Pemerintah membantah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang membuat industri tekstil babak belur. Bahkan, disebut pailitnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex) disebabkan oleh aturan pengetatan impor itu.

Menteri Perdagangan Budi Santoso pun membantah. Dia mengatakan hanya kesalahpahaman saja terkait sebelumnya Permendag 8/2024 dinilai menjadi penyebab babak belurnya industri tekstil.

"Ini hanya miskomunikasi saja sebetulnya," kata Budi ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024) kemarin.

Budi menjelaskan aturan itu dibuat untuk melindungi industri tekstil. Ada sejumlah aturan yang memang dibuat untuk melindungi perdagangan dalam negeri, mulai dari pengaturan impor pakaian hingga dikenakan bea masuk.

"Di Pemendag 8 dan sebelumnya itu TPT itukan harus ada Pertek (Pertimbangan Teknis) itu sudah clear. Kemudian impor pakaian jadi juga diatur kuotanya oleh Perdirjen Daglu (Perdagangan luar negeri) nomor 7 tahun 2024," jelasnya.

Saat ditanya apakah ada potensi aturan itu direvisi, Budi mengatakan pemerintah memang terus melakukan meninjau bagaimana kebijakan itu berlaku. Dia pun kembali menegaskan, aturan itu bukan yang membuat industri tekstil terpuruk.

"Itu kan selalu ada review peraturan yang dikenakan sesuai perkembangan. Tapi aturan Permendag 8 dengan industri tekstil udah clear dan kita melindungi industri tekstil," terangnya.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memaparkan langkah-langkah yang akan dilakukan guna mendongkrak Kembali Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia.

Berdasarkan rilis S&P Global Market Intelligence, PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2024 berada pada posisi yang sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 49,2.

Sebagaimana diketahui, angka PMI Manufaktur yang berada di awah level 50 menandakan fase kontraksi.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif membeberkan kebijakan khusus untuk mendukung sektor manufaktur dan melindungi pasar dalam negeri.

"Kalau kami fokus pada kebijakan yang dapat menaikkan PMI yakni revisi permendag 8/2024, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi untuk kebutuhan domestik, perubahan pelabuhan masuk barang impor untuk komoditas produk jadi, serta pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pakaian jadi," ujar Febri saat dihubungi MPI, Jumat (1/11/2024).

Kemenperin, kata Febri, tidak kaget jika posisi PMI manufaktur masih belum menunjukkan angka perubahan ke arah ekspansi. Kemenperin menilai penyebab utama PMI manufaktur masih kontraksi adalah imbas dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024.

"PMI Indonesia bulan Oktober 2024 oleh S&P Global merupakan bukti konkret dampak dari Permendag 8/2024," ujarnya.

Pemberlakuan Permendag No. 8/2024 merupakan salah satu penyebab menurunnya kinerja manufaktur, karena pasar domestik Indonesia dibanjiri oleh produk jadi impor.

Permendag No. 8/2024 menghilangkan aturan penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian untuk produk pakaian jadi.

Dari 518 kode HS kelompok komoditas yang direlaksasi impornya dalam kebijakan tersebut, hampir sebagian besar, yakni 88,42 persen atau 458 komoditas, merupakan kode HS barang jadi yang sudah bisa diproduksi oleh industri dalam negeri.

Berlakunya Permendag No. 8/2024 telah membuka pintu seluas-luasnya bagi produk jadi impor dan telah membanjiri pasar Indonesia.

"Fakta yang terjadi justru sebaliknya. Permendag No. 8/2024 tidak mensyaratkan Pertek atau rekomendasi untuk mengimpor barang jadi ke pasar domestik Indonesia. Akibatnya, semua produk TPT, terutama produk jadi, dibukakan pintu impor seluas-luasnya oleh kebijakan tersebut," kata Febri.

Dia menegaskan bahwa Kemenperin tidak bisa bertindak sendiri dalam menjaga iklim yang kondusif bagi industri dalam negeri agar terus tumbuh dan menjadi tulang punggung untuk pencapai target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan Kementerian/Lembaga lain sangat menentukan kinerja manufaktur.

"Kami meminta pada Kementerian/Lembaga lain untuk menurunkan ego sektoral masing-masing dalam rangka melindungi industri manufaktur dalam negeri," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, Investor.id -Industri manufaktur membutuhkan perlindungan seperti penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Hal ini karena dampak dari penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dampak dari Permendag tersebut cukup dalam, dengan terjadi banyak penutupan industri yang membuat banyak PHK. Dia mengaku telah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyuarakan kegelisahan industri.