Jadi hambatannya itu di banyak kementerian, bukan di BPDPKS

Belitung Timur (ANTARA) - ⁠Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Joko Supriyono mengatakan, regulasi yang belum mendukung menjadi tantangan dalam percepatan program peremajaan (replanting) sawit rakyat atau PSR.

Menurut Joko, kinerja PSR yang melambat selama beberapa tahun terakhir bukan semata-mata pekerjaan rumah bagi BPDPKS. Dia mengatakan, tantangan regulasi justru menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus dapat diatasi oleh antar-kementerian.

“Ini (regulasi PSR) urusannya banyak kementerian. Jadi hambatannya itu di banyak kementerian, bukan di BPDPKS. Jadi ini upaya yang terus dilakukan untuk memperbaiki regulasi prosedur untuk bagaimana PSR ini bisa meningkat,” kata Joko di Belitung Timur, Rabu.

Joko mengamini, kinerja PSR dalam beberapa tahun terakhir melambat. Menurut data BPDPKS, realisasi program PSR dari awal tahun hingga Juli 2024 baru mencapai 18.484 hektar dengan dana yang tersalur Rp544 miliar yang tersebar di 22 provinsi. Untuk tahun ini, luasan PSR yang ditargetkan yaitu 120 ribu hektar.

Sebelumnya alokasi dana untuk PSR dianggarkan sebesar Rp30 juta per hektar. Menurut BPDPKS, alokasi dana akan meningkat menjadi Rp60 juta per hektar mulai 1 September 2024. Meski alokasi dana per hektar meningkat, Joko mengingatkan bahwa kinerja PSR tidak menjamin dapat naik siginifikan apabila regulasinya belum mendukung.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana sekaligus Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, produktivitas minyak kelapa sawit Indonesia (crude palm oil/CPO) mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), produktivitas CPO nasional tercatat sebesar 3,26 metrik ton per hektar per tahun pada 2019, kemudian menurun menjadi sebesar 2,87 metrik ton per hektar per tahun pada 2023. Sedangkan produktivitas CPO dari perkebunan sawit rakyat lebih rendah lagi, yakni 2,58 metrik ton per hektar per tahun pada 2023.

Oleh sebab itu, Kabul mengatakan bahwa BPDPKS terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas melalui pelaksanaan program PSR. Sejak tahun 2016 hingga Juli 2024, realisasi PSR baru mencapai 345 ribu hektar. Adapun pemerintah menargetkan PSR dapat mencapai 180 ribu hektar per tahunnya.

“Program peremajaan dan program sarana dan prasarana merupakan bagian yang dikontribusikan BPDPKS untuk meningkatkan produktivitas, yang menjadi isu tantangan utama saat ini. Apabila capaian-capaian program ini tidak dilakukan dengan baik dengan capaian target yang ada, tentu akan berimbas kepada produktivitas yang diharapkan,” kata Kabul.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - PTPN IV Regional I tercatat telah merealisasikan 744,93 Ha lahan peremajaan sawit rakyat sampai dengan Juli 2024. Hal ini disampaikan Region Head PTPN IV Regional I Medan, Ahmad Gusmar Harahap dalam rangkaian rapat kerja Board Of Regional Management dengan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Irwan Perangin-angin.

Diterangkan target yang dibebankan kepada Regional I adalah + 500 Ha untuk lahan Peremajaan Sawit Rakyat sudah terlampaui di Periode Juli 2024 seluas 744,93 Ha. Hal ini menurut Gusmar sebagai bukti sinergitas dan kolaborasi secara internal PTPN IV Head Office Jakarta dan Regional I Medan.

Sekaligus juga bentuk sinergitas dan kolaborasi eksternal dari PTPN IV dengan para pemangku kepentingan yang ada, khususnya dalam pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi PSR Pola Kemitraan Kerjasama antara PTPN IV dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Le Polonia Hotel & Convention Medan, yang dihadiri sebanyak lebih dari 100 Petani PIR dari Provinsi Sumatera Utara dan 50 Petani PIR dari Provinsi Aceh.

"Total realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang telah mendapat Rekomtek Dirjenbun dan pencairan dana seluas 744,93 Ha dengan rincian seluas + 496,68 Ha sedang melakukan pengolahan lahan," ungkap Region Head Regional I, Ahmad Gusmar Harahap.

Rinciannya masing-masing untuk 4 (empat) Koperasi yaitu Koperasi Konsumen KUD Aek Raso, Koperasi Meranti Sawit Makmur, Koperasi Produsen Ika Sapatani, Koperasi Produsen Nahoda Agro Mandiri. Sedangkan untuk yang sudah realisasi penanaman adalah seluas + 248, 35 Ha masing-masing untuk GAPOKTAN Aek Raso Maju Bersama, Poktan Pasir Tuntung Jaya dan Koperasi Produsen Bilah Agro Mandiri.

"Ditargetkan bulan November 2024 akan selesai dilakukan penanaman keseluruhan Lembaga Pekebun yang telah Rekomtek seluas 744,93 Ha," tambah Gusmar Harahap.

Christian Orchard Perangin-Angin selaku Kepala Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I menerangkan, dengan keberhasilan peningkatan perekomonian Masyarakat dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat di PTPN IV Regional I seluas 744,93 Ha ini menunjukkan bahwa Perusahaan konsisten untuk menjaga tata kelola sawit dan konsisten bersinergi dengan Masyarakat.

Sehingga kehadiran PTPN IV Regional I ini memiliki arti dan manfaat yang besar bagi Masyarakat yang ada di sekitar Perusahaan, sekaligus juga membuktikan bahwa PTPN IV Regional I konsisten dan terus berupaya untuk mendorong perkembangan aspek sosial khususnya untuk Komoditas Perkebunan.

Ke depannya PTPN IV Regional I akan tetap konsisten untuk membangun Peremajaan Sawit Rakyat untuk Kelompok Petani, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG).

"Tujuan dari pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat dalam bentuk Program Peremajaan Sawit Rakyat dapat terlaksana dan memberi manfaat bagi Masyarakat, namun tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Christian mengakhiri wawancara.