Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 8% di masa pemerintahannya ini. Namun apakah target pertumbuhan sebesar itu mungkin untuk dicapai?

Ekonom sekaligus Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, berpendapat target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang setinggi itu tidak realistis untuk dicapai. Sebab hingga saat ini masih ada banyak permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum bisa mencapai target pertumbuhan 8%.

"Menurut saya sih nggak realistis ya, karena ya kalau target nampaknya boleh tinggi, tapi nampaknya untuk tercapai 8% menjadi tidak realistis," ucap Tauhid kepada detikcom, ditulis Kamis (24/10/2024).

Tauhid mengungkapkan setidaknya ada lima alasan kenapa ia merasa target tersebut tidaklah realistis. Mulai dari alasan historis atau pengalaman pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah-sudah hingga kondisi geopolitik global saat ini.

"Pada masa Presiden Jokowi targetnya malah lebih rendah, sampai 6%, juga nggak tercapai. Apalagi di-setting lebih tinggi, itu yang pertama," katanya.

"Yang kedua, kita punya kemampuan fiskal terbatas. Untuk mendorong fiskal yang terbatas tadi, kita sudah dibatasi defisit di bawah 3%. Sehingga kalau untuk ekspansi fiskal itu, dengan anggaran pemerintah yang terbatas agak berat untuk 8%" jelasnya.

Ketiga, Tauhid berpendapat untuk mengejar target ekonomi tumbuh hingga 8%, Indonesia perlu mendapat suntikan dana alias investasi kurang lebih sekitar Rp 13.000 triliun, baik dalam bentuk penyertaan modal asing (PMA) ataupun dalam negeri (PMDN). Sementara target dan realisasi investasi RI baru di kisaran Rp 1.800-2.000 triliun.

"Kebutuhan investasi itu sekitar Rp 13.600 triliun untuk katakanlah Rp 13.000-an triliun, PMA-PMDN, itu agak lumayan berat tercapai. Agak beratlah," papar Tauhid.

"Target (investasi) kita rata-rata kan setahun itu mungkin Rp 1.800-2.000 triliun, rata-rata Rp 10.000 per 5 tahun (selama masa kepemimpinan Prabowo). Jadi kalau ingin target (pertumbuhan ekonomi) di atas itu (capai 8%) maka butuh investasi yang besar," terangnya lagi.

Kemudian menurutnya tensi geopolitik yang tidak menentu juga menyebabkan penurunan ekspor sejumlah komoditas, yang secara tidak langsung juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi RI.

Terakhir, Tauhid berpendapat pertumbuhan daya beli masyarakat yang masih tergolong rendah menjadi alasan lain mengapa ia merasa target pertumbuhan ekonomi 8% tidaklah realistis. Belum lagi dengan melemahnya sektor industri belakangan ini yang membuatnya semakin pesimis.

"Terakhir soal daya beli masyarakat, saya kira ini problem karena growth-nya hanya di 2,5% selama beberapa tahun terakhir. Nah dari sisi sektoral, industri sebagai penopang ekonomi kita justru mengalami penurunan. Growth-nya bahkan di bawah 5%. Seharusnya untuk tumbuh 8% maka growth industri juga harus 8%. Nah itu sulit," katanya.

Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman juga meragukan kemampuan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Terlebih menurutnya hingga saat ini belum ada gebrakan kebijakan yang mampu meningkatkan ekonomi nasional secara signifikan.

"Kalau ingin mencapai 8% gitu ya, katakanlah dalam periode 5 tahun ke depan ya, maka apa yang bisa meningkatkan (ekonomi RI tumbuh) menjadi 8% gitu?" kata Rizal.

Alih-alih mengalami peningkatan, menurut Rizal saat ini 'mesin' penggerak ekonomi Indonesia malah banyak yang mengalami penurunan. Misalkan saja dari sektor pertanian, industri, dan jasa.

"Sepuluh tahun terakhir itu banyak yang lemah gitu ya mesin ekonomi kita. Produktivitasnya turun dibuktikan oleh total faktor produktivitas di sektor pertanian yang minus, industri juga turun, jasa apalagi gitu ya," terangnya.

Bahkan untuk program makan bergizi gratis yang digadang-gadang mampu memberikan banyak nilai tambah terhadap ekonomi Indonesia, selain meningkatkan gizi anak, dirasa kurang cukup untuk mendongkrak ekonomi RI naik hingga 8%.

Sebab menurut perhitungan Indef, dampak program makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan ekonomi RI sebesar 0,06% atau setara Rp 14 triliun. Nilai pertumbuhan ini pun dihitung berdasarkan asumsi jika program tersebut tepat sasaran. Artinya ada kemungkinan program ini tidak mampu menggenjot ekonomi Indonesia tumbuh 0,06% tadi.

"Jadi MBG ya, makan bergizi gratis itu memang akan men-create ekonomi pastinya. Hitungan kami itu kan untuk pertumbuhan ekonomi itu 0,06%. Jadi PDB kita akan naik sebesar 0,06% atau setara dengan kisaran Rp 14 triliun," ucap Rizal.

"Jadi Rp 14 triliun itu pun sudah dari seluruh sektor ya. Tadi sektor pangan, sektor industri susu, industri bahan susu. Kemudian juga logistik ataupun transportasi, plus juga yang memang terhadap (penyerapan) tenaga kerja," paparnya lagi.

Simak Video: Prabowo Pede Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Tembus 8%, Ini Kata Airlangga

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% dalam lima tahun ke depan. Untuk menuju ke sana sedang disiapkan berbagai program pendukungnya.

Demikian kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Kita kan di dalam APBN 2025 pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Untuk menuju 8% itu kan ada program, ini sedang dipersiapkan," kata Airlangga.

Airlangga membeberkan cara utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong investasi, membuka pasar ekspor sebanyak-banyaknya dan menggenjot sektor padat karya (labour intensive).

Para menteri Kabinet Merah Putih nantinya disebut akan melakukan rapat koordinasi untuk menentukan mana-mana saja yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang baru.

"Nanti para menteri, kita akan rapat koordinasi mana saja yang akan menjadi penjuru dari penopang pertumbuhan ekonomi yang baru," kata Airlangga.

Di sisi lain, Prabowo sebelumnya mengaku sering diejek karena menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan di bawah kepemimpinannya. Eks Menteri Pertahanan itu pun meresponsnya dengan santai dan meminta semua pihak untuk tunggu tanggal mainnya.

"Saya sering diejek, ya kan, Prabowo apa ini 8% pertumbuhan (ekonomi), kita dinyinyir, ya nggak apa-apa," kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/10).

Prabowo mengaku belajar dari proklamator sekaligus presiden RI pertama Soekarno. "Beliau pernah mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," tuturnya.

Prabowo optimis dengan target pertumbuhan ekonomi 8% itu. Bahkan ia menantang bagaimana jika realisasinya sampai 9%.

"Saya canangkan 8%, kalau nggak sampai 8% ya 7,5%, kalau nggak sampai 7,5 ya 7. Kalau kita puas kita canangkan 6%, nanti 5,3 ya sudahlah," ucap Prabowo.

"Siapa tahu nanti tidak 8%, kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Benar nggak? Tunggu tanggal mainnya," tambahnya yang diiringi tepuk tangan peserta.

Prabowo optimis Indonesia akan menjadi negara yang maju dan makmur rakyatnya. Tentunya hal itu akan terwujud dengan kerja keras dan membenahi segala sistem yang kurang mulai dari pendidikan, hukum dan peradilan.

"Saya optimis! Semakin saya belajar, semakin saya dikaji, saya optimis. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Bangsa Indonesia bangsa yang berani, bangsa yang optimis, kita insya Allah akan menjadi negara maju, kita akan jadi negara makmur. Tentunya kita harus kerja keras, kita harus benahi organisasi kita, benahi sistem pendidikan kita, kita benahi hukum kita, peradilan kita," pungkas Prabowo.

Simak Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyebut kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% adalah peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan target yang dipasang Presiden terpilih Prabowo Subianto

Menurut Rosan, konsumsi domestik dan investasi saat ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, proporsi investasi harus ditingkatkan.

"Kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi, paling besar itu dari konsumsi dalam negeri kita yang kuat, kurang lebih sekarang 53-54 persen. Kedua, datang dari investasi. Investasi sekarang kurang lebih 24-25 persen. Dulu, konsumsi kita bisa 57-58 persen, dan investasi bisa mencapai 30 persen atau lebih. Sekarang hanya 24-25 persen," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Rosan menekankan peningkatan proporsi investasi harus didorong, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi bersih dan manufaktur kendaraan listrik. Menurutnya, pemerintah akan mengarahkan investasi ke industri berkelanjutan, sesuai dengan permintaan global.

"Kita inginkan investasi yang berorientasi ekspor dan dilakukan secara berkelanjutan. Itu tema yang akan kita usung ke depannya. Karena permintaan global mengarah ke sana, bahwa kita semua harus melakukan ini secara berkelanjutan," ujar Rosan.

Kawasan Industri Berbasis Energi Bersih

Rosan juga menekankan perlunya mendorong pembangunan kawasan industri yang menggunakan energi bersih. Menurutnya, tuntutan pasar saat ini mengarah pada industri hijau untuk menarik minat investasi internasional, terutama dari sektor-sektor yang berfokus pada dekarbonisasi.

"Kalau kita bicara menarik investasi di sektor EV manufacturing, EV car, EV battery, mereka juga menuntut sumber energi yang digunakan berasal dari energi bersih. Kenapa? Supaya sesuai dengan visi mereka," ungkapnya.

Rosan juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan kawasan industri berbasis energi bersih di Indonesia. Menurutnya, investasi di sektor tersebut sudah umum dilakukan oleh investor dari negara maju.

"Saya baru dari Singapura, bertemu dengan perusahaan Sembcorp. Mereka telah berinvestasi di 13 kawasan industri hijau di Vietnam, dan akhir tahun ini akan bertambah menjadi 18," ungkap Rosan.

Kepastian Regulasi Perizinan Berusaha

Selain pengembangan industri berbasis ekspor yang berkelanjutan, Rosan juga menyoroti pentingnya menjaga kepastian dan kejelasan regulasi agar para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menjalankan investasi mereka dengan lebih terukur.

"Kebetulan saya pernah jadi pengusaha, jadi saya tahu persis apa masalahnya. Kita, pengusaha, paling tidak suka ketidakpastian. Kita ingin semuanya terukur dan terstruktur," terang Rosan.

Meskipun pemerintah telah menetapkan standar waktu penyelesaian perizinan melalui perjanjian dengan 18 kementerian yang terlibat, Rosan menyoroti bahwa realitas di lapangan sering kali jauh dari target yang diharapkan.

"Kita punya perjanjian dengan 18 kementerian dalam bentuk service level agreement. Contohnya, izin ini harus selesai dalam 3 hari, izin yang lain 5 hari. Tapi, kenyataannya bisa 6 bulan, 3 bulan, bahkan setahun," jelas Rosan, menunjukkan ketidaksesuaian antara perjanjian dan pelaksanaannya.

Rosan menegaskan bahwa ke depan, pemerintah akan lebih tegas dalam memastikan setiap instansi mematuhi perjanjian yang telah disepakati terkait waktu penyelesaian perizinan. Apalagi, pemerintah sudah memiliki payung hukum untuk memastikan hal ini.

"Kami akan kirim surat ke 18 instansi tersebut untuk memastikan mereka mematuhi service level agreement. Kalau misalnya sudah ada kesepakatan 3 hari, tapi mereka tidak mengeluarkan izin, maka saya yang akan mengeluarkan izinnya. Jadi, para pengusaha, baik dalam maupun luar negeri, tahu persis kapan mereka akan mendapatkan izin. Itu kepastian yang akan kami berikan," tegas Rosan.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan ekonomi 8% yang ditargetkan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto bukan mimpi. Target itu adalah keharusan agar Indonesia bisa keluar dari negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

"Upaya ini penting bagi Indonesia untuk terbebas dari perangkap negara berpendapatan menengah. Mencapai pertumbuhan 8% yang ambisius bukanlah mimpi, tetapi keharusan," kata Thomas dalam acara The International Seminar and Growth Academy ASEAN di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, kata Thomas, Indonesia harus memanfaatkan mesin pertumbuhan baru seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui investasi pendidikan, keterampilan dan kesehatan untuk menghasilkan tenaga kerja masa depan yang produktif dan inovatif.

"Kita harus menekankan peran inovasi teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Merangkul transformasi digital dan mendorong inovasi akan memungkinkan kita untuk bersaing secara global dan membuka peluang baru bagi semua. Keberlanjutan juga merupakan kunci," tuturnya.

Thomas yang juga merupakan keponakan dari Prabowo membeberkan fokus utama pemerintah ke depan meliputi pendidikan, kesehatan, pangan dan ketahanan energi. Proyek-proyek yang layak secara komersial juga akan diupayakan melalui kemitraan publik dan swasta.

"Investasi akan sangat penting dalam mendorong fase pembangunan berikutnya, dengan anggaran negara difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesejahteraan jangka panjang," ucap Thomas.

Tantangan Keluar dari Negara Berpendapatan Menengah

Thomas membeberkan beberapa tantangan yang dapat mempersulit untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, yakni ancaman perubahan iklim dan kemungkinan adanya pandemi lain yang bisa mempengaruhi perekonomian negara ASEAN.

"Ada beberapa tantangan yang dapat mempersulit transisi menuju ekonomi berpendapatan tinggi, seperti ancaman perubahan iklim dan kemungkinan pandemi lain yang akan mengancam dan mengguncang pertumbuhan ekonomi," beber Thomas.

Tantangan lainnya adalah munculnya digitalisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Menurutnya, hal tersebut dapat mengganggu pekerjaan konvensional.

"Semua masalah ini harus menjadi prioritas utama semua negara di ASEAN sesegera mungkin," ucapnya.

Selain tantangan masa depan, tantangan yang ada saat ini seperti populasi yang menua, produktivitas yang rendah, kurangnya daya saing, ketimpangan, kurangnya kapasitas kelembagaan dan tata kelola, serta lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).

Thomas meminta waspada karena negara ASEAN tidak luput dari jebakan negara berpendapatan menengah. Saat ini disebut baru dua negara ASEAN yang dapat dikategorikan sebagai negara berpendapatan tinggi, yaitu Singapura dan Brunei Darussalam.

"Menghadapi kenyataan ini sangat penting bagi negara-negara ASEAN berpendapatan menengah untuk menyusun strategi yang baik, jelas dan konkret agar terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan dapat bertransisi dengan lancar menuju negara berpendapatan tinggi," ucapnya.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan ekonomi 8% yang ditargetkan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto bukanlah mimpi, melainkan keharusan yang harus diwujudkan agar Indonesia bisa keluar dari status negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

"Upaya ini penting bagi Indonesia untuk terbebas dari perangkap negara berpendapatan menengah. Mencapai pertumbuhan 8% yang ambisius bukanlah mimpi, tetapi keharusan," kata Thomas dalam acara The International Seminar and Growth Academy ASEAN di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, kata Thomas, Indonesia harus memanfaatkan mesin pertumbuhan baru seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui investasi pendidikan, keterampilan dan kesehatan untuk menghasilkan tenaga kerja masa depan yang produktif dan inovatif.

"Kita harus menekankan peran inovasi teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Merangkul transformasi digital dan mendorong inovasi akan memungkinkan kita untuk bersaing secara global dan membuka peluang baru bagi semua. Keberlanjutan juga merupakan kunci," tuturnya.

Thomas yang juga merupakan keponakan dari Prabowo membeberkan fokus utama pemerintah ke depan meliputi pendidikan, kesehatan, pangan dan ketahanan energi. Proyek-proyek yang layak secara komersial juga akan diupayakan melalui kemitraan publik dan swasta.

"Investasi akan sangat penting dalam mendorong fase pembangunan berikutnya, dengan anggaran negara difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesejahteraan jangka panjang," ucap Thomas.

Hal itu sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar Indonesia bisa keluar dari negara berpendapatan menengah. Saat ini baru dua negara ASEAN yang dapat dikategorikan sebagai negara berpendapatan tinggi yaitu Singapura dan Brunei Darussalam.

"Menghadapi kenyataan ini sangat penting bagi negara-negara ASEAN berpendapatan menengah untuk menyusun strategi yang baik, jelas dan konkret agar terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan dapat bertransisi dengan lancar menuju negara berpendapatan tinggi," jelas dia.

Simak Video: Prabowo Pede Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Tembus 8%, Ini Kata Airlangga

[Gambas:Video 20detik]