JAKARTA - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa kerja sama global yang diinginkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak akan lagi bisa dipulihkan. Hal ini disampaikan Lavrov untuk menanggapi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menginginkan pemulihan global melalui kerja sama.

Ia menilai Barat telah menginjak-injak nilai-nilai globalisasi yang tidak dapat diubah dan karena kesalahannya, mustahil untuk berbicara tentang pemulihan kerja sama global dalam hal apa pun. Tanggapan ini disampaikan Lavrov pada sidang ke-79 Majelis Umum PBB.

"Seperti yang pernah dilakukan Kofi Annan dan Ban Ki-moon, sekretaris jenderal saat ini telah mengajukan inisiatifnya sendiri dengan slogan membangun kembali kerja sama global. Slogan itu bagus, tidak dapat disangkal. Namun, kerja sama global seperti apa yang dapat dibicarakan disaat Barat telah menginjak-injak semua nilai globalisasi yang tidak dapat diubah," Katanya seperti yang dilansir dari TASS, Senin (30/9?2024)

"yang telah kita dengar selama bertahun-tahun di semua platform dalam upaya meyakinkan kita bahwa nilai-nilai itu akan memastikan akses yang sama bagi semua orang terhadap manfaat peradaban modern?" Tambahnya.

Lavrov menuturkan inisiatif yang dilakukan Rusia terhadap keamanan Eurasia dan mekanisme pembayaran independen, telah mendapat respons yang positif dari seluruh dunia. Salah satunya, dunia menginginkan mekanisme pembayaran yang independen.

"Inisiatif kami yang bertujuan membentuk arsitektur keamanan Eropa yang independen, menciptakan mekanisme pembayaran yang independen dari keinginan Barat, serta gagasan kami untuk mereformasi lembaga global agar mencerminkan pengaruh nyata negara-negara mayoritas global, negara-negara Selatan dan Timur - gagasan ini menerima umpan balik yang baik," katanya.

Pada tanggal 14 Juni, Putin mengatakan dalam sebuah pertemuan dengan pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Rusia bahwa sistem keamanan Euro-Atlantik sebelumnya telah runtuh, dan mengusulkan untuk membangun arsitektur baru yang akan mempertimbangkan kekhawatiran semua negara Eurasia.

JAKARTA - Serangan brutal Israel yang masih berlangsung hingga kini di Gaza telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di daerah kantong Palestina tersebut. Hal itu ditegaskan laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).

Dalam laporan tersebut, badan perdagangan PBB itu menghitung bahwa produk domestik bruto (PDB) Gaza anjlok hingga 81% pada kuartal terakhir tahun 2023, yang menyebabkan kontraksi sebesar 22% sepanjang tahun. UNCTAD menyebut, ekonomi Gaza "hancur" setelah menyusut pada pertengahan 2024 menjadi kurang dari seperenam dari levelnya pada tahun 2022.

Publikasi tersebut menyoroti bahwa antara 80% hingga 96% aset pertanian Gaza telah hancur akibat kerusakan yang meluas. "Hal ini telah melumpuhkan kapasitas produksi pangan di kawasan tersebut dan memperburuk tingkat kerawanan pangan yang sudah tinggi," ungkap laporan tersebut, seperti dilansir Russia Today, Jumat (13/9/2024).

Kerusakan tersebut juga telah menghantam sektor swasta dengan keras, penggerak utama ekonomi Gaza. Menurut laporan tersebut, 82% bisnis di wilayah kantong Palestina itu telah rusak atau hancur.

Dua pertiga pekerjaan di Gaza, yang jumlahnya sekitar 201.000, telah hilang pada Januari 2024, ungkap UNCTAD, yang mencatat bahwa hilangnya pekerjaan besar-besaran telah "semakin memperburuk krisis ekonomi dan kemanusiaan yang sudah kritis di Jalur Gaza."

Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan internasional. "Saat ini, kemiskinan memengaruhi hampir seluruh penduduk Gaza dan meningkat pesat di Tepi Barat," kata UNCTAD. Badan itu juga menyerukan disegerakannya intervensi internasional untuk menstabilkan ekonomi dan mendukung upaya perdamaian.

Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah kelompok Palestina yang bermarkas di Gaza itu melancarkan serangan pada Oktober 2023 yang disalahkan atas kematian 1.200 warga Israel. Sejak itu, menurut Kementerian Kesehatan daerah kantong itu, lebih dari 41.000 warga Palestina telah tewas dan 95.000 lainnya terluka dalam serangan Israel.

Hamas menyatakan pada hari Rabu (11/9) bahwa mereka siap untuk gencatan senjata dengan Israel di Gaza berdasarkan proposal AS sebelumnya tanpa persyaratan baru dari pihak mana pun. Rencana "komprehensif" yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden pada bulan Juni menyediakan gencatan senjata tiga fase dengan imbalan pembebasan sandera Israel.