akan berekspansi lebih cepat dari yang diproyeksikan sebelumnya, berkat kedatangan turis asing yang mendekati rekor yang mendorong konsumsi swasta.

Negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara ini mungkin akan tumbuh 2,7 persen tahun ini, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya yaitu 2,4 persen, kata pejabat Kementerian Keuangan kepada wartawan pada Jumat (26/7/2024).

Kinerja tersebut akan didorong oleh perkiraan pertumbuhan 4,5 persen dalam konsumsi swasta, yang menyumbang hampir 60 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kedatangan turis akan melonjak menjadi 36 juta tahun ini dari 35,7 juta yang diperkirakan sebelumnya, dan beringsut mendekati rekor 40 juta pengunjung yang pernah dicapai oleh negara ini sebelum pandemi.

Pendapatan dari pengunjung asing terlihat sebesar 1,69 triliun baht (USD46,7 miliar), dengan pengeluaran per kapita per perjalanan diperkirakan akan meningkat menjadi rata-rata 47.000 baht.

Pemulihan pariwisata, yang dibantu oleh pelonggaran pembatasan perjalanan dan kembalinya turis China, akan menjadi pendorong utama pemulihan tahun ini, kata Wakil Menteri Keuangan Paopoom Rojanasakul, seraya menambahkan bahwa koordinasi yang lebih besar antara kebijakan fiskal dan moneter dapat mendorong pertumbuhan hingga mencapai 3 persen tahun ini.

Revisi pandangan pertumbuhan 2,7 persen yang sesuai dengan pembacaan Dana Moneter Internasional (IMF) pada April--memvalidasi pendirian Bank of Thailand (BOT) bahwa pemulihan ekonomi semakin cepat dan dapat meringankan tekanan pada para pembuat kebijakan untuk memangkas suku bunga.

Bank sentral telah menolak seruan berulang kali dari Perdana Menteri Srettha Thavisin dan para pembantunya untuk menurunkan biaya pinjaman, dengan mengatakan bahwa tingkat suku bunga pada tingkat tertinggi dalam satu dekade terakhir ini mendukung pertumbuhan, dan memastikan stabilitas keuangan.

Dengan pertumbuhan Thailand yang tertinggal dari negara-negara lain di kawasan ini selama bertahun-tahun, pemerintah telah mengumumkan rencana program pemberian uang tunai sebesar USD14 miliar untuk menstimulasi aktivitas ekonomi.

Rencana tersebut--yang bertujuan untuk memberikan 10.000 baht kepada setiap warga Thailand yang berusia 16 tahun ke atas di bawah kelompok pendapatan tertentu--telah dikuliti oleh bank sentral, yang menyerukan agar program ini ditargetkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang lebih miskin.

Paopoom mengatakan bahwa proyeksi PDB Kementerian Keuangan tidak termasuk dampak dari pembagian uang tunai yang ditetapkan untuk kuartal keempat, dan perekonomian akan semakin diuntungkan oleh langkah-langkah yang baru saja diumumkan, seperti pinjaman lunak untuk usaha-usaha kecil dan insentif-insentif pajak.

Pariwisata adalah salah satu industri utama Thailand yang menyumbang sekitar 20 persen dari total lapangan kerja dan menyumbang sekitar 12 persen dari ekonomi negara senilai USD500 miliar.

Kedatangan wisatawan asing tahun ini hingga 21 Juli naik sekitar 34 persen menjadi 19,6 juta dari periode yang sama di tahun 2023.

Pada tahun 2019 sebelum pandemi, Thailand mencatatkan rekor 40 juta kedatangan wisatawan asing dengan jumlah warga China mencapai sekitar 28 persen dari total kedatangan.

(Dian Kusumo Hapsari)

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Situasi kontras terjadi di Thailand. Produsen kendaraan listrik asal China (BYD) baru saja membuat pabrik di negara tersebut.

Tepatnya pada awal bulan ini. Itu pabrik pertama BYD di Asia Tenggara. Situasi demikian menjadi perhatian di negeri gajah putih.

Sayangnya, beberapa pekan lalu, ada peristiwa lain yang luput dari perhatian. Terjadi penutupan produsen mobil Suzuki Motor. Saat masih beroperasi, pabrikan asal Jepang ini menghasilkan sebanyak 60 ribu unit mobil per tahun.

Langkah Suzuki Motor untuk menutup pabriknya seirama dengan sejumlah perusahaan lain di negara dengan ekonomi kedua terbesar di Asia Tenggara ini. Thailand terkena dampak impor murah dari China. Ada penurunan daya saing industri karena berbagai faktor di antaranya kenaikan harga energi dan angkatan kerja yang menua.

Apa yang terjadi bukan hal baru. Tahun lalu nyaris 2.000 pabrik ditutup di Thailand. Keadaan tersebut berdampak buruk pada sektor manufaktur yang menyumbang hampir seperempat produk domestik bruto (PDB) di sana.

Hal ini membebani perekonomian hingga menyentuh angka 500 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Banyak individu terdampak. Salah satunya pekerja bernama Chanpen Suetrong.

Perempuan berusia 54 tahun itu menghabiskan hampir dua dekade di VMC, sebuah pabrik kaca pengaman di Provinsi Samut Prakan Tengah. Pada April lalu, ia mendapat kabar, perusahaan tempatnya bekerja, ditutup. Ia pun menjadi pengangguran.

"Saya tidak punya tabungan. Saya punya uang ratusan ribu baht," kata Chanpen, dikutip dari Reuters, Senin (15/7/2024).

Ia satu-satunya pencari nafkah di keluarganya yang beranggotakan tiga orang. Suaminya dalam keadaan sakit. Mereka memiliki seorang putri remaja.

Keterpurukkan sektor manufaktor membuat Perdana Menteri Srettha Thavisin kesulitan memenuhi janji kampanyenya. Tahun lalu ia berikrar bakal menaikkan PDB tahunan menjadi lima persen selama empat tahun masa jabatannya. Dalam satu dekade terakhir, PDB Thailand sekitar 1,73 persen.

"Sektor industri telah merosot dan pemanfaatan kapasitas turun di bawah 60 persen. Jelas industri perlu beradaptasi," kata Srettha kepada Parlemen mereka, pekan lalu.

Ekonomi Thailand telah....

Ketua Badan Perencanaan Negara Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional, Supavud Saicheua mengatakan model ekonomi Thailand yang selama puluhan tahun didorong oleh manufaktur, telah rusak. "China sekarang mencoba mengeskpor ke mana-mana. Impor murah ini benar-benar menimbulkan masalah. Anda harus berubah," ujar Supavud.

Ia meminta Thailand kembali fokus memproduksi produk yang tidak diekspor dari China. Pada saat yang sama perlu memperkuat sektor pertanian. Jelas, negara tersebut harus bermanuver.

Menurut data terbaru Departemen Pekerjaan Industri, penutupan pabrik di Thailand dari Juli 2023-Juni 2024 meningkat 40 persen dibandingkan 12 bulan sebelumnya. Data ini belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Akibatnya, pekerja kehilangan pekerjaan melonjak 80 persen di periode yang sama. Data menunjukkan lebih dari 51.500 pekerja mendapat PHK.

Jumlah pembukaan pabrik baru juga melambat. Ini menurut pernyatan divisi penelitian Bank Kiatnakin Phatra dalam catatan Juni. Dampaknya menyebar ke industri yang menjadi motor penggerak utama ekonomi, termasuk industri otomotif.

Produsen kecil sedang berjuang dengan kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga energi yang tajam dan upah relatif tinggi. Sangchai Theerakulwanich, ketua Federasi UMKM Thailand, menyatakan hal itu.

"Kami bersaing dengan bisnis multinasional. Produsen yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat harus menutup bisnis atau beralih membuat produk lain," ujar Sangchai.

Mulai bulan ini, Thailand mengumpulkan pajak pertambahan nilai sebesar tujuh persen pada barang impor murah berharga kurang dari 1.500 baht Thailand (41 dolar AS). Sebagian besar dari China, namun produk tersebut masih bebas bea masuk.

Wakil ketua Federasi Industri Thailand, Nava Chantanasurakon mengatakan kelompoknya telah meminta pemerintah untuk melihat langkah-langkah mencegah penghindaran tarif dalam perang dagang AS-China dan hambatan tinggi untuk beberapa barang China di wilayah lain. Ekonomi Thailand diproyeksikan tumbuh hanya sekitar 2,5 persen tahun ini. Mayoritas orang Thailand tidak puas dengan kinerja Perdana Menteri Srettha.

Pemerintah menerapkan skema bantuan 500 miliar baht menanggapi kemerosotan ekonomi. Langkah ini telah menghadapi kritik tetapi dianggap perlu oleh Perdana Menteri untuk menghidupkan kembali perekonomian. Skema demikin mencakup bantuan sebesar 10.000 baht untuk 50 juta orang Thailand yang berhak menerima, termasuk Chanpen.

Tanpa penghasilan tetap, Chanpen mengatakan dia sedang menunggu bantuan tersebut. "Ekonomi buruk selama pemerintahan sebelumnya. Tapi bahkan setelah pemerintahan baru datang, ekonomi masih sama buruknya seperti sebelumnya," kata mantan karyawan pabrik kaca itu.