Badai bencana kembali menyerang industri otomotif dunia. Kali ini, raksasa mobil asal Jepang, Nissan mengumumkan akan melakukan pemutusan kerja besar-besaran dan memangkas upah petinggi perusahaan.

Disitat dari Reuters dan NY Times, Jumat (8/11), Nissan akan melakukan PHK terhadap 9 ribu karyawannya. Angka tersebut mencapai 6,7 persen dari total pegawai mereka di seluruh dunia (133.580 orang).

Bukan hanya itu, Nissan juga mengurangi 20 persen kapasitas produksinya di pabrik dan memangkas separuh penghasilan Makoto Uchida selaku chief executive officer (CEO) perusahaan!

Presiden dan Chief Executive Officer Nissan Makoto Uchida Foto: Nissan

Menurut laporan terbaru yang diumumkan Kamis (7/11), kondisi tersebut dipicu penjualan global yang menurun drastis, utamanya di Amerika Utara, China dan Jepang. Bahkan, keuntungan mereka turun 90 persen selama periode April hingga September 2024.

Seperti pabrikan lain, termasuk Ford Motor di Amerika Serikat dan Volkswagen di Jerman, Nissan telah berjuang untuk mengimbangi preferensi konsumen yang berubah dengan cepat di beberapa pasar mobil di dunia.

Di China, kemunculan jenama seperti BYD menggantikan banyak produsen mobil tradisional seperti Volkswagen dan Ford yang sudah lama mendominasi kawasan setempat. Karuan saja, BYD mampu menghadirkan mobil murah dengan teknologi canggih.

"Kami tidak dapat menyangkal bahwa rencana penjualan kami terlalu berlebihan mengingat perubahan pasar yang begitu cepat. Ini menunjukkan ketidakmampuan kami memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu," kata Uchida.

Pabrik Nissan. Foto: Doc. Nissan.

Kondisi tersebut tentu menjadi beban berat untuk Uchida dan timnya. Dia menegaskan, sejumlah petinggi perusahaan juga akan mendapat potongan gaji sukarela selama Oktober 2024.

Nissan untuk sementara waktu akan memanfaatkan kemitraan untuk menjalankan roda bisnisnya, termasuk dengan Honda dan sejumlah nama lainnya.

Rencana Tesla PHK 400 Karyawan di Jerman

Rencana Tesla PHK 400 Karyawan di Jerman

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut dua, Dharma Pongrekun, menekankan pentingnya menyelesaikan akar masalah sebelum melakukan mitigasi bencana seperti gempa bumi.

Dharma menyatakan bahwa dirinya memahami persoalan mitigasi bencana, dengan pengalaman belajar di Federal Emergency Management Agency (FEMA), Amerika Serikat.

"Karena kalau kita paham, maka semuanya kembali kepada keseimbangan alam. Bagaimana mengharapkan alam ramah kepada kita, sementara kita tidak ramah kepada alam," ujar Dharma Pongrekun di Kampung Kramat, Cililitan, Kramat Jati, Kamis (7/11/2024).

Dharma juga menyoroti bahwa langkah mitigasi sebaiknya diawali dengan menyelesaikan akar masalah.

"Jadi, kalau mau memitigasi, selesaikan dulu akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Kita sendiri, tidak memelihara alam, lalu kita berharap alam akan menjaga kita," tegasnya.

Lebih lanjut, Dharma menilai bahwa penanganan bencana memerlukan keterlibatan lintas daerah dan tidak bisa ditangani secara parsial hanya di wilayah Jakarta. Menurut dia, penanganan bencana perlu dilakukan secara terpadu.

"Itu tidak bisa ditangani parsial hanya di Jakarta. Karena, ini merupakan hilirisasi atau residu dari mungkin provinsi tetangga. Oleh sebab itu, harus ada namanya penanganan terpadu," katanya.

Selain itu, Dharma mengkritisi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dinilainya belum maksimal dalam menangani bencana. Ia menekankan pentingnya meningkatkan fungsi BPBD agar lebih fokus pada perlindungan masyarakat.

"Belum, kenapa demikian? BPBD atau BNPB jangan menakuti rakyat, justru rakyat harus dilindungi jangan hanya menjadi panitia untuk mengejar rakyat, mengikuti agenda politik global dengan alasan atau cover, atau kedok kesehatan," jelasnya.

BOGOR, KOMPAS.com - Gempa atau bencana lain yang bisa saja terjadi di Jakarta, tidak hanya berdampak pada penduduk setempat, tetapi juga pada pekerja yang berasal dari daerah sekitar, termasuk Kota Bogor.

Banyak warga Bogor yang setiap hari bekerja di Jakarta, sehingga bencana dapat memengaruhi keselamatan dan stabilitas ekonomi mereka.

Menanggapi risiko ini, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh, mengungkapkan bahwa Pemkot Bogor telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk melindungi warganya apabila terjadi bencana di Jakarta.

“Bencana di Jakarta tidak hanya berdampak pada penduduknya, tetapi juga pada pekerja yang berdomisili di daerah sekitar seperti Bogor. Kami telah menyiapkan sejumlah solusi untuk mengatasi situasi ini,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Langkah-langkah yang disiapkan Pemkot Bogor antara lain meliputi:

1. Evakuasi dan Informasi Jalur Aman

Pemkot Bogor bekerja sama dengan BNPB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan instansi terkait untuk memastikan adanya rencana evakuasi yang jelas.

"Pekerja asal Bogor yang terjebak di Jakarta akan diarahkan melalui jalur evakuasi aman menuju Kota Bogor atau wilayah lain yang lebih aman,” jelas Hidayatulloh.

2. Fasilitas Pengungsian dan Bantuan Sosial

Pemkot Bogor juga berencana menyediakan fasilitas pengungsian bagi warga Bogor yang terdampak bencana. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dilakukan untuk menjamin hak-hak pekerja dalam situasi darurat, termasuk gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.

“Kita tidak hanya fokus pada penyelamatan fisik, tetapi juga perlindungan hak pekerja. Dinas Tenaga Kerja diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja,” tambahnya.

3. Komunikasi Darurat

Untuk mempermudah komunikasi, pemerintah akan mengembangkan sistem informasi darurat berbasis teknologi agar pekerja asal Bogor dapat tetap terhubung dengan keluarga dan pemerintah selama proses evakuasi.

“Ini penting agar mereka mendapatkan informasi terbaru dan membantu pekerja asal Bogor tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga dan pemerintah setempat selama proses evakuasi,” jelas Hidayatulloh.

Hidayatulloh menegaskan pentingnya koordinasi lintas wilayah dalam mengatasi dampak bencana ini.

“Bencana tidak mengenal batas administrasi. Kerjasama lintas daerah sangat penting untuk memastikan keselamatan semua pihak, termasuk pekerja dari Bogor,” ujarnya.

Pemkot Bogor berharap, dengan adanya langkah antisipatif ini, warga Bogor yang bekerja di Jakarta dapat merasa lebih tenang dan terlindungi jika sewaktu-waktu terjadi bencana di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, (Rido), Mulya Amri menilai, Jakarta memiliki sejumlah infrastruktur untuk memitigasi bencana. Namun, masih ada beberapa yang perlu diperbaiki.

“Rido menilai bahwa Jakarta memiliki beberapa infrastruktur untuk mitigasi bencana, tetapi kami menyadari bahwa masih ada banyak ruang untuk perbaikan,” ujar Mulya Amri saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (7/11/2024).

Mulya mengatakan, jika Rido terpilih, infrastruktur mitigasi bencana akan ditingkatkan. Begitu juga dengan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Penguatan ini akan dilakukan melalui berbagai cara. Mulai dari, pelatihan, sosialisasi, hingga pengembangan sistem peringatan dini.

Nantinya, anggota badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan para relawan akan ditingkatkan kompetensinya melalui sejumlah program pelatihan kebencanaan yang lebih komprehensif.

Publik juga akan diberikan edukasi tambahan terkait dengan evakuasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

“Kami juga akan memperbanyak titik informasi darurat dan mengembangkan Komunitas Tangguh Bencana untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat,” kata Mulya.

Rido juga akan mengkaji dan mengevaluasi ulang besaran anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan mitigasi bencana. Jika diperlukan, akan dihadirkan anggaran khusus untuk memperkuat mitigasi bencana.

“Rido akan mengalokasikan dana khusus untuk memperkuat mitigasi bencana, termasuk gempa, melalui pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur mitigasi yang ada, seperti pelatihan sumber daya manusia dan pemasangan alat deteksi dini di berbagai titik,” ucap dia.

Untuk memastikan kesiapan Jakarta menghadapi bencana, Rido juga akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan daerah-daerah penyangga seperti Bogor dan Tangerang.

Komunikasi ini diperlukan agar penyebaran informasi, evakuasi, dan penyediaan bantuan darurat serta logistik bisa dimaksimalkan ketika bencana terjadi.

“Kami pasti komunikasi dan kerja sama dengan daerah-daerah penyangga seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan risiko bencana,” tutup Mulya.

SUKABUMI, iNews.id - Hujan deras disertai angin kencang menerjang Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). Cuaca ekstrem ini memicu 20 kejadian bencana yang tersebar di 13 kecamatan dan 18 desa.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalop) BPBD Kabupaten Sukabumi Daeng Sutisna melaporkan,  bencana yang terjadi meliputi 9 titik longsor, 8 kejadian angin kencang dan 3 titik banjir. 

"Totalnya 20 titik kejadian. Kondisi ini menimbulkan kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp530 juta," ujar Daeng Sutisna, Rabu (6/11/2024). 

Daeng menjelaskan, beberapa kejadian bencana dalam perhitungan cepat ini meliputi longsor di Kampung Muara, Desa Jambenenggang, Kebonpedes. Kemudian longsor di titik lainnya seperti Kampung Cigoletrak, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran.

Selanjutnya cuaca ekstrem berupa angin kencang menerjang Kampung Nyangkokot, Desa Karawang, Kecamatan Sukabumi, serta Kampung Parungseah di Kecamatan Sukabumi. Bencana banjir juga tercatat melanda Desa Sasagaran dan Cikaret di Kebonpedes, serta wilayah lain di Kecamatan Cisaat.

"Cuaca ekstrem seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Sukabumi. BPBD terus memantau wilayah terdampak dan siap siaga untuk memberikan bantuan darurat kepada warga," kata Daeng Sutisna.

Menurutnya, BPBD Kabupaten Sukabumi telah mengerahkan tim untuk membantu warga di daerah-daerah terdampak, khususnya di lokasi longsor yang mengganggu akses jalan utama desa. 

Pemerintah daerah juga mengimbau warga, terutama yang tinggal di sekitar lereng bukit dan bantaran sungai untuk waspada dan siap melakukan evakuasi mandiri jika kondisi cuaca semakin memburuk. 

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak berada di luar ruangan saat hujan lebat disertai angin kencang demi keselamatan. Jika ada tanda-tanda bahaya, segera hubungi petugas," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus kredit macet bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Hal ini agar tidak terjadi simpang siur.

Maman mengatakan UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kriteria berikutnya, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang telah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo. Namun, mereka sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank-bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan inI menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan penghapusan utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi syarat tertentu.

Kebijakan penghapusan utang ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Secara keseluruhan, Maman memperkirakan 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Sedangkan untuk anggarannya, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," terang Maman.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan ke kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Di sana, ia meninjau proyek Tanggul Pantai Muara Baru.

Tanggul Pantai Muara Baru dibangun sejak 2014-2024. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20.000 lebih kepala keluarga, dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata AHY di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, tinggi permukaan air laut sudah melebihi rumah-rumah yang ada di kawasan tersebut. Apabila tidak ada tanggul ini, maka kehidupan masyarakat di kawasan tersebut benar-benar terancam bahaya.

"Kita berharap terus sinergis karena ini urusan bersama.Tidak ada satu entitas yang sanggup menanggulangi atau mencegah terjadinya bencana banjir. Karena ini harus dilakukan bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut AHY menjelaskan, daerah Muara Baru ini juga termasuk ke dalam daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm.Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter.

"1 meter itu segini, bisa turun ya tentunya bisa terjadi banjir. Jadi ini dalam konteks kami turun ke lapangan hari ini untuk melihat secara langsung. Karena perlu kita memproyeksikan bagaimana Jakarta dalam 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang menjadi tantangan kita, terutama kita tahu penduduk Jakarta ini besar, padat," ujar AHY.

Paralel dengan pembangunan tanggul ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga berupaya untuk menambah suplai air dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian yang tengah dibangun saat ini. Harapannya, ini bisa mengurangi kebutuhan masyarakat mengambil air tanah.

Berikutnya, lanjut AHY, dilakukan penataan dengan baik saluran rumah-rumah tangga dan air limbah. Dengan demikian, saat curah hujan deras sekali pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan.

"Mohon dukungan dari semua pihak agar kami dapat bekerja untuk melanjutkan program-program penyelamatan pantai utara (pantura) Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang juga terdampak banjir rob selama ini. Tidak hanya di Jakarta tapi tempat-tempat lain, ini semua membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," tutup AHY.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara.

Proyek ini digadang-gadang sebagai cikal bakal Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall DKI Jakarta. Rencana pengembangan proyek ini akan menjadi salah satu megaproyek prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan kali ini, AHY dan Dody didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Bob Athur Lombogia. Rombongan akan mengunjungi tiga lokasi di Jakarta Utara, antara lain Kali Baru NCICD, Pompa Sentiong, dan Muara Baru NCICD.

Di Kalibaru, tanggul laut masuk bagian infrastruktur pembangunan terpadu pesisir Ibu Kota Negara Kalibaru-Cilincing. Proyek tanggul pantai sepanjang 4,11 km ini dibangun pada 2015-2023 dengan biaya Rp 1,16 triliun.

"Hari ini kami berkunjung secara langsung untuk melihat kali baru yang sudah ditata dengan baik. Kita tahu bahwa masyarakat pesisir utara Jakarta ini selalu terancam akan bencana yaitu banjir rob dan land subsidence atau penurunan permukaan tanah," kata AHY, ditemui di lokasi, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat bahkan di beberapa tempat dalam setahun bisa menurun 10 cm. Apabila tidak dilakukan upaya apapun, bisa membahayakan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. AHY mengatakan, tanggul yang ada di sini memiliki tinggi 4,8 meter dari permukaan air.

AHY Tinjau Tanggul Laut Jakarta di Kalibaru Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhur dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Di sisi lain, tanggul pantai setinggi 4,8 meter ini diprediksi hanya mampu bertahan hingga 2033. Atas hal ini, pihaknya tengah mengkaji secara lebih detail untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

"Lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," tutupnya.

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) semakin memperkuat kesiapan menghadapi bencana alam di Indonesia. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah bencana alam yang terjadi sepanjang 2024.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak Januari hingga September 2024, Indonesia telah mengalami sekira 1.300 kejadian bencana.

Situasi ini mendorong BRI untuk mengintensifkan upaya mitigasi dan respons cepat terhadap dampak bencana, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka mendorong kapasitas dan kapabilitas dalam kedaruratan bencana, BRI menyelenggarakan kegiatan “Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI Tahun 2024” pada 25-27 Oktober 2024 di Sukabumi, Jawa Barat.

Tim Elang Relawan BRI merupakan Satuan Tugas Bencana yang beranggotakan pekerja BRI yang masih aktif dan tersebar di seluruh unit kerja BRI. Tujuan dibentuk Tim Elang adalah untuk membantu penanganan tanggap darurat bencana di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kegiatan ini, BRI berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Sekolah Relawan yang memberikan pembekalan tentang manajemen penanggulangan darurat bencana dan pertolongan pertama kegawatdaruratan.

Tidak hanya mendapat pembekalan teori, para relawan juga diberikan pembekalan berupa simulasi bencana, pembinaan mental serta pembentukan karakter untuk menjadi relawan yang tangguh.

Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto sekaligus Pembina Tim Elang mengatakan, kegiatan Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI 2024 bertujuan memberikan pembekalan dan pemahaman dasar tentang kedaruratan bencana sehingga para relawan bisa mendapatkan ilmu yang cukup untuk siap menjalankan tugas ketika bencana.

“Kegiatan ini sangat penting dilakukan dalam memberikan pembekalan bagi para relawan. Diharapkan, para relawan memiliki sikap Sigap, Tangkas, dan Cepat dalam menghadapi berbagai macam bencana alam maupun krisis,” kata Catur, Sabtu (2/11/2024).

Catur menambahkan, prioritas penanganan bencana, antara lain keselamatan jiwa pekerja dan keluarga, pengamanan operasional dan aset BRI, dan sinergi dalam pemberian bantuan BRI Group kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaanya, Tim Elang Relawan BRI akan mencari dan mengumpukan informasi terkait kejadian bencana alam, menginventarisir dampak bencana alam, menyusun kebutuhan di wilayah bencana, melaksanakan assessment terhadap kejadian bencana alam, melaksanakan tanggap darurat bencana alam dan menyusun laporan pasca bencana.

Pelaksanaan tanggap darurat bencana alam dapat dilakukan juga dengan kerjasama pihak ketiga, antara lain instansi pemerintah, lembaga sosial dan pihak pihak yang berkompeten lainnya.

“Semoga Tim Elang Relawan BRI bisa menjalankan tugas dan komitmennya dengan sebaik-baiknya dan Kolaborasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bagi Relawan untuk mendapatkan pembekalan yang cukup," kata Catur.

Di akhir kegiatan Jambore Nasional tersebut, Tim Elang Relawan BRI juga melaksanakan kegiatan Bakti Sosial berupa penyaluran bantuan sembako bagi warga di wilayah Sukabumi sebagai wujud kepedulian Tim Elang Relawan BRI bagi masyarakat sekitar.

(Fiki Ariyanti)

Otoritas bandara Vietnam akan menghentikan operasional empat bandaranya usai ancaman potensi Badai Trami. Keempat bandara tersebut berada di Vietnam Tengah.

Dikutip dari Bloomberg pada Minggu (27/10), sebelumnya Badai Trami telah membawa dampak kehancuran ladang pertanian, infrastruktur hingga menimbulkan korban jiwa di Filipina. Pusat Hidro-meteorologi Nasional memperkirakan badai ini akan terjadi hingga Senin (28/10) esok.

Maka dari itu, beberapa bandara termasuk Bandara Internasional Phu Bai akan ditutup sampai Senin.

“Trami diperkirakan akan melanda Vietnam bagian tengah mulai Sabtu hingga Senin, membawa hujan lebat, angin kencang, dan potensi banjir. Perkembangan badai tersebut cenderung ‘rumit’ dan akan menimbulkan risiko tinggi bagi bandara,” ungkap Otoritas Penerbangan Sipil Vietnam dalam sebuah pernyataan.

Beberapa provinsi di Vietnam Tengah seperti Quang Binh, Quang Ngai, dan Ha Tinh dilaporkan sudah mengalami hujan lebat mulai Sabtu (26/10) malam. Beberapa persiapan untuk terjadinya tanah longsor juga telah disiapkan oleh pihak berwenang setempat.

Sebelumnya, Vietnam juga diguncang Topan Super Yagi yang menghantam beberapa daerah di Vietnam Utara pada September lalu. Bencana tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi mencapai lebih dari USD 3 miliar dolar. Saat ini Vietnam masih ada di tahap pemulihan dari bencana tersebut.

Di Filipina, Badai Trami menewaskan 70 orang. Lebih dari 4,2 juta orang juga terkena dampak. Perhitungan awal menyebut terdapat kerugian pertanian dan infrastruktur senilai USD 5 juta dolar atau sekitar 291 juta Peso.

Raksasa pertambangan BHP dan Vale menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Brasil untuk membayar hampir US$ 30 miliar atau Rp 468 triliun sebagai kompensasi runtuhnya bendungan Mariana. Insiden yang terjadi pada 2015 itu menyebabkan bencana lingkungan terburuk di Brasil.

Runtuhnya bendungan melepaskan limbah beracun dan lumpur yang membanjiri kota-kota di sekitarnya, sungai dan hutan. Bencana ini menewaskan 19 orang, menyebabkan ratusan lainnya kehilangan tempat tinggal, dan mencemari sungai.

"Saya harap perusahaan pertambangan dapat mengambil pelajaran, hal ini akan mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan untuk mencegah bencana ini," kata Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dikutip dari BBC, Sabtu (26/10/2024).

Sebagai informasi, bendungan itu dimiliki oleh Samarco, perusahaan patungan antara Vale dan BHP. Sejak bencana terjadi, perusahaan telah mendirikan yayasan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat. Kota baru juga dibangun untuk menggantikan salah satu kota yang hancur.

Namun, masyarakat menilai mereka belum menerima keadilan yang cukup untuk membangun kembali kehidupan mereka sembilan tahun kemudian. Selain proses hukum di Brasil, lebih dari 620.000 orang telah mengajukan BHP ke pengadilan di Inggris, tempat BHP berkantor pusat pada saat itu.

Mereka menuntut ganti rugi sekitar US$ 47 miliar dalam persidangan perdata. Tahap pertama akan menentukan apakah BHP sebagai perusahaan induk bertanggung jawab. Sekitar 70.000 pengadu juga membawa Vale ke pengadilan di Belanda.

Pada tahun 2016, kedua perusahaan sepakat untuk membayar kompensasi sebesar US$ 3,5 miliar. Namun negosiasi dibuka kembali pada tahun 2021 karena lambatnya kemajuan sistem peradilan Brasil dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Perjanjian hari Jumat ini mencakup kewajiban mereka di masa lalu dan masa depan untuk membantu masyarakat, komunitas, dan ekosistem yang terkena dampak bencana.

Perusahaan-perusahaan tersebut setuju untuk membayar 100 miliar reais atau US$ 17,5 miliar kepada pemerintah daerah selama 20 tahun. Lalu 32 miliar reais untuk memberikan kompensasi dan pemukiman kembali para korban, serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Sisanya sebesar 38 miliar reais adalah jumlah yang menurut perusahaan telah mereka bayarkan sebagai kompensasi.