Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi menyarankan kepada pemerintah untuk memperluas kanal pemberitahuan peringatan kebencanaan. Sistem kebencanaan yang awalnya hanya disuarakan lewat tv digital, diharapkan dapat disebar lebih masif.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa informasi peringatan dini bencana perlu disalurkan dari banyak kanal tidak terbatas pada tv digital.

Keterbatasan kanal saluran dikhawatirkan berdampak pada penyebaran informasi yang hanya diterima oleh segelintir orang.

“Makin banyak saluran makin bisa menjangkau banyak penduduk, tetapi informasinya harus tunggal,” ucap Heru kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Dia juga mengatakan meski mendapatkan hibah dari pemerintah Jepang, menurut Heru, karakteristik masyarakat Indonesia berbeda dengan Jepang dalam hal menonton tv.

Pasalnya, kata dia, masyarakat Indonesia yang menonton tv sudah jauh berkurang dan beralih menggunakan internet.

“Sehingga, EWS tidak cukup hanya dari tv dengan penundaan siaran, tetapi juga dari medium lainnya,” katanya.

Saluran lain yang dimaksud Heru antara lain melalui aplikasi bencana. Namun dengan catatan, semua orang harus mengunduh aplikasi tersebut. Selain itu, Heru menilai bahwa media sosial serta sirene bahaya juga perlu menjadi medium informasi bencana.

Namun, lanjut Heru, perlu diperhatikan bagaimana penyampaian informasi ke daerah bencana atau wilayah terdampak. Sebab, biasanya saat bencana terjadi, listrik hingga BTS telekomunikasi mengalami gangguan dan mati. Sama halnya dengan jaringan internet yang tak bisa akses.

“Sehingga gerak cepat BTS mobile diperlukan dan tetap informasi manual berupa sirene kebencanaan jadi hal yang sangat-sangat diperlukan,” tandasnya.

Jika mengacu laporan Global Digital Reports, menujukkan bahwa waktu yang dihabiskan setiap hari masyarakat Indonesia untuk menonton televisi melalui internet adalah 2 jam dan 37 menit pada kuartal IV/2023.

“Jumlah waktu rata-rata 2 jam dan 37 menit yang dihabiskan pengguna internet berusia 16-64 tahun untuk menonton segala jenis konten tv,” demikian dikutip dari laporan Global Digital Reports.

Secara global, laporan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengguna internet menghabiskan waktu menonton tv selama 3 jam 8 menit pada kuartal IV/2023. Angkanya naik tipis 0,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu, yakni 3 jam dan 6 menit.

Masih mengacu data yang sama, pengguna internet secara global telah naik menjadi 5,44 miliar, dengan 178 juta pengguna baru selama setahun terakhir membawa tingkat penetrasi internet global menjadi 67,1%.

Sementara itu, jumlah pengguna internet juga terus bertambah, dengan angka terbaru yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 3,4%.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai Indonesia terlambat memiliki sistem peringatan dini bencana atauearly warning system(EWS).

Seperti diketahui, Kemenkominfo belum lama ini meluncurkan sistem peringatan dini melalui TV digital danDisaster Prevention Informatian System(DPIS) untuk mendukung penyebarluasan informasi dini kejadian bencana. Adapun, sistem peringatan dini ini merupakan hibah pemberian dari pemerintah Jepang.

“Saya malah menyayangkan kenapa tidak dari dulu ada EWS di televisi yang notabene penting untuk peringatan terjadi bencana,” kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya memperluas penyebaran informasi peringatan bencana melalui internet atau lewat jaringan 3G dan 4G. Saat ini informasi yang disebarkan masih sebatas lewat SMS atau jaringan 2G.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto menjelaskan bahwa masyarakat akan menerima informasi bencana melalui handphone dengan jaringan 2G dan 3G melalui SMS Blast.

Wayan mengaku bahwa SMS Blast ini telah diimplementasikan sejak 2016 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyampaian Informasi Kebencanaan Melalui Jaringan Bergerak Seluler.

“Untuk [jaringan] 3G dan 4G masih belum tersedia hingga saat ini karena kami sedang melakukan persiapan untuk dilaksanakan pada tahun depan,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Meski demikian, Wayan menyatakan bahwa Kemenkominfo tengah menunggu Peraturan Presiden (PP) tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Siskomnas PMPB) yang telah dilakukan harmonisasi.

“Mudah-mudahan dapat ditandatangani oleh Bapak Presiden, sehingga kami dapat menyediakan penyampaian informasi melalui 3G dan 4G lewat Cell Broadcasting System [CBS],” imbuhnya.

Wayan mengklaim bahwa Kemenkominfo secara aktif melakukan pembahasan teknis dengan operator seluler terkait Sistem Peringatan Bencana SMS Blast.

Bahkan, Wayan menambahkan bahwa saat ini Kemenkominfo sedang melakukan Feasibility Study (FS) dengan penyelenggara operator seluler sehingga bisa dilakukan melalui jaringan 3G dan 4G.

“Respon mereka [pemain operator seluler] sangat positif dan mereka mendukung untuk kegiatan ini dengan maksimal, karena ini meyangkut keselamatan orang banyak,” terangnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo menyampaikan bahwa alat sistem peringatan dini bencana alam alias early warning system (EWS) ini merupakan bantuan aplikasi dari pemerintah Jepang, lantaran Indonesia memiliki kontur yang sama dengan Jepang.

“Kita mirip kondisi konturnya dengan pemerintah Jepang, banyak bencana juga, bencana gempa. Sehingga kita diberikan aplikasi yang bisa digunakan untuk di Indonesia,” jelas Wayan dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Nantinya, peringatan bencana itu akan terhubung dengan informasi yang dimiliki Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sebab, BMKG merupakan lembaga yang memiliki informasi akan sumber bencana seperti ancaman gempa megathrust, termasuk potensi tsunami.

Dia menjelaskan bahwa cara kerja sistem EWS akan memancarkan sinyal peringatan bencana dari BMKG yang akan dikirim melalui tv. Ini sejalan dengan langkah pemerintah yang mematikan siaran analog (analog switch off/ASO).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki sistem peringatan dini bencana alam (early warning system) yang bakal muncul di siaran televisi (tv) dan handphone. Adapun, sistem peringatan bencana ini merupakan bantuan dari pemerintah Jepang.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan alat sistem peringatan dini bencana alam dari Negeri Sakura itu akan diluncurkan di Bali pada September 2024, tapi masih sebatas uji coba.

“Kita mendapatkan bantuan aplikasi dari pemerintah Jepang, kita mirip kondisi konturnya dengan pemerintah Jepang, banyak bencana juga, bencana gempa. Sehingga kita diberikan aplikasi yang bisa digunakan untuk di Indonesia,” kata Wayan dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Nantinya, sistem peringatan bencana itu akan terhubung dengan informasi yang dimiliki Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hal ini mengingat BMKG merupakan lembaga yang memiliki informasi akan sumber bencana seperti ancaman gempa megathrust, termasuk potensi tsunami.

Wayan menjelaskan sinyal peringatan bencana dari BMKG akan dikirim melalui tv, sejalan dengan langkah pemerintah yang mematikan siaran analog (analog switch off/ASO). Di samping itu, masyarakat juga akan menerima peringatan bencana melalui handphone yang terhubung jaringan 2G dan 3G.

“Kemenkominfo memberikan alert kepada setup box penyiaran yang stand by, dia langsung menjadi alarm dan alarm handphone. Langsung dia memberikan [sinyal] ada bencana. Nah ini akan sedang dikaji oleh Direktorat pita lebar,” ujarnya.

Adapun, mekanismenya nanti, pesan peringatan bencana akan muncul dengan layar tv berwarna hitam dan berbunyi dengungan. Pesan itu menandakan adanya bencana sedang terjadi di Indonesia.

“Jadi, nanti kalau yang melalui broadcast, dia langsung bentuknya alert. Sementara nanti akan ada alert, kalau posisi tv [layar menjadi] agak hitam, dia akan informasitenggg[berdengung], bencana gempa,” jelasnya.

Wayan menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan agar tiap pemerintah daerah membangun budaya sensitif akan sinyal peringatan dini bencana alam. Sehingga, pemerintah bisa menyelematkan lebih banyak orang saat sistem itu berbunyi.

“Kalau gempa itu hitungannya detik, maka ini real time, sumber informasi secara sistem dibuat, kemudian secara real time memberikan alat kepada TV digital dan handphone. Handphone nanti akan ada alert juga,” terangnya.

Lebih lanjut, Wayan menambahkan bahwa layanan kebencanaan ini bersifat non-komersial, sehingga Kemenkominfo harus turun. “Mudah-mudahan dalam 1–2 tahun ke depan layanan ini sudah bisa dilaksanakan,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Kota Padang berkolaborasi dengan Stasiun Geofisika BMKG Sumatera Barat dan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) memasang enam unit smart sensors for disaster di daerah itu untuk keperluan penelitian.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Padang Panjang Dr Suaidi Ahadi di Padang, Sabtu (6/7/2024) mengatakan smart sensors for disaster itu berfungsi untuk merekam getaran gempa dan memberikan peringatan (warning) secara real time.

Rekaman dari smart sensors itu dapat dimonitor dari kantor BMKG Sumbar, STMKG dan Pusdalops/Command Center Pemerintah Kota Padang. "Untuk penelitian ini Stasiun Geofisika BMKG Sumbar bersama STMKG dan Pemerintah Kota Padang memasang enam unit sensor di Kota Padang," ujarnya.

Selain Kota Padang, BMKG juga memasang dua unit di Padang Pariaman dan dua unit di Kepulauan Mentawai. "Total ada 10 smart sensors yang kita pasang di Sumbar," katanya.

Ia berharap sensor yang dipasang itu nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Kepala Laboratorium Seismologi Teknik STMKG Dr Muzli mengatakan, sistem smart sensors dapat mendeteksi kedatangan gelombang P dari kejadian gempa bumi dan memberikan informasi perkiraan waktu tiba gelombang S.

Dari setiap kejadian gempa bumi akan menjalar gelombang P dan S. Tipikal gelombang P memiliki amplitudo kecil dan tidak merusak sedangkan gelombang S sebaliknya memiliki amplitudo besar dan merusak.

Sementara itu, Pj Wali Kota Padang Andree Algamar menyambut baik penelitian yang akan dilakukan oleh BMKG Sumbar dan STMKG di Kota Padang tersebut.

Menurut dia penelitian itu akan membantu Pemerintah Kota Padang dalam menyiapkan langkah antisipasi sebelum terjadinya bencana.

"Secara geografis Kota Padang memiliki banyak potensi bencana. Demikian juga dengan sejarahnya, kita pernah beberapa kali menghadapi bencana gempa. Hasil penelitian ini nantinya akan kita masukkan dalam program BPBD, dan akan kita gunakan juga untuk kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana," katanya.