Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Efisiensi tersebut merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

IDXChannel - Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Suprijanto, mengatakan pihaknya tengah mengajukan revisi Undang-Undang Otonomi Daerah.

Revisi dilakukan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah. Perubahan regulasi tersebut secara garis besar untuk memberikan kemudahan bagi para pengembang melakukan ekspansi pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah.

"Pemda harus terlibat (menyukseskan program 3 juta rumah). Oleh sebab itu kita sedang mengajukan revisi UU Otonomi Daerah. Bagaimana pemda bisa memiliki peran yang lebih aktif untuk penyediaan rumah MBR," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur, Rabu malam (7/11/2024).

Iwan menilai selama ini regulasi terkait otonomi daerah masih menjadi bottleneck dalam membangun hunian di daerah. Terutama yang menyangkut masalah perizinan hingga pemungutan pajak daerah atas pembangunan properti.

"Selama ini menjadi bottleneck, kedua kemudahan perizinan, kita pernah dengar juga masalah Persetujuan Bangun Gedung (PBG) SLF (Sertifikat Laik Fungsi) di beberapa daerah masih ada kendala," ujar Iwan.

Harapannya dengan perubahan regulasi tersebut bisa memberikan keringanan dari sisi pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana bagi hasil yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pengenaan retribusi lainnya di daerah.

"Di samping itu kita berharap ada skema insentif, bagaimana ada keringanan, kita tahu ada biaya BPHTB, kemudian ada biaya lain yang kemudian diharapkan tidak membebani masyarakat," kata Iwan.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara soal kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag nomor 8 sempat mendapat sorotan karena dinilai mempengaruhi kinerja industri tekstil.

Menurut Mendag saat ini sedang dalam koordinasi antara kementerian terkait untuk mengkaji aturan tersebut.

"Bukan tim khusus ya sifatnya, Nah ya namanya ngobrol-ngobrol, koordinasi. Bukan revisi, tapi review. Nah nanti kita minta masukan dari kementerian/lembaga lain. Sebenarnya Permendag itu kan banyak kebijakan-kebijakan dari k/l lain. Jadi, itu perlunya review itu seperti itu," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Mendag menjelaskan aturan tersebut bersifat dinamis dan menyesuaikan perkembangan ekonomi

Namun soal mengenai waktu pembahasan selanjutnya, Mendag belum dapat memastikan.

"Kemarin kan dimulai dari rakor kemarin, ya kan semua boleh di-review. Tapi untuk yang berikutnya belum, masih dijadwalkan," jelas dia.

Sebelumnya, rencana pembentukan tim khusus revisi kebijakan impor Permendag ini datang dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko Cahyanto. Dia menyebut akan ada tim khusus untuk membahas kebijakan tersebut.

"Akan ada task force khusus untuk ini. ini akan difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian," katanya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor. Alasannya, aturan ini mengancam kelangsungan industri dalam negeri.

Selain itu, Aturan tersebut menghapus syarat pertimbangan teknis (pertek) untuk impor, sehingga memudahkan produk luar negeri masuk dan mengancam industri lokal.

Inilah yang kemudian disebut-sebut menjadi biang kerok kehancuran PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang kini diputus pailit, termasuk perusahaan tekstil lainnya yang gulung tikar.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyerahkan keputusan merevisi aturan Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah.

"Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Shinta usai ditemui wartawan usai konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terangnya.

"Jadi ini yang dasarnya yang kita harus (segera tangani) adalah illegal import, juga penangkapan daripada safeguard maupun anti-dumping. Itu yang selama ini kita harus (terus diupayakan)," terang Shinta.

Senagai informasi, sebelumnya Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan sempat menyebut bahwa Permendag 8/2024 telah mengganggu operasional industridalam negeri.

Dia menilai Permendag 8/2024 telah membuat sejumlah pelaku usaha industri tekstil terpukul secara signifikan hingga pada akhirnya gulung tikar.

"Lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup," tutupnya.

Komisi V DPR RI sepakat untuk mengajukan revisi atas Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tenang Jasa Konstruksi atau UU Jasa Konstruksi. Aturan ini dipandang perlu mendapat perbaikan lantaran minimnya sisi pengawasan sehingga muncul banyak pekerjaan bermasalah.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengajukan revisi UU Jasa Konstruksi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislatif (Baleg). Salah satu poin revisinya ialah agar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak lagi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"LPJK akan kami usulkan untuk tidak di bawah Kementerian PUPR. Kalau dulu kan Kementerian PUPR pak, jadi nanti LPJK ini akan kita buat kembali ke luar dari kementerian, karena check and balance itu kami lihat lemah terkait pengadaan barang dan jasa selama ini," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan diskusi lanjutan terkait mekanisme, penyusunan naskah akademik, hingga isu-isu yang kita anggap perlu. Adapun salah satu isu yang disorotinya ialah adanya ketimpangan.

"Dengan UU Jasa Konstruksi yang sudah kami sahkan pada beberapa waktu yang lalu ada terjadi ketimpangan, ada dominasi BUMN terhadap kegiatan-kegiatan APBN. Kemudian organisasi dominasi perusahaan-perusahaan besar," ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke proyek pemerintah. Perusahaan-perusahaan kecil ini juga hanya kebagian tugas menyelesaikan proyek apabila ada permasalahan menimpa perusahaan utama tersebut.

"Hanya kebagian tugas kalau kontraknya tidak selesai, kalau pekerjaannya bermasalah, yang dimintai tolong juga adalah perusahaan-perusahaan di daerah," kata dia.

Selain itu, menurut Lasarus, para perusahaan besar ini juga tidak memobilisasi peralatan dan justru meminjam yang ada di daerah. Katanya, apabila perusahaan terkait merugi, tanggung jawab penyelesaian masalah proyek tersebut malah akan dilimpahkan ke vendor kecil di daerah bahkan vendor tersebut ada yang sampai tidak dibayar.

"Ini PR-PR yang masih tersisa di masa lalu dan kita harus perbaiki terlepas dari success story yang sudah kita capai. Tetapi kita apresiasi dari kerja keras Kementerian PUPR saya sebut dulu, sekarang Kementerian PU," ujar Lasarus.

Menteri BUMN Erick Thohir hari ini menyambangi kantor Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Dia membahas beberapa hal salah satunya adalah penyederhanaan regulasi di sisi logistik.

Erick mengatakan pada intinya dia dan Dudy melakukan pertemuan untuk pertama kali dalam rangka mempererat koordinasi antar kementerian. Salah satunya adalah dalam koordinasi di sektor logistik. Dia bilang Dudy menawarkan ada relaksasi regulasi untuk memudahkan usaha BUMN di logistik.

"Jadi untuk logistik ini kita coba mapping lihat lagi mana-mana yang kita bisa lakukan. Pak Menhub mendorong bagaimana regulasi itu bisa menjadi sebuah solusi tadi dan terima kasih Pak atas revisinya tadi," ungkap Erick di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal regulasi apa yang mau diubah, Dudy sendiri enggan menjawab secara rinci. Dia cuma bilang sebagai regulator transportasi pihaknya cuma ingin melakukan relaksasi aturan untuk kemudahan berusaha.

"Kami sebagai regulator akan men-support BUMN dalam menjalankan kegiatannya supaya mereka bisa lebih relax, ada relaksasi lah untuk berkegiatan usaha," ungkap Dudy.

Selain itu, keduanya juga membahas soal integrasi transportasi dan infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata. Menurut Erick pariwisata bisa menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Dan selain itu juga kita melihat juga bagaimana integrasi transportasi infrastruktur juga bisa mendorong juga pertumbuhan wisatawan daripada yang datang ke Indonesia ataupun wisatawan Indonesia di dalam negeri. Karena memang itu juga bagian salah satu pertumbuhan ekonomi yang kita bisa support," ungkap Erick.

PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) buka suara soal keputusan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi target penjualan mobil domestik dari yang semula 1,1 juta unit setahun, menjadi hanya 850 ribu unit.

HMID menganggap revisi target tersebut realistis. Bahkan, menurut hitung-hitungan internalnya, angkanya bisa finis lebih rendah tanpa benefit-benefit tambahan ke konsumen.

"Ya, itu realistis ya. Karena angka yang saya hitung (finis) di 830 ribu unit. Jadi dengan efek dari program akhir tahun, rasanya semua akan nambah. Customer benefit, karena kita mau flushing unit-unit tahun 2024 ini," ujar Chief Operating Officer (COO) PT HMID, Fransiskus Soerjopranoto di Senayan, Jakarta Pusat.

All New Hyundai Santa Fe Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Menurut Frans, pelemahan daya beli konsumen di Indonesia disebabkan banyak sekali faktor, mulai makro hingga mikro. Itulah mengapa, sebagai pabrikan, pihaknya 'memutar otak' untuk memulihkan kondisi tersebut. Salah satunya dengan rutin meluncurkan mobil baru.

"Kita harus lihat gini. Ini kan kaya bergulung. Datangnya silih berganti. Jadi mulanya dari makro, ada perang, bunga naik, terus sekarang orang masih walaupun bunga sudah turun, rupiah kita juga menguat, tetapi muncul isu lagi kita deflasi lima bulan berturut-turut," tuturnya.

"Purchasing power (daya beli masyarakat) turun. Tapi kita tidak takut dengan makro kondisi tersebut. Jadi dengan memperkenalkan produk baru supaya masyarakat Indonesia punya pilihan baru dan terbaik buat dia," tambahnya.

Hyundai Ioniq 6. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detik.com

Sebelumnya, kepastian revisi target penjualan mobil di Indonesia itu disampaikan Yohannes Nangoi selaku Ketua Umum Gaikindo. Setelah melihat pergerakkan pasar sekarang, pihaknya merasa 850 ribu merupakan angka yang masuk akal.

"Target tahun ini saya targetkan cuma 850 ribu unit, dari 1 juta turun ke 850 ribu unit," kata Nangoi, dikutip dari CNN Indonesia.

Penjualan mobil baru saat ini memang sedang lesu-lesunya. Pada September lalu, penjualan wholesales turun 4,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Akumulasi penjualan selama sembilan bulan baru mencapai 633.218 unit, masih jauh dari proyeksi 1 juta unit dalam setahun.

Review Hyundai All New KONA Electric: Jadi yang Terbaik di Kelasnya?

Review Hyundai All New KONA Electric: Jadi yang Terbaik di Kelasnya?

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi target penjualan mobil di tahun 2024 dari 1,1 juta unit menjadi 850 ribu unit. Hal itu dikarenakan penjualan mobil diklaim stagnan.

Data Gaikindo menunjukkan sepanjang Januari hingga September 2024, penjualan wholesales mencapai 633.218 unit. Angka tersebut memang terkesan besar, namun sejatinya turun 16,2 persen ketimbang periode yang sama di tahun 2023 lalu.

Di sisi lain, untuk penjualan retail, di periode Januari hingga September 2024 ini baru mencapai angka 657.223 unit. Artinya ada penurunan 11,9 persen dibandingkan periode yang sama di 2023.

"Target tahun ini saya targetkan cuma 850 ribu unit, dari 1 juta turun ke 850 ribu unit," tutur Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi menurut pernyataan Sekretaris Gaikindo Kukuh Kumara dikutip CNN Indonesia.

Lantas apakah penurunan penjualan ini berdampak kepada pabrikan yang fokus menjual mobil hobi atau bermain di segmen yang niece seperti Subaru? Faktanya tidak.

Arie Christopher selaku CEO Subaru Indonesia mengatakan tidak ada revisi target penjualan yang mereka lakukan. Bahkan mereka mengklaim, penjualan Subaru di Indonesia mengalami kenaikan dari target yang dicanangkan.

"Kalau Subaru so far nggak ada (perubahan target), memang dari awal tahun kita punya target dari yang udah kita sepakati dengan Subaru Corporation Jepang dengan kami Subaru Indonesia kita tidak pernah melakukan revisi target," ujar Arie kepada detikcom saat ditemui di ajang Subaru Sports Car Festival beberapa waktu lalu.

"Dan so far selama ini, sampai dengan September sampai dengan akhir Quarter 3 kita masih tetap ya sesuai, sesuai dengan target, malah ada kenaikan cukup signifikan dibanding tahun lalu," lanjut Arie.

Subaru Indonesia mengatakan bahwa 'rahasia' mereka tak menurunkan target penjualan seperti yang dilakukan oleh Gaikindo adalah karena segmen penjualan mereka yang cukup spesial.

"Ya balik lagi sih sebetulnya kalau Subaru kan memang niece market ya, niece market dan itu yang memang membedakan kita dengan brand lain," papar Arie.

Terbukti, pada periode Januari-September 2024 ini Subaru Indonesia sudah berhasil menjual 502 unit secara retail dan 441 unit secara wholesales. Angka ini menunjukkan tren positif atau kenaikan sekitar 37,2 persen untuk penjualan retail mereka dibanding periode yang sama di tahun lalu.

"Retail (naik) di 37,2%, kalau wholesales turun 4%. Jadi si retail-nya, retail-nya naiknya tajamdi 37,2%, wholesales-nya yang turun sedikit 4%," ujar Ismail Ashlan, General Manager Marketing & Public Relations, Subaru Indonesia kepada detikcom pada Jumat (18/10/24).

Subaru Indonesia meluncurkan BRZ 2025 di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Mobil ini dibanderol dengan harga Rp 885 juta OTR Jakarta untuk tipe M/T dan Rp 895 juta untuk tipe A/T. Foto: Grandyos Zafna

Subaru Indonesia mengklaim striker penjualan mereka masih dipegang oleh Crosstrek, Forester, lalu ada 'drift machine' BRZ. Data Gaikindo mencatat bahwa sepanjang periode Januari-September 2024 ini 156 unit Crosstrek sudah terjual. Lalu untuk Forester di angka 113 unit dan BRZ tembus 73 unit.

Sedangkan model lain yang Subaru tawarkan ada WRX Sedan series yang tercatat laku 30 unit sepanjang Januari-September 2024. Selain itu ada juga WRX Wagon yang terjual 22 unit dan Outback yang terjual 47 unit di periode yang sama.

Target 2022 Dikoreksi, Sudah Berapa Mobil yang Terjual di Tahun Ini?

Target 2022 Dikoreksi, Sudah Berapa Mobil yang Terjual di Tahun Ini?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (19/9/2024).

Salah satu klausul yang diubah adalah soal kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang kini dianggap sejajar lembaga negara.

Selain itu, setiap anggota Wantimpres juga berstatus sebagai pejabat negara.

Dalam Pasal 1 UU Wantimpres yang baru, disebutkan bahwa “Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden”.

Selain itu dalam ketentuan di Pasal 2 ayat (2) juga berbunyi “Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Kemudian di Pasal 9 beleid terbaru ini, tertulis bahwa anggota Wantimpres Republik Indonesia merupakan pejabat negara.

Adapun di UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, di Pasal 2 hanya menerangkan bahwa Wantimpres berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Untuk Pasal 9 beleid terdahulu ini, tidak ada ketentuan bahwa anggota Wantimpres berstatus sebagai pejabat negara.

Dalam bab penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2006 juga ditekankan bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden, tidak dimaknai sebagai sebuah dewan pertimbangan yang sejajar dengan presiden atau lembaga negara lain.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) merevisi dua peraturan di bidang ekspor setelah menerima usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Dua aturan yang direvisi antara lain Permendag No. 20/ 2024 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor’ dan Permendag No. 21/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor’

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim, tujuan pengaturan ekspor pasir laut ini sejalan dengan PP No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, menanggulangi sedimentasi, serta menjaga kesehatan laut.

Selain itu, kata Isy, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

“Kami harap, pelaku usaha dapat menjalankan peraturan ini dengan sebaik-baiknya sehingga berdampak baik terhadap perekonomian Indonesia. Ketentuan ekspor ini akan mulai berlaku setelah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan,” jelasnya dalam siaran pers, Senin (9/9/2024).

Adapun, jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permendag No. 21/ 2024 yang merujuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.

Untuk dapat mengekspor pasir laut dimaksud, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi meliputi pelaku sebagai eksportir terdaftar (ET), memiliki persetujuan ekspor (PE), dan terdapat laporan surveyor (LS).

Agar dapat ditetapkan sebagai ET oleh Kemendag, pelaku usaha dan eksportir wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari KKP serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, pelaku usaha dan eksportir wajib membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah memenuhi persyaratan sebagai ET, pelaku usaha dan eksportir dapat melengkapi syarat untuk memperoleh PE. Yakni, wajib memiliki rekomendasi ekspor pasir hasil sedimentasi di laut dari KKP, dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme domestic market obligation (DMO).

Sementara itu, jenis pasir laut yang dilarang diekspor diatur dalam Permendag No. 20/ 2024. Kedua Permendag diundangkan di Jakarta pada 29 Agustus 2024 dan akan berlaku setelah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk memberi masukan pada rancangan revisi Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020. Ini dalam rangka penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran dan tepat volume.

Rancangan ini tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan masukan dari masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi ini. Revisi ini juga didasari oleh berbagai hal.

"Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh" jelas Erika, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2023).

Hal tersebut disampaikan dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9). Revisi ini juga mempertimbangkan hasil pengawasan penyaluran JBT Minyak Solar dan JBKP. Pengaturan volume kebutuhan bertujuan untuk mencegah timbulnya potensi penyalahgunaan.

"Ditambah dengan kajian akademis, melalui survei lapangan dan kajian literatur, yang meliputi, antara lain kewajaran dan perilaku konsumsi kendaraan bermotor pengguna JBT Minyak Solar dan JBKP, analisis dampak keuangan negara, ekonomi, analisis dampak sosial, politik, dan hukum, serta referensi pengaturan pengendalian JBT Minyak Solar dan JBKP oleh Pemerintah Darah," terang Erika.

Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran. Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengapresiasi peserta yang telah hadir dalam kegiatan ini.

Ia mengutarakan bahwa pendapat dari organisasi dan lembaga, serta stakeholder terkait yang hadir akan memperkuat regulasi yang tengah disusun.

"Masukan Bapak Ibu sangat berharga untuk penyempurnaan regulasi ini," ujar Halim.

Halim menambahkan revisi ini telah melalui proses yang panjang, salah satunya dengan kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada untuk memastikan akses masyarakat terhadap BBM subsidi dan kompensasi semakin tepat sasaran. Menurutnya, ni untuk mempermudah masyarakat mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi.

"Jika sudah ada Peraturan Menteri yang ditetapkan, kita tindak lanjuti segera dengan Surat Keputusan (SK) ini. Lalu, sosialisasi," tutur Halim.

VP Retail Fuel Sales Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky menuturkan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan untuk mengatur penyaluran JBT dan JBKP agar semakin tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menggunakan BBM subsidi dan kompensasi.

Kegiatan juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Saleh Abdurrahman, Direktur BBM Sentot Harijady BTP, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Perhubungan RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Pertamina (Persero), AKR Corporindo, Organisasi Angkutan Darat (Organda), Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo, Aplikator Angkutan Sewa Khusus, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Gelombang aksi menolak revisi Undang-Undang (UU) Pilkada pecah di Jakarta. Di tengah kehebohan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri masih berada di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan detikcom, pagi tadi Jokowi menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membahas pemberian IUPK tambang hingga rencana investasi NU di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Sementara di siang tadi, Jokowi sempat membatalkan agenda kunjungan. Semula dijadwalkan Jokowi akan hadir pada acara Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) di JiExpo Kemayoran pada pukul 14.00 WIB.

Namun, Jokowi batal hadir di agenda tersebut secara mendadak, sekira pukul 12.30 WIB detikcom mendapatkan kepastian Jokowi tak hadir ke agenda tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan belum mendapatkan informasi soal alasan Jokowi batal hadir di agenda tersebut. Dia memastikan Jokowi batal hadir bukan karena adanya gelombang aksi penolakan RUU Pilkada.

"Saya belum dapat info soal itu, saya rasa nggak ada hubungannya," sebut Hasan ketika dikonfirmasi wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (22/8/2024).

Kemudian, sekitar pukul 15.30 WIB, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiba di Istana Kepresidenan menghadap Jokowi. Ketika tiba, Sri Mulyani diam seribu bahasa ketika ditanyai wartawan soal pertemuannya itu. Dia hanya diam dan melalui kerumunan wartawan masuk ke Istana Presiden, ekspresinya pun nampak datar.

Meski masuk lewat pintu depan Istana, nampaknya Sri Mulyani tidak keluar di pintu yang sama. Hingga sejam sejak kedatangannya, mobil berplat RI 26 yang digunakan Sri Mulyani tidak tampak di pintu depan Istana. Bahkan sempat terpantau mobil itu meninggalkan pintu depan Istana tanpa ada Sri Mulyani di dalamnya.

Kembali ke Hasan Nasbi, ketika ditanya soal pembicaraan apa yang dilakukan Sri Mulyani dengan Jokowi, dia mengaku belum mendapatkan informasi.

"Nanti kita lihat ya, saya harus cari informasi dulu pembicaraan di dalam belum tentu kita tahu," sebut Hasan.

Jokowi juga sempat dikabarkan bertemu dengan beberapa pimpinan DPR di Istana, namun belum jelas apakah kabar ini benar adanya. Hasan Nasbi pun enggan mengkonfirmasi. "Kami belum mendapatkan informasi soal itu," pungkasnya.

Simak Video: Teriakan 'Selamatkan Demokrasi' saat Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di MK

[Gambas:Video 20detik]