Setelah sekian lama absen di pameran otomotif Indonesia, Ford akhirnya hadir kembali. Ford memastikan mengikuti pameran GJAW (Gaikindo Jakarta Auto Week) 2024 pada bulan November-Desember ini.

Director Sales RMA Indonesia Steven Beteng Santoso mengatakan, pameran GJAW bisa menjadi awal kebangkitan Ford di Indonesia. Steven mengatakan, peminat mobil Ford di Tanah Air masih cukup banyak.

Ford ikut pameran GJAW 2024 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

"Walaupun kami belum bisa membawa produk banyak, kami bersyukur. Karena respons dari pencinta Ford luar biasa. Kami akan membawa dua produk utama, Ranger, dan juga Everest. Dan animonya sangat banyak, sehingga sampai saat ini kami masih mendapatkan pesanan yang sangat banyak," kata Steven di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Steven memastikan Ford akan membawa produk baru di Indonesia tahun depan, yakni mobil sedan sport, Ford Mustang. "Mudah-mudahan akan bisa membawa hal baru di market Indonesia," sambung dia.

Produk selanjutnya yang akan diperkenalkan adalah Ranger Raptor bermesin 3.000 cc yang sudah banyak ditunggu pencinta mobil Ford di Indonesia. Dikatakan Steven, Ranger Raptor tipe ini memiliki karakter kuat sebagai SUV Amerika. Menariknya, baik Mustang maupun Ranger Raptor 3.000 cc akan di-display di pameran GJAW 2024.

Ford Ranger Raptor Foto: Dok. Ford

"Kedua produk akan kami display di GJAW dan kami akan lakukan penjualan sesegera mungkin. Untuk Ranger Raptor akan kami buka indennya di sana (GJAW 2024)," terang Steven.

Di pameran GJAW 2024 yang diselenggarakan pada 22 November-1 Desember di ICE-BSD City, Tangerang, booth Ford berlokasi di hall 5C dan menempati area pameran seluas 22,5 m x 20 m atau 450 m.

Tak Hanya Donald Trump, Gerald Ford-Ronald Reagan Alami Upaya Pembunuhan

Tak Hanya Donald Trump, Gerald Ford-Ronald Reagan Alami Upaya Pembunuhan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) blak-blakan alasan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Indonesia sepi peminat.

Pemerintah sendiri menargetkan sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta sambungan rumah (SR). Sementara itu, capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 SR atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir 2024 ini. Padahal, pembangunan jargas sudah dikebut lebih dari 10 tahun.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman menuturkan salah satu alasannya adalah aspek sosial. menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap jargas masih rendah.

Hal ini pun dinilai memperlambat proses penetrasi dan peningkatan jumlah pelanggan jargas, khususnya di lokasi-lokasi baru pengembangan.

Laode menyebut masih ada beberapa masyarakat yang khawatir akan pemasangan jargas rumah tangga.

"Aspek sosial, baru mau masuk saja nih temen-teman PGN (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) sudah dihadapkan pada isu bahaya 'nanti meledak', wah hal-hal seperti ini yang kadang tidak mudah untuk kita ingin speed up prosesnya," kata Laode dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Untuk diketahui, skema pembiayaan pembangunan jargas saat ini hanya ada dua, yakni lewat anggaran penerimaan dan belanja pemerintah (APBN) dan badan usaha dalam hal ini PGN.

Laode juga mengatakan hambatan lainnya adalah aspek dari konsumsi masyarakat terhadap jargas. Umumnya, kata dia, pada wilayah-wilayah jargas juga masih menjadi wilayah target penyaluran LPG.

Selain itu, aspek koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) juga masih menjadi alasan penghambat pembangunan jargas, Laode menuturkan proses pemengembangan jargas tidak selalu mendapat fasilitas ataukemudahan izin dari pemda setempat.

"Begitu kita masuk oh ini ada pemda yang mendukung ada yang kurang mendukung, ini masalah, kadang mau bangun MRS [Metering and Regulating Station] saja tidak ada lokasinya dari pemda, ini yang jadi tantangan juga," kata Laode.

Oleh karena itu, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia meminta kementerian tersebut menerbitkan surat edaran kepala daerah guna mendorong penerbitan kebijakan yang mewajibkan pembangunan jargas.

Laode juga ingin Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepala daerah terkait kebijakan pengurangan pungutan daerah dalam pengembangan jargas.

"Kalau dari Kementerian Dalam Negeri kami perlu, kami butuh agar di pemda-pemda itu ada suatu peraturan daerah yang mendukung proses pengembangan jargas karena kalau tak diatur pemda prosesnya gak seragam, pemda melihat berbeda-beda terkait jargas ini," kata Laode.

Tak hanya itu, menurut Laode hambatan pengembangan jargas lainnya adalah aspek keekonomian dan finansial. Dia menjelaskan untuk mencapai kelayakan finansialnya membutuhkan fasilitas pemerintah dalam bentuk dukungan pendanaan proyek.

"Oleh karena itu bertahun2 semenjak kita canangkan program jargas ini yang bermasalah adalah keekonomian, kelayakan finansial, itu terus yang diotak atik," imbuh Laode.

Karenanya, pemerintah pun bakal membuka skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) yang bakal dilelang pada 2025. Hal ini demi menarik investor anak badan usaha swasta bergabung menggarap pembangunan jargas.

Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.

"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).

"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.

Ada lonjakan minat di pasar derivatif Bitcoin, ketika pada 15 Oktober 2024 open interest BTC mencetak rekor baru, yaitu US$19,8 miliar.

Data dari CryptoQuant mencerminkan adanya peningkatan permintaan terhadap cryptocurrency terbesar ini di luar pasar spot, yang menunjukkan betapa banyaknya uang baru yang telah masuk ke pasar aset digital dalam beberapa bulan terakhir. Peningkatan open interest ini menandakan bahwa investor semakin optimistis terhadap prospek harga Bitcoin ke depan.

Funding rates dalam konteks pasar derivatif Bitcoin merupakan biaya yang dibayar oleh trader untuk mempertahankan posisi mereka (baik short ataupun long), telah melonjak ke tingkat tertinggi sejak bulan Agustus. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar posisi terbuka yang ada adalah posisi long, yang mengharapkan adanya apresiasi lebih lanjut dari harga Bitcoin.

Biasanya, peningkatan open interest dianggap sebagai indikasi positif terhadap pergerakan harga Bitcoin. Namun, beberapa pengamat pasar mengungkapkan keprihatinan bahwa volatilitas yang meningkat dapat menjadi ancaman. Sifat pasar derivatif Bitcoin yang sangat ter-leveraged berpotensi mengarah pada likuidasi berskala besar jika terjadi pergerakan harga yang tiba-tiba.

Meskipun ada kekhawatiran ini, sifat dari kontrak di pasar berjangka (futures) Bitcoin yang mendasari lonjakan open interest mungkin dapat meredakan kekhawatiran tersebut. Menurut data dari Glassnode, sejumlah besar kontrak futures Bitcoin merupakan kontrak yang dijamin dengan kas dan bukan dengan cryptocurrency itu sendiri.

Ini berarti bahwa kontrak tersebut dijamin oleh dolar AS atau stablecoin yang dipatok pada dolar, bukan oleh Bitcoin atau aset kripto lainnya. Dengan demikian, hal ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi para investor yang terlibat dalam perdagangan derivatif Bitcoin ini.

Chicago Mercantile Exchange (CME) telah menjadi pemain terbesar dalam pasar ini sejak 2017, dengan 40 persen dari semua kontrak yang dijamin dengan kas. Dominasi yang jelas dari produk futures kelas institusional ini menunjukkan bahwa para investor profesional semakin mengandalkan derivatif Bitcoin sebagai salah satu strukur penting dalam program perdagangan mereka. Adanya institusi besar yang berpartisipasi dalam pasar ini semakin menegaskan bahwa Bitcoin mulai diterima secara luas sebagai aset yang sah dalam investasi.

Tidak hanya itu, minat institusional terhadap Bitcoin juga terlihat dari jumlah inflow yang signifikan ke dalam Exchange-Traded Fund (ETF) Spot Bitcoin. Sejak peluncurannya pada Januari 2024 di AS, ETF Spot Bitcoin telah mengumpulkan hampir US$20 miliar dalam inflow bersih, yang menunjukkan adopsi mainstream terhadap cryptocurrency sebagai kelas aset yang bonafide. Ini adalah tanda bahwa Bitcoin dan aset digital lainnya semakin mendapatkan tempat di hati para investor, termasuk institusi besar.

Saat ini, total open interest di pasar berjangka Bitcoin mencapai 574.680 BTC. CME memimpin dengan total kontrak terbuka senilai US$11,07 miliar, diikuti oleh Binance dengan US$8,01 miliar dan ByBit dengan US$5,61 miliar. Ketiga bursa ini menunjukkan betapa kompetitifnya pasar derivatif Bitcoin, di mana institusi besar bersaing untuk mendapatkan bagian terbesar dari “kue lezat” yang terus berkembang ini.

Dengan meningkatnya minat dari investor institusi, Bitcoin semakin dianggap sebagai aset yang tidak hanya dapat diperdagangkan, tetapi juga sebagai alat untuk diversifikasi portofolio dan perlindungan terhadap inflasi.

Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan dinamika pasar yang mungkin memengaruhi pergerakan harga Bitcoin ke depan, termasuk regulasi, adopsi teknologi blockchain, dan perubahan sentimen pasar secara keseluruhan. [ps]

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyebut kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% adalah peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan target yang dipasang Presiden terpilih Prabowo Subianto

Menurut Rosan, konsumsi domestik dan investasi saat ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, proporsi investasi harus ditingkatkan.

"Kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi, paling besar itu dari konsumsi dalam negeri kita yang kuat, kurang lebih sekarang 53-54 persen. Kedua, datang dari investasi. Investasi sekarang kurang lebih 24-25 persen. Dulu, konsumsi kita bisa 57-58 persen, dan investasi bisa mencapai 30 persen atau lebih. Sekarang hanya 24-25 persen," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Rosan menekankan peningkatan proporsi investasi harus didorong, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi bersih dan manufaktur kendaraan listrik. Menurutnya, pemerintah akan mengarahkan investasi ke industri berkelanjutan, sesuai dengan permintaan global.

"Kita inginkan investasi yang berorientasi ekspor dan dilakukan secara berkelanjutan. Itu tema yang akan kita usung ke depannya. Karena permintaan global mengarah ke sana, bahwa kita semua harus melakukan ini secara berkelanjutan," ujar Rosan.

Kawasan Industri Berbasis Energi Bersih

Rosan juga menekankan perlunya mendorong pembangunan kawasan industri yang menggunakan energi bersih. Menurutnya, tuntutan pasar saat ini mengarah pada industri hijau untuk menarik minat investasi internasional, terutama dari sektor-sektor yang berfokus pada dekarbonisasi.

"Kalau kita bicara menarik investasi di sektor EV manufacturing, EV car, EV battery, mereka juga menuntut sumber energi yang digunakan berasal dari energi bersih. Kenapa? Supaya sesuai dengan visi mereka," ungkapnya.

Rosan juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan kawasan industri berbasis energi bersih di Indonesia. Menurutnya, investasi di sektor tersebut sudah umum dilakukan oleh investor dari negara maju.

"Saya baru dari Singapura, bertemu dengan perusahaan Sembcorp. Mereka telah berinvestasi di 13 kawasan industri hijau di Vietnam, dan akhir tahun ini akan bertambah menjadi 18," ungkap Rosan.

Kepastian Regulasi Perizinan Berusaha

Selain pengembangan industri berbasis ekspor yang berkelanjutan, Rosan juga menyoroti pentingnya menjaga kepastian dan kejelasan regulasi agar para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menjalankan investasi mereka dengan lebih terukur.

"Kebetulan saya pernah jadi pengusaha, jadi saya tahu persis apa masalahnya. Kita, pengusaha, paling tidak suka ketidakpastian. Kita ingin semuanya terukur dan terstruktur," terang Rosan.

Meskipun pemerintah telah menetapkan standar waktu penyelesaian perizinan melalui perjanjian dengan 18 kementerian yang terlibat, Rosan menyoroti bahwa realitas di lapangan sering kali jauh dari target yang diharapkan.

"Kita punya perjanjian dengan 18 kementerian dalam bentuk service level agreement. Contohnya, izin ini harus selesai dalam 3 hari, izin yang lain 5 hari. Tapi, kenyataannya bisa 6 bulan, 3 bulan, bahkan setahun," jelas Rosan, menunjukkan ketidaksesuaian antara perjanjian dan pelaksanaannya.

Rosan menegaskan bahwa ke depan, pemerintah akan lebih tegas dalam memastikan setiap instansi mematuhi perjanjian yang telah disepakati terkait waktu penyelesaian perizinan. Apalagi, pemerintah sudah memiliki payung hukum untuk memastikan hal ini.

"Kami akan kirim surat ke 18 instansi tersebut untuk memastikan mereka mematuhi service level agreement. Kalau misalnya sudah ada kesepakatan 3 hari, tapi mereka tidak mengeluarkan izin, maka saya yang akan mengeluarkan izinnya. Jadi, para pengusaha, baik dalam maupun luar negeri, tahu persis kapan mereka akan mendapatkan izin. Itu kepastian yang akan kami berikan," tegas Rosan.

Banyak perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun data center untuk menyokong pelatihan dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Melihat ini, pemerintah juga membuka peluang bagi perusahaan asing yang mau berinvestasi dan membangun infrastruktur di RI.

Meski begitu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan pemerintah masih perlu duduk bersama untuk benar-benar menyatukan persepsi apakah industri ini memang strategis.

"Jangan sampai nanti data center ini kan kita taruh di suatu tempat, dia akan makan sumber daya kan, dia membutuhkan listrik, apalagi misalnya listrik hijau, dia butuh misalnya air untuk cooling," kata Rachmat saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Marves, Jumat (11/10/2024).

"Nah kita harus juga pikir kalau kita bikin banyak nih di Indonesia, bisa nggak kita hilirisasi gitu misalnya, bisa nggak server-nya kita rakit di Indonesia jadi bikin lapangan kerjaan baru gitu. Kalau nggak nanti kita jadi tempat parkir aja kan. Jadi itu juga yang perlu kita coba (lihat), strategi kita seperti apa nih untuk meningkatkan multiplier efect untuk industri ini," jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Rachmat menekankan industri data center yang cenderung baru ini juga perlu dipikirkan seperti apa peluang nilai tambahnya di masa depan. Semisal terkait penyerapan tenaga kerja hingga transfer pengetahuan.

"Jadi apa lagi yang kita dapat gitu, misalnya tadi manufaktur atau perakitan server, terus misalnya juga orang-orangnya lebih ngerti tentang data center, tentang AI atau apapun itu gitu, ini juga perlu kita bundle gitu, kita bundling ya, supaya jangan sampai nanti kita jadi tempat orang naruh server, kita cuma dapat fee aja gitu, nggak ada multiplier efek yang lain gitu," ucapnya.

Jika memang dianggap investasi data center ini benar salah satu sektor strategis yang bisa menguntungkan Indonesia, mana pemerintah bisa memberikan sejumlah insentif. Hal ini tentu dimaksudkan untuk menarik minat perusahaan asing masuk RI.

"Pertama perlu memutuskan apakah investasi data center ini kita anggap sebagai industri strategis? Jika iya, dan sepertinya mungkin seperti itu yang kita ingin coba, itu ada preseden-preseden sebenarnya kita memberikan insentif-insentif," terang Rachmat.

Ia sendiri belum bisa memastikan insentif apa yang bisa diberikan pemerintah untuk menarik perusahaan asing ini membangun pusat data di RI. Namun ia mencontohkan bisa diberikan energi murah.

"Kayak misalnya kayak batu bara ada (industri) yang kita berikan (harga) lebih rendah, misalnya atau gas untuk industri tertentu, ya energi-energi ini kan ada aja kita anggap preseden," terangnya.

"Bahkan contoh kecil aja, setahu saya, kalau misalnya mau bikin charging station itu bisa beli listrik, harganya curah (murah) gitu kan, harganya juga berbeda. Jadi presidennya ada, tinggal nanti mungkin pemerintah bisa duduk bareng, kita lihat aja bahwa ini industrinya seberapa strategis, kita mau diberikan insentif apa," tegasnya lagi.

Jumlah orang yang memilih profesi petani kian menurun. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, minimnya regenerasi petani membuat banyak negara merasa waswas dan khawatir.

"Seluruh kepala negara dari berbagai belahan dunia, semuanya menyatakan waswas dan khawatir, karena regenerasi petani cukup mengkhawatirkan di masing-masing negara," katanya dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Moeldoko lalu mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut rata-rata usia petani di Indonesia adalah 55 tahun. Sementara itu, hanya 2,14% gen Z yang terlibat di sektor pertanian.

"Data BPS terakhir bahwa mayoritas petani Indonesia saat ini usianya 55 tahun. Yang anomalinya generasi Gen Z itu populasinya hanya 2,14% yang ada dalam sektor pertanian. Ini sungguh perlu untuk kita pikirkan," tuturnya.

Oleh karena itu Moeldoko menyebut Indonesia kini menghadapi tiga persoalan utama di sektor pertanian. Pertama, jumlah lahan baku semakin menyusut, lalu produktivitas yang menyusut, serta usia petani yang semakin menua.

Sementara itu, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Inti Pertiwi Nashwari membenarkan adanya penurunan minat pemuda untuk menjadi petani. Ia menilai kondisi ini ada kaitannya dengan petani tua yang kurang berupaya menurunkan profesinya kepada anak-anaknya.

"Jadi tidak ada regenerasi, tidak ada upaya-upaya atau kurangnya upaya-upaya dari petani tua sendiri untuk menurunkannya kepada anak-anaknya. Nah ini kita lihat karena memang kurangnya daya tarik di bidang pertanian," tutur Inti.

Adapun Kementan sudah menyiapkan berbagai program, seperti Petani Milenial hingga pelatihan smart farming untuk menarik minat pemuda. Kementan menargetkan ada kenaikan kaum muda setiap tahunnya untuk berprofesi menjadi petani.

Adapun Indonesia mendapatkan bantuan sekitar Rp 7,5 miliar atau sekitar US$ 470 ribu dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia untuk mengembangkan pertanian di Tanah Air. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk di Cibubur.

Simak: Cegah Krisis Pangan, BMKG Dorong Petani Milenial Sadar Iklim

[Gambas:Video 20detik]

Keinginan masyarakat untuk bersepeda atau gowes yang sempat booming pada 2020-2021 lalu kian merosot sejak pandemi Covid-19 berakhir. Kondisi ini terlihat dari surutnya penjualan sepeda, seperti yang terjadi di Pasar Rumput, Jakarta Selatan.

Namun tidak hanya membuat penjualan sepeda kian merosot, ternyata memudarnya minat masyarakat terhadap aktivitas gowes ini memunculkan fenomena baru yakni ramai-ramai jual sepeda bekas. Sebab ternyata banyak 'korban booming' yang kala itu ikut-ikutan beli sepeda karena tren, kini berusaha untuk menjual kembali sepeda miliknya.

Hal ini seperti yang dialami seorang pedagang sepeda di kawasan Pasar Rumput bernama Kode. Alih-alih menerima pembeli, ia mengaku saat ini banyak orang berkunjung ke tokonya untuk menjual sepeda bekas milik mereka.

"Orang datang banyakan yang jual daripada yang beli. Ya kita banyak yang jual tapi nggak bisa beli gimana? Di sini saja sepeda masih banyak yang nggak laku," katanya saat ditemui detikcom, Rabu (25/9/2024).

"Ya mungkin karena mereka sudah nggak mau lagi sepedaan. Coba lihat aja itu pas CFD (Car Free Day), dulu banyak yang sepedaan, sekarang bawa motor ke sana habis itu jalan aja. Dikit lah yang sekarang sepedaan," sambung Kode.

Mirisnya lagi, dengan jumlah pembeli yang dalam sebulan bisa ia hitung jari, Kode mengaku orang yang datang untuk menjual sepeda bekas datang hampir setiap hari. Sehingga ia menjadi sangat pilih-pilih saat ada yang menawarkan sepeda bekas kepadanya.

"Jadi ya nggak semua (orang jual sepeda bekas) kita beli, kalau saya paling nggak yang kondisinya masih 60-70% baguslah. Kalau nggak keluar modal lagi besar, itu pun kalau harganya cocok sama liat kondisi kantong juga," sambung Kode.

Sementara itu, pedagang lain bernama Rony mengaku juga lebih sering menerima orang yang datang untuk menjual sepeda bekas ketimbang yang datang untuk membeli. Ia menyebut orang-orang tersebut sebagai 'korban booming' semasa pandemi lalu.

"Itu korban booming semua itu, pas pandemi kan banyak yang beli ikut-ikutan kaya orang jadi beli semua. Makanya tiap hari ada saja yang jual," katanya.

Belum lagi menurutnya harga jual sepeda saat pandemi, saat banyak orang beli sepeda, sudah jauh berbeda. Kondisi ini membuat banyak orang yang mau tak mau mengobral sepeda miliknya dengan harga sangat miring, terlebih jika dibandingkan saat mereka beli dulu.

Bahkan ia mengaku pernah menemui orang yang menjual sepedanya dengan harga Rp 1,2 juta, dari sebelumnya Rp 7 jutaan saat dibeli semasa pandemi. Rony menyebut jika harga jual yang ditawarkan terlalu mahal, ia enggan untuk membeli. Terlebih mengingat penjualan sepeda di tokonya saat ini yang sudah sangat rendah.

"Itu pun yang jual harganya sudah ambruk banget, orang waktu mereka belinya zaman booming ya kan, misalnya dia beli Rp 7 juta, kita beli paling Rp 1,2 juta," ucap Rony.

Simak juga Video: Murah Meriah! Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale Mulai Rp 2,8 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Keinginan masyarakat untuk bersepeda atau gowes yang sempat booming pada 2020-2021 lalu kian merosot sejak pandemi Covid-19 berakhir. Kondisi ini terlihat dari surutnya penjualan sepeda, seperti yang terjadi di Pasar Rumput, Jakarta Selatan.

Namun tidak hanya membuat penjualan sepeda kian merosot, ternyata memudarnya minat masyarakat terhadap aktivitas gowes ini memunculkan fenomena baru yakni ramai-ramai jual sepeda bekas. Sebab ternyata banyak 'korban booming' yang kala itu ikut-ikutan beli sepeda karena tren, kini berusaha untuk menjual kembali sepeda miliknya.

Hal ini seperti yang dialami seorang pedagang sepeda di kawasan Pasar Rumput bernama Kode. Alih-alih menerima pembeli, ia mengaku saat ini banyak orang berkunjung ke tokonya untuk menjual sepeda bekas milik mereka.

"Orang datang banyakan yang jual daripada yang beli. Ya kita banyak yang jual tapi nggak bisa beli gimana? Di sini saja sepeda masih banyak yang nggak laku," katanya saat ditemui detikcom, Rabu (25/9/2024).

"Ya mungkin karena mereka sudah nggak mau lagi sepedaan. Coba lihat aja itu pas CFD (Car Free Day), dulu banyak yang sepedaan, sekarang bawa motor ke sana habis itu jalan aja. Dikit lah yang sekarang sepedaan," sambung Kode.

Mirisnya lagi, dengan jumlah pembeli yang dalam sebulan bisa ia hitung jari, Kode mengaku orang yang datang untuk menjual sepeda bekas datang hampir setiap hari. Sehingga ia menjadi sangat pilih-pilih saat ada yang menawarkan sepeda bekas kepadanya.

"Jadi ya nggak semua (orang jual sepeda bekas) kita beli, kalau saya paling nggak yang kondisinya masih 60-70% baguslah. Kalau nggak keluar modal lagi besar, itu pun kalau harganya cocok sama liat kondisi kantong juga," sambung Kode.

Sementara itu, pedagang lain bernama Rony mengaku juga lebih sering menerima orang yang datang untuk menjual sepeda bekas ketimbang yang datang untuk membeli. Ia menyebut orang-orang tersebut sebagai 'korban booming' semasa pandemi lalu.

"Itu korban booming semua itu, pas pandemi kan banyak yang beli ikut-ikutan kaya orang jadi beli semua. Makanya tiap hari ada saja yang jual," katanya.

Belum lagi menurutnya harga jual sepeda saat pandemi, saat banyak orang beli sepeda, sudah jauh berbeda. Kondisi ini membuat banyak orang yang mau tak mau mengobral sepeda miliknya dengan harga sangat miring, terlebih jika dibandingkan saat mereka beli dulu.

Bahkan ia mengaku pernah menemui orang yang menjual sepedanya dengan harga Rp 1,2 juta, dari sebelumnya Rp 7 jutaan saat dibeli semasa pandemi. Rony menyebut jika harga jual yang ditawarkan terlalu mahal, ia enggan untuk membeli. Terlebih mengingat penjualan sepeda di tokonya saat ini yang sudah sangat rendah.

"Itu pun yang jual harganya sudah ambruk banget, orang waktu mereka belinya zaman booming ya kan, misalnya dia beli Rp 7 juta, kita beli paling Rp 1,2 juta," ucap Rony.

Keinginan masyarakat untuk bersepeda atau gowes kian merosot. Kondisi ini terlihat dari surutnya penjualan sepeda baru maupun bekas dari tahun ke tahun.

Misalkan saja di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan, yang sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu sentra jual-beli sepeda murah. Kini di kawasan itu banyak pedagang memilih untuk gulung tikar akibat sepi pembeli.

Salah seorang pedagang yang dalam waktu dekat juga berencana menutup tokonya, Kode, mengatakan pada 2020-2021 lalu saat kegiatan bersepeda sedang 'booming' tokonya bisa menjual hingga 20 unit sepeda per harinya.

Saat ini dalam sehari Kode belum tentu bisa menjual satu unit sepeda. Bahkan hingga siang hari ini saat ditemui detikcom, dirinya belum mendapat penglaris sama sekali.

"Dulu pas pandemi bisa jual 20 unit sehari, sampai sering kehabisan kita. kalau sekarang boro-boro 20 unit sehari, jual lebih dari 10 unit sebulan saja sudah syukur," katanya saat ditemui detikcom di kiosnya, Rabu (25/9/2024).

"Sekarang mah dalam sehari belum tentu ada yang laku. Sabtu-Minggu pas yang biasanya jadi harapan kita, kan orang banyak yang libur tuh (punya waktu untuk mencari sepeda), itu juga sepi sekarang," terangnya lagi.

Menurutnya kondisi ini jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan masa sebelum 2020 atau masa pandemi. Sebab kala itu Kode masih bisa menjual 3-4 unit sepeda per hari saat sedang sepi, dan mampu menjual hingga 10 unit sepeda saat sedang ramai.

"Dulu (sebelum pandemi) bisa lah jual 3-4 unit sepeda. Kalau lagi ramai kaya Sabtu-Minggu itu bisa sampai 10 unit. Sekarang Sabtu-Minggu saja sepi," ungkap Kode.

"Kaya Agustus kemarin itu biasanya dari perusahaan, kantor-kantor, itu mesen ada yang 5 ada yang 10 (sepeda) buat hadiah atau doorprice gitu, sekarang mah nggak ada. Biasanya kita ngarepin dari situ, sekarang mah nggak ada, nggak ada sama sekali," terangnya lagi.

Tidak hanya dari segi penjualan, penurunan minat masyarakat untuk bersepeda juga terlihat dari turunnya harga jual produk. Padahal saat pandemi berlangsung, harga jual sepeda sempat melonjak tinggi.

Kode menjelaskan pada 2020-2021 banyak aturan pembatasan covid-19 yang membuat pabrik tidak bisa beroperasi normal. Begitu juga dengan proses impor sepeda atau bahan pembuatan sepeda yang tertahan karena pandemi.

Kondisi ini membuat keterbatasan stok sepeda di tengah tingginya minat masyarakat. Sehingga harga jual dari pabrik naik cukup tinggi, kemudian efeknya turut membuat harga yang dikenakan pedagang ke pelanggan juga naik signifikan.

"Itu (selama pandemi) mah bukan naik harga lagi, tapi memang ganti harga. Sepeda yang normalnya Rp 500 ribu bisa jadi Rp 1 juta. Waktu itu harga bisa naik dua tiga kali lipat," terangnya.

Penjual sepeda di kawasan Pasar Rumput yang lain, Rony, juga mengatakan penjualan sepeda di tokonya selama pandemi sempat melonjak hingga tiga kali lipat dibandingkan hari biasanya, walaupun ia enggan untuk menyebut omzetnya per hari atau per bulan.

"Ibaratnya pas pandemi kita dapat rezeki nomplok, pokoknya mah penjualan bisa dua tiga kali lipat lah. Padahal harganya waktu itu juga lagi tinggi-tingginya kan. Soalnya banyak pabrik yang tutup nggak produksi, jadi stoknya dikit, tapi habis terus," kata Rony.

Berbeda jauh dengan masa pandemi, Rony mengaku saat ini dirinya bahkan kesulitan untuk menjual satu unit sepeda dalam sehari. Kalaupun ada pembeli, biasanya hanya satu dua sepeda anak yang laku terjual.

"Paling banyak turun mah sepeda dewasa pokoknya, kaya sepeda bromton, sepeda lipat, MTB, sekarang sudah nggak ada yang beli. Kalau sepeda fixie kan biasanya diapakai anak sekolah, itu turun tapi ada satu dua yang beli," ungkapnya.

"Paling sering sekarang yang beli ya sepeda anak saja, buat anak di bawah 7 tahun lah yang masih ada orang beli. Ya paling satu dua orang yang beli ya sepeda anak,"

Tidak hanya penjualan sepeda yang kian menyusut, jumlah pelanggan yang datang untuk merakit atau memperbaiki sepeda juga makin menipis. Kondisi ini membuat tokonya kesulitan memutar kembali uang yang didapat sebagai modal.

"Yang datang untuk rakit sepeda atau servis gitu juga dikit sekarang. Kaya orang datang untuk ganti ban dalam aja sudah hampir nggak ada, padahal itu ibaratnya (biaya servis atau rakit) lumayan lah bisa buat makan kan," ucapnya.

"Sekarang untuk belanja (beli sepeda baru untuk dijual lagi) sudah nggak bisa. Boro-boro belanja, orang buat sewa toko sama makan saja nggak nutup," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga (BI rate) menjadi 6% atau turun 25 basis poin. Dengan turunnya suku bunga tersebut, apakah bisa membuat banyak orang ambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR)?

Menanggapi hal tersebut, Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia, Andy Nugroho menilai turunnya suku bunga BI bisa menurunkan suku bunga KPR. Dengan turunnya suku bunga KPR ini memang bisa menarik orang untuk mengambil KPR untuk membeli rumah.

"Apakah itu akan bikin orang tertarik atau semangat ambil KPR? Ya sedikit banyak iya. Karena kan berarti beban untuk cicilannya akan lebih rendah. Secara teori memang seperti itu sih," tuturnya ketika dihubungi detikcom, Kamis (19/9/2024).

Walau demikian, dengan turunnya BI tidak langsung membuat suku bunga KPR juga ikut turun. Butuh waktu sekitar 3-4 bulan karena ada penyesuaian.

Senada, Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo mengatakan, dengan penurunan suku bunga BI menjadi 6% akan berdampak positif pada bisnis KPR. Hal itu karena bunga KPR biasanya terikat pada suku bunga acuan.

"Dengan suku bunga lebih rendah, biaya angsuran KPR juga menjadi lebih ringan sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli rumah," katanya kepada detikcom.

Dengan demikian, hal itu bisa mendorong permintaan KPR yang dapat menguntungkan sektor properti dan perbankan yang menawarkan produk KPR.

Sebelumnya, dikutip dari detikFinance, Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan BI Rate 25 basis poin (bps) menjadi 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.

"Rapat dewan gubernur BI 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6% demikian deposit facility turun 25 bps menjadi 5,25% lending facility 25 bps jadi 6,75%," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

BI-Rate Tetap 6,00%

BI-Rate Tetap 6,00%

Bisnis.com, JAKARTA - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 diperpanjang hingga Selasa, 10 September 2024.

Perpanjangan waktu ini diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena masalah eror e-meterai yang membuat sejumlah pelamar kelabakan.

BKN melalui akun Instagramnya, @bknidofficial, mengumumkan bahwa saat ini sudah ada 3.279.427 pelamar.

Dari total tersebut, 1.535.206 di antaranya sudah submit berkas, 827.973 dinyatakan memenuhi syarat (MS), dan 145.885 lainnya tidak memenuhi syarat (TMS).

Adapun hingga saat ini, masih ada instansi yang sepi peminat. Instansi sepi peminat ini bisa menjadi peluang untuk lolos seleksi.

Kesempatan lolos lebih besar, apabila jumlah pendaftar lebih sedikit dari formasi yang dibutuhkan.

Mengutip dari Instagram resmi BKN, terdapat 10 instansi pusat dan daerah yang masih sepi peminat hingga saat ini.

Daftar Instansi Paling Sepi Peminat di CPNS 2024

Instansi Pusat

1. Kemenko PMK

• Formasi: 63
• Jumlah pendaftar: 345 orang

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)

• Formasi: 61
• Jumlah pendaftar: 374 orang

3. Setjen Komnas HAM

• Formasi: 38
• Jumlah pendaftar: 416 orang

4. Sekretariat Jenderal MPR

• Formasi: 25
• Jumlah pendaftar: 427 orang

5. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

• Formasi: 500
• Jumlah pendaftar: 460 orang

6. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

• Formasi: 53
• Jumlah pendaftar: 745 orang

7. Seretariat Jenderal Dewan Nasional Pertahanan Nasional (Setjen Wantannas)

• Formasi: 64
• Jumlah pendaftar: 838 orang

8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

• Formasi: 194
• Jumlah pendaftar: 877 orang

9. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Setjen KY)

• Formasi: 145
• Jumlah pendaftar: 970 orang

10. Badan Informasi Geospasial

• Formasi: 82
• Jumlah pendaftar: 1.107 orang

Instansi daerah

1. Pemerintah Kota Gorontalo

• Formasi: 5
• Jumlah pendaftar: 13 orang

2. Pemerintah Kabupaten Bangli

• Formasi: 9
• Jumlah pendaftar: 18 orang

3. Pemerintah Kabupaten Purworejo

• Formasi: 17
• Jumlah pendaftar: 35 orang

4. Pemerintah Kota Tanjungpinang

• Formasi: 15
• Jumlah pendaftar: 45 orang

5. Pemerintah Kabupaten Bondowoso

• Formasi: 27
• Jumlah pendaftar: 56 orang

6. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

• Formasi: 51
• Jumlah pendaftar: 58 orang

7. Pemerintah Kabupaten Pohuwato

• Formasi: 41
• Jumlah pendaftar: 77 orang

8. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

• Formasi: 23
• Jumlah pendaftar: 124 orang

9. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

• Formasi: 10
• Jumlah pendaftar: 151 orang

10. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

• Formasi: 6
• Jumlah pendaftar: 156 orang

Bisnis.com, JAKARTA - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 masih dibuka hingga 6 September.

Merujuk pada jadwal yang dibagikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), seleksi administrasi akan dilaksanakan hingga 13 September 2024.

Peserta yang lolos akan diumumkan pada 14 hingga 17 September 2024.

Mengutip dari akun media sosial BKN, data per 30 Agustus 2024 menunjukkan bahwa pelamar yang daftar sudah mencapai angka 1.375.266.

Kemudian peserta yang sudah submit pendaftaran CPNS yakni sebanyak 376.233. Sedangkan yang sudah terverifikasi memenuhi syarat dari instansi yang dilamar yakni 185.107.

Tahun ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham menjadi instansi paling diminati oleh pendaftar CPNS.

Dari 9.070 formasi, sudah ada 241.530 pelamar yang mencoba mengundi nasibnya untuk bisa lolos CPNS di Kemenkumham 2024.

10 Instansi Pusat Paling Banyak Peminat

Berikut ini daftar instansi CPNS paling banyak peminat:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Formasi: 9.070
Pelamar: 241.530

2. Kejaksaan Agung

Formasi: 9.694
Pelamar: 42.579

3. Kementerian Kesehatan

Formasi: 8.449
Pelamar: 242.058

4.Kementerian Komunikasi dan Informatika

Formasi: 4.215
Pelamar: 31.662

5. Kementerian Pertahanan

Formasi: 6.566
Pelamar: 21.524

6. Kementerian Perhubungan

Formasi: 1.391
Pelamar: 16.293

7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Formasi: 3.066
Pelamar: 16.293

8. Kementerian Keuangan

Formasi: 1.230
Pelamar: 14.944

9. Otorita Ibu Kota Nusantara

Formasi: 600
Pelamar: 13.379

10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Formasi: 1.206
Pelamar: 13.129