JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan kembali regulasi Permendag 36/2023, serta pemberlakuan hambatan perdagangan berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) menjadi harapan bagi industri petrokimia hulu untuk menjaga utilitas dan kontribusinya bagi perekonomian nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyatakan, imbas relaksasi impor, utilitas dari sektor petrokimia hulu sudah di bawah 80 persen, serta ada beberapa anggotanya menghentikan operasional pabrik.

Oleh karena itu ia berargumen, apabila aturan impor kembali diperketat melalui Permendag 36/2023, maka menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal.

SHUTTERSTOCK/NUAMFOLIO Ilustrasi impor.

Pasalnya, regulasi ini dinilai bisa mengatur pemenuhan supply dan demand di dalam pasar domestik.

"Jadi kalau kita kembali ke Permendag 36/2023 semangatnya adalah memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan prioritas material lokal dulu. Selebihnya nanti bila ada kekurangan, baru dipenuhi oleh produk impor," ujar Fajar dalam keterangannya, Senin (5/8/2024).

Adapun terkait penerapan BMTP-BMAD, pihaknya menilai hal ini perlu dilakukan karena impor barang jadi plastik dalam beberapa bulan terakhir masih cukup tinggi.

"Barang jadi plastik yang masuk ke dalam tekstil, seperti terpal dan lain-lain itu juga impornya masih tinggi, dan meskipun sudah diatur pakai Laporan Surveyor (LS) tapi tetap ternyata pasokannya masih naik cukup lumayan besar. Ini perlu juga nanti selain kembali ke Permendag 36/2024 juga harus ada BMTP atau BMAD," katanya.

Fajar berpandangan, kedua hal itu mesti dilakukan secara tepat dan cepat supaya tidak kehilangan momentum pemajuan sektor petrokimia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan kembali regulasi Permendag 36/2023, serta pemberlakuan hambatan perdagangan berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) menjadi harapan bagi industri petrokimia hulu untuk menjaga utilitas dan kontribusinya bagi perekonomian nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyatakan, imbas relaksasi impor, utilitas dari sektor petrokimia hulu sudah di bawah 80 persen, serta ada beberapa anggotanya menghentikan operasional pabrik.

Oleh karena itu ia berargumen, apabila aturan impor kembali diperketat melalui Permendag 36/2023, maka menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal.

SHUTTERSTOCK/NUAMFOLIO Ilustrasi impor.

Pasalnya, regulasi ini dinilai bisa mengatur pemenuhan supply dan demand di dalam pasar domestik.

"Jadi kalau kita kembali ke Permendag 36/2023 semangatnya adalah memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan prioritas material lokal dulu. Selebihnya nanti bila ada kekurangan, baru dipenuhi oleh produk impor," ujar Fajar dalam keterangannya, Senin (5/8/2024).

Adapun terkait penerapan BMTP-BMAD, pihaknya menilai hal ini perlu dilakukan karena impor barang jadi plastik dalam beberapa bulan terakhir masih cukup tinggi.

"Barang jadi plastik yang masuk ke dalam tekstil, seperti terpal dan lain-lain itu juga impornya masih tinggi, dan meskipun sudah diatur pakai Laporan Surveyor (LS) tapi tetap ternyata pasokannya masih naik cukup lumayan besar. Ini perlu juga nanti selain kembali ke Permendag 36/2024 juga harus ada BMTP atau BMAD," katanya.

Fajar berpandangan, kedua hal itu mesti dilakukan secara tepat dan cepat supaya tidak kehilangan momentum pemajuan sektor petrokimia.

Ia juga berharap adanya keterbukaan antara sektor hulu dan hilir industri petrokimia terkait kebutuhan di dalam negeri, sehingga para investor bisa mengambil langkah untuk mulai berinvestasi.

"Kita berharap antara hulu dan hilir terjadi saling keterbukaan dan memberikan kepastian kira-kira mapping kebutuhan dan pertumbuhan dalam negeri itu seberapa besar, sehingga kita bisa memprediksikan kapan kita mulai investasi, dan seberapa besar investasi itu bisa ditanamkan dan kembali berapa lama," ungkap Fajar.

Sementara itu, Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Ernoiz Antriyandarti menyampaikan instrumen kebijakan pengetatan impor diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, terutama jika industri tersebut belum berdaya saing diliberalisasi perdagangan.

Menurut dia, pengetatan impor bisa menjadi peluang mengembangkan daya saing industri petrokimia, sehingga Indonesia menjadi pasar bagi produsen petrokimia domestik.

Hal ini sejalan dengan rencana strategis pemerintah yang juga menjadikan industri petrokimia sebagai salah satu dari sektor industri yang mendapat perhatian khusus.

"Dengan dikembalikannya pengetatan impor petrokimia, diharapkan impor petrokimia turun signifikan. Selanjutnya menjadi pemacu industri petrokimia dalam negeri untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi agar produksinya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri," tutur Ernoiz.

"Sehingga, ketergantungan impor petrokimia turun, produksi dalam negeri berkembang, daya saing sektor petrokimia meningkat dan neraca perdagangan sektor petrokimia tidak lagi defisit," imbuh dia.

Sebelumnya dalam keterangan resmi, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bobby Gafur Uma menyoroti adanya ketidaksiapan antar lembaga pemerintah yang mengakibatkan banyak kontainer tertahan dan satgas impor yang tidak efektif.

Menurutnya, apabila indusri RI sampai terkena serbuan impor, tentu ada efek yang besar pada pertumbuhan ekonomi secara makro.

"Pemerintah harus menyadari bahwa industri strategis seperti petrokimia dan tekstil perlu dilindungi dengan kebijakan yang jelas dan koordinasi antar lembaga yang baik. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dengan kebijakan yang mendukung ekosistem industri dari rantai pasok hingga kebijakan teknis," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan kembali regulasi Permendag 36/2023, serta pemberlakuan hambatan perdagangan berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) menjadi harapan bagi industri petrokimia hulu untuk menjaga utilitas dan kontribusinya bagi perekonomian nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyatakan, imbas relaksasi impor, utilitas dari sektor petrokimia hulu sudah di bawah 80 persen, serta ada beberapa anggotanya menghentikan operasional pabrik.

Oleh karena itu ia berargumen, apabila aturan impor kembali diperketat melalui Permendag 36/2023, maka menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal.

SHUTTERSTOCK/NUAMFOLIO Ilustrasi impor.

Pasalnya, regulasi ini dinilai bisa mengatur pemenuhan supply dan demand di dalam pasar domestik.

"Jadi kalau kita kembali ke Permendag 36/2023 semangatnya adalah memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan prioritas material lokal dulu. Selebihnya nanti bila ada kekurangan, baru dipenuhi oleh produk impor," ujar Fajar dalam keterangannya, Senin (5/8/2024).

Adapun terkait penerapan BMTP-BMAD, pihaknya menilai hal ini perlu dilakukan karena impor barang jadi plastik dalam beberapa bulan terakhir masih cukup tinggi.

"Barang jadi plastik yang masuk ke dalam tekstil, seperti terpal dan lain-lain itu juga impornya masih tinggi, dan meskipun sudah diatur pakai Laporan Surveyor (LS) tapi tetap ternyata pasokannya masih naik cukup lumayan besar. Ini perlu juga nanti selain kembali ke Permendag 36/2024 juga harus ada BMTP atau BMAD," katanya.

Fajar berpandangan, kedua hal itu mesti dilakukan secara tepat dan cepat supaya tidak kehilangan momentum pemajuan sektor petrokimia.

Ia juga berharap adanya keterbukaan antara sektor hulu dan hilir industri petrokimia terkait kebutuhan di dalam negeri, sehingga para investor bisa mengambil langkah untuk mulai berinvestasi.

"Kita berharap antara hulu dan hilir terjadi saling keterbukaan dan memberikan kepastian kira-kira mapping kebutuhan dan pertumbuhan dalam negeri itu seberapa besar, sehingga kita bisa memprediksikan kapan kita mulai investasi, dan seberapa besar investasi itu bisa ditanamkan dan kembali berapa lama," ungkap Fajar.

Sementara itu, Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Ernoiz Antriyandarti menyampaikan instrumen kebijakan pengetatan impor diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, terutama jika industri tersebut belum berdaya saing diliberalisasi perdagangan.

Menurut dia, pengetatan impor bisa menjadi peluang mengembangkan daya saing industri petrokimia, sehingga Indonesia menjadi pasar bagi produsen petrokimia domestik.

Hal ini sejalan dengan rencana strategis pemerintah yang juga menjadikan industri petrokimia sebagai salah satu dari sektor industri yang mendapat perhatian khusus.

"Dengan dikembalikannya pengetatan impor petrokimia, diharapkan impor petrokimia turun signifikan. Selanjutnya menjadi pemacu industri petrokimia dalam negeri untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi agar produksinya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri," tutur Ernoiz.

"Sehingga, ketergantungan impor petrokimia turun, produksi dalam negeri berkembang, daya saing sektor petrokimia meningkat dan neraca perdagangan sektor petrokimia tidak lagi defisit," imbuh dia.

Sebelumnya dalam keterangan resmi, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bobby Gafur Uma menyoroti adanya ketidaksiapan antar lembaga pemerintah yang mengakibatkan banyak kontainer tertahan dan satgas impor yang tidak efektif.

Menurutnya, apabila indusri RI sampai terkena serbuan impor, tentu ada efek yang besar pada pertumbuhan ekonomi secara makro.

"Pemerintah harus menyadari bahwa industri strategis seperti petrokimia dan tekstil perlu dilindungi dengan kebijakan yang jelas dan koordinasi antar lembaga yang baik. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dengan kebijakan yang mendukung ekosistem industri dari rantai pasok hingga kebijakan teknis," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta pemerintah untuk mengembalikan Permendag 36/2023 untuk mengendalikan impor.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yunita mengungkapkan, semenjak diberlakukannya Permendag 8/2024 terjadi penurunan utilitas industri konveksi dan alas kaki IKM sebesar rata-rata 70 persen.

“Adanya penurunan utilitas industri konveksi dan alas kaki IKM sebesar rata-rata 70 persen semenjak pemberlakuan Permendag 8/2024 dan untuk mitigasi penyelesaiannya dengan mengembalikan pengaturan dan pengendalian impor kembali ke Permendag 36/2023 dengan pengendalian impor dengan pemberian kuota,” ujarnya dalam RDP bersama dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Reni mengungkapkan ada sejumlah permasalahan lain yang dirasakan oleh industri tekstil dan produk tekstil. Pertama adalah banjirnya impor produk tekstil dengan harga yang murah berhadapan langsung dengan produksi dalam negeri.

Selain itu industri tekstil juga memiliki permasalahan dengan banjirnya produk impor yang dijual melalui marketplace dan sosial media seperti Tokopedia Shop.

Oleh sebab itu dia juga meminta agar pemerintah mau melakukan pengawasan ketat dalam penjualan produk impor melalui marketplace .

“Selain itu penting juga untuk menggencarkan promosi yang intens untuk membuka akses pasar ekspor non tradisional dan memperluas cakupan industri dan penambahan anggaran program restrukturisasi,” jelas Reni.

Adapun berdasarkan catatan Kompas.com, diberlakukannya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor membuat jumlah volume impor tekstil di Indonesia melonjak.

Sejak pemberlakuan Permendag 36 Tahun 2023 diberlakukan efektivitas pengendalian impor terlihat dari turunnya volume impor yang mana pada Januari dan Februari 2024 berturut-turut sebesar 206.300 ton dan 166.760 ton.

Angka ini turun menjadi 143.490 ton pada Maret 20224 dan sebesar 136.360 ton pada April 2023.

Namun sejak diterbitkannya Permendag 8 Tahun 2024 pada 17 Mei 2024 yang merelaksasikan impor industri tekstil, nilai volumenya kembali naik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta pemerintah untuk mengembalikan Permendag 36/2023 untuk mengendalikan impor.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yunita mengungkapkan, semenjak diberlakukannya Permendag 8/2024 terjadi penurunan utilitas industri konveksi dan alas kaki IKM sebesar rata-rata 70 persen.

“Adanya penurunan utilitas industri konveksi dan alas kaki IKM sebesar rata-rata 70 persen semenjak pemberlakuan Permendag 8/2024 dan untuk mitigasi penyelesaiannya dengan mengembalikan pengaturan dan pengendalian impor kembali ke Permendag 36/2023 dengan pengendalian impor dengan pemberian kuota,” ujarnya dalam RDP bersama dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Reni mengungkapkan ada sejumlah permasalahan lain yang dirasakan oleh industri tekstil dan produk tekstil. Pertama adalah banjirnya impor produk tekstil dengan harga yang murah berhadapan langsung dengan produksi dalam negeri.

Selain itu industri tekstil juga memiliki permasalahan dengan banjirnya produk impor yang dijual melalui marketplace dan sosial media seperti Tokopedia Shop.

Oleh sebab itu dia juga meminta agar pemerintah mau melakukan pengawasan ketat dalam penjualan produk impor melalui marketplace .

“Selain itu penting juga untuk menggencarkan promosi yang intens untuk membuka akses pasar ekspor non tradisional dan memperluas cakupan industri dan penambahan anggaran program restrukturisasi,” jelas Reni.

Adapun berdasarkan catatan Kompas.com, diberlakukannya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor membuat jumlah volume impor tekstil di Indonesia melonjak.

Sejak pemberlakuan Permendag 36 Tahun 2023 diberlakukan efektivitas pengendalian impor terlihat dari turunnya volume impor yang mana pada Januari dan Februari 2024 berturut-turut sebesar 206.300 ton dan 166.760 ton.

Angka ini turun menjadi 143.490 ton pada Maret 20224 dan sebesar 136.360 ton pada April 2023.

Namun sejak diterbitkannya Permendag 8 Tahun 2024 pada 17 Mei 2024 yang merelaksasikan impor industri tekstil, nilai volumenya kembali naik.