Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk task force atau Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk membahas terkait dengan revisi aturan relaksasi impor yang dituding menjadi penyebab industri tekstil nasional babak belur. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024.

Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko S. Cahyanto mengungkapkan potensi pemerintah untuk melakukan revisi aturan tata niaga impor lewat beleid Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk task force atau Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk membahas terkait dengan revisi aturan relaksasi impor yang dituding menjadi penyebab industri tekstil nasional babak belur. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024.

Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko S. Cahyanto mengungkapkan potensi pemerintah untuk melakukan revisi aturan tata niaga impor lewat beleid Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom senior INDEF, Dradjad Wibowo, mengatakan, memang dilematis antara relaksasi impor dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) manufaktur. Menyalahkan relaksasi impor bukanlah hal bijaksana.

“Hal tersebut masalah yang dilematis. Tanpa relaksasi impor, kontainer akan menumpuk di gudang pelabuhan. Lalu lintas barang tersendat, inflasi naik. Rakyat sebagai konsumen dirugikan,” kata Dradjad, Jumat (2/8/2024).

Tapi dengan relaksasi impor, lanjut Dradjad, sebagian pelaku industri kesulitan bersaing. Industri dalam negeri terpukul, PMI masuk zona kontraksi.

Hal ini disampaikan Dradjad menanggapi pernyataan Menperin Agus Gumiwang yang menyebut anjloknya PMI Manufaktur RI karena kebijakan relaksasi impor.

“Tapi menyalahkan relaksasi impor, bukan lah pernyataan atau langkah yang bijak. Bahkan bisa ditafsirkan sebagai bentuk ketidakharmonisan kerja antar kementerian / lembaga,” ungkap anggota Dewan Pakar Timnas Prabowo-Gibran ini.

Seharusnya, kata Dradjad, yang dilakukan adalah secara bersama-sama mendisain kebijakan yang sinkron dan optimal antara pengembangan industri dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta kepabeanan dan cukai. Misalnya, regulasi impor apa dan sebesar apa yang optimal bagi konsumen dan produsen domestik sekaligus.

“Apakah bea masuk anti dumping bisa dilakukan untuk komoditi dengan kode HS tertentu. Apakah ada solusi teknis terhadap backlog di pelabuhan. Apakah solusi agar industri domestik lebih bersaing dan tidak hanya mengharapkan proteksi berlebihan. Adakah faktor biaya produksi yang di luar kewajaran, yang diakibatkan oleh kebijakan negara atau ulah oknum,” papar Dradjad.

Membongkar ekonomi biaya tinggi dalam proses industri itu, menurut Dradjad, akan lebih besar manfaatnya dalam jangka menengah dan panjang dari pada buka tutup relaksasi dan restriksi impor.

Jakarta: Ekonom Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Fahmi Wibawa mengingatkan agar pemerintah kompak dalam melindungi industri dalam negeri dari serangan impor. Menurutnya ketidakkompakan dalam menyikapi serangan barang impor sudah menelan korban yaitu salah satunya Purchasing Manager Index (PMI) bulan Juli 2024.

Tercatat, PMI yang baru dirilis S&P Global akhirnya masuk ke zona kontraksi setelah sebelumnya selama 33 bulan mampu ada di zona ekspansi. Data PMI Indonesia pada Mei 2024 ada di zona ekspansi di 52,1 lalu turun 50,7 di Juni 2024 dan akhirnya turun ke zona kontraksi di angka 49,3.

“Penurunan PMI pada bulan Juni dan Juli ini tidak lepas dari relaksasi impor yang gongnya dibunyikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melepaskan puluhan ribu kontainer barang impor yang bermasalah perizinannya pada 17 Mei 2024,” kata Fahmi kepada wartawan, Jumat, 2 Agustus 2024.
Ia mengungkapkan, relaksasi impor secara khusus terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya dilakukan pengetatan impor seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga lainnya berimbas besar. Bahkan kebijakan ini menjadikan PMI Indonesia sebagai korbannya.

“Perlindungan terhadap industri dalam negeri adalah kunci keberhasilan industri manufaktur di masa depan. Kebijakan relaksasi haruslah mempertimbangkan pandangan dan aspirasi para pemangku yang terdampak. Sehingga diharapkan industri manufaktur Indonesia dapat mencapai di titik posisi dapat bersaing dengan industri manufaktur global baik dari sisi harga maupun kualitas,” jelas Fahmi.

Baca juga: Pengusaha Tekstil di Jabar Menjerit, Ilham Habibie Soroti Aturan Impor

Menurut Fahmi kondisi relaksasi impor yang tidak menguntungkan tersebut berimbas pada persepsi para pelaku industri dalam negeri. Persepsi kekhawatiran inilah yang ditangkap dalam rilis S&P Global mengenai PMI ini.

“Persepsi tersebut muncul setelah relaksasi impor dilakukan pada 17 Mei 2024. Memang bisa jadi efek relaksasi impor bersifat ganda. Di satu sisi terjadi kompetisi antara produk impor dan lokal, dalam waktu yang bersamaan nilai mata uang rupiah juga semakin lama semakin melemah. Nah, bila relaksasi impor berlanjut, dampak gempuran barang impor akan semakin parah karena produk industri lokal akan semakin jauh dalam berkompetisi dengan produk impor,” jelas Fahmi.

Fahmi menyebut, kebijakan yang melindungi perkembangan industri dalam negeri adalah salah satu bentuk keyakinan pemerintah terhadap industri dalam negeri. Menurutnya, tugas melindungi industri dalam negeri bukan hanya kewajiban Menteri Perindustrian, juga tugas kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Bagai mata koin

Fahmi menilai relaksasi impor memang menimbulkan respon seperti dua mata koin. Dari sisi pelaku importir, mereka merasa pemerintah memberikan dukungan yang sangat besar untuk mereka. Di sisi para pelaku industri dalam negeri, hal ini sebuah pukulan keras untuk mereka.

“Banyak pelaku industri dalam negeri yang kontraknya dibatalkan imbas dari relaksasi impor yang dilakukan. Dapat dibayangkan jika relaksasi impor terus dilakukan, berapa besar efek domino yang terjadi nantinya. Berawal dari banyaknya manufaktur lokal yang terpaksa gulung tikar karena ketidakmampuan bersaing, meningkatnya jumlah pengangguran, nilai rupiah yang semakin lemah imbas dari tingginya kuota impor, hingga melemahnya kepercayaan investor akibat turunnya nilai mata uang rupiah. Relaksasi impor perlu diberikan kebijakan yang sangat adil terutama untuk pelaku industri dalam negeri,” tutur Fahmi.

Fahmi juga secara khusus menyoroti polemik terkait aturan impor yang berkepanjangan sehingga harus Presiden Jokowi yang memberikan arahan agar tetap mengutamakan kemajuan industri dalam negeri. Menurutnya, kementerian terkait perlu lebih menyadari pentingnya keseimbangan “gas” dan “rem” dalam mengeluarkan kebijakan

Respons cepat

Pada kesempatan lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiono menyatakan, impor barang yang membanjiri Indonesia memberikan dampak negatif terhadap industri dalam negeri yang akan mempengaruhi angka PMI. Ia mengatakan, industri mau tidak mau harus menurunkan produksi, bahkan di sektor tekstil malah sudah PHK.

“Kalau ini dibiarkan terus menerus dan pemerintah tidak ada action, maka saya melihat tahun 2024 ini PMI manufaktur akan tambah jelek,” ujar Fajar.

Menurut Fajar, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto harus segera ambil tindakan, jangan hanya memprioritaskan kelompok tertentu, tapi nasionalnya terganggu. Jadi harus segera ambil tindakan yang cepat dan tepat.

“Saat ini juga ada beberapa parameter yang banyak anomalinya. Sudah saatnya negara harus turun cepat. Namun, kadang-kadang, pemerintah kurang tanggap dan respon cepat. Safeguard harus segera dijalankan, antidumping dijalankan, Permendag yang mengatur hajat hidup orang banyak harus segera diimplementasikan dengan benar, bahan baku dipermudah, namun kenyataannya ini justru terbalik,” kata Fajar.

(END)

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sudah memprediksi bakal terjadi penurunan pada Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia.

Seperti diketahui, S&P Global baru saja merilis PMI manufaktur Indonesia untuk Juli 2024 yaitu sebesar 49,3. Angka ini turun dibandingkan Juni 2024 yang berada pada angka 50,7.

Meskipun marginal, posisi ini menunjukkan kontraksi pertama kalinya sejak Agustus 2021 atau setelah 34 bulan berturut-turut terus ekspansi.

Agus mengatakan, PMI manufaktur Indonesia terbukti turun sejak kebijakan relaksasi impor diberlakukan.

"Kami tidak kaget dan logis saja melihat hasil survei ini, karena ini semua sudah terprediksi ketika kebijakan relaksasi impor dikeluarkan," ujar Agus di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Agus terus menekankan pentingnya sinergi kebijakan pemerintah untuk mendukung kinerja industri manufaktur. Dia menyampaikan, jika pemerintah bisa segera mengembalikan kebijakan yang pro kepada industri dalam negeri, pihaknya yakin PMI manufaktur Indonesia akan segera naik lagi pada posisi ekspansi.

"Posisi sektor manufaktur sudah sangat sulit karena kondisi global, termasuk logistik, sangat tidak menguntungkan bagi sektor ini. Oleh sebab itu, para menteri jangan mengeluarkan kebijakan yang justru semakin membunuh industri," kata Agus.

Menurut Agus, hasil survei PMI manufaktur Juli 2024 bisa membuka mata para menteri dan pemangku kepentingan akan perlunya keselarasan langkah dan pandangan dalam membangun industri dalam negeri.

"Kemenperin tidak bisa sendiri dalam hal ini. Menjaga kinerja sektor manufaktur bukan saja untuk mempertahankan agar nilai tambah tetap dihasilkan di dalam negeri, tetapi juga melindungi tersedianya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia," kata dia.

Agus mengatakan, tren penurunan PMI manufaktur telah berlangsung sejak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada Mei 2024.

Berturut-turut PMI manufaktur pada Mei-Juli 2024 terus menurun bila dibandingkan dengan PMI manufaktur April 2024 (sebelum pemberlakuan relaksasi impor).

Pada April 2024, PMI manufaktur mencapai 52,9, kemudian turun menjadi 52,1 pada Mei 2024, lalu menjadi 50,7 pada Juni 2024, dan
49,3 di Juli 2024.

Kondisi PMI manufaktur Juli 2024 juga tercermin pada hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI), yang turun menjadi 52,4 dari IKI Juni 2024 sebesar 52,5.

Perlambatan nilai IKI pada Juli 2024 dipengaruhi oleh menurunnya nilai variabel pesanan baru dan masih terkontraksinya variabel produksi, serta pelemahan nilai tukar.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengatakan, industri tekstil hingga saat ini masih dalam kondisi kritis.

Sekretaris Eksekutif APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan, masuknya 26.000 kontainer beberapa bulan lalu melalui relaksasi aturan impor semakin memperparah kondisi saat ini.

"Kita masih ingat Pak Airlangga (Menko Perekonomian) dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) yang mengeluarkan 26.000 kontainer ke pasar domestik. Kita pun sampai saat ini tidak mengetahui apa isi dari kontainer tersebut, karena data tersebut tidak pernah disampaikan ke publik," kata Farhan melalui keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Farhan mengatakan, hal ini juga dikonfirmasi dari keterangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa pada saat penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8 Tahun 2024 sedang menjalankan dinas di Peru.

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan Stafsus Menteri Perdagangan Bara Krishna, Mendag menerima telepon dari Menko Perekonomian meminta dikeluarkannya 26.000 kontainer di Tanjung Priok dan Tanjung Perak sehingga perlu direvisi kembali Permendag 36/2023 yang sekarang menjadi Permendag No.8/2024.

"Menteri Perindustrian juga infonya tidak mengetahui juga isi dari kontainer tersebut apa saja," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Farhan meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani untuk turun tangan atas pembiaran terhadap industri tekstil hari ini.

"Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani harus tanggung jawab atas ribuan buruh yang di-PHK hingga saat ini. Diskusi-diskusi kami dengan Pemerintah terkait produk impor murah ini sudah bertahun-tahun. Belum lagi kita bicara safeguard kain yang belum di tanda-tangani oleh Bu Sri Mulyani yang sudah menahun," tuturnya.

"Puncaknya dengan terbitnya Permendag No 8/2024 membuat 26.000 kontainer masuk ke dalam Indonesia. Ini seperti Legalisasi Impor Ilegal di Indonesia," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sebanyak 13 truk kontainer yang sempat tertahan imbas aturan lartas impor bisa dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjuk Priok, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Sri Mulyani mengatakan, truk kontainer barang ini bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok setelah pemerintah melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Yang akan keluarkan hari ini dari Tanjung Priok 13 kontainer di mana 5 kontainer dengan dua dokumen impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB), itu dan 8 kontainer berupa barang-barang yang membutuhkan laporan survei dalam negeri, ini yang akan keluar hari ini dari Tanjung Priok yang sekarang ini akan dilihat bersama," kata Sri Mulyani di Jakarta International Container Terminal (JITC), Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu.

Sri Mulyani mengatakan, di saat yang sama, sebanyak 17 truk kontainer juga bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

"Kita langsung bisa mengeluarkan 13 kontainer di sini (Tanjung Priok) dan 18 kontainer di Tanjung Perak," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 membuat alur keluar masuk barang impor tertahan sejak 10 Maret 2024 lalu.

Ia mengatakan, tercatat sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.

Menurut Sri Mulyani, puluhan ribu kontainer ini membawa komoditas impor berupa besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, dan produk elektronik.

"Ini menimbulkan tentu saja dampak terhadap kegiatan ekonomi terutama untuk impor barang-barang bahan baku yang dibutuhkan untuk suplai chain dan kegiatan-kegiatan manufaktur di Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengapresiasi relaksasi perizinan impor tersebut melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengatakan, industri tekstil hingga saat ini masih dalam kondisi kritis.

Sekretaris Eksekutif APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan, masuknya 26.000 kontainer beberapa bulan lalu melalui relaksasi aturan impor semakin memperparah kondisi saat ini.

"Kita masih ingat Pak Airlangga (Menko Perekonomian) dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) yang mengeluarkan 26.000 kontainer ke pasar domestik. Kita pun sampai saat ini tidak mengetahui apa isi dari kontainer tersebut, karena data tersebut tidak pernah disampaikan ke publik," kata Farhan melalui keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Farhan mengatakan, hal ini juga dikonfirmasi dari keterangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa pada saat penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8 Tahun 2024 sedang menjalankan dinas di Peru.

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan Stafsus Menteri Perdagangan Bara Krishna, Mendag menerima telepon dari Menko Perekonomian meminta dikeluarkannya 26.000 kontainer di Tanjung Priok dan Tanjung Perak sehingga perlu direvisi kembali Permendag 36/2023 yang sekarang menjadi Permendag No.8/2024.

"Menteri Perindustrian juga infonya tidak mengetahui juga isi dari kontainer tersebut apa saja," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Farhan meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani untuk turun tangan atas pembiaran terhadap industri tekstil hari ini.

"Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani harus tanggung jawab atas ribuan buruh yang di-PHK hingga saat ini. Diskusi-diskusi kami dengan Pemerintah terkait produk impor murah ini sudah bertahun-tahun. Belum lagi kita bicara safeguard kain yang belum di tanda-tangani oleh Bu Sri Mulyani yang sudah menahun," tuturnya.

"Puncaknya dengan terbitnya Permendag No 8/2024 membuat 26.000 kontainer masuk ke dalam Indonesia. Ini seperti Legalisasi Impor Ilegal di Indonesia," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sebanyak 13 truk kontainer yang sempat tertahan imbas aturan lartas impor bisa dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjuk Priok, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Sri Mulyani mengatakan, truk kontainer barang ini bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok setelah pemerintah melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Yang akan keluarkan hari ini dari Tanjung Priok 13 kontainer di mana 5 kontainer dengan dua dokumen impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB), itu dan 8 kontainer berupa barang-barang yang membutuhkan laporan survei dalam negeri, ini yang akan keluar hari ini dari Tanjung Priok yang sekarang ini akan dilihat bersama," kata Sri Mulyani di Jakarta International Container Terminal (JITC), Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu.

Sri Mulyani mengatakan, di saat yang sama, sebanyak 17 truk kontainer juga bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

"Kita langsung bisa mengeluarkan 13 kontainer di sini (Tanjung Priok) dan 18 kontainer di Tanjung Perak," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 membuat alur keluar masuk barang impor tertahan sejak 10 Maret 2024 lalu.

Ia mengatakan, tercatat sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.

Menurut Sri Mulyani, puluhan ribu kontainer ini membawa komoditas impor berupa besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, dan produk elektronik.

"Ini menimbulkan tentu saja dampak terhadap kegiatan ekonomi terutama untuk impor barang-barang bahan baku yang dibutuhkan untuk suplai chain dan kegiatan-kegiatan manufaktur di Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengapresiasi relaksasi perizinan impor tersebut melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengatakan, industri tekstil hingga saat ini masih dalam kondisi kritis.

Sekretaris Eksekutif APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan, masuknya 26.000 kontainer beberapa bulan lalu melalui relaksasi aturan impor semakin memperparah kondisi saat ini.

"Kita masih ingat Pak Airlangga (Menko Perekonomian) dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) yang mengeluarkan 26.000 kontainer ke pasar domestik. Kita pun sampai saat ini tidak mengetahui apa isi dari kontainer tersebut, karena data tersebut tidak pernah disampaikan ke publik," kata Farhan melalui keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Farhan mengatakan, hal ini juga dikonfirmasi dari keterangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa pada saat penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8 Tahun 2024 sedang menjalankan dinas di Peru.

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan Stafsus Menteri Perdagangan Bara Krishna, Mendag menerima telepon dari Menko Perekonomian meminta dikeluarkannya 26.000 kontainer di Tanjung Priok dan Tanjung Perak sehingga perlu direvisi kembali Permendag 36/2023 yang sekarang menjadi Permendag No.8/2024.

"Menteri Perindustrian juga infonya tidak mengetahui juga isi dari kontainer tersebut apa saja," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Farhan meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani untuk turun tangan atas pembiaran terhadap industri tekstil hari ini.

"Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani harus tanggung jawab atas ribuan buruh yang di-PHK hingga saat ini. Diskusi-diskusi kami dengan Pemerintah terkait produk impor murah ini sudah bertahun-tahun. Belum lagi kita bicara safeguard kain yang belum di tanda-tangani oleh Bu Sri Mulyani yang sudah menahun," tuturnya.

"Puncaknya dengan terbitnya Permendag No 8/2024 membuat 26.000 kontainer masuk ke dalam Indonesia. Ini seperti Legalisasi Impor Ilegal di Indonesia," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sebanyak 13 truk kontainer yang sempat tertahan imbas aturan lartas impor bisa dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjuk Priok, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Sri Mulyani mengatakan, truk kontainer barang ini bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok setelah pemerintah melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Yang akan keluarkan hari ini dari Tanjung Priok 13 kontainer di mana 5 kontainer dengan dua dokumen impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB), itu dan 8 kontainer berupa barang-barang yang membutuhkan laporan survei dalam negeri, ini yang akan keluar hari ini dari Tanjung Priok yang sekarang ini akan dilihat bersama," kata Sri Mulyani di Jakarta International Container Terminal (JITC), Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu.

Sri Mulyani mengatakan, di saat yang sama, sebanyak 17 truk kontainer juga bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

"Kita langsung bisa mengeluarkan 13 kontainer di sini (Tanjung Priok) dan 18 kontainer di Tanjung Perak," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 membuat alur keluar masuk barang impor tertahan sejak 10 Maret 2024 lalu.

Ia mengatakan, tercatat sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.

Menurut Sri Mulyani, puluhan ribu kontainer ini membawa komoditas impor berupa besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, dan produk elektronik.

"Ini menimbulkan tentu saja dampak terhadap kegiatan ekonomi terutama untuk impor barang-barang bahan baku yang dibutuhkan untuk suplai chain dan kegiatan-kegiatan manufaktur di Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengapresiasi relaksasi perizinan impor tersebut melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, meminta pemerintah untuk tidak berpolemik atas kebijakan relaksasi impor, yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Sebagai bagian dari pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT), Redma meminta pemerintah untuk sebaiknya fokus pada penyelesaian biang keladi PHK massal dan penutupan pabrik tekstil, yakni banjirnya barang impor ilegal.

"Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," kata Redma dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Redma mengatakan, pihaknya masih konsisten untuk meminta pemerintah membereskan permasalahan impor di Ditjen Bea Cukai.

Menurutnya, bebas masuknya barang impor ilegal justru berakar di Ditjen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS code, hingga under invoicing terjadi.

Kendati demikian, APSyFI mengapresiasi atas kinerja Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dalam mengendalikan importasi tekstil dan pakaian jadi. Kedua Kementerian tersebut telah menyelamatkan industri tekstil melalui Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dan Permenperin Nomor 5 Tahun 2024.

"Kami sangat paham bahwa sejak dikeluarkannya kedua aturan ini, para importir dan oknum rekanannya di Bea Cukai tidak senang dan membuat berbagai dinamika hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan aturan relaksasi impor melalui Permendag 8 2024 karena tersudut," kata Redma.

(NIA)

JAKARTA, investor.id - Industri tekstil mendesak pemerintah lintas kementerian fokus menyelesaikan permasalahan utama impor ilegal. Hal itu yang menjadi penyebab puluhan hingga ribuan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tekstil dan penutupan sejumlah pabrik tekstil di Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menyikapi polemik kebijakan importasi yang melibatkan perseteruan sejumlah kementerian. Dia mendesak, perdebatan mengenai aturan segera dihentikan.

“Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung” ungkap Redma, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Ada pun sejumlah kementerian yang terkait dengan masalah impor ilegal yang menimpa industri tekstil ini adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.

Redma menyampaikan, industri tekstil berterima kasih atas upaya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengendalikan importasi tekstil dan pakaian jadi melalui Permendag 36/2023 dan Permenperin 5/2024.

Dia juga mengapresiasi langkah Kemendag yang akan membentuk satuan tugas (satgas) impor ilegal bersama Kadin Indonesia untuk memberantas peredaran barang impor ilegal di pasar domestik.

“Kemendag mempunyai alat dan payung hukum terkait perlindungan konsumen untuk memberantas bahkan menyita barang beredar di pasar yang tidak sesuai ketentuan label berbahasa Indonesia, aturan K3L hingga SNI wajib” katanya.

Namun, industri tekstil juga menekankan bahwa permasalahan utama yang dialami industri adalah masuknya barang impor ilegal di pelabuhan. Masalah ini menjadi tanggung jawab Bea Cukai, di bawah Kementerian Keuangan.

“Kami sangat paham bahwa sejak dikeluarkannya kedua aturan ini, para importir dan oknum rekanannya di Bea Cukai tidak senang dan membuat berbagai dinamika hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan aturan relaksasi impor melalui Permendag 8/2024 karena tersudut,” ungkap Redma.

Mafia Impor

Menurut Redma,  oknum Bea Cukai bersama para mafia impor melakukan perlawanan atas perintah Presiden pada tanggal 6 Oktober 2023. Dengan begitu, industri tekstil meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani membersihkan Bea Cukai dari oknum pejabat dan petugas yang bersekongkol dengan mafia impor untuk menyelamatkan industri tekstil nasional.

“Untuk kesekian kalinya kami meminta pemerintah membereskan kerja buruk DitJen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan,  pelarian HS hingga under invoicing terjadi didepan mata dengan bebas, sehingga barang impor murah membanjiri pasar domestik," jelasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman. Dia menyatakan bahwa pemberantasan barang impor ilegal yang beredar di pasar adalah bagian dari apa yang dituntut oleh kalangan pengusaha industri kelas menengah.

“Disini kami melihat Kemendag sangat paham bahwa permasalahan utamanya adalah barang impor ilegal, sehingga dengan kewenangannya Kemendag berupaya menyelesaikan permasalahan sektor tekstil dan pakaian jadi,” tutup Nandi.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) menolak usulan yang diajukan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk merevisi aturan relaksasi impor.

Adapun aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kan sudah saya kasih semua apa yang mau diminta sudah saya kasih. Jadi enggak ada (revisi),” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Mendag mengatakan, aturan impor sebelumnya sudah direvisi sebanyak 3 kali. Saat itu kata dia, Kemendag selalu memenuhi keinginan pelaku usaha industri. Salah satunya terkait tarik ulurnya persetujuan teknis (Pertek).

Adapun revisi pertama aturan impor yang ditarur dalam Permendag 36 adalah Permendag No 3 Tahun 2024 yang berlaku mulai 10 Maret 2024 yang mengubah perizinan impor atas barang tertentu.

Kemudian, revisi kedua adalah Permendag No 7 Tahun 2024 berlaku mulai 6 Mei 2024 mengubah importasi barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Terakhir revisi dilakukan dengan terbitnya Permendag No 8 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024), Mendag juga blak-blakan menyatakan keberatan dengan usulan Menperin.

Zulhas menjelaskan, awalnya sejak aturan direvisi menjadi Permendag 8 tahun 2024, ada usulan dari Menteri Perindustrian agar itu direvisi lagi. Usulan itu untuk memasukkan kembali pertimbangan teknis (Pertek) yang telah dihapus sebelumnya.

"Saya pulang (dari Peru), dari sana rapat lagi, ada usulan dari Menteri Perindustrian, Pertek masuk lagi, Permendag diubah lagi. Saya bilang saya keberatan. Kalau bisa buat peraturan sendiri, jangan Permendag terus, saya yang jelek," ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Perlindungan industri dalam negeri

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dirinya mengusulkan agar kebijakan impor dikembalikan ke Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023.

Agus mengatakan, usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas (ratas) yang membahas terkait Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Kami juga mengusulkan kembali ke Permendag 36 dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh presiden green light karena apa? Karena dari pandangan kami Permendag 36 itu merupakan paling ideal," kata Agus saat menghadiri acara Sosialisasi PP Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, usulan itu disampaikan untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor adalah menetapkan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini dinilai lebih berpihak pada importir umum daripada mengedepankan upaya negara untuk meningkatkan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) domestik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Danang Girindrawardana mengatakan, Permendag 8 tahun 2024 bakal membuat Indonesia tenggelam kebanjiran produk garmen atau tekstil yang sudah jadi.

Danang menilai, Permendag Nomor 8 tahun 2024 menempatkan Kemendag lebih superior daripada Kemenperin, karena sewenang-wenang menghilangkan kewenangan Menteri Perindustrian untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya industri tekstil garmen dalam negeri.

“Dalam 5 bulan terdapat 4 kali perubahan Permendag sampai dengan Permendag 8 tahun 2024 ini, menunjukkan mandulnya koordinasi produk regulasi antar kementerian,” ujar Danang dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) menolak usulan yang diajukan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk merevisi aturan relaksasi impor.

Adapun aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kan sudah saya kasih semua apa yang mau diminta sudah saya kasih. Jadi enggak ada (revisi),” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Mendag mengatakan, aturan impor sebelumnya sudah direvisi sebanyak 3 kali. Saat itu kata dia, Kemendag selalu memenuhi keinginan pelaku usaha industri. Salah satunya terkait tarik ulurnya persetujuan teknis (Pertek).

Adapun revisi pertama aturan impor yang ditarur dalam Permendag 36 adalah Permendag No 3 Tahun 2024 yang berlaku mulai 10 Maret 2024 yang mengubah perizinan impor atas barang tertentu.

Kemudian, revisi kedua adalah Permendag No 7 Tahun 2024 berlaku mulai 6 Mei 2024 mengubah importasi barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Terakhir revisi dilakukan dengan terbitnya Permendag No 8 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024), Mendag juga blak-blakan menyatakan keberatan dengan usulan Menperin.

Zulhas menjelaskan, awalnya sejak aturan direvisi menjadi Permendag 8 tahun 2024, ada usulan dari Menteri Perindustrian agar itu direvisi lagi. Usulan itu untuk memasukkan kembali pertimbangan teknis (Pertek) yang telah dihapus sebelumnya.

"Saya pulang (dari Peru), dari sana rapat lagi, ada usulan dari Menteri Perindustrian, Pertek masuk lagi, Permendag diubah lagi. Saya bilang saya keberatan. Kalau bisa buat peraturan sendiri, jangan Permendag terus, saya yang jelek," ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Perlindungan industri dalam negeri

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dirinya mengusulkan agar kebijakan impor dikembalikan ke Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023.

Agus mengatakan, usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas (ratas) yang membahas terkait Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Kami juga mengusulkan kembali ke Permendag 36 dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh presiden green light karena apa? Karena dari pandangan kami Permendag 36 itu merupakan paling ideal," kata Agus saat menghadiri acara Sosialisasi PP Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, usulan itu disampaikan untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor adalah menetapkan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini dinilai lebih berpihak pada importir umum daripada mengedepankan upaya negara untuk meningkatkan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) domestik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Danang Girindrawardana mengatakan, Permendag 8 tahun 2024 bakal membuat Indonesia tenggelam kebanjiran produk garmen atau tekstil yang sudah jadi.

Danang menilai, Permendag Nomor 8 tahun 2024 menempatkan Kemendag lebih superior daripada Kemenperin, karena sewenang-wenang menghilangkan kewenangan Menteri Perindustrian untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya industri tekstil garmen dalam negeri.

“Dalam 5 bulan terdapat 4 kali perubahan Permendag sampai dengan Permendag 8 tahun 2024 ini, menunjukkan mandulnya koordinasi produk regulasi antar kementerian,” ujar Danang dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2024).