Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Efisiensi tersebut merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya mendesak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk segera memastikan keberlanjutan dana pensiun yang berada dalam kondisi kritis.

Ketua Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) Pusat, De Yong Adrian, mengungkapkan bahwa DPPK Jiwasraya saat ini mengalami defisit pendanaan yang signifikan.

"Defisit pendanaan DPPK Jiwasraya berdasarkan laporan aktuaris untuk valuasi aktuaria per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 371 miliar," ujar De Yong dalam keterangan resmi pada Senin (26/8/2024).

Defisit pendanaan dana pensiun terjadi ketika kewajiban aktuaria atau manfaat pensiun yang sekarang dan yang akan datang melebihi kekayaan dana pensiun. Sesuai ketentuan perundang-undangan, pemberi kerja wajib memberikan iuran tambahan untuk memenuhi pendanaan tersebut.

Apabila Jiwasraya sebagai pendiri DPPK Jiwasraya atau pemberi kerja tidak memberikan iuran tambahan untuk memenuhi defisit pendanaan hingga akhir 2024, akan terjadi perubahan signifikan dalam defisit tersebut.

"Sudah dapat dipastikan, defisit pendanaan 2024 bisa terjadi perubahan yang signifikan, diperkirakan lebih besar dari 2023," katanya.

Jika defisit pendanaan DPPK Jiwasraya tidak ditutupi hingga akhir 2024, kemampuan DPPK Jiwasraya untuk membayar uang pensiunan bulanan diperkirakan hanya bertahan hingga Mei 2025.

De Yong menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 2.300 pensiunan yang tergabung dalam DPPK Jiwasraya. Berdasarkan data yang ada, Jiwasraya belum memberikan setoran iuran tambahan sejak 2021.

Keberlangsungan pembayaran uang pensiunan bulanan akan terancam jika pendiri tidak segera membayarkan iuran tambahan.

Di sisi lain, meskipun pembayaran iuran tambahan dilakukan pada akhir 2024, likuidasi DPPK Jiwasraya tetap berpotensi mengancam nasib peserta. Peserta DPPK Jiwasraya masih belum mendapatkan kepastian apakah dana pensiun akan dialihkan ke dana pensiun lain atau ke perusahaan asuransi jiwa lain.

"PPJ Pusat dan PPJ Wilayah di seluruh Indonesia sudah beberapa kali melayangkan surat kepada pemerintah, OJK, Kementerian BUMN, maupun direksi Jiwasraya terkait dengan pembayaran kewajiban solvabilitas pendiri kepada DPPK Jiwasraya, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan respons," kata De Yong.