Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji memperbaiki proses perizinan di sektor di sektor mineral dan batu bara (minerba) serta minyak dan gas bumi (migas). Dia pun memastikan proses tersebut tidak akan lebih dari 1 tahun.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) ESDM Agus Cahyono Adi. Dia mengatakan bahwa penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.
Pihaknya pun berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Bahlil.
Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.
"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya melalui keterangan resmi dikutip Senin (28/10/2024).
Melalui upaya itu, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, kata Agus, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.
"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," kata Agus.
Penyederhanaan aturan ini sejatinya memang menjadi target 100 hari pertama kerja Bahlil sebagai menteri ESDM. Menurut Bahlil, hal ini pun sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, Prabowo ingin Indonesia bisa swasembada energi.
Bahlil berpendapat salah satu tantangan mewujudkan visi itu adalah tumpang tindih perizinan yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Dia mencontohkan, pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi. Menurutnya, hal tersebut membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.
"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita service level agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.
Selain di sektor migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor minerba. Bahlil mengatakan pada sektor itu banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.
"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet," kata Bahlil.
"Kami akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," imbuhnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan sektor ESDM. Termasuk salah satunya untuk masalah perizinan.

"Tuntutan perintah dari Pak Presiden Jokowi itu bukan saya baru belajar, di ESDM harus tancap gas karena saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin terdahulu Pak Arifin yang sudah baik saya lanjutkan, tapi kalau yang belum maka kita melakukan perbaikan," kata Bahlil dalam keterangan resminya, Sabtu (28/9/2024).

Bahlil mengatakan perusahaan yang ingin melakukan eksplorasi di sektor minyak dan gas (migas) butuh 300 izin. Menurutnya hal ini menimbulkan ketidakefektifan dan perlu dilakukan penataan percepatan perizinan.

"Bayangkan kalau (mengurus) izinnya satu izin satu hari, satu tahun baru urus izin. Kalau satu izin bisa selesa dalam tiga hari, berarti 3 tahun hanya buat (mengurus) izin. Jadi bayangkan ke ketidakefektifan kita terhadap usaha hulu migas," jelasnya.

Bahlil mengatakan meski seluruh layanan perizinan di ESDM sudah melalui Online Single Submission (OSS), namun belum berjalan maksimal karena masih harus dilakukan simplifikasi dalam perizinan. Sehingga akan dirapikan secara bertahap untuk mempercepat proses perizinan di Kementerian ESDM.

Selain masalah perizinan, Bahlil mengaku juga melakukan penataan agar lifting minyak bumi RI bisa naik. Hal ini menjadi penting mengingat konsumsi minyak per hari di angka 1,5-1,6 juta barel minyak per hari.

Sedangkan tingkat produksi minyak nasional hanya berada pada angka 600 ribu barel per hari. Menurutnya kondisi inilah yang kemudian membuat impor minyak RI semakin membengkak dan mengurangi devisa negara.

Untuk mengatasi permasalahan itu, Bahlil mengatakan pihaknya sudah melakukan reaktivasi sumur-sumur yang idle agar bisa berproduksi kembali. Kemudian ada juga upaya mengintervensi sumur eksisting dengan menerapkan teknologi-teknologi sehingga ada kenaikan produksi, seperti yang dilakukan oleh Pertamina di Blok Rokan, Riau, dengan memanfaatkan teknologi EOR.

Hal lain yang akan ditata, lanjutnya, adalah bagaimana mendorong porsi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Indonesia masih kekurangan 8,1 GW, atau 8.100 MW, atau secara persentase masih kurang sekitar 8% dari target.

"(Bauran EBT) kita yang harusnya sudah 23% di tahun depan, kita masih kurang sekitar 8,1 GW, itu sama dengan kurang lebih sekitar 8% kekurangan kita," tandas Bahlil.