REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji tidak seharusnya memberikan rekomendasi, seperti yang telah dibacakan dalam Sidang Paripurna DPR-RI VIII, kemarin. Hal itu disampaikan pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Oce Madril. Menurut dia, penunjukan menteri agama merupakan hak prerogatif presiden sehingga tidak layak DPR-RI menyarakan ihwal kriteria menteri tertentu.

"Seharusnya, rekomendasi Pansus hanya menyangkut perbaikan kebijakan atau regulasi penyelenggaraan haji serta tata kelolanya, bukan menyangkut orang yang mengisi jabatan tertentu," ujar Oce Mandril dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Sebelumnya, Pansus Hak Angket Haji telah menyampaikan hasil kerjanya dalam Sidang Paripurna DPR VIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024). Ada lima rekomendasi yang dibacakan.

Salah satunya mengharapkan pemerintahan RI mendatang mengisi posisi menteri agama (menag) dengan figur yang lebih cakap dan kompeten dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Oce Madril menilai, rekomendasi Pansus Angket Haji bermasalah karena tiga alasan. Pertama, rekomendasi soal posisi menag dalam pemerintahan mendatang bukanlah wewenang DPR-RI.

Menurut UUD 1945, pengisian jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Dalam pengisian jabatan menag, presiden tidak dapat diintervensi sekalipun oleh pansus di DPR-RI.

"Rekomendasi Pansus tersebut offside, terlihat ada kepentingan pihak tertentu untuk mengincar kursi menteri agama mendatang dengan memanfaatkan hasil Pansus," kata dia.

Kedua, lanjut Oce, seharusnya Pansus Haji berfokus pada persoalan kebijakan, regulasi, dan tata kelola penyelenggaraan haji. Dengan demikian, jamaah haji pada tahun depan diharapkan memperoleh layanan yang lebih baik.

Ia mencontohkan Pansus sebaiknya mendorong untuk melakukan legislative review atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pihak legislatif juga dapat meningkatkan pengawasan di lapangan.

"Tim DPR ikut awasi pelaksanaan haji di lapangan, seharusnya Tim DPR ini harus lebih efektif," katanya.

Terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas hak angket dalam Undang-Undang tentang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Ini telah memberikan batasan, yakni bahwa hasil hak angket harusnya berwujud rekomendasi dan evaluasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

"Dengan demikian, maka hasil Pansus Haji harusnya mendorong perubahan dan perbaikan kebijakan penyelenggaraan haji, baik perbaikan dari sisi legislasi (revisi UU Haji) maupun perbaikan manajemen pelaksanaan haji di lapangan," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com- Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah setelah melakukan penyelidikan terhadap berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2024.

Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji agar lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pihak.

Ketua Pansus Haji DPR RI Nusron Wahid menyampaikan rekomendasi tersebut dalam rapat paripurna di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada Senin (30/9/2024).

"Untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji agar lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pihak," ujar Nusron.

Nusron mengungkapkan beberapa poin penting dalam rekomendasi.

Pertama, perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Revisi ini diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi kekinian dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Kedua, Pansus merekomendasikan perlunya sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama untuk ibadah haji khusus dan pengalokasian kuota tambahan.

"Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik," tegas Nusron.

Ketiga, Politikus Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya penguatan kontrol oleh negara dalam pelaksanaan ibadah haji.

"Pansus merekomendasikan agar peranan negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan," katanya.

Keempat, Pansus Haji DPR RI mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah, seperti Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama dan BPKP, agar lebih detail dalam mengawasi penyelenggaraan haji.

Jika diperlukan, tindak lanjut dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum.

Kelima, Nusron juga mengharapkan agar pemerintah mendatang dapat mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang lebih cakap dan kompeten dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Sebelum menyampaikan rekomendasi, Nusron menjelaskan bahwa Pansus Haji DPR RI telah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari unsur regulator dan operator di Kementerian Agama.

Pansus juga melakukan kunjungan lapangan di dalam dan luar negeri dari 19 Agustus hingga 24 September 2024.

Salah satu temuan penting adalah dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa kuota haji khusus harus sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.

Pansus menemukan adanya celah dalam pendamping kuota yang diisi oleh jemaah haji reguler yang bukan mahrumnya.

Nusron menambahkan bahwa hingga 2024, Kementerian Agama belum mengupayakan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah 5.678 nomor porsi kuota baru, yang merupakan porsi haji reguler yang belum diketahui keberadaannya.

"Terdapat ketidaksinkronan antara keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan surat edaran terkait," imbuhnya.

Pansus juga mencatat bahwa pelayanan haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan dan standar pelayanan.

Selain itu, tidak adanya audit berkala terhadap sistem Siskohat menyebabkan keamanan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji tidak terjamin.

"Sistem komputerisasi haji terpadu tidak terjamin keamanannya karena tidak ada audit berkala terhadap sistem," kata Nusron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pansus Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI Marwan Jafar mengungkapkan, kecil kemungkinan laporan akhir yang disusun bakal diteruskan pimpinan DPR ke aparat penegak hukum.

Selain itu, dia mengatakan, peluang aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang selama ini didalami oleh Pansus Haji DPR RI juga kecil.

“Minim untuk ditindaklanjuti, tipis sekali. Tipis sekali,” ujar Marwan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (24/9/2024).

Menurut Marwan, hal tersebut karena laporan akhir dan rekomendasi yang telah disepakati tidak secara eksplisit menyebutkan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Marwan mengeklaim, banyak poin-poin penting terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaran ibadah haji 2024 yang justru diperhalus ketika dituangkan dalam laporan.

“Jadi, tidak disebutkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum yang seharusnya itu disebut secara eksplisit,” kata Marwan.

“Dengan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum seharusnya bisa mencermati dan menyelidiki kasus ini. Tapi Itu tidak ada, hilang semua,” ujarnya lagi.

Meski begitu, Marwan menegaskan bahwa laporan akhir dan rekomendasi Pansus Haji itu tetap akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 26 September 2024.

Nantinya, laporan dan rekomendasi itu akan disampaikan langsung oleh Ketua Pansus Haji Nusron Wahid kepada pimpinan DPR RI.

“Ya sudah ini sudah diketuk palunya secara paksa. Pemaksaan mengetuk palu. Jadi, ya sudah ini sudah menjadi keputusan. Tapi, kami berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti secara serius apa yang sudah direkomendasikan, meskipun itu tipis-tipis,” katanya.

Sebagai informasi, DPR membentuk Pansus Haji untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.

Salah satu permasalahan yang disoroti oleh Pansus Haji adalah dugaan penyalahgunaan ribuan kuota haji khusus.

Pansus Haji pun telah memanggil dan meminta keterangan sejumlah pejabat Kemenag dan juga pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Antara lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dalam rapat yang berlangsung pada 2 September 2024.

Kemudian, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani pada 9 September 2024, dan Staf Khusus Kemenag pada 10 September 2024.

Di samping itu, Pansus Haji juga sudah melayangkan panggilan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk memberikan keterangan. Namun, Yaqut hingga kini belum pernah memenuhi undangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 mengancam akan memberikan rapor merah terhadap kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Haji 2024

“Kalau pelanggaran-pelanggarannya ditulis, otomatis rapor merah itu. Bukan hanya rapor merah itu, sudah tidak layak untuk menjadi Menteri Agama karena itu sudah menyangkut kepada aparat penegak hukum,” ujar Anggota Pansus Haji 2024 Marwan Jafar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024)

Kendati demikian, Marwan menyebut sampai sejauh ini internal Pansus Haji tengah berdebat apakah temuan mereka akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Pasalnya, dia mengatakan banyak pihak yang menghendaki ini harus direkomendasikan ke APH, tetapi ada juga pihak yang tidak mau.

“Nah, ini yang masuk angin tidak mau pasti, yang tidak masuk angin ya pasti itu akan terus dilanjutkan dalam penyelidikan kepada aparat penegak hukum, karena itu sangat jelas terbukti dan terang-benderang melanggar Undang-Undang Haji, melanggar Kepres Haji, juga ada unsur diduga gratifikasi.Itu kan masuk dalam kategori undang-undang tipikor dan seterusnya, Itu sudah berkali-kali saya omongkan itu sudah sangat terang-benderang sebetulnya itu,” tambah Marwan.

Dengan demikian, lanjut dia, saat ini tinggal bagaimana Pansus Haji mengemas dalam sebuah kalimat rekomendasi yang nantinya akan diteruskan kepada APH.

Untuk diketahui, Pansus Haji DPR RI kembali menggelar rapat internal untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang rencananya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (26/9/2024) mendatang.

Kendati demikian, Marwan menyampaikan bahwa kesimpulan Pansus Haji 2024 masih dalam tahap tawar-menawar dengan pimpinan DPR untuk dibawa ke rapat paripurna.

“Ya, itu pun kemarin masih tawar-menawar dengan pimpinan DPR. Dalam bamus hari ini atau besok, itu harus dimasukkan dalam agenda rapat paripurna. Supaya pimpinan Pansus bisa membacakan hasil kesimpulan dan rekomendasi,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Pansus Haji memastikan Menag RI Yaqut Cholil Quomas mangkir tiga kali dalam pemanggilannya terkait Haji 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2024).

“Iya, iya [Menag Yaqut] tiga kali mangkir,” ujar Wisnu.

Berdasarkan catatan, Menag Yaqut mangkir pertama kali saat dipanggil Pansus Haji pada Selasa (10/9/2024). Kala itu, Yaqut beralasan tengah dalam agenda MTQ di Kalimantan Timur.

Pada panggilan kedua (19/9/2024), Menag juga kembali mangkir dengan alasan tengah dalam kunjungan ke Eropa.

Kemudian, pada panggilan ketiga (23/9/2024), Menag kembali mangkir dan beralasan sedang ada dinas luar negeri di Paris, Perancis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 menyampaikan pihaknya bakal menyerahkan laporan akhir kepada pimpinan DPR RI pada rapat paripurna yang akan digelar pada Kamis (26/9/2024). Pemberian kuota haji melanggar aturan?

Anggota Pansus Haji 2024 Marwan Jaffar mengatakan pimpinannya, yakni Nusron Wahid, bakal segera bersurat untuk menjadwalkan laporan terakhir pansus haji ke badan musyawarah (Bamus) DPR RI.

"Kita tanggal 23 [September] malam ini pimpinan Pansus mengirim surat kepada Bamus untuk menjadwalkan hari Kamis untuk laporan terakhir Pansus," ujarnya Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Marwan menyampaikan peluang soal pihaknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran pembagian kuota Haji 2024 bisa saja dilakukan. Namun, hal tersebut harus dicapai dengan kesepakatan bersama.

"Ya ada, kalau pembagian kuota itu kita sepakati pukul 19.00 wib nanti ya berarti ada pelanggaran dugaan pelanggaran," kata dia.

Jika memang telah disepakati soal temuan dugaan pelanggaran pembagian haji 2024, nantinya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH), seperti KPK, Kejaksaan hingga Kepolisian.

Sebagai informasi, alokasi kuota haji tambahan menjadi perdebatan lantaran dinilai menyalahi UU No.8/2019. Untuk diketahui, Indonesia tahun ini mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia di 2024 mencapai 241.000 jemaah.

Jika merujuk UU No.8/2019, kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Namun, Kemenag membagi rata alokasi kuota tambahan, masing-masing 10.000 ke haji reguler dan haji khusus. Dengan alokasi tersebut, kuota haji khusus tahun ini menjadi 27.680 jemaah.

Hal ini yang kemudian mendorong DPR membentuk Pansus Haji di mana salah satu fokusnya yaitu masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR menunda rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait dengan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji 2024.

Penundaan tersebut terjadi lantaran Menteri Agama, yang dijadwalkan hadir dalam rapat tersebut, absen dengan alasan kunjungan kerja ke Perancis.

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya menegaskan bahwa kehadiran Menteri Agama dalam rapat kerja tersebut bersifat wajib, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umrah pada Pasal 43 ayat (1), dinyatakan bahwa Menteri bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Sementara di Ayat (2) disebutkan Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Presiden dan DPR paling lambat 60 hari setelah penyelenggaraan haji berakhir,” jelas Wisnu dalam siaran pers, Senin (23/9/2024).

Anggota pansus angket haji DPR ini menambahkan, mengingat rapat ini membahas laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban serta sifatnya adalah Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, maka kehadiran Menteri Agama tidak dapat diwakili oleh pejabat lain di instansinya.

Di sisi lain, Wisnu juga menolak opsi dilakukannya rapat kerja bersama Menteri Agama secara daring sebagaimana diusulkan oleh Wakil Menteri Agama.

“Raker lewat daring tidak diatur dalam undang-undang dan sangat berisiko melanggar ketentuan yang ada. Kecuali saat terjadi kondisi luar biasa atau force majeur seperti saat masa pandemi Covid-19, maka hal itu bisa dipertimbangkan,” terang Wisnu.

Lebih lanjut, Wisnu mengungkapkan dampak dari penundaan rapat akibat tidak hadirnya Menteri Agama membuat proses persiapan pelaksanaan haji 2025 menjadi molor. Pasalnya, Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama belum dapat melaksanakan pembahasan BPIH 2025 sebelum laporan pertanggungjawaban diserahkan ke DPR.

“Implikasinya adalah persiapan pelaksanaan haji di tahun mendatang kian mundur dan dikhawatirkan terlalu mepet dengan masa pelaksanaan. Sebab, ketika laporan pertanggungjawaban belum diserahkan ke DPR, maka pembahasan BPIH 2025 lewat panja tidak dapat dilakukan. Pada akhirnya, jemaah berisiko dirugikan akibat persiapan haji yang kurang matang,” jelasnya.

Wisnu menyatakan, Komisi VIII DPR mendesak Menteri Agama dapat hadir sesuai jadwal baru yang diusulkan oleh Komisi VIII DPR, yakni pada 27 September 2024.

“Kami berharap Menteri Agama menyambut itikad baik DPR dengan segera menindaklanjuti undangan rapat kami. Ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaran haji dan mendorong persiapan haji yang lebih baik di tahun mendatang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas membantah telah mangkir atas panggilan Pansus Angkat Haji DPR pada Senin (23/9/2024).

Bantahan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto. Sunanto yang juga akrab disapa Cak Nanto menegaskan bahwa Menteri Agama saat mendapat undangan dari Pansus Angket Haji sedang menjalankan tugas negara yang juga merupakan pelaksanaan undang-undang.

“Menag tidak mangkir dari undangan Pansus Angket Haji. Menag saat menerima undangan sedang berada di luar negeri untuk menjalankan tugas negara. Hal ini juga sudah dijelaskan Menag secara tertulis kepada Pansus Angket Haji DPR,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (23/9/2024).

Adapun, Menag Yaqut tengah melakukan serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara.

Menag mengawali kunjungan kerjanya ke Arab Saudi untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haj 1446 H/2025 M bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah.

Dari Arab Saudi, Menag bertolak ke Milan-Italia, pada 18 September 2024 untuk menandatangai Mutual Recognition Agreement (MRA) Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Halal Italia. Ini merupakan MRA Jaminan Sertifikasi Halal yang pertama di Eropa.

MRA menjadi landasan saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama dengan Halal Italia. Selama di Italia Menag juga melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh untuk membahas akselerasi program sertifikasi halal.

Dari Milan, Menag menuju ke Prancis untuk melaksanakan amanat dari Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan Internasional untuk Perdamaian (International Meeting for Peace) ke-38 yang diselenggarakan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan ini berlangsung di Paris, Prancis, 22-24 September 2024.

Dalam pertemuan ini, Menag menyampaikan salam dari Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Saya memandang pertemuan ini fundamental dalam menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dunia," kata Gus Men, sapaan akrab Menag.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI memberikan saran kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei terhadap calon jemaah haji yang masih mengantre menunggu giliran.

Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan obyektivitas hasil survei BPS soal indeks kepuasan jemaah haji Indonesia yang tercatat sangat memuaskan dengan angka 88,2.

"Sebagai usulan, semestinya yang disurvei bukan hanya jemaah haji yang berangkat, tetapi juga tim pengawas haji yang bertugas, serta jemaah haji yang masih antre, yang jumlahnya mencapai 5,3 juta. Hal ini akan membuat hasil survei menjadi lebih objektif," ungkap anggota Pansus Haji DPR RI Wisnu Wijaya dalam keterangan video pada Senin (23/9/2024).

Wisnu menegaskan, hasil survei BPS tidak akan mempengaruhi pertimbangan Pansus Haji DPR dalam menyusun kesimpulan.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, kesimpulan Pansus Haji DPR akan segera dirumuskan dalam waktu dekat.

"Ini sudah mendekati kesimpulan. Sekarang tanggal 23 September, kami tim pansus akan rapat internal untuk memutuskan rekomendasi dan kesimpulan dari Pansus Haji," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wisnu juga memberikan apresiasi kepada BPS yang telah menyelenggarakan survei mengenai pelaksanaan pelayanan ibadah haji.

Ia berharap hasil survei tersebut dapat dijadikan rujukan untuk perbaikan layanan di masa mendatang.

"Semoga hasil surveinya bisa digunakan sebagai referensi untuk layanan haji tahun-tahun mendatang," kata Wisnu.

Hasil survei BPS menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia tahun 2024 mencapai angka 88,2, meningkat dari tahun 2023 yang berada di level 85,83.

Meskipun hasil ini tergolong sangat memuaskan, angka pencapaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai level 90,4.

"Indeks yang kita dapatkan tahun ini adalah 88,2. Dengan metodologi yang kami gunakan, indeks di atas 85 sudah masuk dalam kategori sangat memuaskan," jelas Direktur Sistem Informasi Statistik BPS, Joko Parmiyanto, di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Joko menambahkan bahwa kategori ini menunjukkan bahwa layanan haji yang diberikan kepada jemaah telah mencapai tingkat kepuasan yang sangat tinggi.

Survei ini mencakup berbagai aspek layanan, termasuk akomodasi, transportasi, serta pelayanan kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bakal menggelar rapat kerja dengan sejumlah kementerian terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024 pada Senin (23/9/2024).

Berdasarkan agenda yang diterima Bisnis, rapat kerja itu akan dilaksanakan bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi; dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Pukul 10.00 WIB, raker dengan Menag, Menhub, Menkes bahas evaluasi Haji 2024," dalam agenda DPR RI, Senin (23/9/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 10.50 WIB, suasana ruang rapat Komisi VII DPR RI masih belum dihadiri menteri-menteri yang diundang.

Selain itu, ruang rapat juga terpantau masih sepi, meskipun sudah ada sejumlah peserta rapat yang tengah menunggu dimulainya raker antara legislator dan pemerintah.

Pansus Haji sebelumnya telah membeberkan sejumlah temuan terkait haji 2024. Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Pansus Haji DPR, Wisnu Wijaya, menanggapi hasil survei indeks kepuasan haji 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan penilaian sangat memuaskan.

Wisnu menyatakan, pihaknya menghormati hasil survei tersebut dan mengakui itu dapat menjadi referensi penting dalam perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang.

"Kami mengapresiasi hal ini. Ternyata, perhatian terhadap perbaikan layanan haji bukan hanya datang dari DPR, tetapi juga dari instansi pemerintah lain seperti BPS," ujar Wisnu dalam pernyataan resminya, Sabtu (21/9/2024).

"Ke depan, akan lebih baik jika Timwas DPR juga dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS," tambahnya.

Namun demikian, Wisnu menegaskan Pansus Angket Haji DPR tetap fokus pada investigasi dugaan penyimpangan kuota haji tambahan oleh Kementerian Agama.

"Penyelidikan pansus tetap berjalan dan saat ini hampir tiba pada kesimpulan," tambahnya.

Wisnu juga menjelaskan, Pansus Haji DPR akan mengadakan rapat internal pada 23 September 2024, dengan salah satu agenda penting adalah mempertimbangkan pemanggilan Menteri Agama untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut.

"Apakah pansus akan kembali memanggil Menteri Agama akan diputuskan dalam rapat internal," terangnya.

Jubir Pansus Angket Haji DPR dari Fraksi PKS menyatakan bahwa pihaknya menyayangkan sikap Menteri Agama yang belum memberikan respons atas itikad baik pansus untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.

"Secara prinsip, pansus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kesempatan yang diberikan oleh pansus seharusnya dimanfaatkan oleh Menteri Agama untuk meluruskan dugaan penyimpangan terkait kuota haji tambahan, bila memang tidak terjadi penyimpangan," ujar Wisnu.

Dia menambahkan, Pansus Angket Haji DPR ingin mengonfirmasi pihak yang bertanggung jawab atas pengalihan kuota tambahan tersebut.

"Kami ingin tahu siapa yang berinisiatif membagi kuota tambahan menjadi 50:50. Apakah ini keputusan pribadi Menteri Agama, atau atas sepengetahuannya namun dilakukan oleh bawahannya, atau terjadi di luar sepengetahuan beliau," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali tidak hadir undangan klarifikasi kedua yang dilayangkan Pantia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI pada Kamis (19/9/2024).

"Menteri Agama sekarang tidak datang lagi dalam pemanggilan kedua. Padahal sudah kita surati sejak kemarin dan ditinggal ke Eropa," ujar Anggota Pansus Haji DPR RI Marwan Jafar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Marwan menyayangkan sikap Yaqut yang justru pergi berdinas ke Italia, dibanding memenuhi undangan.

Padahal, pembahasan pansus terkait kemaslahatan banyak umat Muslim di Indonesia.

"Masa urusan rukun iman yang kelima yang namanya haji itu dan ini menyangkut hati umat para jamaah haji se-Indonesia itu ditinggal gara-gara hanya ke eropa menandatangani MoU," ujar Marwan.

Politikus PKB ini juga menilai perjalanan dinas Yaqut ke Eropa dapat didelegasikan ke jajaran lain di Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Adapun Menag bertolak ke Italia, dalam rangka melakukan penandatanganan mutual recognition agreement (MRA) terkait saling pengakuan sertifikat halal.

"Sebetulnya ke Eropa itu kan bisa didelegasikan. Tidak harus menterinya. Jadi bisa didelegasikan wamen bisa atau eselon satunya juga bisa," ujar dia.

Bahkan, menurut Marwan, Menag juga tidak memberikan respons terhadap dua panggilan yang dilayangkan Pansus Haji.

Marwan menyebut, Pansus Haji bisa menggandeng pihak Kepolisian untuk menjemput paksa Menag apabila kembali mangkir panggilan ketiga.

Pansus Haji DPR menjadwalkan undangan panggilan ketiga terhadap Yaqut pada Senin (23/9/2024).

"Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 dan menyangkut tentang Undang-Undang MD3 maka sebetulnya nanti kalau pemanggilan ketiga tidak hadir, itu kita bisa menggandeng Kepolisian Republik Indonesia untuk menjemput paksa ketidakhadiran ini," ujarnya.

"Dan itu dijamin dalam Undang-Undang MD3 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7. Coba teman-teman nanti bisa dicek juga di Undang-Undang MD3," sambung Marwan.

Lebih lanjut, ia mengungkap Pansus Haji DPR akan merekomendasikan dan membuat kesimpulan soal pelaksanaan haji tahun 2024.

Apalagi, hasil temuan pansus menemukan sejumlah kejanggalan termasuk dugaan gratifikasi.

"Jadi kesimpulannya sebetulnya sudah jadi sih, di benam kawan-kawan sudah jadi, dan salah satu kesimpulan yang saya bocorkan tadi itu adalah supaya melibatkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus pelaksanaan haji tahun 2024," ucapnya.

Dilansir dari situs resmi Kemenag, Menteri Agama saat ini sedang berada di Eropa. Sekretaris Jenderal (Sekjan) Kementerian Agama M Ali Ramdhani mengatakan Yaqut bertolak ke Eropa dari Jeddah setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

Ali menyebut Yaqut menghadiri penandatanganan mutual recognition agreement (MRA) terkait saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Italia.

“Selama di Italia, Menag akan hadir pada penandatanganan MRA dengan Halal Quality Control Italia dan World Halal Authority serta melakukan pertemuan membahas masalah produk halal kedua negara. Hal ini dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 18, 19, dan 20 September 2024,” kata Kang Dhani, dalam keterangannya, Rabu (18/9/2024).

Dari Italia, Menag akan melanjutkan kunjungan kerja ke Prancis. Di sana, Yaqut melaksanakan amanat dari Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan Internasional untuk Perdamaian ke-38 yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Dalam pertemuan, Menag akan mendiskusikan upaya mencapai perdamaian dan kesejahteraan bersama di dunia," terang Kang Dhani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menantang Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI untuk membuktikan dugaan adanya gratifikasi terkait pengisian kuota haji.

Hal itu disampaikan Yaqut ketika merespons temuan Pansus Haji soal adanya 3.503 jemaah berangkat tanpa menunggu waktu antrean, dan dugaan adanya gratifikasi dalam proses tersebut.

“Kalau pansus menemukan itu silakan dibuka. Saya persilakan semua,” ujar Yaqut kepada wartawan, Rabu (11/9/2024).

Meski begitu, Yaqut enggan berkomentar lebih jauh soal temuan tersebut. Sebab, dia merasa bahwa penjelasan soal materi tersebut menjadi ranah Pansus Haji.

“Itu sudah menjadi materi, biar nanti pansus yang akan mengungkapkan. Benar atau tidak itu bukan ranah kita,” kata Yaqut.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar mencurigai telah terjadi tindak gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

Pasalnya, menurut Marwan, para verifikator yang dihadirkan mengatakan tidak mengetahui mengenai alokasi kuota haji khusus.

Sebab, semua dikatakan berasal dari atas. Oleh karena itu, dia meminta Pansus Haji untuk mendalami dugaan gratifikasi tersebut hingga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Berarti di sini kan ada intervensi. Intervensi itu ada dua pak berupa kebijakan, penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, bisa juga intervensi dalam pengertian yang lain terjadi gratifikasi pak,” ujar Marwan dalam rapat Pansus Haji di kompleks MPR/DPR RI, Senin (9/9/2024), dikutip dari YouTube TVR Parlemen.

Apalagi, Marwan mengatakan, ada calon jemaah yang tidak melalui masa tunggu atau masa tunggu 0 tahun. Dengan kata lain, langsung berangkat pada 2024.

Berdasarkan data yang dicatatkan Pansus Haji, terdapat 3.503 calon jemaah yang langsung berangkat, walaupun ada daftar antrean mencapai 167.000 orang.

“Kesaksian ibu yang dari Kalimantan Barat beberapa hari yang lalu itu sangat nyata dan tegas di situ terjadi gratifikasi pak tentang travel haji di situ dan yang memainkan ini siapa bisa jadi mohon maaf ini, bisa jadi bapak-bapak yang ada di depan kita ini. Saya yakin tidak karena kelihatannya saleh semua begini, tapi bisa jadi staf khusus misalnya. Staf khusus ini kan tangannya ke mana-mana pak,” katanya.

Atas dasar itu, Marwan meminta Pansus Haji memperdalam dugaan tindak pidana korupsi itu juga. Sehingga, meminta KPK dilibatkan dalam prosesnya.

“Pak ketua saya mengusulkan bahwa sebaiknya dalam pansus ini kita didampingi oleh KPK. Karena KPK saya kira juga tahu banyak soal hal ini, meskipun mereka juga diam. Tapi sebetulnya diam-diam juga tahu banyak data-datanya,” ujar Marwan.

Namun, Ketua Pansus Haji DPR Nusron Wahid menganggap bahwa KPK tidak perlu dilibatkan dalam proses yang berlangsung di DPR.

“Enggak usah didampingi (KPK) Pak Marwan, mereka sudah kerja masing-masing, punya tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi)-nya masing-masing,” kata Nusron.