Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

IDXChannel - Pemerintah kembali membahas penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk menyelamatkan produk tekstil di dalam negeri.

Hal tersebut menyusul PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengambil beberapa inisiatif untuk menguatkan industri tekstil di Tanah Air.

"Pemerintah juga menyampaikan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga anti dumping,” ujar Airlangga saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Airlangga tidak secara gamblang menyinggung revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang dipandang menjadi biang kerok tertekannya industri tekstil.

Bahkan, beleid tersebut disinyalir membuat barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) membanjiri pasar dalam negeri.

Kendati begitu, dia berharap hasil kajian penerapan BMAD menjadi angin segar bagi industri padat karya, terutama tekstil, baik di hulu hingga hilir. Penerapan kebijakan ini sedang dibahas antarkementerian dan lembaga.

"Diharapkan dengan adanya struktur tersebut industri proses hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dengan persaingan yang tidak sehat," kata dia.

Untuk diketahui, Menko Perekonomian baru saja menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dalam pertemuan itu, ada sejumlah isu yang disoroti.

Beberapa di antaranya, sektor padat karya, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga upah minimum provinsi (UMP).

"Nah tentu dalam pembicaraan tadi juga muncul terkait dengan kondisi terkini daripada industri padat karya, dan dalam pembahasan juga para pengusaha yang tercakup dalam Apindo," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10/2024).

Airlangga berharap dengan adanya berbagai kebijakan ini nanti, industri di dalam negeri termasuk tekstil dapat dijaga dari persaingan tidak sehat. Baik dari hulu hingga ke hilir.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream dan hilir bisa terjaga dari persaingan tidak sehat," ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini industri tekstil sedang dalam tekanan. Bahkan baru-baru ini raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Terkait Sritex pailit, pengusaha menilai salah satu penyebabnya lantaran bajirnya barang impor ke Indonesia. Oleh sebab itu Apindo meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor.

Pengusaha pun menyerahkan keputusan merevisi Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah. "Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam kesempatan yang sama.

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terang Shinta.

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto, meminta pemerintah melanjutkan kembali kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard, terutama atas produk keramik impor.

Hal tersebut mengingat aturan safeguard atau BMTP akan habis pada November 2024.

"Kami harap BMTP atau safeguard ini dapat dilanjutkan tepat waktu, yang mana akan habis pada bulan November," kata Edy dalam Market Review IDX Channel, Selasa (22/10/2024).

Perpanjangan BMTP dilakukan guna mengimbangi persentase tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang dinilai masih di bawah harapan para pengusaha keramik lokal.

Edy mengungkapkan tarif BMAD yang diterapkan masih kalah jauh dengan Amerika Serikat dan Meksiko yang bisa di atas 100 persen.

"BMAD yang diberikan kepada kami sesungguhnya masih di bawah harapan kami. Harapan kami minimal seperti AS atau Meksiko, bahkan sekarang Amerika menerapkan BMAD terhadap India itu 400-800 persen," tutur Edy.

Namun demikian, ASAKI tetap mengapresiasi pemerintah karena masih menerapkan BMAD atas produk keramik impor di angka 35-50 persen.

"Kami meminta atensi pemerintah untuk itu atas BMTP agar diperpanjang pemerintah on time. Kondisi ini supaya bisa mendukung utilisasi industri keramik dan penyerapan tenaga kerja,” kata Edy.

Sebelumnya, ASAKI menyambut baik dua aturan pemerintah yang mengatur impor keramik di Indonesia. Kedua aturan tersebut yakni aturan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi 16 produk industri, termasuk ubin keramik, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat China.

Edy mengatakan selama kuartal I-2024, industri keramik Indonesia mengalami penurunan dikarenakan serbuan barang impor dan menurunnya daya beli masyarakat.

Dia menyebutkan kondisi tersebut berimbas pada utilitas industri keramik lokal yang menurun hingga di bawah 60 persen.

"Namun, kami sedikit bersyukur pada kuartal III 2024 ini, mulai pelan-pelan ada peningkatan utilitas. Jadi mulai Januari sampai September, catatan kami sekarang berada di posisi 64 persen,” kata Edy.

Edy mengatakan kedua aturan baru pemerintah, utamanya guna melindungi produksi keramik domestik, dapat memberikan harapan baru. Melalui kedua regulasi tersebut, optimisme ASAKI atas utilitas industri keramik akan meningkat 80 persen.

"Kami yakin dengan kehadiran regulasi ini, utilisasi kami akan pulih. Tahun ini utilisasinya, kami revisi, bisa mampu meningkat ke 67-68 persen. Di tahun 2025, kami berani memasang target ke 75-80 persen utilisasinya," tutur Edy.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut baik kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk impor kain, karpet, dan tekstil penutup lantai lainnya.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan industri dalam negeri dapat memanfaatkan kesempatan dari kebijakan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan mutunya.

"Kami menyambut baik pemberlakuan BMTP. Kami berharap dengan keputusan Menteri Keuangan dan pemberlakuan itu, itu bisa membuat meningkatnya daya saing produk kain jadi di dalam negeri," kata Febri saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (7/8/2024).

Febri menerangkan bahwa saat ini industri membutuhkan instrumen restriksi untuk menjaga daya saing industri lokal. Apalagi, di tengah situasi ekonomi global yang tak pasti ada banyak ekses perdagangan yang menyasar ke pasar Indonesia.

Padahal, dia menilai tidak semua harga barang impor murah dan akan terus murah di masa mendatang. Tak menutup kemungkinan negara-negara produsen tekstil itu juga menaikkan barang impor nya.

"Sekarang aja barang impor itu murah, kalau sudah tergantung dengan barang impor dan mereka dengan kepentingan mereka menaikkan harga barang impor, sementara kita sudah tergantung," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi konsumen, Kemenperin berharap agar masyarakat Indonesia untuk mulai menyerap barang-barang lokal sehingga industri dapat kembali bergairah.

Sebelumnya, kebijakan safeguard tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024 yang akan berlaku 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan pada Selasa (6/8/2024).

Dalam aturan tersebut, safeguard diberlakukan atas berbagai pertimbangan, termasuk adanya hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang membuktikan bahwa industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat dari jumlah impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lantai lainnya.

Adapun, safeguard impor kain ini sempat diberlakukan pada 2020 lalu namun berhenti sejak 2022. Pelaku usaha sejak 2 tahun lalu meminta kembali BMTP tersebut. Untuk besaran tarif safeguard dan nilai pabean akan ditetapkan oleh kantor pabean.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pelaku industri dalam negeri untuk memanfaatkan penerapan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan terhadap produk impor kain.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani resmi memungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk impor produk tekstil hingga karpet.

Ini diputuskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain. Aturan yang diteken pada 6 Agustus 2024 ini akan berlaku efektif tiga hari setelah diundangkan.

Pada pasal 1 ayat 1 beleid tersebut, dijelaskan bahwa BMTP untuk impor kain berlaku selama tiga tahun. Ada 124 negara produsen produk di segmen kain tenunan dari kapas yang dikenakan pungutan, meski beberapa segmen kain lainnya ada pengecualian.

Negara-negara tersebut meliputi eksportir tekstil besar di dunia, antara lain China, Bangladesh, India, Turki, hingga Pakistan. Besaran BMTP yang dipatok dibedakan berdasarkan pos tarif, di mana besarannya semakin turun setiap tahunnya.

Misalnya, pos tarif untuk segmen kain tenunan dari kain kapas dikenakan BMTP yang berkisar Rp1.657 per meter hingga Rp10.261 per meter pada tahun pertama. Pada tahun kedua, tarifnya turun ke Rp1.599 per meter-Rp9.899 per meter dan tahun ketiga menjadi Rp1.542 per meter sampai Rp9.551 per meter.

Sedangkan BMTP paling tinggi ada di kisaran Rp25.655 per kg pada tahun pertama. Ini dikenakan untuk impor kain di beberapa pos tarif, seperti segmen kain rajutan atau kaitan; kain tule dan kain jaring lainnya; renda; kain sulaman.

Kemenkeu juga menerbitkan PMK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Aturan ini akan berlaku efektif mulai 20 Agustus 2024.

"Terhadap barang impor berupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang termasuk dalam pos tarif Bab 57 sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan," bunyi pasal 1 aturan tersebut.

Penetapan BMTP untuk produk karpet ini juga berlaku tiga tahun. Pada periode pertama, besarannya adalah Rp74.461 per meter persegi, yang kemudian turun di tahun kedua dan ketiga.

Pada tahun kedua, pemerintah mematok BMTP impor karpet sebesar Rp71.058 per meter persegi. Sedangkan di tahun terakhir menjadi Rp67.811 per meter persegi.

Negara pemasok karpet dan produk tekstil penutup lain yang menjadi incaran BMTP lebih sedikit dari sasaran impor kain. Hanya ada 121 negara.

Sebut saja beberapa produsen karpet kenamaan dunia, yakni India, Nepal, Afghanistan, China, hingga Pakistan.

JAKARTA, Investor.id -Industri petrokimia hulu berharap pemerintah menerapkan kembali Permendag 36 Tahun 2023 tentang Pengaturan Impor dan memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).  Hal ini untuk menjaga utilitas dan kontribusinya bagi perekonomian nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyatakan akibat adanya relaksasi impor, utilitas dari sektor petrokimia hulu sudah di bawah 80%, serta ada beberapa anggotanya menghentikan operasional pabrik.

Dia meyakini, apabila aturan impor kembali diperketat melalui Permendag 36/2023, hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal. Hal ini mengingat regulasi ini dinilai bisa mengatur pemenuhan supply dan demand di dalam pasar domestik. "Jadi kalau kita kembali ke Permendag 36/2023  semangatnya adalah memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan prioritas material lokal dulu. Selebihnya nanti bila ada kekurangan, baru dipenuhi oleh produk impor," ujar Fajar di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Inaplas memandang penerapan BMTP-BMAD perlu dilakukan, karena impor barang jadi plastik dalam beberapa bulan terakhir masih cukup tinggi. Barang jadi plastik yang masuk ke dalam tekstil, seperti terpal dan lain-lain itu juga impornya masih tinggi. “Meskipun sudah diatur pakai Laporan Surveyor (LS) tapi tetap ternyata pasokannya masih naik cukup lumayan besar. Ini perlu juga nanti selain kembali ke Permendag 36/2024 juga harus ada BMTP atau BMAD," kata  dia.

Fajar merasa kedua hal itu mesti dilakukan secara tepat dan cepat supaya tidak kehilangan momentum pemajuan sektor petrokimia. Dirinya juga berharap adanya keterbukaan antara sektor hulu dan hilir industri petrokimia terkait kebutuhan di dalam negeri, sehingga para investor bisa mengambil langkah untuk mulai berinvestasi. "Kita berharap antara hulu dan hilir terjadi saling keterbukaan dan memberikan kepastian kira-kira mapping kebutuhan dan pertumbuhan dalam negeri itu seberapa besar, sehingga kita bisa memprediksikan kapan kita mulai investasi, dan seberapa besar investasi itu bisa ditanamkan dan kembali berapa lama," ujar dia.

Senada dengan Fajar, Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Ernoiz Antriyandarti menyampaikan instrumen kebijakan pengetatan impor diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, terutama jika industri tersebut belum berdaya saing diliberalisasi perdagangan.

Menurut dia, pengetatan impor bisa menjadi peluang mengembangkan daya saing industri petrokimia, sehingga Indonesia menjadi pasar bagi produsen petrokimia domestik. Hal ini sejalan dengan rencana strategis pemerintah yang juga menjadikan industri petrokimia sebagai salah satu dari sektor industri yang mendapat perhatian khusus.

Emoiz menjelaskan, dengan dikembalikannya pengetatan impor petrokimia, diharapkan impor petrokimia turun signifikan. Selanjutnya, menjadi pemacu industri petrokimia dalam negeri untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi agar produksinya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Sehingga, ketergantungan impor petrokimia turun, produksi dalam negeri berkembang, daya saing sektor petrokimia meningkat dan neraca perdagangan sektor petrokimia tidak lagi defisit," kata dia.

Sebelumnya dalam keterangan resmi, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bobby Gafur Uma menyoroti adanya ketidaksiapan antar lembaga pemerintah yang mengakibatkan banyak kontainer tertahan dan satgas impor yang tidak efektif. Menurutnya, apabila indusri RI sampai terkena serbuan impor, tentu ada efek yang besar pada pertumbuhan ekonomi secara makro.

"Pemerintah harus menyadari bahwa industri strategis seperti petrokimia dan tekstil perlu dilindungi dengan kebijakan yang jelas dan koordinasi antar lembaga yang baik. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dengan kebijakan yang mendukung ekosistem industri dari rantai pasok hingga kebijakan teknis," ucap dia.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengomentari potensi negara lain membalas mengenakan tarif yang tinggi jika Indonesia mengenakan bea masuk impor yang tinggi.

Menurutnya, setiap negara berhak menetapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"BMAD semua negara boleh asal hitungannya ada. Misalnya masuk barang itu melonjak 200 persen tiga tahun terakhir itu boleh (terapkan BMAD)," katanya di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (17/7).

"Ini bukan soal balas-membalas, ada aturannya dan itu memang diatur perdagangan dunia," imbuhnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso. Ia mengatakan mekanisme penerapan BMTP dan BMAD diakui secara internasional. Kebijakan itu boleh dilakukan jika barang impor sudah mengganggu industri dalam negeri.

"Kalau ekspor (negara lain) ke Indonesia melonjak terus mengganggu industri kita, bisa kita kenakan anti dumping dan BMTP. Sebaliknya juga boleh," katanya.

Zulhas mengatakan tujuh komoditas akan BMAD dan BMTP. Komoditas itu adalah tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Ia mengatakan penetapan BMAD dan BMPT dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri.

"Tentu Kemendag akan melakukan segala upaya sesuai aturan baik nasional maupun yang sudah disepakati lembaga dunia seperti WTO," katanya di kantor Kemendag, Jumat (5/7).

Untuk penetapan BMPT katanya akan di dihitung berdasarkan pantauan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terkait banyaknya produk impor yang masuk dalam tiga tahun terakhir.

Sementara untuk BMAD akan ditentukan berdasarkan hasil pantauan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

"Tiga tahun ini dilihat melonjak enggak (impor) yang mematikan usaha kita, kita boleh mengenakan BMAD," katanya.

JAKARTA, Investor.id -Indonesia termasuk negara yang aktif menggunakan kebijakan anti dumping dan tindakan pengamanan. Indonesia berada di posisi 1 di Asean sebagai negara paling banyak melakukan penyelidikan anti dumping dan masuk sebagai lima besar negara yang aktif mengenakan tindakan pengamanan.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan menerangkan, berdasarkan data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia berada pada posisi ke-13 di dunia dan posisi ke-1 di Asean sebagai negara yang paling banyak melakukan penyelidikan anti dumping. “Sejak 1996, Indonesia tercatat telah melakukan 154 kali penyelidikan anti dumping yang dihitung berdasarkan penyelidikan per produk per negara,” ucap dia seperti dikutip dari Antara, Senin (15/7/2024).

JAKARTA, Investor.id -Industri manufaktur membutuhkan perlindungan seperti penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Hal ini karena dampak dari penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dampak dari Permendag tersebut cukup dalam, dengan terjadi banyak penutupan industri yang membuat banyak PHK. Dia mengaku telah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyuarakan kegelisahan industri.

Jakarta, ID- Penerapan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) dan bea masuk antidumping (BMAD) dinilai menjadi upaya untuk memproteksi industri dalam negeri.

Sekalipun demikian, pemerintah mengaku bahwa langkah itu ditempuh dengan tidak mengabaikan kemitraan dengan para negara sahabat.