JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan harapannya, kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri akan memberikan manfaat besar bagi Indonesia.

Prabowo dijadwalkan mengunjungi lima negara dalam perjalanan yang berlangsung selama 16 hari.

"Harapan kita besar dan optimisme kita tinggi bahwa lawatan Pak Prabowo ke luar negeri itu akan membawa manfaat yang signifikan," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024).

Eddy menilai, lawatan Prabowo tidak hanya bertujuan untuk menguatkan kerja sama regional, tetapi juga untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia terbuka untuk investasi.

"Indonesia terbuka untuk perubahan iklim yang harus kita tangani secara cepat. Indonesia juga terbuka untuk masalah transisi energi yang selama ini selalu digaung-gaungkan," ujarnya.

Selain itu, Eddy berharap Prabowo akan menyampaikan isu kesenjangan teknologi dan digital antara negara-negara G20.

"Pak Prabowo juga akan menekankan perlunya kerjasama yang lebih erat dan kolaboratif, di mana pasar itu dikuatkan kerjasamanya, bukan justru ditutup dalam rangka pembahasan di APEC misalnya. Saya kira itu agenda-agenda besar yang akan dibawa Pak Prabowo," tambahnya.

Eddy juga menambahkan bahwa ada kemungkinan Prabowo akan mentransformasikan Indonesia dari sekadar pasar menjadi basis untuk ekspor.

"Silakan yang mau investasi di bidang industri dan manufaktur, silakan masuk ke Indonesia. Nanti kita akan bersama-sama melakukan penguatan ekspor di Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Eddy menilai bahwa lawatan Prabowo ke luar negeri akan semakin membuka peluang investasi terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Saya kira itu tentu terbuka dan selama ini sudah ada penguatan terkait investasi IKN, terutama dengan Singapura. Itu juga salah satu pembahasan dengan Perdana Menteri Singapura," tuturnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai presiden pada Jumat (8/11/2024).

Dua hari sebelum keberangkatan, pada Rabu (6/11/2024), Prabowo sudah berpamitan kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam rapat kabinet.

Dalam rapat tersebut, Prabowo mengemukakan bahwa dirinya akan mengunjungi lima negara berturut-turut, yaitu China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, dan Inggris

Prabowo merinci bahwa ia akan melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada 8-10 November 2024 atas undangan dari pemerintah setempat.

Di sana, ia akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan menghadiri agenda penting lainnya.

Selanjutnya, ia akan melakukan kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat pada 11-12 November 2024, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru, serta KTT G20 di Brasil.

Akhirnya, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke Inggris untuk bertemu Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

"Ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke AS, dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai PM Inggris," beber Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi hasil pemilihan umum Amerika Serikat (AS) tidak berdampak signifikan terhadap perdagangan maupun investasi antara Indonesia—AS.

Hasil pemiliu mengungkapkan bahwa Capres AS dari Partai Republik, Donald Trump, kembali terpilih sebagai Presiden AS.

Ketua Umum Apindo 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani melihat bahwa selama ini parameter pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS tidak berubah signifikan antara era Trump dengan era Joe Biden. Begitu pula dengan pertumbuhan investasi AS di Indonesia.

Menurutnya, baik Trump maupun Biden hanya menciptakan pertumbuhan aktivitas ekonomi bilateral secara modest, yakni di kisaran 5—10% per tahun.

Dia juga menilai konsentrasi kerja sama ekonomi tidak banyak mengalami perubahan, kecuali pada aspek kerja sama perubahan iklim dan transisi energi di era Biden.

“Kami tidak memiliki ekspektasi besar bahwa pemilu AS ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perdagangan atau investasi Indonesia—AS bila dibandingkan dengan yang sudah terjadi selama ini,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Namun, Shinta menilai Perbedaan yang besar kemungkinan terjadi hanya pada perubahan pendekatan hubungan bilateral antara Indonesia—AS. Artinya, Trump akan memiliki pendekatan yang transaksional, sedangkan Harris lebih diplomatis dan kolaboratif.

“Selain itu, kami rasa akan ada dampak thd kelangsungan program kerja sama transisi energi yang dimiliki Indonesia dengan AS seperti dalam skema JETP [Just Energy Transition Partnership] atau skema IPEF [Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity] bila Trump yang terpilih sebagai Presiden AS. Namun, selebihnya kami rasa akan relatif sama,” ungkapnya.

Adapun jika skenario Trump menang dan menjadi Presiden AS, Apindo memandang, Indonesia berpeluang bisa mengupayakan perjanjian Limited Trade Deals (LTD) dengan AS agar produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke AS bisa memperoleh pengaruh perdagangan bila menggunakan bahan baku asal AS, seperti produk garmen.

Kendati demikian, lanjut Shinta, Indonesia juga terancam kehilangan fasilitas program preferensi perdagangan atau (Generalized System of Preferences/GSP) AS, karena indonesia memiliki surplus perdagangan yang besar dengan AS.

“Jadi LTD pun bisa jadi tidak memberikan benefit yang diharapkan oleh Indonesia karena Trump juga punya kepentingan mengurangi surplus perdagangan Indonesia terhadap AS,” tuturnya.

Sebaliknya, jika Harris menang, Indonesia disebut akan lebih berkesempatan untuk mengekspor komponen baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Bahkan, Indonesia disebut bisa menjadi bagian dari supply chain EV semikonduktor AS.

“Namun perlu diperhatikan juga bahwa Harris kemungkinan akan semakin menekankan kepada Indonesia untuk mengadopsi standar-standar tata kelola internasional yang baik, seperti sustainable mining practices, good regulatory practices, serta labour practices,” ujarnya.

Menurut Shinta, sejumlah standar tata kelola internasional ini menjadi prasyarat untuk memperoleh kerja sama ekspor dan investasi yang lebih dalam dengan AS di bidang transisi hijau. Bahkan, dia juga menekankan tidak ada kebijakan luar negeri yang bakal menguntungkan Indonesia.

“Tidak ada satu pun kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi para capres AS ini yang akan secara otomatis menguntungkan Indonesia,” katanya.

Indonesia, kata dia, justru harus lebih pandai menavigasi relasi bilateral Indonesia-AS sesuai dengan karakter dan fokus kebijakan Presiden AS ke depan. Lebih lanjut, Apindo juga melihat baik Trump maupun Harris memiliki agenda ekonomi yang bisa menjadi restriksi bagi Indonesia.

Asosiasi juga melihat, Trump bisa mencari celah untuk mencegah produk Indonesia masuk ke AS, jika surplus Indonesia terhadap AS terlalu besar.

Di samping itu, Trump juga dinilai mudah melarang impor produk tertentu lantaran alasan keamanan nasional, seperti yang terjadi pada kasus impor besi-baja di AS yang dihentikan oleh Trump di awal perang dagang.

Sama halnya di era Joe Biden, Shinta menyebut ada banyak kebijakan perdagangan era Trump yang diteruskan oleh Biden dan diperluas untuk komoditas tertentu seperti EV melalui kebijakan Inflation Reduction Act (IRA).

“Jadi tidak ada yang lebih mudah, semuanya tergantung pada respons kebijakan Indonesia sendiri dalam hal meningkatkan daya saing investasi dan ekspor Indonesia ke pasar AS,” pungkasnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, peluncuran BP Investasi Danantara akan diluncurkan pada 7 November 2024. Hal ini disampaikan usai dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto.

"Arahan terkait persiapan. (Peluncuran) tanggal 7 (November)," ujar Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Muliaman menyebut, peluncuran akan dilakukan di Kantor Danantara di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan R.P. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Wakil Kepala BP Investasi Danantara Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan semua hal terkait pembentukan BP Investasi Danantara.

Menurutnya, akan terlebih dahulu diluncurkan BP Investasi Danantara. Baru kemudian disiapkan regulasinya.

"Iya. Beberapa regulasi, peraturan pemerintah dan beberapa regulasi dilakukan revisi," ucap Djenod.

Danantara disebut akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia. Danantara juga disebut melakukan konsolidasi Otoritas Investasi Indonesia (INA) dan 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar.

Diperkirakan aset yang akan dikelola Danantara hingga US$ 982 miliar. Yakni aset entitas kekayaan negara lainnya yang akan dimasukkan secara bertahap ke dalam portofolio Danantara dalam waktu dekat.

Sumber: Bloomberg | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Apple Inc. telah mengajukan rencana investasi hampir US$10 juta untuk meningkatkan produksi di Indonesia.

Langkah ini diambil seiring dengan usaha perusahaan teknologi asal AS tersebut untuk mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Dalam Negeri.

Detail Rencana Investasi

Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, Apple berencana untuk berinvestasi dalam sebuah pabrik di Bandung, yang terletak di tenggara Jakarta.

Pabrik ini akan dibangun bekerja sama dengan beberapa pemasok yang sudah ada dalam jaringan Apple.

Fasilitas tersebut diharapkan akan memproduksi berbagai produk, termasuk aksesori dan komponen untuk perangkat Apple.

Pengajuan proposal ini telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian Indonesia, yang sebelumnya menolak izin penjualan iPhone 16.

Penolakan tersebut didasarkan pada alasan bahwa unit lokal Apple belum memenuhi syarat konten domestik sebesar 40% untuk smartphone dan tablet.

Saat ini, kementerian sedang mempertimbangkan proposal tersebut, dan keputusan diharapkan dapat diambil dalam waktu dekat.

Kebijakan Pemerintah dan Larangan Penjualan iPhone 16

Larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia merupakan bagian dari strategi pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong perusahaan internasional meningkatkan investasi lokal.

Hal ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah serupa juga telah diambil terhadap ponsel Google Pixel, yang dilarang karena alasan investasi yang kurang.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan pendekatan tegas dalam kebijakan perdagangan mereka, yang dapat menguntungkan Apple jika investasi tambahan mereka terlaksana.

Namun, pendekatan yang keras ini dapat berisiko menakut-nakuti perusahaan lain untuk memperbesar kehadiran mereka di Indonesia, terutama bagi perusahaan yang ingin berpindah dari ketergantungan pada China.

Tantangan Investasi dan Keterbatasan yang Dihadapi

Meskipun investasi sebesar US$10 juta terdengar signifikan, angka tersebut relatif kecil untuk ukuran Apple yang mengandalkan akses ke sekitar 278 juta konsumen Indonesia, lebih dari setengahnya berusia di bawah 44 tahun dan memiliki pengetahuan teknologi yang baik.

Namun, perusahaan ini juga menghadapi tantangan dalam memenuhi komitmen investasi sebelumnya yang belum tercapai.

Sebagai contoh, Apple telah berinvestasi sebesar Rp 1,5 triliun (US$95 juta) di Indonesia melalui akademi pengembang, tetapi angka tersebut masih di bawah komitmen awal sebesar Rp 1,7 triliun.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga meminta platform e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok untuk menghapus penjual iPhone 16 di platform mereka, dengan ancaman tindakan hukum. Hal ini menunjukkan betapa ketatnya regulasi yang diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara tersebut.

Pengaruh pada Industri Lokal dan Ekonomi

Meskipun Indonesia berusaha mendorong perusahaan internasional untuk memperkuat basis produksi mereka, industri lokal masih mengalami stagnasi.

Proporsi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun dari 21,1% pada 2014 menjadi 18,7% pada tahun lalu.

Kebijakan perdagangan yang tidak konsisten dapat memperburuk kondisi ini, dan dapat menghalangi investasi asing yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sebelumnya telah menerapkan pembatasan impor pada ribuan produk, dari Macbook hingga ban dan bahan kimia, untuk memaksa perusahaan asing meningkatkan produksi di dalam negeri.

Namun, langkah ini memicu kemarahan di kalangan komunitas bisnis, termasuk pemain lama seperti LG Electronics, yang mengalami kesulitan dalam mengimpor komponen tertentu untuk memproduksi barang-barang seperti mesin cuci dan televisi.

Sumber: Bloomberg | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Apple Inc. telah mengajukan rencana investasi hampir US$10 juta untuk meningkatkan produksi di Indonesia.

Langkah ini diambil seiring dengan usaha perusahaan teknologi asal AS tersebut untuk mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Dalam Negeri.

Detail Rencana Investasi

Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, Apple berencana untuk berinvestasi dalam sebuah pabrik di Bandung, yang terletak di tenggara Jakarta.

Pabrik ini akan dibangun bekerja sama dengan beberapa pemasok yang sudah ada dalam jaringan Apple.

Fasilitas tersebut diharapkan akan memproduksi berbagai produk, termasuk aksesori dan komponen untuk perangkat Apple.

Pengajuan proposal ini telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian Indonesia, yang sebelumnya menolak izin penjualan iPhone 16.

Penolakan tersebut didasarkan pada alasan bahwa unit lokal Apple belum memenuhi syarat konten domestik sebesar 40% untuk smartphone dan tablet.

Saat ini, kementerian sedang mempertimbangkan proposal tersebut, dan keputusan diharapkan dapat diambil dalam waktu dekat.

Kebijakan Pemerintah dan Larangan Penjualan iPhone 16

Larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia merupakan bagian dari strategi pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong perusahaan internasional meningkatkan investasi lokal.

Hal ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah serupa juga telah diambil terhadap ponsel Google Pixel, yang dilarang karena alasan investasi yang kurang.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan pendekatan tegas dalam kebijakan perdagangan mereka, yang dapat menguntungkan Apple jika investasi tambahan mereka terlaksana.

Namun, pendekatan yang keras ini dapat berisiko menakut-nakuti perusahaan lain untuk memperbesar kehadiran mereka di Indonesia, terutama bagi perusahaan yang ingin berpindah dari ketergantungan pada China.

Tantangan Investasi dan Keterbatasan yang Dihadapi

Meskipun investasi sebesar US$10 juta terdengar signifikan, angka tersebut relatif kecil untuk ukuran Apple yang mengandalkan akses ke sekitar 278 juta konsumen Indonesia, lebih dari setengahnya berusia di bawah 44 tahun dan memiliki pengetahuan teknologi yang baik.

Namun, perusahaan ini juga menghadapi tantangan dalam memenuhi komitmen investasi sebelumnya yang belum tercapai.

Sebagai contoh, Apple telah berinvestasi sebesar Rp 1,5 triliun (US$95 juta) di Indonesia melalui akademi pengembang, tetapi angka tersebut masih di bawah komitmen awal sebesar Rp 1,7 triliun.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga meminta platform e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok untuk menghapus penjual iPhone 16 di platform mereka, dengan ancaman tindakan hukum. Hal ini menunjukkan betapa ketatnya regulasi yang diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara tersebut.

Pengaruh pada Industri Lokal dan Ekonomi

Meskipun Indonesia berusaha mendorong perusahaan internasional untuk memperkuat basis produksi mereka, industri lokal masih mengalami stagnasi.

Proporsi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun dari 21,1% pada 2014 menjadi 18,7% pada tahun lalu.

Kebijakan perdagangan yang tidak konsisten dapat memperburuk kondisi ini, dan dapat menghalangi investasi asing yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sebelumnya telah menerapkan pembatasan impor pada ribuan produk, dari Macbook hingga ban dan bahan kimia, untuk memaksa perusahaan asing meningkatkan produksi di dalam negeri.

Namun, langkah ini memicu kemarahan di kalangan komunitas bisnis, termasuk pemain lama seperti LG Electronics, yang mengalami kesulitan dalam mengimpor komponen tertentu untuk memproduksi barang-barang seperti mesin cuci dan televisi.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menjalankan perpanjangan insentif pajak penghasilan badan atau tax holiday hingga tahun 2025, sebagai upaya mengantisipasi dampak dari penerapan pajak minimum global (global minimum tax) sebesar 15%.

“Kami sudah sampaikan kepada penerima tax holiday ini, bahwa akan adjustment. Tidak usah khawatir (terhadap penerapan pajak minimum global), karena kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain,” ucap Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons pada Minggu (3/11/2024).

Pemerintah akan menerapkan skema pajak minimum global sebesar 15% pada tahun 2025. Pajak minimum global 15% merupakan hasil kesepakatan pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE), dengan negara-negara sepakat menerapkan tarif minimum pajak untuk perusahaan multinasional.

Rosan mengatakan, pajak minimum global sudah diterapkan di banyak negara. Bila Indonesia tidak mengenakan pajak tersebut, maka investor yang investasi di Indonesia akan membayar pajak tersebut ke negara asal investor. Oleh karena itu, Indonesia harus mengantisipasi celah tersebut.

“Kita sampaikan bahwa memang kita tidak memungut pajak 15% maka negara yang bersangkutan yang akan memungut,” terang Rosan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Penerbitan PMK ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan penyesuaian terhadap penerapan kebijakan pajak minimum global.

“Perpanjangan dari tax holiday itu baru saja disetujui oleh Kementerian Keuangan,” imbuh Rosan.

Dalam Pasal 15A disebutkan bahwa untuk grup perusahaan multinasional di Indonesia yang memanfaatkan tax holiday, tetap berlaku ketentuan pajak minimum global. Hal ini terkait dengan aturan yang akan berlaku mulai 2025 tentang pajak minimum global. Bila dikenakan pajak minimum global, artinya investor yang sudah mendapatkan tax holiday tetap akan dikenai pajak penghasilan badan.

Menurut dia, kebijakan pajak minimum global tidak akan memberikan dampak ke perusahaan domestik. Bila perusahaan tersebut berasal dari Indonesia maka pemerintah juga bisa memberlakukan tax holiday ke pengusaha tersebut.

“Jadi ini sebenarnya untuk mendorong dan meng-encourage juga. Untuk perusahaan domestik. Untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia. Terutama yang berhubungan dengan penerima tax holiday,” tandas Rosan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan Indonesia bisa mengantongi investasi senilai US$120 miliar atau sekitar Rp1.884 triliun (kurs Rp15.757 per dolar AS) pada 2025 baik dari asing maupun lokal.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa investasi jumbo itu akan digunakan untuk menggenjot energi terbarukan.

“Target untuk tahun depan sebenarnya adalah sekitar US$120 miliar investasi asing dan lokal dan kami ingin memiliki lebih banyak investasi, terutama dalam energi terbarukan, yang berorientasi pada ekspor,” ujarnya dalam acara Gala Dinner Kadin Indonesia dengan Duta Besar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Rosan mengatakan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.700 gigawatt (GW). Sebagian besar potensi ini berasal dari panel surya, hidro, biomassa, dan panas bumi.

“Jadi, terutama di panas bumi, Indonesia, kita memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, terutama di wilayah Jawa,” ujarnya.

Terlebih, dia menyebut Indonesia ingin mendorong energi bersih, terutama di panas bumi. Dengan begitu, kata dia, Indonesia bisa memenuhi komitmen menuju emisi karbon nol bersih (net zero carbon emission) pada 2060.

“Jadi, kami memiliki potensi yang besar, tetapi dari potensi ini kami ingin menerjemahkan ke dalam implementasi. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, dan pastinya kita perlu bekerja sama,” jelasnya.

Di samping itu, Rosan juga menyinggung bahwa Indonesia ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi. Di sisi lain, untuk saat ini Indonesia berada di negara berpenghasilan menengah.

Untuk itu, pihaknya menyebut bahwa untuk menuju menjadi negara berpenghasilan maju membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak, meski ada tantangan hingga ketegangan geopolitik.

“Tetapi jika kita bekerja sama, pasti kita dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi,” tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ini bakal menjadi embrio pengelola investasi besar di Indonesia, bahkan digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek dari Singapura.

Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Prabowo secara langsung. Hal ini diungkapkan Muliaman usai melakukan rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara, persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman usai rapat yang dilakukan pada Senin (28/10/2024).

Muliaman juga mengatakan pemerintah pun akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk membuat aturan baru bagi pendirian Danantara. Sebab, Danantara nantinya akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN.

"Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," sebut Muliaman.

Sebelumnya, Muliaman menjelaskan BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya karena dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024) yang lalu.

Muliaman menyebut badan baru ini wujud akhirnya akan serupa seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

"End state-nya iya, mirip-mirip begitu ya (seperti Temasek)," ungkap Muliaman.

Selain itu, BP Danantara juga akan serupa dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA). Berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bedanya (dengan Kementerian BUMN) saya kira (terkait) bidang pengelolaan investasinya. Mirip-mirip seperti INA tapi BP Investasi Danantara lebih besar," terang Muliaman.

Muliaman juga masih belum bisa memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak. Dia mengaku akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan.

Muliaman menegaskan bahwa Kementerian BUMN tetap ada beriringan bersama BP investasi Danantara, namun tidak tahu kepastian ke depannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat terjadinya aliran modal keluar sebesar Rp6,63 triliun dari pasar keuangan domestik pada pekan ini.

"Berdasarkan data transaksi 21—24 Oktober 2024, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp6,63 triliun," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers, dikutip pada Sabtu (26/10/2024).

Denny menjelaskan, dari jumlah tersebut, tercatat jual neto sebesar Rp3,01 triliun di pasar saham dan jual neto Rp4,53 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Sementara itu, pada periode yang sama, terjadi beli neto sebesar Rp0,91 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Denny mengatakan, sepanjang 2024 atau hingga 24 Oktober 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp44,48 triliun di pasar saham, Rp47,31 triliun di pasar SBN, dan Rp195,39 triliun di SRBI.

Adapun, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 24 Oktober 2024 sebesar 68,04 bps, naik dibandingkan 18 Oktober 2024 sebesar 67,39 bps.

Tingkat imbal hasil SBN 10 tahun tercatat turun ke level 6,68% pada Jumat pagi (25/10/2024), dari level 6,75% pada Kamis (24/10/2024).

Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi (25/10/2024) dibuka pada level (bid) Rp15.580 per dolar Amerika Serikat (AS), dari level (bid) sebelumnya Rp15.575 per dolar pada Kamis (24/10/2024).

Denny mengatakan, dengan perkembangan tersebut, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Mayoritas saham PT Vale Indonesia Tbk telah dimiliki Indonesia. Hal ini terjadi setelah holding BUMN tambang, MIND ID menambah kepemilikan menjadi 34% pada pertengahan tahun lalu. Sejalan dengan itu Vale juga memiliki komitmen investasi hingga miliaran dolar di Indonesia.

Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana buka suara soal progres terkini investasi Vale di Indonesia usai divestasi. Katanya, sejauh ini belum ada masalah yang dilaporkan dari proyek yang dikerjakan Vale.

Dadan bilang Ditjen Mineral dan Batu Bara selama ini memantau ketat proyek-proyek Vale. Nah karena tidak ada laporan masalah, Dadan menyimpulkan sejauh ini investasi yang dilakukan Vale masih berjalan dengan baik.

"Kan itu masuk dalam ini ya quote unqoute masuk dalam proses persetujuan yang kemarin, pastinya dipantau, Minerba juga ada nggak ada laporan tidak jalan gitu ya. Kalau saya di Setjen ya karena ada tidak da laporan ya semua berjalan baik," ungkap Dadan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2024).

"Minerba itu kan awasi, kalau ada hal yang signifikan kan pasti dilaporkan ke kami. Sejauh ini belum ada laporan soal itu," bebernya lagi.

Dalam catatan detikcom Vale akan menginvestasikan US$ 11,5 miliar atau sekitar Rp 179,4 triliun (kurs Rp 15.600). Investasi itu akan membangun 3 proyek baru dengan target penyelesaian hingga tahun 2029.

Pertama proyek investasi tambang nikel dan HPAL Sorowako senilai US$ 2 miliar, proyek ini dikerjasamakan dengan Huayou dan akan selesai pada 2027.

Kemudian ada lagi proyek investasi tambang nikel dan HPAL Pomalaa dengan nilai US$ 4,6 miliar. Ford ikut bekerja sama dalam proyek ini dan akan selesai di tahun 2026.

Selanjutnya ada proyek investasi tambang nikel dan RKEF Bahodopi yang memiliki nilai hingga US$ 2,6 miliar dan akan selesai di tahun 2026.

Rencana Indonesia mengekspor listrik bersih ke Singapura diperkirakan bisa mendatangkan investasi jumbo ke Tanah Air. Apalagi permintaan listrik bersih dari Negeri Singa mencapai 3,4 GW.

Menurut Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli, potensi investasi bagi Indonesia mencapai US$ 50 miliar atau Rp 780 triliun. Indonesia juga bisa memperoleh devisa ekspor sekitar US$ 4-6 miliar.

"Nah itu membuka peluang devisa ekspor listrik sebesar US$ 4-6 miliar dan investasi hingga US$ 50 miliar," katanya dalam The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Kemudian ada juga potensi investasi di rantai pasok panel surya, battery energy system storage, dan lainnya. Potensi devisa yang diraup untuk proyek tersebut mencapai US$ 2,7 miliar.

"Apabila kita melakukan ekspor listrik Singapura ini, itu membuka peluang ekonomi untuk investasi di rantai pasok solar, PV, dan baterai energy systemnya, storage system. Kita sudah ada perhitungan dan beberapa perusahaan apapun sudah ada yang membangun salah satunya di Kendal dan investasi untuk panel surya ini bisa meraup potensi devisa sebesar US$ 2,7 miliar," bebernya.

Dalam catatan detikcom, Energy Market Authority (EMA) Singapura telah memberikan Persetujuan Bersyarat (Conditional Approval/CA) kepada TotalEnergies dan RGE untuk memasok 1,0 gigawatt (GW) tenaga surya Photovoltaic (PV) dari Indonesia ke Singapura melalui perusahaan patungannya Singa Renewables Pte Ltd (Singa).

Persetujuan Bersyarat tersebut diumumkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.

Proyek ini akan memanfaatkan tenaga surya dari Indonesia untuk menghasilkan energi bersih yang akan dipasok ke Singapura. Selain itu, Singa juga akan memasok tenaga surya PV untuk penggunaan domestik di kompleks industri hijau di Provinsi Riau, Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 8% di masa pemerintahannya ini. Namun apakah target pertumbuhan sebesar itu mungkin untuk dicapai?

Ekonom sekaligus Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, berpendapat target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang setinggi itu tidak realistis untuk dicapai. Sebab hingga saat ini masih ada banyak permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum bisa mencapai target pertumbuhan 8%.

"Menurut saya sih nggak realistis ya, karena ya kalau target nampaknya boleh tinggi, tapi nampaknya untuk tercapai 8% menjadi tidak realistis," ucap Tauhid kepada detikcom, ditulis Kamis (24/10/2024).

Tauhid mengungkapkan setidaknya ada lima alasan kenapa ia merasa target tersebut tidaklah realistis. Mulai dari alasan historis atau pengalaman pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah-sudah hingga kondisi geopolitik global saat ini.

"Pada masa Presiden Jokowi targetnya malah lebih rendah, sampai 6%, juga nggak tercapai. Apalagi di-setting lebih tinggi, itu yang pertama," katanya.

"Yang kedua, kita punya kemampuan fiskal terbatas. Untuk mendorong fiskal yang terbatas tadi, kita sudah dibatasi defisit di bawah 3%. Sehingga kalau untuk ekspansi fiskal itu, dengan anggaran pemerintah yang terbatas agak berat untuk 8%" jelasnya.

Ketiga, Tauhid berpendapat untuk mengejar target ekonomi tumbuh hingga 8%, Indonesia perlu mendapat suntikan dana alias investasi kurang lebih sekitar Rp 13.000 triliun, baik dalam bentuk penyertaan modal asing (PMA) ataupun dalam negeri (PMDN). Sementara target dan realisasi investasi RI baru di kisaran Rp 1.800-2.000 triliun.

"Kebutuhan investasi itu sekitar Rp 13.600 triliun untuk katakanlah Rp 13.000-an triliun, PMA-PMDN, itu agak lumayan berat tercapai. Agak beratlah," papar Tauhid.

"Target (investasi) kita rata-rata kan setahun itu mungkin Rp 1.800-2.000 triliun, rata-rata Rp 10.000 per 5 tahun (selama masa kepemimpinan Prabowo). Jadi kalau ingin target (pertumbuhan ekonomi) di atas itu (capai 8%) maka butuh investasi yang besar," terangnya lagi.

Kemudian menurutnya tensi geopolitik yang tidak menentu juga menyebabkan penurunan ekspor sejumlah komoditas, yang secara tidak langsung juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi RI.

Terakhir, Tauhid berpendapat pertumbuhan daya beli masyarakat yang masih tergolong rendah menjadi alasan lain mengapa ia merasa target pertumbuhan ekonomi 8% tidaklah realistis. Belum lagi dengan melemahnya sektor industri belakangan ini yang membuatnya semakin pesimis.

"Terakhir soal daya beli masyarakat, saya kira ini problem karena growth-nya hanya di 2,5% selama beberapa tahun terakhir. Nah dari sisi sektoral, industri sebagai penopang ekonomi kita justru mengalami penurunan. Growth-nya bahkan di bawah 5%. Seharusnya untuk tumbuh 8% maka growth industri juga harus 8%. Nah itu sulit," katanya.

Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman juga meragukan kemampuan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Terlebih menurutnya hingga saat ini belum ada gebrakan kebijakan yang mampu meningkatkan ekonomi nasional secara signifikan.

"Kalau ingin mencapai 8% gitu ya, katakanlah dalam periode 5 tahun ke depan ya, maka apa yang bisa meningkatkan (ekonomi RI tumbuh) menjadi 8% gitu?" kata Rizal.

Alih-alih mengalami peningkatan, menurut Rizal saat ini 'mesin' penggerak ekonomi Indonesia malah banyak yang mengalami penurunan. Misalkan saja dari sektor pertanian, industri, dan jasa.

"Sepuluh tahun terakhir itu banyak yang lemah gitu ya mesin ekonomi kita. Produktivitasnya turun dibuktikan oleh total faktor produktivitas di sektor pertanian yang minus, industri juga turun, jasa apalagi gitu ya," terangnya.

Bahkan untuk program makan bergizi gratis yang digadang-gadang mampu memberikan banyak nilai tambah terhadap ekonomi Indonesia, selain meningkatkan gizi anak, dirasa kurang cukup untuk mendongkrak ekonomi RI naik hingga 8%.

Sebab menurut perhitungan Indef, dampak program makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan ekonomi RI sebesar 0,06% atau setara Rp 14 triliun. Nilai pertumbuhan ini pun dihitung berdasarkan asumsi jika program tersebut tepat sasaran. Artinya ada kemungkinan program ini tidak mampu menggenjot ekonomi Indonesia tumbuh 0,06% tadi.

"Jadi MBG ya, makan bergizi gratis itu memang akan men-create ekonomi pastinya. Hitungan kami itu kan untuk pertumbuhan ekonomi itu 0,06%. Jadi PDB kita akan naik sebesar 0,06% atau setara dengan kisaran Rp 14 triliun," ucap Rizal.

"Jadi Rp 14 triliun itu pun sudah dari seluruh sektor ya. Tadi sektor pangan, sektor industri susu, industri bahan susu. Kemudian juga logistik ataupun transportasi, plus juga yang memang terhadap (penyerapan) tenaga kerja," paparnya lagi.

Simak Video: Prabowo Pede Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Tembus 8%, Ini Kata Airlangga

[Gambas:Video 20detik]