YOGYAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengklaim kabinet Prabowo Subiyanto-Gibran Rakabuming Raka mayoritas bakal diisi kader NU.

Karena, menurutnya, secara fakta dan sejarah sejarah demografis, penduduk Indonesia itu 50 persennya adalah warga NU. 

“NU ini fakta demografis, realita demografis. Mayoritas, separuh orang Indonesia itu NU,” kata Gus Yahya di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (8/10/2024).

Gus Yahya menegaskan, kader NU siap mengisi kabinet Prabowo-Gibran pascapelantikan 20 Oktober 2024 mendatang. Namun untuk posisi di kabinet dia menyerahkan sepenuhnya ke presiden dan wakil presiden terpilih. 

“Terserah pemerintah lah, terserah Pak Prabowo wong kabinet Pak Prabowo. Semua (posisi) siap,” kata dia.

Gus Yahya berharap pemerintahan mendatang kesinambungan terkait kebijakan strategis yang telah dimulai pada era Joko Widodo Presiden. Oleh karenanya, PBNU berkomitmen akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran nanti. 

"Kami berharap tetap ada kesinambungan terkait inisiatif-inisiatif strategis yang telah dimulai oleh Pak Jokowi,” kata Gus Yahya.

Namun ketika nantinya harus ada perubahan Gus Yahya berharap perlu adanya pembicaraan bersama. Harapannya inisiatif baik yang telah dimulai tidak hilang sia-sia.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA -- Posisi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berada di atas angin setelah memperoleh surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia alias Menkumham.

Sebaliknya, posisi Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya sedang digoyang oleh wacana muktamar luar biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Adapun, pada Rabu (18/9/2024) kemarin Cak Imin telah mengumumkan nama-nama pengurus baru DPP PKB. Ada sosok bos Lion Air, Rusdi Kirana, hingga penambahan jabatan baru Ketua Harian dalam struktur baru DPP PKB.

Pengumuman struktur baru DPP PKB itu mengeliminasi wacana muktamar tandingan yang tak kunjung direalisasikan sekaligus meneguhkan legitimasi Cak Imin yang telah memimpin PKB hampir 20 tahun.“[Isu muktamar tandingan PKB] clear semua, sudah tutup buku,” Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Wacana muktamar tandingan dimunculkan oleh eks Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy dan Malik Haramain pada Sabtu (24/8/2024) malam di salah satu hotel di Nusa Dua yang tidak jauh dari arena Muktamar PKB.

Malik Haramain menjelaskan atas nama DPP PKB dan dukungan moral para ulama di NU mereka akan menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September 2024.

Alasan adanya muktamar tandingan karena muktamar yang digelar Cak Imin di Bali dinilai cacat hukum dan menutup ruang demokrasi di PKB.

Adapun Jazilul menekankan pihaknya telah menerima surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pengesahan susunan Dewan Pengurus Pusat PKB periode 2024-2029.

Dengan demikian, dia memastikan tidak ada lagi pihak lain yang bisa mengganggu kepengurusan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. “Kita sudah turun SK dari Kemenkumham dan kita sudah ada anak pengurus harian milenial, pokoknya kalau di PKB mengalami penyegaran,” tutur dia.

Dalam dokumen yang diterima Bisnis, keputusan tersebut tertuang dalam SK Kemenkumham Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024-2029.

Surat itu ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas pada 26 Agustus 2024 di Jakarta. Lebih lanjut, Jazilul menyebut bahwa berbagai polemik yang muncul seusai Muktamar VI di Bali pada 24-25 Agustus pun sudah selesai.

“Bukan hanya soal urusan yang seperti itu [muktamar tandingan], itu sudah selesai. Kita sudah selesai dan sudah bergerak,” tutup dia.

Muktamar Luar Biasa

Di tengah meredupnya wacana muktamar tandingan, isu Muktamar Luar Biasa alias MLB PBNU justru semakin kencang terdengar. Isu MLB PBNU terjadi ketika hubungan antara elite PKB yang dikomandoi Cak Imin berseteru dengan kubu Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya Ketua Umum PBNU.

Salah satu Anggota Presidium Penyelamat Organisasi dan MLB NU KH Abdussalam Shohib mengungkapkan telah menampung dukungan lebih dari 300 PCNU dan PWNU yang memiliki keresahan dan kegelisahan terhadap pelanggaran PBNU. Mereka sepakat untuk bersama-sama menggelar MLB NU demi menyelamatkan jam’iyyah NU.

“Kami meyakini mayoritas warga dan pengurus NU sebenarnya ingin mengadukan pelanggaran dan kritik atas tindakan penyalahgunaan institusi PBNU, tapi ya agak sungkan. Kebijakan PBNU yang tidak menyenangkan, penuh pelanggaran dan merusak. Ini tidak boleh dibiarkan," ujar Abdussalam dilansir dari Antara.

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H. Abdullah Latopada meyakini bahwa pengurus cabang maupun wilayah Nahdatul Ulama (NU), tidak ada yang terlibat satupun dalam wacana kegiatan Muktamar Luar Biasa (MLB) abal-abal.

“Saya pastikan tidak ada cabang ataupun wilayah yang ikut. Kan itu hanya wacana yang didengungkan segelintir orang pengangguran,” kata Latopada, melalui keterangan resminya Ahad.

Dia melanjutkan bahwa wacana MLB NU ini, diisukan hanya dari segelintir orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak memiliki pekerjaan atau kegiatan, sehingga wacana usang ini diisukan terus didengungkan.

Mantan Ketua PP GP Ansor ini juga menyebutkan bahwa tidak pernah ada rebutan jabatan. Sebab, kata dia melanjutkan, struktur PBNU telah kokoh dan terkonsolidasi hingga bawah. "Mereka ini gerombolan pengangguran. Kami tahu persis siapa dalangnya,” kata dia.

Struktur Baru PKB

Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengumumkan susunan pengurus PKB hasil muktamar Bali pada hari ini, Rabu (18/9/2024).

Pengurus DPP PKB terdiri dari Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz. Dewan Syuro dipimpin langsung oleh Ma’ruf Amin. Sementara itu, jajaran Dewan Tanfidz akan memimpin seluruh lembaga. Nama pengusaha Rusdi Kirana masuk dalam kepengurusan DPP PKB Cak Imin.

“Dalam hal ini saya mengumumkan yang pertama, sudah kenal kan? Ketua Umum PKB, saya sendiri, A. Muhaimin Iskandar. Yang kedua, Wakil-Wakil Ketua Umum, yang pertama, Ibu Ida Fauziyah, yang kedua Pak Hanif Dhakiri, yang ketiga Cucun Syamsurijal, yang keempat Faisol Riza, yang berikutnya Rano Alfath, dan ditambah satu lagi, tidak bisa hadir Wakil Ketua Umum Rusdi Kirana, juga Jazilul Fawaid,” tutur dia.

Kendati sempat disebut oleh Cak Imin, namun demikian nama Rusdi Kirana belum masuk dalam daftar kepengurusan PKB hasil Muktamar Bali.

Cak Imin menuturkan bahwa dalam struktur pengurus yang baru, pihaknya juga menambah posisi baru yakni ketua harian. Ketua harian akan bertugas untuk mengorganisasi, mengelola, dan melakukan kegiatan manajemen DPP-PKB.

Posisi ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program mewakili Ketua Umum dalam sehari-hari.

“Jadi kalau Ketua Harian melaksanakan tugas harian, maka Ketua Umum bertanggung jawab kepada seluruh program secara umum,” pungkasnya.

Adapun, PKB memilih Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Harian yang berusia muda. Jajaran ini terdiri dari tujuh anggota dengan rentang usia 23-29 tahun. Ais Shafiyah Asfar menjadi Ketua Harian.

“Jadi mereka ini mengalami seleksi panjang dari berbagai daerah, ada yang belum berpartai sama sekali, ada yang masih mahasiswa kayak Gibran ini, ada yang sudah mencoba partai-partai, ada yang sudah memang PKB dari awal,” tutur Cak Imin.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya menyampaikan bahwa mereka siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur.

Kesiapan ini diumumkan setelah organisasi keagamaan tersebut menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Gus Yahya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi atas pemberian izin konsesi pertambangan kepada organisasi masyarakat serta penerbitan izin tambang.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," katanya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Lokasi konsesi tambang tersebut sebelumnya dimiliki oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang merupakan bagian dari Bakrie Group. Saat ini, hanya sebagian kecil dari lahan konsesi yang telah dieksplorasi, sehingga belum dapat dipastikan seberapa besar produksi batu bara yang akan dihasilkan.

“Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja,” kata dia saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara.

Gus Yahya menginformasikan kesiapan untuk mengelola konsesi tambang kepada Presiden Jokowi setelah PBNU menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia juga mengungkapkan apresiasinya kepada Jokowi atas pemberian izin konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan, yang memfasilitasi terbitnya IUPK.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 yang mengubah PP 96/2021 mengenai pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A peraturan tersebut, diatur bahwa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah kini diperbolehkan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

Pada hari yang sama ketika Gus Yahya menyampaikan kesiapan PBNU untuk mengelola tambang kepada Jokowi, ribuan orang menggelar demonstrasi bertajuk ‘Darurat Indonesia’ di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024. Demonstrasi ini dipicu oleh keputusan Panitia Kerja Badan Legislasi atau Panja Baleg DPR RI untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Pilkada.

MK pada Selasa, 20 Agustus 2024, memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kandidat Pilkada tidak lagi ditentukan oleh persentase kursi di parlemen, melainkan oleh perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dengan empat klasifikasi besaran suara sah: 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen, dan 6,5 persen, sesuai dengan jumlah DPT di daerah terkait (putusan MK 60/PUU-XXII/2024).

Namun, sehari setelah keputusan tersebut, pada Rabu, 21 Agustus 2024, Baleg DPR mengadakan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Dalam rapat itu, Baleg memutuskan untuk tetap menggunakan ambang batas 20 persen kursi di parlemen bagi partai politik yang ingin mengusung calon di pemilihan kepala daerah.

SUKMA KANTHI NURANI | HENDRIK KHOIRUL MUHID

Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang dipimpin oleh Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, tidak ada satu pun yang hadir ke acara Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2024 yang digelar di Bali.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada Sabtu malam (24/8/2024), tidak ada satupun pengurus PBNU saat ini yang menghadiri Muktamar yang dipimpin oleh Ketua PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Adapun, beberapa tokoh penting yang hadir di antaranya Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, Menko Polhukam Haji Tjahjanto, dan Mantan Ketum PBNU Said Aqil Siradj

Selain itu juga hadir Ketua DPD Aa Lanyalla, Politisi PDI-Perjuangan Basarah, politisi PPP sekaligus Wakil Ketua MPR Amir Uskara, politisi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 Ace Hasan Syahdlizi, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi.

Seperti diketahui, konflik antara elite PKB dengan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian sengit. Para elite yang secara tradisi berasal dari kaum Nahdliyin itu tidak segan saling mengumbar kesalahan masing-masing ke ruang publik.

PKB merasa bahwa PBNU tidak berhak untuk mencampuri urusan dapur partai. PKB bukan organ otonom PBNU dan memiliki struktur maupun anggaran dasar dan rumah tangga sendiri.

Sementara itu, PBNU berkukuh bahwa sebagai partai yang lahir dan dibentuk oleh para elite agama NU, PKB seharusnya berada di bawah kendali mereka. Tak tanggung-tanggung, PBNU bahkan membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke 'khittah'-nya.

Sebelumnya, sempat terjadi demonstrasi di sekitaran lokasi Muktamar PKB. Aksi demo memprotes pembubaran acara muktamar PKB di Bali pada Sabtu (24/8/2024) sempat ricuh karena pendemo mencoba menerobos brikade Polisi.

Dari pantauan Bisnis, ratusan orang saling dorong beberapa kali, hingga beberapa Polisi dan massa terjatuh. Ratusan massa mencoba menerobos brikade Polisi agar bisa masik ke arena muktamat PKB.

Polisi pun berusaha menenangkan massa melalui pengeras suara, Polisi juga memperkuat personelnya di lapangan untuk menghalangi jika massa mencoba menerobos kembali.

aksi ini menuntut muktamar PKB dibubarkan karena Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sudah melenceng dari garis para pendiri partai.

Bisnis.com, JAKARTA -- PBNU akhirnya meminta kepada Barisan Serbaguna alias Banser Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan Pagar Nusa untuk kembali ke rumah masing-masing usai kehadirannya mendapat penolakan dari pada Raja di Bali.

Banser adalah organisasi paramiliter yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Mereka rencananya akan menggelar apel Akbar yang secara kebetulan bertepatan dengan Muktamar PKB di Bali.

"Sahabat-sahabat Ansor, Banser, dan Pagar Nusa yang saya cintai atas nama PBNU.. sesudah ini hendaknya sahabat-sahabat sekalian kembali ke kediaman masing-masing dengan tertib," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam keterangan di YouTube NU, Jumat (23/8/2024).

Gus Yahya mengucapkan terima kasih kepada para Banser yang sudah menjalankan disiplin organisasi. Namun demikian, ia juga meminta Banser untuk tetap bersiap untuk menjalankan perintah selanjutnya.

"Kepada masyarakat Bali yang kami cintai kami ucapkan terima kasih, atas keramahtamahan pengertian dan keterbukaan hati, untuk menerima Ansor, Banser dan Pagar Nusa kader-kader kami," jelasnya.

Ditolak Raja Bali

Sebelumnya, para penglingsir atau tokoh puri di Bali menolak kegiatan apel akbar Barisan Serbaguna (Banser) GP Ansor yang dilaksanakan.

Alasannya karena kegiatan ini dinilai meresahkan masyarakat Bali dan mengganggu pariwisata.

Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani oleh lima penglingsir puri atau kerajaan di Bali, apel kebangsaan Banser akan berdampak negatif terhadap pariwisata Bali yang baru mulai pulih pasca pandemi covid-19.

Penglingsir Puri Anyar Tabanan, Ida Anak Agung Ngurah Agung Juli Artawan menjelaskan kedatangan ribuan anggota ormas dengan atribut seperti tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan.

"Kami sangat menolak kegiatan yang dihadiri oleh ribuan anggota Banser GP Ansor NU dari luar Bali karena bisa memberikan dampak negatif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Keberadaan ormas yang menggunakan atribut dan seragam seperti tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan. Keberadaan mereka juga berpotensi terjadinya gesekan dengan masyarakat lokal Bali," jelas Gung Artawan kepada media, Jumat (23/8/2024).

Gung Artawan melanjutkan, kekhawatiran adanya provokator yang menimbulkan kericuhan di Bali bisa berdampak terhadap pariwisata Bali, apalagi Denpasar dan Badung yang merupakan kawasan internasional.

Menurutnya kegiatan ormas seperti Banser tidak cocok di Bali, dan sebaiknya dilaksanakan di luar Bali.

Sementara itu, Penglingsir Puri Agung Pemecutan Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga menjelaskan sikap penglingsir ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keamanan Bali, karena Bali merupakan daerah pariwisata.

Menurut Putra Darmanuraga, kegiatan - kegiatan yang berpotensi menimbulkan kericuhan sebaiknya tidak diizinkan oleh Polri.

"Kami ingin menghimbau kepada siapapun agar menjaga keamanan Bali, karena Bali ini sering dijadikan tempat kegiatan internasional, nasional hingga politik, khususnya Kabupaten Badung. Oleh sebab itu siapapun yang masuk ke Bali, bekerja di Bali agar menjaga keamanan dan budaya Bali," jelas Ngurah Putra.

Disinggung penolakan mereka terkait dengan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Nusa Dua, para penglingsir menyebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut.

Penglingsir Pemecutan menyebut sikap mereka murni untuk menjaga keamanan Bali dan menolak kegiatan ormas yang dinilai berpotensi menimbulkan gesekan.

"Kami tidak ada kaitan (Muktamar PKB), ini untuk keamanan Bali," jelas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya membantah adanya intimidasi menjelang Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali pada tanggal 24—25 Agustus 2024.

Diketahui bahwa Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa juga menggelar Apel Kesetiaan di Bali pada tanggal 21—25 Agustus 2024.

Gus Yahya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan atas inisiatif dari PBNU.

"Tidak, ini inisiatif mereka," ujar Gus Yahya.

Ia mengaku belum mendapat laporan soal kegiatan tersebut. Gus Yahya hanya mengetahui bahwa saat ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin sedang berada di Vatikan.

Addin bersama para ketua umum organisasi kepemudaan lintas agama, yakni PP Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Peradah Indonesia, dan GAMKI bertemu Paus Fransiskus menyampaikan Deklarasi Jakarta-Vatikan di Paul VI Audience Hall, Vatikan.

"Saya belum dapat laporan. Yang saya dengar sekarang Ketua Umum Ansor itu ada di Vatikan, baru dalam perjalanan pulang. Nanti katanya mungkin siang atau sore dia sudah sampai. Saya sudah kirim pesan supaya segera ketemu saya untuk melapor," kata Gus Yahya.

Untuk diketahui, Addin melalui siaran pers pada Kamis mengatakan bahwa Apel Kesetiaan itu untuk mengokohkan barisan generasi muda NU, terutama pada tahun transisi pemerintahan Indonesia sehingga prosesnya berjalan dengan aman.

Apel yang digelar di Padanggalak, Denpasar tersebut juga dalam rangka merayakan HUT Ke-79 RI.

Ia menegaskan bahwa Apel Kesetiaan tersebut tidak terkait sama sekali dengan Muktamar PKB yang kebetulan juga digelar di Bali pada waktu bersamaan.

"Apel Kesetiaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan agenda politik praktis mana pun, termasuk PKB. Panggilan kepada dua badan otonom NU ini dirasa perlu dan perlu dilakukan karena pada tahun 2024 adalah tahun yang sangat penting bagi generasi muda terlibat dalam membangun pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045," kata Addin.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya pada hari ini menemui Presiden Jokowi. Di dalam pertemuan itu, Gus Yahya di antaranya menyampaikan pihaknya siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Kesiapan mengelola konsesi tambang itu disampaikan usai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tersebut mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Gus Yahya juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah memberikan izin konsesi pertambangan untuk organisasi masyarakat, hingga terbitnya IUPK.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," katanya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Adapun lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group. Lahan konsesi tersebut baru sebagian kecil yang dieksplorasi, sehingga ia belum bisa memastikan besaran produksi batu bara yang dihasilkan.

Selain itu, Gus Yahya juga menyebutkan PBNU bakal mulai mengeksplorasi dan eksploitasi tambang dimulai pada Januari 2025. "Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja," tuturnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A pada aturan itu disebutkan regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas masalah perizinan tambang dan investasi Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Pembahasan itu dilakukan bersamaan di tengah aksi demonstrasi buruh, mahasiswa, dan sejumlah lapisan masyarakat lainnya yang menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR.

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai terbitnya IUP. Jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Gus Yahya mengatakan lokasi izin pertambangan yang diberikan pemerintah merupakan tanah seluas 26 hektare bekas proyek tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Ia menyebut produksi baru sebagian yang dieksplorasi namun sudah mulai bisa diproduksi. PBNU pun menargetkan produksi di lahan tambang itu akan dikerjakan secepatnya.

"Karena IUP sudah kelar, mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja," kata dia.

Selain itu, Gus Yahya juga menyebut organisasinya berniat untuk investasi tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur hingga 100 hektare.

"Nanti InsyaAllah kami ingin beli tanah di IKN itu, mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menyebut nantinya tanah itu akan difungsikan untuk pembangunan fasilitas PBNU seperti tempat pendidikan, kesehatan, hingga keagamaan.

Jokowi, kata dia, ikut menyambut dan merestui rencana PBNU untuk berinvestasi di IKN. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat PBNU akan berkoordinasi dengan Otorita IKN.

"Ada sejumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus bisa dibeli oleh NU di IKN. Misalnya fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN. Kami berdiskusi soal hal itu tadi," ujarnya.

Adapun berbarengan dengan aksi di depan gedung DPR yang masih berlanjut, Presiden Jokowi pun terpantau batal menghadiri acara pencanangan gerakan nasional cerdas keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung pada sekitar pukul 13.30 WIB di Jiexpo Theater.

Namun Jokowi batal menghadiri agenda tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun kehadiran Jokowi dalam acara tersebut digantikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Adapun sebelum bertemu dengan petinggi PBNU. Jokowi juga sempat bertemu dengan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Istana Negara Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana untuk membahas konsensi tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknyamengajukan pertemuan dengan Jokowi untuk membahas konsensi tambang dan rencana investasi di IKN.

"Kita ini mau bicara soal konsensi tambang dan investasi di IKN nanti. Walaupun kecil [investasi] di IKN," tuturnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Gus Yahya, sapaan akrab Ketua Umum PBNU, bersama pengurus PBNU tiba di Istana sekitar pukul 10.20 WIB dan pertemuan dengan Presiden Jokowi berlangsung pada pukul 10.30 WIB.

Dia berpandangan bahwa pihaknya harus membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan di IKN, maka dari itu rencana tersebut akan disampaikan ke Jokowi.

"Karena kami butuh untuk membangun kantor disana, membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan disana," ujar Gus Yahya.

Adapun, pemerintah akan memberikan tambang batu bara bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU. KPC merupakan salah satu entitas tambang batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), emiten milik Grup Bakrie yang kini dikendalikan bersama-sama dengan Grup Salim.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bekas KPC kepada NU merupakan keputusan dari pemerintah.

Bahlil menyebut, setelah pihak NU mengajukan permohonan untuk mengelola pertambangan, pemerintah mengkaji terkait persyaratan dan kemampuan dari NU.

“Dan kita sudah memutuskan untuk PBNU kita akan mengalokasikan eks PKP2B [perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] dari KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/6/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum selesai. PKB masih menganggap PBNU tak memiliki kepentingan untuk mengatur urusan internal partai politik.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, semua pihak harus tunduk dan taat kepada konstitusi. Ia menegaskan, setiap pihak yang melanggar konstitusi harus berhadapan dengan sistem kenegaraan.

"PBNU pun kalau melanggar konstitusi, melawan kaidah kebangsaan kita. Kiai pun dari manapun dia berada kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercinta," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, konstitusi merupakan dasar setiap orang dalam hidup bernegara. Karena itu, konstitusi harus menjadi rujukan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan.

"Kalau kami, istiqomah di dalam konstitusi. Insya Allah jalan kami lempeng dan tidak akan ada satupun yang mengganggu seluruh kepemimpinan yang akan kami jalankan di dalam pemerintahan daerah, termasuk di dalam seluruh proses politik nasional kita," kata dia.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar dia.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Pasalnya, dua lembaga itu tak memiliki hubungan organisasi.

JAKARTA, investor.id – Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini menjadi kader Partai Nasdem Effendy Choirie atau populer disapa Gus Choi hari ini memberikan keterangan kepada PBNU terkait sejarah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Gus Choi berpendapat, PBNU berhak mengevaluasi PKB, karena secara historis, PKB berdiri atas prakarsa KH Abdurahman Wahid atau Gusdur dan PBNU, sehingga PBNU punya hak  dan sah untuk turut menata ulang PKB.

PKB dideklarasikan oleh 5 tokoh kiai PBNU, yakni KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Ketua Umum PBNU); KH Ilyas Ruhiat (Rais Aam PBNU); KH Muchith Muzadi (Rais Syuriah PBNU); KH Mustofa Bisri (Rais Syuriah PBNU); dan KH Munasir Ali (Rais Syuriah PBNU) yang dimana tokoh-tokoh ini adalah representasi dari warga Nahdlatul Ulama (NU)

“Punya hak untuk mengkoreksi, bukan ikut campur, karena sejarahnya begitu. Punya hak mengevaluasi, koreksi atau menata ulang, disinilah bedanya Partai Kebangkitan Bangsa dengan partai lain.” ujar Gus Choi di Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Rabu (07/08/2024)

Ia menerangkan, proses pendirian PKB yang membedakan dengan partai politik lainnya. Partai lain visi-misinya disusun sendiri oleh segelintir orang, sedangkan PKB sebaliknya.

Perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nasdhatul Ulama makin panas seiring dibentuknya panitia khusus atau pansus Haji DPR. Terjadinya Perseteruan ini dimulai Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menuding Pansus Haji yang dibentuk elite PKB di DPR digunakan untuk menyerang PBNU maupun Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya, ini kah masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya incar PBNU, Ketum saya, menterinya adik saya, lalu karena masalah. Nanti dilihat saja kelanjutannya," kata Gus Yahya dalam konferensi pers Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7).

Adanya perseturuan tersebut terlihat dari bocoran surat pemanggilan mantan Sekjen PKB Lukman Edy oleh PBNU pada Selasa, 30 Juli 2024. Dalam surat berkop PBNU yang ditandatangani Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen Faisal Saimima tertulis pemanggilan dilakukan untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan PKB.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ketua DPP Partai NasDem dan juga eks Politikus PKB, Effendy Choirie alias Gus Choi, menegaskan ada peran Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dalam pendirian PKB.

Mulanya dia menjelaskan proses awal pendirian PKB.

Gus Choi menuturkan, awalnya Mantan Ketua Umum PBNU, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menerima aspirasi dari warga Nahdliyin agar NU memiliki partai.

"Pertama, ketika Gus Dur jadi Ketua Umum PBNU, memberikan atas desakan warga NU, politikus NU, aktivis NU, NU harus memiliki partai sendiri, NU-nya tetap sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Jadi yang kita kenal, kita sebut sebagai NU. Jadi itu artinya tidak menjadi partai politik," kata Gus Choi di Plaza PBNU, Jakarta, Rabu (7/8).

Akhirnya, Gus Dur memberikan surat tugas kepada 5 orang untuk mendirikan partai dan merumuskan visi misi pendirian partai. Kelima orang itu adalah Gus Dur, Rais Aam PBNU Ilyas Ruhiat, Rais Suriyah PBNU Mustofa Bisri atau Gus Mus, Muchit Muzadi, dan Munasir Ali.

"Maka surat tugas itu diketuai Pak Ma'ruf Amin, lima orang, kemudian dibantu oleh sembilan orang tim asistensi, diketuai oleh Arifin Junaedi, di situlah kemudian membuat satu Mabda Siasi," lanjut dia.

Gus Choi melanjutkan, setelah visi misi dan ideologis partai disusun, kelima orang itu kemudian mengajukan pendaftaran ke Departemen Kehakiman —saat ini, Kemenkumham—. Namun, tidak bisa hanya 5 orang deklarator dan 9 tim asistensi, melainkan ada syarat untuk memenuhi KTP sebanyak 50 orang.

"Siapa di dalamnya? Selain nama-nama itu, Gus Dur dan seterusnya, juga ada nama Gus Yahya, ada namanya juga ada, ada nama Gus Saipul ada, termasuk ada nama-nama saya, ada Ali Masykur, Arifin Junaedi dan lain-lain," lanjutnya.

Sehingga, Gus Choi menegaskan bahwa ada peran PBNU dalam pendirian PKB. Karena yang mendirikan PKB adalah warga Nahdliyin.

"Jadi saudara-saudara berarti kehadiran PKB yang ada sekarang ini tetap terkait dengan NU. Nah, NU sebagai pendiri, dengan tadi yang saya jelaskan tadi maka kesimpulannya yang mendirikan PKB berarti NU, berarti PBNU yang merepresentasikan warga NU," pungkas Gus Choi.