JAKARTA, investor.id – Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini menjadi kader Partai Nasdem Effendy Choirie atau populer disapa Gus Choi hari ini memberikan keterangan kepada PBNU terkait sejarah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Gus Choi berpendapat, PBNU berhak mengevaluasi PKB, karena secara historis, PKB berdiri atas prakarsa KH Abdurahman Wahid atau Gusdur dan PBNU, sehingga PBNU punya hak  dan sah untuk turut menata ulang PKB.

PKB dideklarasikan oleh 5 tokoh kiai PBNU, yakni KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Ketua Umum PBNU); KH Ilyas Ruhiat (Rais Aam PBNU); KH Muchith Muzadi (Rais Syuriah PBNU); KH Mustofa Bisri (Rais Syuriah PBNU); dan KH Munasir Ali (Rais Syuriah PBNU) yang dimana tokoh-tokoh ini adalah representasi dari warga Nahdlatul Ulama (NU)

“Punya hak untuk mengkoreksi, bukan ikut campur, karena sejarahnya begitu. Punya hak mengevaluasi, koreksi atau menata ulang, disinilah bedanya Partai Kebangkitan Bangsa dengan partai lain.” ujar Gus Choi di Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Rabu (07/08/2024)

Ia menerangkan, proses pendirian PKB yang membedakan dengan partai politik lainnya. Partai lain visi-misinya disusun sendiri oleh segelintir orang, sedangkan PKB sebaliknya.

Perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nasdhatul Ulama makin panas seiring dibentuknya panitia khusus atau pansus Haji DPR. Terjadinya Perseteruan ini dimulai Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menuding Pansus Haji yang dibentuk elite PKB di DPR digunakan untuk menyerang PBNU maupun Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya, ini kah masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya incar PBNU, Ketum saya, menterinya adik saya, lalu karena masalah. Nanti dilihat saja kelanjutannya," kata Gus Yahya dalam konferensi pers Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7).

Adanya perseturuan tersebut terlihat dari bocoran surat pemanggilan mantan Sekjen PKB Lukman Edy oleh PBNU pada Selasa, 30 Juli 2024. Dalam surat berkop PBNU yang ditandatangani Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen Faisal Saimima tertulis pemanggilan dilakukan untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan PKB.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News