Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri petrokimia dan turunannya terus berbenah dengan berbagai investasi baru di sektor tersebut. Hal ini dilakukan di tengah ancaman banjir impor yang terus meningkat, terutama di sektor hilir petrokimia.

Sebagaimana diketahui, industri petrokimia, khususnya bahan baku plastik akan kedatangan investasi sebesar US$ 31,41 miliar dari sejumlah proyek. Misalnya, proyek PT Lotte Chemical Indonesia dengan investasi senilai US$ 4 miliar dan akan beroperasi pada 2025 mendatang.

Berikutnya ada proyek PT Pertamina-Polytama Propindo 2 sebesar 322 juta yang ditargetkan beroperasi pada 2027.

Proyek lainnya pembangunan pabrik olefin oleh TPPI Tuban dengan investasi US$ 3,9 miliar yang akan beroperasi pada 2028. Ada juga proyek PT Chandra Asri Perkasa senilai US$ 5 miliar yang diproyeksikan beroperasi pada 2029.

Tak ketinggalan, ada proyek Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) senilai US$ 16,5 miliar--US$ 18 miliar dengan target operasi 2030. Masih ada juga proyek dari PT Sulfindo Adiusaha senilai US$ 193 juta meski belum dipastikan target operasionalnya.

Hanya saja, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pernah mengakui beberapa investor berpotensi membatalkan investasinya lantaran efek kebijakan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024.

Padahal, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bilang, investasi di industri petrokimia sangat dibutuhkan, mengingat bahan baku di sektor hulu industri ini masih didominasi oleh produk impor.

'Industri hulu petrokimia punya potensi untuk dikembangkan, karena selama ini kebutuhan bahan bakunya masih impor," ujar dia, Selasa (22/10) lalu.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, selama ini 45% bahan baku di industri petrokimia nasional masih harus diimpor dari luar negeri. Produsen lokal baru bisa berkontribusi 55% saja untuk pemenuhan bahan baku industri petrokimia. Alhasil, investasi baru memang sepatutnya dibutuhkan.

"Pemerintah harus bisa memastikan bahwa pasokan dari lokal bisa terjaga, jangan sampai ikut terisi oleh produk impor," imbuh dia, Minggu (27/10).

Inaplas pun menyoroti tren importasi yang makin gencar di sektor hilir petrokimia seperti plastik dan barang jadi plastik asal China yang sedang mengalami kelebihan pasokan.

Kenaikan impor tersebut berpotensi menyentuh dua digit sampai akhir tahun nanti. Ini mengingat permintaan terhadap produk plastik meningkat sekitar bulan Desember dan Januari lantaran para produsen mulai bersiap menghadapi lonjakan permintaan saat momentum Ramadan dan Lebaran tahun 2025.

Gempuran impor dari China membuat utilisasi industri hilir petrokimia nasional terus tergerus hingga ke level 50%. "Ketika hilirnya terganggu, maka sektor hulunya juga akan terdampak," jelas Fajar.

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) mendukung pengembangan industri hulu petrokimia, mengingat sektor ini masih minim investasi baru yang signifikan. Lagi, pula para pelaku usaha hilir plastik lebih senang menggunakan bahan baku lokal selama harganya kompetitif.

Selama ini bahan baku plastik yang sebagian besar masih impor dikenakan tarif bea masuk yang cukup tinggi, sehingga memberatkan bagi produsen di sektor hilir.

Aphindo mencontohkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 19/2009 mengatur bahwa bea masuk untuk bahan baku plastik yang diimpor dari negara non-free trade agreement (FTA) ditetapkan sekitar 10% sampai 15%. Kebijakan ini memang ditujukan untuk melindungi industri hulu petrokimia, namun justru kurang adil bagi industri hilirnya.

"Waktu diusulkan PMK 19 tersebut, dalam kajiannya pemerintah akan melakukan ekspansi penambahan kapasitas produksi bahan baku plastik dalam negeri melalui rencana pembangunan pabrik Chandra Asri kedua, tapi sampai saat ini realisasinya tidak pernah ada," pungkas Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier, Minggu (27/10).

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mengungkapkan kekhawatiran terkait semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto terhadap proses perizinan bisnis, khususnya di sektor industri petrokimia.

Menurut Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono sistem Online Single Submission (OSS) menjadi isu utama yang harus diperbaiki untuk pemerintah selanjutnya.

"Concern kita ada di OSS. OSS ini masih jadi kendaraan utama dalam proses perizinan, tapi masalahnya belum terkoneksi instan dengan kementerian dan lembaga yang terkait sektor industri, investasi, dan perdagangan," ujar Fajar kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Ia menegaskan bahwa hambatan perizinan industri petrokimia terbagi dalam tiga bidang utama: administrasi, fiskal, dan serbuan produk impor. Dalam hal administrasi, perizinan lahan melalui OSS masih belum optimal. "BKPM belum bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk terkait aturan PPN yang tidak bisa dikredit. Ini jelas memberatkan pengusaha," katanya.

Fajar juga menyoroti perlunya perbaikan pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF), terutama dalam mendukung upaya pengamanan industri domestik, serta pentingnya optimalisasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Data dari BPS masih terlambat, padahal sangat dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan," tambahnya.

Di sisi lain, Fajar berharap bahwa penambahan kementerian dan lembaga tidak memperburuk iklim investasi. "Ini bisa menjadi dua sisi mata pisau. Jika tim ekonomi solid dan profesional, pengambilan keputusan akan lebih cepat dan membantu industri. Namun jika tidak, birokrasi justru akan makin panjang dan lambat," pungkasnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait penurunan signifikan dalam tingkat utilisasi industri petrokimia yang kini mendekati 50%.

Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono menegaskan bahwa situasi ini berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor ini. Menurut Budiono, penurunan utilisasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk turunnya harga komoditas petrokimia dan daya beli masyarakat yang masih rendah.

"Harga bahan baku saat ini turun, dan diperkirakan baru akan mengalami kenaikan sekitar dua minggu ke depan. Namun, permintaan masih tetap rendah dan lebih banyak diisi oleh barang-barang impor," ujar Fajar saat dikonfirmasi Kontan.co.id, Minggu (8/9).

Pasalnya, kata dia, tingkat utilisasi produksi petrokimia normalnya berada di atas angka 60%. Dan penurunan angka utilisasi ini juga sudah berlangsung sejak bulan Agustus lalu.

Budiono juga menyoroti bahwa jika pemerintah tidak segera mengambil langkah pengamanan untuk industri dalam negeri, maka dampaknya akan merembet ke sektor hilir.

"Industri hilir belum menunjukkan minat belanja barang-barang lokal. Jika situasi ini berlanjut, industri bahan baku seperti PET berpotensi mengalami shutdown tambahan di bulan Desember," tambahnya.

Daya beli masyarakat, lanjut Budiono, juga tertekan akibat banyaknya PHK di sektor-sektor pendukung seperti tekstil dan makanan. Ditambah lagi, program-program infrastruktur pemerintah juga terhenti menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang semakin memperburuk situasi.

Kondisi ini, menurut Budiono, juga berdampak pada industri otomotif dan sektor leasing, dengan tingkat keterlambatan pembayaran yang meningkat drastis. "Kalau situasi ini terus berlanjut, daya beli masyarakat akan semakin melemah, dan ini tentu mempengaruhi industri petrokimia," katanya.

Sebagai solusi, Budiono merekomendasikan agar pemerintah segera menerapkan kebijakan pengamanan industri. "Pemerintah harus segera mengatur impor dan bahan baku untuk melindungi industri dalam negeri dari penurunan lebih lanjut," tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa meskipun ada potensi kenaikan harga pada bulan November, industri lokal harus mampu bertahan melalui masa-masa sulit ini dengan dukungan kebijakan yang tepat. Jika tidak, industri petrokimia berisiko menghadapi situasi yang lebih buruk di akhir tahun.

"Jadi kalau industri ini utilisasinya sudah di bawah 50% akan sudah membangkitkannya lagi. Jadi enggak hanya stop produksi dan pengurangan jam kerja. Tapi bisa menuju badai PHK jika pemerintah tidak segera memberikan proteksi untuk industri," pungkasnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri petrokimia yang tergabung dalam Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) meminta agar aturan impor kembali diperketat melalui pemberlakuan kembali Permendag 36/2023.

Inaplas melihat banjir produk impor, khususnya dari China, semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Penerapan kembali Permendag 36/2023, serta pemberlakuan hambatan perdagangan berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) bisa diharapkan mendorong peningkatan utilitas dari sektor petrokimia hulu yang saat ini sudah di bawah 80%. Bahkan hambatan tersebut berdampak pada berhentinya operasional pabrik dari anggota Inaplas.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan, sektor petrokimia hulu ini sangat signifikan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Industri ini memberikan kontribusi kedua terbesar terhadap PDB setelah industri makanan dan minuman (Mamin,) yakni 2%. Adapun industri Mamin berkontribusi 6,7%-7%.

Ia bilang, kedua industri itu saling berkaitan. Industri Mamin bergantung juga pada industri petrokimia hulu dalam hal untuk packaging. Kalau kita total, sumbangsih keduanya bisa mencapai 9-10% terhadap PDB nasional.

“Petrokima hulu merupakan salah satu industri kunci yang memiliki efek terhadap sektor-sektor industri lain seperti mamin, otomotif, tekstil dan lainnya. Pengembangan industri ini penting mengingat kontribusinya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja yang besar. Ketika utilitasnya sudah di bawah 80% ini dapat menjadi ancaman karena penyerapan tenaga kerja juga akan berkurang,” kata Nailul dalam paparan virtualnya, dikutip Sabtu (10/8).

Banyak yang menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menimbulkan masalah. Jika dilihat dari beberapa pasal, ada beberapa barang yang larangan impornya dihilangkan. Produk impor tersebut semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui pemberlakuan aturan tersebut.
Jika peredaran bahan baku dan barang jadi plastik impor terus berlanjut, kata Nailul, bukan tak mungkin pabrik-pabrik produksi plastik lokal akan banyak yang tutup. Hal ini tentu merugikan industri-industri lain yang banyak memanfaatkan produk plastik.

Masalah banjir produk impor China tersebut bisa teratasi jika pemerintah segera memperbaiki peraturan importasi yang ada. “Permendag 8 ini perlu direview. Perlu dibuat regulasi yang memang mendengarkan pelaku industri, bukan cuma industri hilir tapi juga industri hulu. Jdi berkesinambungan untuk membuat satu aturan yang prudent bagi industri agar tercipta iklim investasi dan industri yang baik dan optimal bagi industri nasional,” tutur Nailul.

JAKARTA - PT Pertamina Petrochemical Trading (Pertachem), anak usaha PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), memperkuat lini bisnis produk petrokimia dengan mengambil peluang untuk memperluas portofolio bisnis melalui kolaborasi dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dalam pengembangan dan pemasaran produk baru yaitu Heavy Aromatic.

Pada Jumat (2/8), Pertachem bersama KPI beserta PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), gerak cepat melakukan penjualan produk petrokimia Heavy Aromatic dengan volume sebesar 31 ribu barrel dengan destinasi ke Hazira Port di India.

Direktur Utama Pertachem, Oos Kosasih menyampaikan, bahwa Pertachem berkomitmen selalu mengedepankan kolaborasi dan sinergi Pertamina Group, sehingga berhasil melakukan komersialisasi produk Heavy Aromatic.

?Kami berfokus pada aktivitas pemasaran dan distribusi produk petrokimia yang nantinya akan menjadi ujung tombak bisnis petrokimia oleh Pertamina kedepannya. Secara akumulatif di tahun 2024, sinergi ini telah berhasil menjual lebih kurang 56 ribu barrel produk Heavy Aromatic. Penjualan perdana telah dilakukan pada bulan Juni 2024 lalu,? kata Oos Kosasih.

Melihat tren kebutuhan petrokomia yang terus meningkat dan tingginya minat terhadap produk Heavy Aromatic, Pertachem optimistis untuk memasarkan produk ini ke pasar dalam negeri maupun luar negeri. ?Pertachem sebagai marketing arm siap untuk memberikan dukungan dalam memasarkan maupun mengembangkan produk (baru). Bersama-sama kita tumbuh,? ucap Oos Kosasih.

Hal serupa juga disampaikan oleh VP Commercial & Sales KPI, Aji Danardono yang menyatakan produk Heavy Aromatic adalah bukti nyata kolaborasi Pertamina Group guna memenuhi kebutuhan industri petrokimia. ?Untuk memenuhi tren dan kebutuhan akan produk petrokimia yang diprediksi akan terus meningkat, sinergi Pertamina Group dibutuhkan untuk terus mengembangkan industri petrokimia dalam negeri,? tuturnya.

Produk Heavy Aromatic dapat diproses lebih lanjut menjadi solvent (pelarut) dengan daya pelarut yang kuat dan proses evaporasi (penguapan) yang tinggi, menjadikannya sangat cocok digunakan di banyak aplikasi industri seperti cat & pelapis cat, kimia pengeboran, otomotif, lem, perekat dan pestisida.

Selain memperkuat pemasaran dan penjualan produk Heavy Aromatic, Pertachem terus memperluas pengembangan jaringan pemasaran produk lainnya seperti Produk Polymer (Polypropylene, Polyethylene, Polystyrene, Masterbatch, Polyvinyl Chloride, dan Polytehylene Terephtalate, dan Ethyl Vinyl Acetate), Produk Aromatic Olefin (Paraxylene, Benzene, Propylene, Orthoxylene) dan produk lainnya (Calcium Carbonate, Purified Terephtalic Acid, dan lainnya).

Terpisah, Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, Pertachem memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia dengan memastikan pemasaran produk-produk pertrokimia yang dibutuhkan oleh berbagai sektor industri.

?Sebagai bagian dari Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga, Pertachem menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam industri petrokimia, terlihat dari inisiatif strategisnya untuk memperkuat rantai pasokan dalam negeri,? tutur Heppy.

Lebih lanjut Heppy menjelaskan, salah satu contoh yang dilakukan oleh Pertachem adalah distribusi produk Orthoxylene dari kilang TPPI di Tuban, yang berkontribusi pada pengurangan ketergantungan impor dan memperkuat basis industri dalam negeri. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

?Pertamina Group terus berinovasi dengan mengembangkan produk-produk baru melalui program crude-to-chemical downstream. Program ini bertujuan untuk mengubah minyak mentah menjadi produk petrokimia berkualitas tinggi, mendukung keberlanjutan industri dan pencapaian target Net Zero Emission 2060. Pendekatan ini juga mencerminkan komitmen Pertamina terhadap prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),? pungkas Heppy.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui kolaborasi Pertamina Group, KPI bersama PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) bermitra memproduksi heavy aromatics yang merupakan bahan baku solvent (pelarut).

Saat ini, kapasitas produksi TPPI untuk menghasilkan produk heavy aromatic mencapai 18.000 barrel atau setara 2.500 metrik ton per bulan.

Vice President Commercial & Sales KPI, Aji Danardono, mengatakan, komersialisasi produk-produk petrokimia merupakan inisiatif bisnis perusahaan.

Komersialisasi heavy aromatic, merupakan salah satu inisiatif PT Kilang Pertamina Internasional, selaku, Sub Holding Refining & Petrochemical, dalam melakukan diversifikasi dan ekspansi portofolio produk petrokimia. KPI adalah pemasok semua kondensat yang diolah TPPI menjadi berbagai produk petrokimia.

"Produk-produk yang dihasilkan dari sinergi ini termasuk heavy aromatic, gasoline, paraxylene, dan benzene," kata Aji dalam keterangan resmi, Jumat (2/8).

Sementara itu Corporate Secretary KPI, Hermansyah Y Nasroen menjelaskan heavy aromatic ini nantinya berfungsi untuk menjadi bahan baku produksi solvent (pelarut).

Selain itu, Kilang TPPI yang berlokasi di Tuban ini memiliki portofolio menghasilkan produk-produk unggulan aromatic dan petroleum. Untuk produk aromatik mencakup paraxylene, benzene, dan orthoxylene, sementara produk petroleum mencakup Mogas 92/Pertamax, Mogas 90/Pertalite, dan Gas Oil/Solar.

Awali Agustus 2024, KPI, TPPI serta PT Pertamina Petrochemical Trading gerak cepat melakukan pengapalan produk petrokimia heavy aromatic dengan volume sebesar 31 ribu barrel dengan destinasi ke Hazira Port di India.

Secara akumulatif, di tahun 2024 sinergi ini telah berhasil mengapalkan tak kurang dari 56.000 barrel produk heavy aromatic menyusul pengapalan perdana pada bulan Juni 2024.

Sinergi ini dilakukan sejalan dengan target Pertamina untuk meningkatkan pendapatan dari petrokimia sebesar US$ 10 hingga US$ 30 miliar di tahun 2030.

Hermansyah memaparkan bahwa KPI melalui unit operasi dan anak usahanya menyokong industri petrokimia nasional menyusul adanya tren kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan petrokimia hingga 2030 diperkirakan masih akan terus meningkat hingga mencapai 7.646 kilo ton per tahun.

"Sementara, saat ini kapasitas domestik baru dapat memproduksi produksi sekitar 1.000 kilo ton produk per tahun," ujar Hermansyah

Asal tahu, agresivitas portofolio kilang petrokimia terintegrasi KPI ditunjukkan dari performanya. Adapun TPPI saat ini mampu mengolah hingga 100.000 barel per hari Condensate dan/atau Naphtha dan menghasilkan 780 ribu ton Paraxylene per tahun; 528 ribu ton Benzene per tahun; dan 112.000 ton Orthoxylene per tahun.

Selain itu, Kilang TPPI juga mampu memproduksi LPG hingga 140 ribu Ton per tahun; 1 juta Ton Light Naphtha per tahun; 3,6 juta barrel Gas Oil per tahun; dan 23,7 juta barrel Mogas (92, 90) per tahun.

Jakarta: Dengan diterapkannya kembali regulasi Permendag 36/2023, serta pemberlakuan hambatan perdagangan berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) menjadi harapan bagi industri petrokimia hulu untuk menjaga utilitas dan kontribusinya bagi perekonomian nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyatakan akibat adanya relaksasi impor, utilitas dari sektor petrokimia hulu sudah di bawah 80 persen, serta ada beberapa anggotanya menghentikan operasional pabrik.

Oleh karena itu ia berargumen, apabila aturan impor kembali diperketat melalui Permendag 36/2023, hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal, mengingat regulasi ini dinilai bisa mengatur pemenuhan supply dan demand di dalam pasar domestik.

"Jadi kalau kita kembali ke Permendag 36/2023 semangatnya adalah memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan prioritas material lokal dulu. Selebihnya nanti bila ada kekurangan, baru dipenuhi oleh produk impor," sebut Fajar dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 2 Agustus 2024.

Untuk penerapan BMTP-BMAD, pihaknya menilai hal ini perlu dilakukan karena impor barang jadi plastik dalam beberapa bulan terakhir masih cukup tinggi.

"Barang jadi plastik yang masuk ke dalam tekstil, seperti terpal dan lain-lain itu juga impornya masih tinggi, dan meskipun sudah diatur pakai Laporan Surveyor (LS) tapi tetap ternyata pasokannya masih naik cukup lumayan besar. Ini perlu juga nanti selain kembali ke Permendag 36/2024 juga harus ada BMTP atau BMAD," katanya.

Lebih lanjut, menurut dia, kedua hal itu mesti dilakukan secara tepat dan cepat supaya tidak kehilangan momentum pemajuan sektor petrokimia. Dirinya juga berharap adanya keterbukaan antara sektor hulu dan hilir industri petrokimia terkait kebutuhan di dalam negeri, sehingga para investor bisa mengambil langkah untuk mulai berinvestasi.

"Kita berharap antara hulu dan hilir terjadi saling keterbukaan dan memberikan kepastian kira-kira mapping kebutuhan dan pertumbuhan dalam negeri itu seberapa besar, sehingga kita bisa memprediksikan kapan kita mulai investasi, dan seberapa besar investasi itu bisa ditanamkan dan kembali berapa lama," ungkap Fajar.

Baca juga: Kebijakan HGBT Gagal Dongkrak Ekonomi, Pemerintah Diminta Evaluasi Total

Perketat impor demi lindungi industri lokal

Di sisi lain Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Ernoiz Antriyandarti menyampaikan instrumen kebijakan pengetatan impor diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, terutama jika industri tersebut belum berdaya saing diliberalisasi perdagangan.

Menurut dia, pengetatan impor bisa menjadi peluang mengembangkan daya saing industri petrokimia, sehingga Indonesia menjadi pasar bagi produsen petrokimia domestik. Hal ini sejalan dengan rencana strategis pemerintah yang juga menjadikan industri petrokimia sebagai salah satu dari sektor industri yang mendapat perhatian khusus.

"Dengan dikembalikannya pengetatan impor petrokimia, diharapkan impor petrokimia turun signifikan. Selanjutnya menjadi pemacu industri petrokimia dalam negeri untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi agar produksinya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Ernoiz.

"Sehingga, ketergantungan impor petrokimia turun, produksi dalam negeri berkembang, daya saing sektor petrokimia meningkat dan neraca perdagangan sektor petrokimia tidak lagi defisit," lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Uma menyoroti adanya ketidaksiapan antarlembaga pemerintah yang mengakibatkan banyak kontainer tertahan dan satgas impor yang tidak efektif. Menurutnya, apabila industri RI sampai terkena serbuan impor, tentu ada efek yang besar pada pertumbuhan ekonomi secara makro.

"Pemerintah harus menyadari industri strategis seperti petrokimia dan tekstil perlu dilindungi dengan kebijakan yang jelas dan koordinasi antarlembaga yang baik. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dengan kebijakan yang mendukung ekosistem industri dari rantai pasok hingga kebijakan teknis," Bobby dia.

(HUS)

JAKARTA - Dengan diterapkannya kembali regulasi Permendag 36/2023, serta pemberlakuan hambatan perdagangan berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) menjadi harapan bagi industri petrokimia hulu untuk menjaga utilitas dan kontribusinya bagi perekonomian nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyatakan akibat adanya relaksasi impor, utilitas dari sektor petrokimia hulu sudah di bawah 80 persen, serta ada beberapa anggotanya menghentikan operasional pabrik.

Oleh karena itu ia berargumen, apabila aturan impor kembali diperketat melalui Permendag 36/2023, hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal, mengingat regulasi ini dinilai bisa mengatur pemenuhan supply dan demand di dalam pasar domestik.

"Jadi kalau kita kembali ke Permendag 36/2023 semangatnya adalah memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan prioritas material lokal dulu. Selebihnya nanti bila ada kekurangan, baru dipenuhi oleh produk impor," ujar dia dikutip di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Untuk penerapan BMTP-BMAD, pihaknya menilai hal ini perlu dilakukan karena impor barang jadi plastik dalam beberapa bulan terakhir masih cukup tinggi.

"Barang jadi plastik yang masuk ke dalam tekstil, seperti terpal dan lain-lain itu juga impornya masih tinggi, dan meskipun sudah diatur pakai Laporan Surveyor (LS) tapi tetap ternyata pasokannya masih naik cukup lumayan besar. Ini perlu juga nanti selain kembali ke Permendag 36/2024 juga harus ada BMTP atau BMAD," katanya.

Lebih lanjut menurut dia kedua hal itu mesti dilakukan secara tepat dan cepat supaya tidak kehilangan momentum pemajuan sektor petrokimia. Dirinya juga berharap adanya keterbukaan antara sektor hulu dan hilir industri petrokimia terkait kebutuhan di dalam negeri, sehingga para investor bisa mengambil langkah untuk mulai berinvestasi.

"Kita berharap antara hulu dan hilir terjadi saling keterbukaan dan memberikan kepastian kira-kira mapping kebutuhan dan pertumbuhan dalam negeri itu seberapa besar, sehingga kita bisa memprediksikan kapan kita mulai investasi, dan seberapa besar investasi itu bisa ditanamkan dan kembali berapa lama," katanya.

Di sisi lain Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Ernoiz Antriyandarti menyampaikan instrumen kebijakan pengetatan impor diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, terutama jika industri tersebut belum berdaya saing diliberalisasi perdagangan.

Menurut dia, pengetatan impor bisa menjadi peluang mengembangkan daya saing industri petrokimia, sehingga Indonesia menjadi pasar bagi produsen petrokimia domestik. Hal ini sejalan dengan rencana strategis pemerintah yang juga menjadikan industri petrokimia sebagai salah satu dari sektor industri yang mendapat perhatian khusus.

"Dengan dikembalikannya pengetatan impor petrokimia, diharapkan impor petrokimia turun signifikan. Selanjutnya menjadi pemacu industri petrokimia dalam negeri untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi agar produksinya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga, ketergantungan impor petrokimia turun, produksi dalam negeri berkembang, daya saing sektor petrokimia meningkat dan neraca perdagangan sektor petrokimia tidak lagi defisit," katanya.

Sebelumnya dalam keterangan resmi, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bobby Gafur Uma menyoroti adanya ketidaksiapan antar lembaga pemerintah yang mengakibatkan banyak kontainer tertahan dan satgas impor yang tidak efektif. Menurutnya, apabila indusri RI sampai terkena serbuan impor, tentu ada efek yang besar pada pertumbuhan ekonomi secara makro.

"Pemerintah harus menyadari bahwa industri strategis seperti petrokimia dan tekstil perlu dilindungi dengan kebijakan yang jelas dan koordinasi antar lembaga yang baik. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dengan kebijakan yang mendukung ekosistem industri dari rantai pasok hingga kebijakan teknis," ucap dia.

Kita berharap antara hulu dan hilir terjadi saling keterbukaan dan memberikan kepastian

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengatakan perlu adanya keterbukaan antara sektor hulu dan hilir industri petrokimia guna meningkatkan nilai investasi sektor itu bagi pemajuan ekonomi nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengungkap pabrikan petrokimia yang menjadi bahan baku industri mulai melakukan penghentian sejumlah mesin dengan alasan maintenance atau pemeliharaan.

Wakil Ketua Umum Inaplas, Budi Susanto Sadiman mengatakan faktanya ada banyak perusahaan hulu plastik mulai terdampak dari permintaan industri hilir yang melemah lantaran diserbu barang impor murah.

"Alasannya memang shutdown, tapi sebetulnya adalah permasalahan bahwa terjadi permintaan yang rendah. Ada beberapa perusahaan yang mematikan jadi dia melakukan shutdown maintenance," kata Budi saat ditemui di Kantor Inaplas, Jumat (19/7/2024).

Untuk diketahui, Indonesia saat ini baru memiliki 3 perusahaan hulu dengan kapasitas mencapai 3,5 juta ton per tahun. Bahan baku yang dihasilkan untuk industri plastik dan turunnanya itu tak terserap ke industri hilir maupun intermediate atau perantara.

Alhasil, kondisi industri petrokimia terus terpuruk karena banjirnya barang-barang impor dari Thailand, Malaysia, Vietnam, China dan Timur Tengah.

Hal ini disebabkan industri bahan baku plastik terutama untuk produk polyethylene (PE) seperti HDPE dan LLDPE dan polypropylene (PP) seperti PP Homopolymer dan Copolymer yang telah mencapai over capacity yaitu di negara Thailand, Malaysia, serta Vietnam dan mulai agresif mengincar pasar Indonesia.

"Korea Selatan dan Middle-east yang sudah over supply. Awalnya negara-negara tersebut ekspor ke China. Namun, saat ini negara-negara tersebut mengalihkan ekspornya ke Indonesia, mengingat China telah mencapaiself sufficient," tuturnya.

Sejak tahun 2020, tren serbuan bahan baku plastik PE dan PP masuk ke Indonesia mengalami peningkatan dengan total kenaikan mencapai 29%.

Kondisi tersebut menyebabkan industri bahan baku plastik seperti PE dan PP dalam negeri sulit bertahan dan saat ini berjalan hanya 50 - 60% dari kapasitasnya. Kondisi perusahan pun semakin lemah karena menanggung kerugian yang signifikan.

"Industri ini sama menderitanya dengan tekstil, bahkan lebih dulu terjadi," imbuhnya.

Tanpa adanya proteksi, Budi mengkhawatirkan industri bahan baku plastik tutup dan berdampak pada sektor ketenagakerjaan sebesar 3 juta tenaga kerja yang akan kehilangan lapangan kerja dan sumbangsih sektor petrokimia terhadap PDB nasional yang mencapai Rp41 triliun per tahun dipastikan melayang.

Bisnis.com, JAKARTA- Pelaku industri petrokimia ketar-ketir seiring banjir impor produk hilir tekstil maupun plastik dari China. Hal ini bakal menghambat penguatan industri petrokimia hulu, karena penyerapan pasar kian berkurang.

Ketua Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengemukakan bahwa pemeritah perlu memahami betul mengenai tantangan yang sedang dihadapi oleh industri dalam negeri, termasuk di sektor petrokimia.

Apalagi, industri petrokimia merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan karena memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

“Mengingat industri petrokimia tergolong berskala besar, sehingga juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang holistik yang dapat membantu tumbuh kembangnya industri mulai dari hulu seperti sektor petrokimia, kemudian di intermediate ada industri polyester dan filament, serta untuk sektor hilir terdapat industri tekstil dan plastik,” paparnya pada diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Mirisnya, suplai bahan baku dan barang jadi plastik saat ini didominasi oleh produk impor dari Negeri Tirai Bambu.

“China sangat agresif dalam membangun fasilitas produksi petrokimia sebagai bahan baku plastik selama pandemi Covid-19. Namun, permintaan dari pasar domestik tidak cukup tinggi untuk menyerap produksi tersebut, sehingga kelebihan pasokan tidak dapat dihindari,” paparnya.

China juga sedang mengalami kesulitan dalam mengekspor produk bahan baku atau barang jadi plastik ke pasar utama seperti Amerika Serikat karena sanksi perang dagang. Akibatnya, China mengalihkan ekspornya ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Bahan baku dan barang jadi plastik asal China mudah masuk karena para eksportir di sana mendapat insentif dari pemerintah setempat,” ungkap Fajar.

Produk impor tersebut semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

“Para produsen plastik lokal pun kesulitan bersaing dengan produk impor dari China. Akibatnya, tingkat utilisasi produsen lokal terus menyusut hingga mencapai 50% saat ini,” tandasnya.

Jika peredaran bahan baku dan barang jadi plastik impor terus berlanjut, bukan tidak mungkin pabrik-pabrik produksi plastik lokal akan banyak yang tutup.

Hal ini tentu merugikan industri-industri lain yang banyak memanfaatkan produk plastik, seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, otomotif, dan lainnya.

Fajar berpendapat, masalah banjir produk impor China tersebut bisa teratasi jika pemerintah segera memperbaiki peraturan importasi yang ada. "Permendag No 36 Tahun 2023 harus diterapkan kembali untuk membatasi produk impor plastik dari China," tegasnya.

Inaplas pun sudah pernah mengajukan beberapa instrumen perlindungan industri dalam negeri dari ancaman impor kepada pemerintah, antara lain Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) untuk bahan baku plastik seperti Polypropylene (PP) dan Linear Low Density Polyethylene (LLDPE).

“Kebijakan instrumen pengamanan seperti BMAD dan BMTP memang tidak mudah diterapkan karena membutuhkan data dan kajian mendalam yang memakan waktu lama. Oleh karena itu, kami akan bertemu dengan Kemenperin menjelaskan kondisi industri petrokimia saat ini, termasuk sektor plastik secara mendetail,” ucapnya.

Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting yang dapat memacu kinerja industri manufaktur di Indonesia. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian konsisten untuk turut menciptakan iklim usaha yang kondusif di tanah air sehingga produktivitas sektor industri manufaktur tetap berjalan baik.

“Optimisme para pelaku industri menurun karena dipengaruhi oleh regulasi yang kurang mendukung. Hal ini tercemin dari melemahnya PMI manufaktur Indonesia dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI), meskipun kedua indikator itu masih dalam fase ekspansi,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Adapun regulasi yang dinilai oleh pelaku industri tidak probisnis, yaitu penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Peraturan tersebut merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri yang sejenis dengan produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri.

“Dampak dari pemberlakukan Permendag 8/2024, antara lain menurunnya minat investasi karena terlalu cepatnya perubahan regulasi tersebut,” ungkap Reni.

Padahal, di sektor IKFT, terdapat beberapa investor yang berencana merealisasikan modalnya untuk memproduksi bahan baku plastik (BBP).

“Namun dikarenakan regulasi yang bertujuan mengontrol impor dicabut, yakni Permendag 36/2023, membuat investor berpikir kembali untuk melakukan investasi di Indonesia,” imbuhnya. Pada Permendag 36 tahun 2023, sebanyak 12 pos tarif untuk komoditas BBP diusulkan pengaturan impornya. Sedangkan, pada Permendag 8 Tahun 2024, pengaturan impor untuk komoditas BBP dikurangi jumlahnya menjadi satu pos tarif.

Pada tahun 2023, total impor produk petrokimia sebesar 8,5 juta ton, naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,75 juta ton. Oleh karena itu, Kemenperin fokus untuk menjalankan kebijakan substitusi impor dan terus meningkatkan investasi di industri petrokimia agar memperkuat strukturnya di dalam negeri sehingga terintegrasi dari hulu sampai hilir.

“Saat ini, kapasitas pasokan untuk komoditi Polivinil klorida (PVC), Polietilen tereftalat (PET) dan Polistirena (PS) sudah dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sementara, kapasitas pasokan Polietilena (PE) dan Polipropilena (PP) masih belum mecukupi kebutuhan dalam negeri, namun saat ini sedang dalam tahap pengembangan,” tandasnya

Kemenperin memprediksi, sejumlah proyek industri kimia di Indonesia sampai tahun 2030, total nilai investasinya akan mencapai US$31.415 juta. Adapun para investor tersebut, di antaranya dari PT. Chandra Asri Perkasa, PT. Lotte Chemical Indonesia, PT. Sulfindo Adiusaha, proyek olefin TPPI Tuban, dan proyek GRR Tuban.

Reni mengemukakan, guna memitigasi dampak regulasi yang tidak berpihak pada pelaku industri kimia, diperlukan upaya peninjauan kembali regulasi tersebut khususnya mengenai pengaturan impor untuk produk bahan baku plastik terutama LLDPE ataupun PET.

“Selain itu perlu dukungan dan fasilitasi pemerintah untuk menjamin iklim usaha industri terhadap investasi sektor industri kimia hulu khususnya komoditi petrokimia,” tegasnya.

Sementara itu, Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus menilai penerapan Permendag 8/2024 berimplikasi pada banjirnya produk petrokimia impor. “Apabila impor produk hilir petrokimia itu tinggi, maka industri hulunya akan sulit bersaing. Apalagi, terjadinya ketidakpastian harga bahan baku petrokimia karena fluktuasi harga minyak global,” tuturnya.

Bahkan, pengenaan PPN bahan baku petrokimia yang naik dari 11 persen menjadi 12 persen, berpotensi meningkatkan biaya modal. “Hal-hal yang sifatnya fiskal ini juga masih menjadi tantangan tersendiri ya buat industri petrokimia,” imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengungkapkan perlunya pemahaman mendalam dari pemerintah mengenai tantangan yang dihadapi oleh industri petrokimia. Industri ini merupakan sektor prioritas yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

“Mengingat industri petrokimia tergolong berskala besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah harus membuat kebijakan holistik yang dapat membantu tumbuh kembangnya industri ini, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Fajar pada diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Senin (8/7).

Namun, suplai bahan baku dan barang jadi plastik saat ini didominasi oleh produk impor dari China. “China sangat agresif dalam membangun fasilitas produksi petrokimia selama pandemi Covid-19, tetapi kelebihan pasokan terjadi karena permintaan domestik tidak cukup tinggi,” jelasnya.

China juga menghadapi kesulitan ekspor ke pasar utama seperti Amerika Serikat akibat sanksi perang dagang, sehingga mereka mengalihkan ekspor ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. “Bahan baku dan barang jadi plastik asal China mudah masuk karena insentif dari pemerintah setempat,” tambah Fajar.

Produk impor semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024. “Produsen plastik lokal kesulitan bersaing, sehingga tingkat utilisasi produsen lokal terus menyusut hingga mencapai 50 persen saat ini,” tutur Fajar. Jika terus berlanjut, pabrik-pabrik produksi plastik lokal akan banyak yang tutup, merugikan industri lain seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, dan otomotif.

Fajar menekankan perlunya pemerintah memperbaiki peraturan importasi yang ada. "Permendag No 36 Tahun 2023 harus diterapkan kembali untuk membatasi produk impor plastik dari China," tegasnya. Inaplas juga mengajukan instrumen perlindungan seperti Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) untuk bahan baku plastik.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita, mengungkapkan bahwa regulasi yang tidak probisnis mengurangi minat investasi. “Permendag Nomor 8 Tahun 2024 merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri yang sejenis dengan produk dalam negeri, sehingga menurunkan minat investasi,” jelas Reni.

Pada tahun 2023, total impor produk petrokimia mencapai 8,5 juta ton, naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,75 juta ton. Kemenperin fokus menjalankan kebijakan substitusi impor dan meningkatkan investasi di industri petrokimia agar terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Kemenperin memprediksi total investasi di sektor kimia hingga tahun 2030 akan mencapai 31,415 miliar dolar AS. Investor termasuk PT. Chandra Asri Perkasa, PT. Lotte Chemical Indonesia, dan PT. Sulfindo Adiusaha.

Sementara itu, Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai Permendag 8/2024 berimplikasi pada banjirnya produk petrokimia impor. “Apabila impor produk hilir petrokimia tinggi, maka industri hulunya akan sulit bersaing,” tuturnya. PPN bahan baku petrokimia yang naik dari 11 persen menjadi 12 persen juga meningkatkan biaya modal.