IDXChannel - Pemerintah kembali membahas penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk menyelamatkan produk tekstil di dalam negeri.

Hal tersebut menyusul PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengambil beberapa inisiatif untuk menguatkan industri tekstil di Tanah Air.

"Pemerintah juga menyampaikan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga anti dumping,” ujar Airlangga saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Airlangga tidak secara gamblang menyinggung revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang dipandang menjadi biang kerok tertekannya industri tekstil.

Bahkan, beleid tersebut disinyalir membuat barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) membanjiri pasar dalam negeri.

Kendati begitu, dia berharap hasil kajian penerapan BMAD menjadi angin segar bagi industri padat karya, terutama tekstil, baik di hulu hingga hilir. Penerapan kebijakan ini sedang dibahas antarkementerian dan lembaga.

"Diharapkan dengan adanya struktur tersebut industri proses hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dengan persaingan yang tidak sehat," kata dia.

Untuk diketahui, Menko Perekonomian baru saja menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dalam pertemuan itu, ada sejumlah isu yang disoroti.

Beberapa di antaranya, sektor padat karya, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga upah minimum provinsi (UMP).

"Nah tentu dalam pembicaraan tadi juga muncul terkait dengan kondisi terkini daripada industri padat karya, dan dalam pembahasan juga para pengusaha yang tercakup dalam Apindo," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, Investor.id -  Saat ini, banjir baja impor asal China membayangi industri baja dalam negeri. Pemerintah perlu melakukan perlindungan industri baja dalam negeri agar tidak bernasib seperti industri tekstil, yang hancur karena serbuan produk impor.

“Jangan sampai industri baja kita pada akhirnya bernasib seperti industri tekstil, di mana memang sangat sulit untuk berproduksi, karena terkena gempuran impor yang cukup besar,” kata Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Senin (7/10/2024).

Andry mengatakan,  menurunnya industri baja China di dalam negeri membuka peluang negara tersebut untuk memperluas ekspor ke berbagai negara, termasuk Indonesia dengan harga sangat murah (dumping). Sebab, pasar baja Indonesia sangat potensial.

Karena itulah, menurut Andry, perlindungan pemerintah terhadap baja dalam negeri sangat dibutuhkan. Kalau tidak, industri baja di negeri ini bisa gulung tikar akibat gempuran baja impor.

Andry mengungkapkan, negara-negara lain pun sudah mengambil langkah-langkah protektif untuk melindungi industri baja dalam negeri. Contohnya, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada yang telah menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) dan tarif tinggi terhadap produk baja China.

”Banyak sekali instrumen-instrumen trade remedies yang diberikan di berbagai negara, sedangkan Indonesia masih sangat sedikit perlindungannya,” kata dia.

Andry berharap pemerintah Indonesia perlu melakukan hal yang sama. Bentuknya bisa penerapan BMAD dan sertifikasi.

Andry mengingatkan, jika banjir baja impor dibiarkan, industri baja dalam negeri bisa gulung tikar sekaligus memicu ancaman PHK massal. Lebih dari itu, sektor usaha lain juga akan terimbas, seperti para distributor. Begitu juga industri lain yang terkait.

”Efek dominonya besar, akan banyak industri yang berkaitan dengan terdampak,” jelas dia.

Andry mengatakan, perlindungan pemerintah terhadap industri baja, juga akan berdampak positif pada iklim investasi. Jika industri bisa tumbuh, diharapkan pertumbuhan ekonomi ke depan juga bisa tumbuh.

”Dengan perlindungan pasar di dalam negeri, utilisasi produksi bisa meningkat. Ini bisa memberikan gairah kepada investor untuk masuk. Investor akan merasa bahwa selain pasar dalam negeri cukup besar, dari sisi kompetisi cukup baik. Jadi itu yang kita harapkan di pemerintahan yang baru,” jelas dia.

Industri baja Tanah Air memang berharap perlindungan dari pemerintah. Salah satunya PT Gunung Raja Paksi (GRP). Presiden Direktur GRP Fedaus menegaskan, industri baja merupakan tulang punggung pembangunan.

”Karena itu, seharusnya Pemerintah benar-benar serius melindungi dengan beberapa penerapan trade remidies,” kata Fedaus.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengkaji perpanjangan bea masuk antidumping (BMAD) untuk sejumlah produk baja dari China, guna melindungi produsen dalam negeri.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pemerintah masih menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) untuk sejumlah produk seperti Tin Plate, I dan H Section, Hot Rolled Coil, dan Hot Rolled Plate.

“Produk-produk ini sudah dikenakan BMAD selama lebih dari 10 tahun,” kata Febri kepada Bisnis, Kamis (13/10/2024).

Untuk menerapkan BMAD, praktik dumping perlu dilakukan investigasi oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menentukan indikasi dumping pada produk tersebut.

Febri menuturkan, untuk mempertahankan BMAD produk besi dan baja yang telah dilakukan selama ini, pemerintah tengah melakukan evaluasi lebih lanjut untuk melihat efektivitas nya.

“Produk-produk tersebut saat ini sedang menjalani sunset review, yang merupakan tahap evaluasi akhir untuk menentukan apakah perpanjangan pengenaan BMAD masih diperlukan,” jelasnya.

Hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa praktik dumping tidak terjadi lagi dan menjaga stabilitas industri baja dalam negeri.

Kemenperin berharap dengan diberlakukan nya BMAD, maka industri dalam negeri terhindar dari dampak negatif produk impor yang dijual di bawah harga pasar internasional. Instrumen pembatasan dengan tarif ini juga dinilai dapat menjaga persaingan yang sehat dan mencegah kerugian bagi produsen lokal.

Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Selain BMAD, pemerintah juga menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Kebijakan ini memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar Indonesia memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan, sehingga mampu melindungi industri lokal dari persaingan produk impor yang berkualitas rendah,” tuturnya.

Terakhir, Kemenperin mendorong pengendalian impor melalui Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk mengendalikan arus impor barang-barang tertentu yang berpotensi merugikan industri dalam negeri.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai bea masuk anti dumping (BMAD) sekitar 40% tidak akan efektif menekan gempuran keramik impor dari Cina. Oleh karena itu, pengusaha meminta pemerintah juga menerbitkan aturan pembatasan impor keramik dari Cina.

Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan menyampaikan besaran BMAD keramik impor hanya sebesar 45% - 50%. Ketua Umum Asaki Edy Sutanto menilai BMAD seharusnya sebesar 80% agar efektif menekan volume impor.

"Jika BMAD antara 70% sampai 80%, kami yakin angka impor bisa turun di atas 50%. Kalau itu terjadi, dampaknya besar sekali ke industri keramik nasional," kata Edy di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/8).

Edy menjelaskan BMAD sebesar 40% tidak akan menyamakan lapangan bermain keramik lokal dan keramik impor, khususnya dari Cina. Sebab, keramik impor dari Cina akan tetap lebih kompetitif, baik dari sisi harga pokok produksi maupun harga jual.

Sementara BMAD sebesar 80% akan membuat harga jual keramik dari Cina mencapai US$ 6,1 per meter persegi. Harga jual keramik lokal saat ini sebesar US$ 6,5 per meter persegi.

"Kami optimistis bisa memenangkan persaingan tersebut, karena kami menang secara kualitas, desain, layanan purna jual, dan ketepatan waktu pengiriman," katanya.

Edy menghitung rata-rata volume keramik impor sekitar 75 juta meter persegi per tahun. Menurut Edy, volume impor terbesar terjadi pada tahun lalu seluas 90 juta meter persegi.

Desak Pemerintah Batasi Impor Keramik

Oleh karena itu, Edy mengusulkan agar pemerintah membatasi volume impor antara 45 sampai 50 juta meter persegi dalam implementasi BMAD keramik. Dengan demikian, tujuan awal BMAD keramik impor agar bisa menekan volume impor keramik.

Edy secara khusus menilai pembatasn impor keramik harus dilakukan pada keramik impor asal Cina. Sebab, hanya performa keramik asal Negeri Panda yang konsisten tumbuh pada tahun ini.

Edy mencatat mayoritas negara asal keramik impor yang masuk pasar lokal telah menunjukkan penurunan secara volume maupun nilai. Penurunan volume impor keramik terbesar terjadi pada keramik asal India pada paruh pertama tahun ini, sementara penurunan nilai terbesar ada pada keramik asal Thailand.

Volume Keramik Impor dari Cina Naik

Pada Januari-Juni 2024, volume keramik impor dari Cina naik 11,6% secara tahunan menjadi 34,87 juta meter persegi. Sementara itu, nilai impor keramik dari cina tumbuh 6% menjadi US$ 111,71 juta.

Edy menilai penerapan BMAD dan pembatasan impor dapat melindungi pabrikan keramik yang melakukan ekspansi pada tahun ini. Terdapat dua investasi baru industri keramik yang mulai produksi pada tahun ini senilai Rp 3 triliun dengan kapasitas 43,5 juta meter persegi per tahun.

Di samping itu, Edy berpendapat BMAD dan pembatasan impor dapat memicu produsen keramik asal Cina memindahkan pabriknya ke dalam negeri. "Kami ingin meraka investasi di dalam negeri dan berkompetisi dengan adil dengan kami," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha konveksi dan garmen mengajukan permohonan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) untuk pakaian dan aksesoris pakaian kepada Komite Antidumping Indonesia (KADI). Pengusaha itu antara lain diwakili oleh Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Ketua IPKB Nandi Herdiaman menjelaskan permohonan BMAD ini mereka ajukan mengingat kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri yang masuh terpuruk. Sampai saat ini, dia mengatakan kondisi industri kecil-menengah belum mengalami peningkatan. Yang berjalan, kata dia, hanya konveksi-konveksi yang mengerjakan proyek seragam.

“Pentingnya antidumping saat ini agar produk impor bisa bersaing dengan produk dalam negeri,” ujar Nandi saat dihubungi Tempo, Jumat, 23 Agustus 2024.

Permohonan BMAD pakaian impor diajukan Nandi dan Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana saat menemui KADI di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Agustus 2024. Dari KADI, antara lain hadir Ketua KADI Danang Prasta Danial.

Dalam pertemuan itu, Nandi mengatakan KADI menyambut dan mendukung permohonan BMAD pakaian impor untuk kemajuan dan perlindungan produk dalam negeri. Saat ini, para pemohon sedang di tahap pendataan anggota sebagai syarat pengajuan itu.

Nandi mengaku persyaratannya lumayan rumit. Apalagi, IKM pada umumnya belum mempunyai laporan keuangan dan prasyarat administratif lain.

Saat ini, IPKB dan API juga sedang mengajukan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk pakaian impor. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2021 yang diundangkan pada 22 Oktober 2021 itu berlaku efektif mulai 12 November 2021 dan akan hangus pada 8 November 2024.

Kendati begitu, ia belum dapat memastikan apakan permohonannya akan dikabulkan pemerintah. Musababnya, dalam rapat itu, perwakilan pemerintah ada aturan yang mengharuskan permohonan perpanjangan harus diajukan oleh pelaku-pelaku usaha yang sama. Tak seluruh perusahaan pengaju BMTP itu kini masih beroperasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau ulang urgensi pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) ubin keramik. Rencana pengenaan bea masuk tambahan itu kini tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk diberlakukan pemerintah.

“Saya harap sebetulnya Kemenkeu bisa melihat kembali urgensi pengenaan BMAD keramik ini seperti apa,” kata Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, saat dihubungi Tempo, Rabu, 21 Agustus 2024.

Andry berharap, Kemenkeu bisa menelusuri kembali apakah memang benar ada dumping ubin keramik dari Cina. Menurut Andry, penelusuran ini perlu dilakukan untuk memastikan intervensi Kemenkeu terhadap proses pengenaan BMAD ubin keramik ini sudah tepat. “Akan kita lihat dengan masa periode yang singkat ini Kemenkeu mau mengeluarkan kebijakan yang konteiversial. Saya rasa Kemenkeu akan menghindari kebijakan-kebijakan yang kontroversial,” kata Andry.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas telah mengirimkan surat tentang keputusan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas ubin keramik asal Cina kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sumber Tempo yang mengetahui proses ini menyebut surat itu telah diterima Sekretariat Menteri Keuangan pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Dalam bocoran dokumen yang didapatkan Tempo, surat berkepala Menteri Perdagangan Republik Indonesia itu bertarikh Selasa, 6 Agustus 2024. Surat bernomor PD.01/449/M-DAG/SD/08/2024 yang bersifat segera itu ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di bagian perihal surat itu tertulis “keputusan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor ubin keramik asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT)”.

Ketika dikonfirmasi perihal besaran BMAD yang dia putuskan, Zulhas enggan berkomentar. Dia meminta Tempomenanyakannya kepada Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan Muhri. “Bisa kontak Pak Kasan,” kata Zulhas saat dihubungi Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Kasan membenarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan soal BMAD Ubin Keramik telah ditandatangani Zulhas pada 6 Agustus 2024 lalu dan disampaikan instansinya ke Menkeu. Namun, dia enggan menjabarkan isi surat itu karena bersifat rahasia. Dia juga mengklaim tak bisa mengungkapkan besaran BMAD yang diputuskan Mendag kepada publik karena karena menyalahi aturan. “Silakan nanti kalau sudah keluar penetapanya dan berlaku efektif melalui PMK bisa diakses publik termasuk media,” kata Kasan saat dihubungi Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dalam ekspose temuan satgas impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024, Zulhas menyebutkan besar BMAD ubin keramik berkisar antara 40 sampai 50 persen. Angka ini berbeda dari laporan hasil penyelidikan KADI yang sebelumnya telah beredar di publik. Dalam laporan bertarikh 3 Juli 2024 itu, besar tarif berkisar 100,12 sampai dengan 198,88 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Sepucuk surat sampai di meja Sekretariat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu siang, 7 Agustus 2024. Surat bernomor PD.01/449/M-DAG/SD/08/2024 itu memuat keputusan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tentang pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor ubin keramik asal Cina. Dalam bagian sifat surat itu tertulis: segera.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menandatangani dan mengirimkan surat itu kepada Sri Mulyani sehari sebelumnya. Dia mengklaim telah rampung membahas rencana pengenaan BMAD itu. Dari dokumen yang didapatkan Tempo, Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional telah menggelar rapat pleno untuk membahas ihwal BMAD ubin keramik asal Cina di Grand Hyatt Jakarta pada Kamis, 26 Juli 2024 lalu.

Ketika dikonfirmasi Tempo, Zulhas dan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan Muhri enggan membeberkan besaran tarif yang mereka putuskan. “Menyalahi aturan,” kata Kasan, Rabu, 7 Agustus 2024. Namun, Zulhas pernah mengungkapkan besaran tarif itu berada di kisaran 40 sampai dengan 50 persen. “Rata-rata ya,” kata dia di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Angka ini jauh lebih kecil dari besaran BMAD yang sebelumnya beredar di publik. Dalam laporan akhir penyelidikan Komite Antidumping Indonesia (KADI) bertarikh 3 Juli 2024, besar tarif ubin keramik asal Negeri Panda dipatok berkisar 100,12 sampai dengan 198,88 persen. Terjadi lonjakan besaran tarif dari laporan data utama yang keluar pada 8 Mei 2024. Dalam laporan pertama itu, KADI memang menemukan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan-perusahaan Cina. Namun, besaran BMAD tak sampai 100 persen. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko cawe-cawe dan lonjakan tarif ini.

Moeldoko mengundang Ketua KADI kala itu, Donna Gulthom, bertemu di kantornya di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 21 Mei 2024. Seorang mantan pejabat KADI yang mengetahui jalannya pertemuan itu bercerita, Moeldoko meminta Donna menaikkan besaran BMAD ubin keramik yang dia nilai terlalu rendah. Namun, Donna menolak. Dia menyatakan besaran BMAD itu telah sesuai dengan data-data yang dia temukan dalam penyelidikan.

Mantan Panglima TNI itu tak keberatan dengan jawaban Donna. Namun sebelum public hearing pada 5 Juni 1024, Donna dicopot dan digantikan Danang Prastial Danial. Berikutnya, dalam waktu kurang dari dua pekan, besaran BMAD hasil penyelidikan selama satu tahun tiba-tiba melonjak hingga sebesar 198,88 persen. Mantan pejabat KADI yang dihubungi Tempo mengaku tak tahu data apa yang digunakan KADI untuk menaikkan besaran BMAD hingga setinggi itu.

Donna enggan berkomentar ihwal penyebab lonjakan besaran BMAD ini. “Enggak etis kalau saya mencampurinya,“ kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Agustus 2024. Danang mengaku pernah mendengar ihwal pertemuan Donna dan Moeldoko, tapi dia mengklaim tak mengetahui persis isinya. Hingga berita ini ditulis, Moeldoko belum merespons permintaan konfirmasi yang dilayangkan Tempo melalui nomor telepon selulernya.

Lewat keterangan resmi saat itu, Moeldoko meminta kementerian dan lembaga terkait proses regulasi untuk mengantisipasi banjir impor. Sebab, perlindungan industri dalam negeri merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Khusus kepada KADI, dia mendukung instansi itu menjaga industri nasional dalam perdagangan internasional. “Salah satunya dengan pengenaan bea masuk anti dumping yang signifikan untuk mencegah predatory pricing dan unfair trade,” kata dia, Selasa, 21 Mei 2024.

Dari penelusuran Tempo, undangan Moeldoko kepada Donna ternyata merupakan permintaan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) selaku pemohon BMAD. Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengaku mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, dengan tembusan kepada KSP, karena tak puas dengan laporan data utama. Dengan surat itu, dia berharap aspirasi pelaku usaha akan sampai ke Presiden. Namun, dia mengklaim pencopotan Donna tak berhubungan dengan lonjakan besaran BMAD. “Saya kira (pergantian Ketua KADI) normatif saja,” kata Edy saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.

Edy bercerita, dia mengirimkan surat keberatan kepada KADI usai pengumuman laporan data utama pada 8 Mei 2024. Dalam surat itu, dia menuding hasil penyelidikan sementara KADI mencederai rasa keadilan dan tak mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri. “Kami protes keras ke KADI,” kata Edy. Menurut dia, hasil penyelidikan sementara KADI tak valid karena memuat dua sampai tiga pabrik yang sebenarnya telah tutup. Kepada KADI, dia menyodorkan data-data baru, lengkap dengan foto, video, dan dokumen pendukungnya.

Pengenaan antidumping yang tinggi menuai kritik dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio menilai dengan pemberian BMAD, harga produk porselen di pasar domestik dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memberatkan konsumen. Indef memprediksi kebijakan antidumping keramik akan menurunkan kesejahteraan masyarakat hingga US$ 433,3 juta atau Rp 7,02 triliun. Edy membantah tudingan ini. Menurut dia, harga ubin keramik tak hanya dipengaruhi impor dari Cina. Masih ada negara-negara lain yang akan mengekspor ubin keramiknya ke Indonesia.

Sampai saat ini, publik masih menanti besar BMAD ubin keramik yang akan diputuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Edy berharap besar BMAD tak akan di bawah 40 persen karena dia nilai tak akan efektif menahan gempuran impor. Andry beharap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa menahan kebijakan ini. Sementara, Danang enggan membeberkan besaran BMAD ubin keramik itu. Dia membiarkan Zulhas yang menyampaikannya kepada publik. “Saya takut jadi ramai,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeklaim telah menetapkan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk ubin keramik impor.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bahwa Kemendag melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah menyelesaikan hasil perhitungan besaran BMAD untuk produk ubin keramik. Menurutnya, rata-rata BMAD yang ditetapkan untuk ubin keramik di kisaran 45%-50%.

"Yang keramik, kami sudah dapat, sudah selesai. Rata-rata itu 45-50%," ujar Zulhas, Selasa (6/8/2024).

Zulhas mengaku bakal segera menandatangani ketetapan besaran BMAD produk ubin keramik dalam waktu dekat.

Selain produk keramik ubin, Zulhas juga berencana akan mengenakan BMAD untuk komoditas impor lainnya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, elektronik, barang tekstil sudah jadi dan kosmetik.

Selain penetapan BMAD, kata Zulhas, pengenaan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) untuk produk ubin keramik sebesar 13% juga sudah diberlakukan.

"1-2 hari, saya akan tanda-tangan untuk mengenakan [BMAD]," katanya.

Adapun, besaran BMAD yang disebutkan Zulhas ternyata lebih rendah daripada yang diusulkan sebelumnya yaitu sekitar 100-199%.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (17/7/2024), Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prasta Danial mengatakan bahwa pengumpulan masukkan dari kementerian/lembaga terkait memakan waktu sekitar 14 hari kerja setelah hasil penyelidikan KADI rilis pada 2 Juli 2024.

Setelah itu, menteri perdagangan memiliki waktu sekitar 45 hari kerja sejak hasil penyelidikan dirilis untuk memutuskan besaran BMAD dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.

"Itu time frame ya, bisa saja lebih cepat jika memang sudah ada keputusan. Tapi tidak serta-merta ditetapkan [besaran BMAD], harus benar-benar dilihat dari kepentingan hulu dan hilir," ujar Danang saat dihubungi.

Dia menyebut, terdapat 11 kode HS produk ubin keramik yang akan dikenakan BMAD. Nantinya, besaran BMAD tidak akan dipukul rata untuk seluruh 11 kode HS produk ubin keramik itu.

"BMAD ini bukan per negara, tapi ke produsen atau eksportir di negara asal," ucapnya.

Danang pun menjelaskan, sejumlah parameter digunakan untuk penetapan besaran BMAD kepada tiap produsen yang terbukti melakukan dumping. Di antaranya seperti kerugian industri yang ditimbulkan, selisih harga jual antar negara, dan keterkaitan antara selisih harga jual dengan kerugian industri.

"Beda-beda besaran BMAD, tergantung hasil penyelidikan, banyak parameter sebelum ditetapkan berapa persennya," jelasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto membantah anggapan The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) soal pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) ubin keramik akan menaikkan harga komoditas di pasar Indonesia.

Edy menjelaskan, pasar industri keramik adalah pasar persaingan sempurna. Asaki tak bisa menentukan harga keramik secara sepihak, sebab ada 40 perusahaan dari skala kecil, menengah, dan besar yang berkompetisi dalam pasar ini. Harga keramik, menurut dia, dipengaruhi oleh mekanisme pasar—tergantung permintaan dan penawaran. "Kami tidak mungkin seenaknya menaikkan harga untuk keutungan tersendiri,” kata Edy saat dihubungi Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Menurutnya, harga keramik turut dipengaruhi impor dari negara-negara eksportir. Meski perusahaan-perusahaan asal Cina dikenai antidumping, Edy menyebut masih ada negara-negata eksportir lain, seperti Vietnam dan India. Selamai ini, negara-negara itu, menurutnya, menduduki posisi kedua dan ketiga ekspor terbesar ke Indonesia.

Soal impor keramik dari Vietnam dan India, Edy mengaku tak khawatir. Meski berpotensi menggantikan posisi eksportir yang ditinggalkan Cina pasca pengenaan BMAD, dia mengatakan industri dalam negeri cukup memiliki daya saing. “Yang kami lawan praktik kecurangan,” kata Edy.

Indef baru-baru ini menganalisis dampak pengenaan BMAD ubin keramik asal Cina. Dalam analisis itu, Indef memprediksi kebijakan antidumping ubin keramik akan menurunkan kesejahteraan masyarakat hingga US$ 433,3 juta atau Rp7,02 triliun.

Perhitungan ini menggunakan Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk melihat dampak goncangan dalam aspek perdagangan internasional terhadap kinerja ekonomi makro, mikro dan sektoral di setiap negara. Model ini biasa digunakan dalam penelitian akademik atau riset kebijakan untuk menghitung dampak kebijakan pemerintah terhadap kondisi ekonomi suatu negara.

Dalam analisis Indef, penurunan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga secara umum yang mencapai 0,03 persen. Dengan adanya kenaikan harga, Indef memprediksi konsumsi rumah tangga akan turun sebesar 0,06 persen.

“Pemerintah harus berhati-hati jika ingin menerapkan BMAD keramik asal Cina, karena masyarakat bukannya untung malah buntung," kata Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto membantah anggapan The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) soal pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) ubin keramik akan menaikkan harga komoditas di pasar Indonesia.

Edy menjelaskan, pasar industri keramik adalah pasar persaingan sempurna. Asaki tak bisa menentukan harga keramik secara sepihak, sebab ada 40 perusahaan dari skala kecil, menengah, dan besar yang berkompetisi dalam pasar ini. Harga keramik, menurut dia, dipengaruhi oleh mekanisme pasar—tergantung permintaan dan penawaran. "Kami tidak mungkin seenaknya menaikkan harga untuk keutungan tersendiri,” kata Edy saat dihubungi Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Menurutnya, harga keramik turut dipengaruhi impor dari negara-negara eksportir. Meski perusahaan-perusahaan asal Cina dikenai antidumping, Edy menyebut masih ada negara-negata eksportir lain, seperti Vietnam dan India. Selamai ini, negara-negara itu, menurutnya, menduduki posisi kedua dan ketiga ekspor terbesar ke Indonesia.

Soal impor keramik dari Vietnam dan India, Edy mengaku tak khawatir. Meski berpotensi menggantikan posisi eksportir yang ditinggalkan Cina pasca pengenaan BMAD, dia mengatakan industri dalam negeri cukup memiliki daya saing. “Yang kami lawan praktik kecurangan,” kata Edy.

Indef baru-baru ini menganalisis dampak pengenaan BMAD ubin keramik asal Cina. Dalam analisis itu, Indef memprediksi kebijakan antidumping ubin keramik akan menurunkan kesejahteraan masyarakat hingga US$ 433,3 juta atau Rp7,02 triliun.

Perhitungan ini menggunakan Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk melihat dampak goncangan dalam aspek perdagangan internasional terhadap kinerja ekonomi makro, mikro dan sektoral di setiap negara. Model ini biasa digunakan dalam penelitian akademik atau riset kebijakan untuk menghitung dampak kebijakan pemerintah terhadap kondisi ekonomi suatu negara.

Dalam analisis Indef, penurunan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga secara umum yang mencapai 0,03 persen. Dengan adanya kenaikan harga, Indef memprediksi konsumsi rumah tangga akan turun sebesar 0,06 persen.

“Pemerintah harus berhati-hati jika ingin menerapkan BMAD keramik asal Cina, karena masyarakat bukannya untung malah buntung," kata Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto memperkirakan bakal terjadi banjir impor ubin keramik dari Cina selama pemerintah belum memberlakukam bea masuk antidumping (BMAD). Banjir impor itu, menurut dia, terjadi selama sesi puncak atau peak season perdagangan keramik pada kuartal ketiga dan keempat.

"Namanya pengusaha pasti mencari celah, apalagi tren keramik tiap semester kedua adalah peak season,” kata Edy saat dihubungi Tempo, dikutip Rabu, 7 Agustus 2024.

Sepanjang Mei hingga Juni saja, dia mengklaim impor keramik mencapai amgka 7 hingga 7,5 juta meter persegi per bulan. Setelahnya, Juli sampai Oktober, impor keramik akan memuncak. Angka impor, menurut Edy, akan melandai pada November dan terus menurun hingga akhir tahun. Penurunan ini, kata dia, disebabkan antara lain oleh faktor cuaca.

Edy berkaca pada fenomena impor keramik yang dia nilai marak terjadi menjelang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) pada 2018. “Sebelum safeguard diberlakukan, impor keramik sudah mendahului dalam jumlah besar,” kata dia. Edy mengatakan peristiwa ini terjadi karena pengusaha sudah menghitung untung-rugi.

Kepada pemerintah, Edy telah menyampaikan kekhawatirannya. Dia mengaku telah meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan atensi terhadap rencana pengenaan BMAD ubin keramik. “Kami perkirakan kalau (BMAD) tidak cepat keluar, tentu mereka akan ambil cadangan untuk tiga bulan ke depan,” kata dia.

Dari dokumen yang didapatkan Tempo, Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional telah menggelar rapat pleno untuk membahas ihwal BMAD ubin keramik asal Cina di Grand Hyatt Jakarta pada Kamis, 26 Juli 2024 lalu.

Rapat yang berlangsung pukul 14.00 sampai dengan 17.00 itu beragendakan “pembahasan pertimbangan kepentingan nasional atas usulan pengenaan BMAD atas impor produk ubin keramik asal RRT”. Zulhas belakangan menyebut akan segera menyampaikan rekomendasi pengenaan BMAD ubin keramik kepada Sri Mulyani.

BMAD merupakan kebijakan pembatasan impor melalui pemberlakuan tarif. Meski direkomendasikan oleh KADI yang merupakan instansi di bawah Kementerian Perdagangan, kebijakan ini secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dalam perumusannya, pengenaan BMAD melibatkan antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian.

Adapun BMAD ubin keramik pertama kali dimohonkan Asaki. KADI telah memulai penyelidikan dugaan dumping sejak Maret 2023. Penyelidikan itu selesai pada Juli lalu. Mendag memiliki waktu 45 hari sebelum menyampaikan rekomendasi ke Menkeu.

Rencana pengenaan BMAD ubin keramik belakangan menuai polemik. Institute of Development and Economics Studies (Indef) menilai kalkulasi KADI mengada-ada. Musababnya, dugaan dumping itu terjadi pada masa 2021. Mereka menilai impor saat itu meningkat karena pemulihan pascapandemi.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto memperkirakan bakal terjadi banjir impor ubin keramik dari Cina selama pemerintah belum memberlakukam bea masuk antidumping (BMAD). Banjir impor itu, menurut dia, terjadi selama sesi puncak atau peak season perdagangan keramik pada kuartal ketiga dan keempat.

"Namanya pengusaha pasti mencari celah, apalagi tren keramik tiap semester kedua adalah peak season,” kata Edy saat dihubungi Tempo, dikutip Rabu, 7 Agustus 2024.

Sepanjang Mei hingga Juni saja, dia mengklaim impor keramik mencapai amgka 7 hingga 7,5 juta meter persegi per bulan. Setelahnya, Juli sampai Oktober, impor keramik akan memuncak. Angka impor, menurut Edy, akan melandai pada November dan terus menurun hingga akhir tahun. Penurunan ini, kata dia, disebabkan antara lain oleh faktor cuaca.

Edy berkaca pada fenomena impor keramik yang dia nilai marak terjadi menjelang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) pada 2018. “Sebelum safeguard diberlakukan, impor keramik sudah mendahului dalam jumlah besar,” kata dia. Edy mengatakan peristiwa ini terjadi karena pengusaha sudah menghitung untung-rugi.

Kepada pemerintah, Edy telah menyampaikan kekhawatirannya. Dia mengaku telah meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan atensi terhadap rencana pengenaan BMAD ubin keramik. “Kami perkirakan kalau (BMAD) tidak cepat keluar, tentu mereka akan ambil cadangan untuk tiga bulan ke depan,” kata dia.

Dari dokumen yang didapatkan Tempo, Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional telah menggelar rapat pleno untuk membahas ihwal BMAD ubin keramik asal Cina di Grand Hyatt Jakarta pada Kamis, 26 Juli 2024 lalu.

Rapat yang berlangsung pukul 14.00 sampai dengan 17.00 itu beragendakan “pembahasan pertimbangan kepentingan nasional atas usulan pengenaan BMAD atas impor produk ubin keramik asal RRT”. Zulhas belakangan menyebut akan segera menyampaikan rekomendasi pengenaan BMAD ubin keramik kepada Sri Mulyani.

BMAD merupakan kebijakan pembatasan impor melalui pemberlakuan tarif. Meski direkomendasikan oleh KADI yang merupakan instansi di bawah Kementerian Perdagangan, kebijakan ini secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dalam perumusannya, pengenaan BMAD melibatkan antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian.

Adapun BMAD ubin keramik pertama kali dimohonkan Asaki. KADI telah memulai penyelidikan dugaan dumping sejak Maret 2023. Penyelidikan itu selesai pada Juli lalu. Mendag memiliki waktu 45 hari sebelum menyampaikan rekomendasi ke Menkeu.

Rencana pengenaan BMAD ubin keramik belakangan menuai polemik. Institute of Development and Economics Studies (Indef) menilai kalkulasi KADI mengada-ada. Musababnya, dugaan dumping itu terjadi pada masa 2021. Mereka menilai impor saat itu meningkat karena pemulihan pascapandemi.