JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 477,5 triliun per 31 Oktober 2024. Realisasi ini sudah 97,1% dari target PNBP 2024, tetapi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi kontraksi 3,4%.

“PNBP mengalami kontraksi karena deviasi lifting minyak kemudian ada moderasi harga dari batubara yang menjadi faktor dominan dalam menekan pencapaian PNBP. Tetapi ini dikompensasi dari dividen BUMN dan BLU (Badan Layanan Umum) yang jadi kontributor utama,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi November 2024 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Jika dirinci realisasi PNBP terbagi dalam PNBP sumber daya alam (SDA) non migas, PNBP non migas, kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan BLU. Realisasi SDA non migas sebesar Rp 93,9 triliun atau 85,2% dari target APBN. Angka ini terkontraksi 4% dari periode yang sama tahun 2023.

“Kontraksi 4% dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusuan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua,” kata dia.

Realisasi PNBP SDA non migas sebesar Rp 97,5 triliun atau 100% dari target. Meskipun sudah mencapai target tetapi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi kontraksi 16% karena dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara sehingga royalti batu bara berkurang 24,9%.

“Meskipun demikian ada faktor menarik peningkatan dari pendaptan ini karena sektor minerba terkait harga acuan. Sektor kehutanan, perikanan, dan pasar bumi menunjukkan kinerja yang baik meskipun dari sisi nilai tidak terlalu signifikan,” kata Anggito.

Selanjutnya realisasi PNBP dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp 79,7 triliun atau 92,8% dari target APBN. Angka ini tumbuh 7,5% dari periode yang sama tahun 2023. Pertumbuhan ini berasal dari setoran dividen BUMN yang mengalami peningkatan kinerja.

“Terutama berasal dari dari setoran dividen BUMN perbankan yang membukukan laba,” tutur dia.

Terimbas Penurunan Hasil Tambang

Realisasi PNBP lainnya sebesar Rp 125 triliun atau 108,5% dari target APBN. Meskipun sudah melewati target tetapi jenis PNBP ini terkontraksi 6,4% secara tahunan. Lantaran terjadi penurunan pendapatan hasil tambang.

“Sejalan dengan moderasi harga batu bara, serta penurunan pendapatan PNBP K/L terutama dari pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo,” ucap Anggito.

Terakhir yaitu realisasi BLU sebesar Rp 81,6 triliun atau 97,9% dari target APBN. Realisasi ini tumbuh 13,2% secara tahunan terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan RS, layanan pendidikan dan pendapatan pengelolaan dan BLU.

“Pendapatan BLU pengelola dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit mengalami perlambatan 18,6% year on year,” pungkas Anggito.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 147 smelter beroperasi pada tahun ini.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan, Indonesia tercatat memiliki tiga sumber daya alam terbesar di dunia, yaitu timah, nikel dan bauksit.

The USGS (United States Geological Survey) dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat nikel Indonesia merupakan yang terbesar ke dua di dunia, sementara bauksit menjadi yang terbesar keempat di dunia.

"Sebagai yang memiliki cadangan sumber daya alam yang besar, sudah seharusnya Indonesia menjadi pemain penting. Artinya, Indonesia punya peran penting dalam penyediaan bahan baku, bahan pasokan, dan juga permintaan nikel dan bauksit dunia," kata Wafid pada webinar Prospeksi Dan Bisnis Industri Mineral Masa Depan yang dilaksanakan oleh Insitutut Teknologi Surabaya secara daring, Sabtu (2/11).

Wafid menjelaskan, saat ini ada 147 smelter yang terdiri dari 120 smelter pirometalurgi dan 27 smelter hidrometalurgi.

Dari jumlah tersebut, pirometalurgi terdiri dari 49 smelter beroperasi, 35 smelter konstruksi, dan 36 smelter dalam perencanaan. Sedangkan metode hidrometalurgi terdiri dari 5 plan operasi, kemudian 3 plan konstruksi, dan 19 plan perencanaan

Wafid menjelaskan, per tahun 2023, sumber daya nikel Indonesia berupa bijih sebesar 18.550.358.128 ton dengan total cadangan 5.325.790.841 ton bijih. Sementara untuk bauksit sendiri total sumber daya yang dimiliki berupa bijih sebanyak 7.475.842.602 ton dengan total cadangannya dalam bentuk bijih sebesar 2.777.981.035 ton.

Menurutnya, untuk memaksimalkan pendapatan negara dari produk mineral tersebut, Indonesia secara bertahap memberlakukan larangan ekspor bahan mentah sejak beberapa tahun terakhir.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah produk, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Program hilirisasi sendiri telah menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Eksploitasi terus menerus terhadap produk nikel dan bauksit tentu akan menurunkan jumlah cadangan yang ada. Untuk itu, Badan Geologi terus melakukan identifikasi, inventarisasi untuk greenfield, serta daerah yang bisa dieksplore untuk resources maupun cadangan.

"Selama 5 tahun, yaitu tahun 2019-2023, kondisi sumber daya tereka sama dengan sumber daya terukur cukup meningkat secara signifikan," pungkas Wafid.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, realisasi investasi hilirisasi mineral dan batubara (minerba) menjadi penopang utama target investasi nasional tahun ini.

Asal tahu saja, Pemerintah Indonesia membidik investasi mencapai Rp 1.650 triliun pada tahun 2024 ini.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, dari target tersebut, sebanyak 22% hingga 25% diharapkan bersumber dari kegiatan investasi hilirisasi baik minerba maupun non minerba.

"Kita mengharapkan kontribusi hilirisasi sekitar 22%-25%. Sekitar 80% (dari hilirisasi) itu berasal dari minerba," ungkap Yuliot kepada awak media di Ternate, Rabu (30/10).

Yuliot menjelaskan, komitmen hilirisasi sektor minerba berjalan cukup baik pada tahun ini.

Merujuk data Kementerian ESDM, realisasi investasi hilirisasi mineral sampai kuartal III 2024 terdiri dari hilirisai nikel sebesar Rp 32,8 triliun, hilirisasi tembaga sekitar Rp 17,7 triliun dan hilirisasi bauksit sekitar Rp 5,7 triliun.

Yuliot melanjutkan, Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong investasi hilirisasi sektor mineral salah satunya melalui pemberian insentif berupa tax holiday.

Dalam hitung-hitungan Kementerian ESDM, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun.

Kementerian ESDM pun memastikan terus melakukan monitoring pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi termasuk untuk bauksit yang selama ini dinilai masih belum optimal.

"Kita optimistis bagi perusahaan-perusahaan yang sudah diberikan izin. Kita pantau realisasinya," terang Yuliot.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi sektor mineral dan batubara (minerba) per Oktober mencapai US$ 4,98 miliar atau sekitar 62% dari total rencana 2024 sebesar US$ 8,08 miliar.

Sebagai gambaran, sepanjang 2023 Kementerian ESDM melaporkan realisasi investasi sektor minerba mencapai US$ 7,46 miliar atau setara Rp 116,61 triliun (asumsi kurs Rp15.631 per dolar AS) sepanjang 2023.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) per 20 Juni 2024, investasi sektor minerba mencapai US$ 3,62 miliar atau 44,83% dari target.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq mengungkapkan angka realisasi investasi terbaru sudah mencapai 62% atau sebesar US$ 4,98 miliar.

"Perbedaan data [dari MODI] karena masalah terlambat update saja. Saat ini sedang proses update," kata Julian kepada Kontan, Rabu (30/10).

Julian menuturkan, salah satu kendala mengapa realisasi investasi masih 62% pada tahun ini lantaran ada penyesuaian strategi usaha dari badan usaha yang menyebabkan perubahan prioritas investasi dan procurement sehingga mundur dari jadwal.

Untuk menggapai target investasi pada tahun ini, Kementerian ESDM dalam waktu dekat akan mengadakan beberapa event seperti Asean Mining Conference di Bali dan Mining Expo di Jakarta untuk memberi informasi kepada pelaku usaha tentang potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai ada tiga faktor yang mempengaruhi nilai investasi minerba masih di kisaran 62% walaupun pada semester I-2024 hasilnya cukup tumbuh.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan belum tercapainya investasi bisa jadi terpengaruh dari perizinan. Sebab, selama ini dalam pembangunan infrastruktur diwajibkan mengurus perizinan yang memakan waktu cukup lama.

Catatan Kontan, Kementerian ESDM era Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan perizinan di sektor minerba dan migas tidak akan memakan waktu lebih dari satu tahun.

Kedua, sulitnya pembiayaan turut berpengaruh terhadap tren investasi di sektor minerba, terutama pengaruh pembiayaan.

Selain itu, kata Gita, dalam menunjang investasi biasanya juga didukung dengan pembelian alat berat, di mana dalam hal ini harus indent cukup lama.

"Penundaan kegiatan ini berpengaruh juga pada pencatatan keuangan yang mungkin baru terjadi di penghujung tahun," kata Gita kepada Kontan, Rabu (30/10).

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Rita Susilawati mengatakan, masih rendahnya capaian investasi dikarenakan beberapa kendala di antaranya kebijakan restrukturisasi dan prioritisasi keuangan dari beberapa badan usaha sehingga memutuskan menunda investasi serta proses pengadaan barang/jasa yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana.

"Kami masih optimistis untuk dapat mencapai target mengingat angka tersebut adalah komitmen yang kami dapatkan dari para pelaku usaha. Kami rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan memanggil pelaku usaha dan mengidentifikasi kendala serta bottleneck dalam project-project mereka," kata Rita kepada Kontan, Kamis (12/9).

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Rita, pada semester akhir realisasi akan meningkat dengan signifikan karena efek dari penundaan kegiatan-kegiatan sehingga pencatatan keuangan baru terjadi di akhir tahun.

"Kami masih optimistis bahwa investasi tahun ini dapat tercapai sesuai target yaitu US$ 8,08 miliar. Terlebih, investasi Freeport Indonesia dan Amman Mineral belum masuk cut off Agustus sehingga terdapat potensi realisasi yang lebih besar," ujar Rita.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembenahan regulasi menjadi salah satu fokus utama dalam 100 hari kepemimpinannya.

Bahlil menjelaskan, reformasi regulasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi dan meningkatkan pelayanan publik.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi.

Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam siaran pers, Minggu (27/10).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), di mana banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujarnya.

Menanggapi arahan ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batu bara (minerba) merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, hal ini penting dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi, dan hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya, dikutip pada Sabtu (26/10/2024).

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan, hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

Dia menerangkan, hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang seperti mineral dan batu bara, maupun sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Tidak hanya di sektor tambang, hilirisasi juga membawa dampak positif pada sektor non-pertambangan. Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, menghasilkan berbagai produk turunan seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa. Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan pentingnya kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta, baik nasional maupun internasional, untuk mempercepat implementasi hilirisasi.

"Hilirisasi komoditas merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menerapkan hilirisasi di berbagai sektor, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan menciptakan industri yang lebih berkelanjutan. Makanya, pemerintah terus perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak," ujar Agus.

Dikatakan Agus, dengan kebijakan hilirisasi ini pemerintah berharap mampu menciptakan lebih banyak nilai di dalam negeri, sekaligus mendorong Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan hal tersebut dalam pidatonya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Hilirisasi diharapkan memberikan manfaat besar melalui peningkatan nilai tambah seluruh komoditas yang dimiliki Indonesia.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

(Dhera Arizona)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan percepatan proses perizinan di sektor minyak dan gas bumi (migas) dan mineral dan batu bara (minerba) bisa kurang dari 1 tahun.

Bahlil menegaskan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyebut ada lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (26/10).

Selain di sektor migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor minerba, di mana banyak aturan yang tumpang tindih termasuk memuat pejabat dan pelaku usaha.

"Kita akan melakukan perbaikan agar tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak merugikan atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan,” ujarnya.

Menanggapi arahan ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara.

“Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai Arahan Menteri ESDM,” ujar Agus.

Agus juga menambahkan, pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Sesuai dengan arahan Bahlil, dia menargetkan seluruh proses perizinan tidak memakan waktu lebih dari 1 tahun.

“Sesuai dengan Arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong investasi investasi,” jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

“Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih menguntungkan,” pungkas Agus.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat upaya penyederhanaan regulasi dalam sektor energi dan sumber daya mineral, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Selain di sektor migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor mineral dan batubara (minerba). Banyak aturan di sektor ini yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujarnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," ujar Agus.

Agus menambahkan pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, saat ini berupaya memastikan proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi.

Melalui upaya-upaya ini, kata Agus, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," imbuh Agus.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen melanjutkan komitmen hilirisasi sektor mineral dan batubara. Implementasinya akan diperluas ke sektor yang lain.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, ke depannya Pemerintah Indonesia akan berfokus mengoptimalkan hilirisasi diluar sektor nikel.

"Itu mungkin ke depannya salah satu tugas kita nanti. Salah satu tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan hilirisasi pada sektor lain selain nikel. Termasuk di dalamnya bauksit," ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya menekankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk melakukan hilirisasi pada semua komoditas.

"Menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati kemakmuran yang sebenarnya kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki," ungkap Prabowo di Gedung MPR/DPR RI, Minggu (20/10).

Prabowo menambahkan, peningkatan nilai tambah dari seluruh komoditas harus memberikan dampak positif pada perekonomian rakyat dan negara.

Proyek hilirisasi

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, komitmen hilirisasi telah berjalan dalam dua periode pemerintahan terakhir.

"Sekarang kita punya area pengolahan atau proses, ada smelter. Bahkan kita sudah bergerak menuju ke mata rantai di tengah membuat bahan baku untuk industri," ujar Hendi, Minggu (20/10).

Hendi menjelaskan, hilirisasi mineral di Indonesia berpeluang mengakselerasi pertumbuhan industri di Indonesia.

Hendi mencontohkan, salah satu peluang peningkatan nilai tambah komoditas mineral dapat tercipta dari sektor bauksit. Sebelumnya, ekspor bijih bauksit yang dilakukan nilainya sekitar US$ 20 per ton. Nilai ini berpotensi mengalami peningkatan lewat hilirisasi bauksit menjadi alumina dan alumunium dengan nilai mencapai US$ 2.400 per ton.

Pengembangan energi baru terbarukan dan industri lainnya diproyeksikan akan semakin meningkatkan kebutuhan akan produk-produk olahan mineral.

Dalam keterangan resminya, MIND ID memastikan sejumlah proyek hilirisasi terus dilakukan. Beberapa proyek yang telah tuntas seperti pabrik pemurnian konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi sekitar Rp58 triliun.

Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga sekitar 650.000 ton per tahun, memproduksi 50 ton emas dan 210 ton perak.

Kemudian, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 di Mempawah, Kalimantan Barat. Smelter dengan investasi sekitar Rp16 triliun akan menyerap sekitar 3,3 juta bijih bauksit per tahun dengan menghasilkan 1 juta ton alumina sebagai bahan baku aluminium.

MIND ID berkomitmen untuk melanjutkan investasi pada SGAR Fase 2 yang nantinya akan memperkuat kapasitas produksi alumina serta dilengkapi pabrik smelter untuk memproduksi aluminium.

Pada tahun depan, Grup MIND ID memiliki beberapa program champion mulai dari ekspansi smelter aluminium, ekspansi kapasitas tin chemical dan tin soldier, hingga pengembangan timah primer blok #1 dan blok #2.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan targetnya dalam 100 hari bekerja setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (21/10).

Bahlil mengatakan kepercayaan ini sebagai tantangan besar, sebab Prabowo menumpu banyak harapannya di sektor energi. Dia memastikan bisa membantu mencapai cita-cita kedaulatan dan kemandirian energi, bahkan swasembada energi.

Dalam 100 hari ke depan, Bahlil berencana merapikan regulasi dan perizinan yang berbelit-belit, terutama di sektor mineral dan batu bara (minerba) serta minyak dan gas bumi (migas).

"Target 100 hari saya melakukan perapian ya, pembenahan terhadap aturan yang tumpang-tindih," ungkapnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Bahlil mencontohkan, eksplorasi di hulu migas terhambat banyaknya perizinan yang saat ini jumlahnya ada lebih dari 100. Dia menyebut akan memangkas birokrasinya serta meningkatkan kecepatan Service Level Agreement (SLA).

Kemudian di sektor minerba, lanjut Bahlil, perizinannya juga serba tumpang tindih. Hal ini banyak dikeluhkan oleh para pejabat, terutama eselon I, bahwa aturan di sektor ini terlalu ribet.

"Nah, ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," jelas Bahlil.

Bahlil juga sudah memberikan arahan kepada para karyawan Kementerian ESDM dan lembaga terkait untuk turut menyukseskan target 100 harinya ini. Pengarahan tersebut dilakukannya langsung usai dilantik di Istana Negara.

"Saya menyampaikan bahwa segera kita menindaklanjuti, terutama di hulu migas, kita bicara tentang mana potensi-potensi yang bisa kita naikkan lifting dari SKK Migas, mana sumur-sumur yang bisa kita optimalkan, atau mana sumur-sumur yang sudah nggak bisa, intervensi teknologi, mana eksplorasi," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons Bank Indonesia (BI) yang meminta perbankan meningkatkan kredit korporasi di sektor padat karya. Hal itu disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Agustus 2024 lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa BI telah memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui perluasan sektor usaha yang bisa mendapatkan insentif KLM, antara lain kredit ke sektor perdagangan dan otomotif; sektor listrik, gas dan air; sektor jasa sosial dan ekonomi kreatif.

“Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (13/10/2024).

Dia melanjutkan, berdasarkan realisasi hingga Agustus 2024, kredit pada sektor-sektor usaha yang mendapat insentif KLM dari BI tersebut terus tumbuh secara konsisten.

Menurutnya, permintaan kredit pada sektor-sektor tersebut diharapkan dapat menjadi prioritas sebagaimana insentif yang diguyurkan kepada masing-masing bank.

“Rencana BI memperluas insentif KLM ke sektor padat karya juga kami pandang akan bermanfaat, karena sektor padat karya yang semakin bertumbuh dan bergairah akan meningkatkan daya serap tenaga kerja,” lanjut Dian.

Selain itu, pendapatan masyarakat dinilai juga dapat meningkat, sehingga konsumsi juga akan meningkat dan memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan positif bagi perekonomian.

Sebelumnya, BI melaporkan penyaluran insentif KLM telah mencapai Rp256,1 triliun hingga minggu kedua September 2024. Bank BUMN menerima insentif KLM sebesar Rp118,6 triliun, diikuti oleh bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp110,5 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp24,4 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp2,6 triliun.

Insentif ini disalurkan kepada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi mineral dan batu bara (minerba), pangan, UMKM, sektor otomotif, perdagangan, listrik, gas dan air (LGA), serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Pertumbuhan kredit juga didukung oleh sisi permintaan yang tetap baik dari korporasi, terutama korporasi di sektor padat modal, sedangkan permintaan kredit korporasi di sektor padat karya perlu terus ditingkatkan,” kata Perry, Rabu (18/9/2024).

IDXChannel - Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) menyebut, hilirisasi minerba menjadi kunci meningkatkan ekonomi nasional.

Menurut Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, ini karena minerba memiliki nilai yang tinggi serta menjadi komoditas yang sangat diminati di pasar global.

"Tentunya ini menjadi kunci dan pondasi. Hilirisasi minerba, termasuk juga sebenarnya berbagai macam produk lainnya, seperti produk berbasis agro, rumput laut, udang, itu punya nilai yang kompetitif dan diminati pasar global," katanya dalam program Market Review IDX Channel, Jumat (11/10/2024).

Dengan minerba sebagai kunci meningkatkan ekonomi nasional, Anggawira mengatakan, Indonesia perlu mendorong terus hilirisasi pada produk minerba sampai ke produk turunan.

Dia menilai, ini akan menjadi salah satu pondasi kuat untuk Indonesia tidak lagi menjadi eksportir bahan mentah.

"Seperti stainless steel, itu kan turunannya banyak sekali. Kalau kita bisa, itu akan membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. PR-nya hanya tinggal menjahit industri dengan inovasi-inovasi agar pemain global ini mau berinvestasi di Indonesia, sehingga bisa terjadi alih teknologi juga," ujarnya.

Anggawira menuturkan, secara angka, hilirisasi minerba serta paket kebijakan pemerintah terkait hilirisasi sudah berhasil memberikan output yang positif. Ini bisa dilihat dari pergerakan emiten-emiten tambang, khususnya minerba di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang nilainya terus naik.

"Kalau kita lihat juga pergerakan di lantai Bursa, emiten-emiten tambang khususnya mineral sekarang lagi kinclong, naik terus. Hanya kan jangan sampai terhenti pada suatu step saja," kata Anggawira.

"Kita harus bersaing juga dengan negara tetangga, seperti Vietnam, Malaysia yang tengah agresif. Kita harus bisa lebih punya langkah-langkah yang bisa mendahului langkah mereka," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)