Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada delapan perusahaan pembiayaan yang sedang dalam proses akuisisi. Proses pengambilalihan itu dilakukan oleh perusahaan dalam negeri maupun asing.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menyebut dua perusahaan di antaranya tengah proses diakuisisi oleh investor asing yakni Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang.

"2 Perusahaan di antaranya dalam proses diambil alih oleh investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang," kata Agusman dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Adapun perusahaan yang mendominasi akan diakuisisi oleh asing yakni sektor pembiayaan kendaraan bermotor. Akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan ekspansi perusahaan.

"Sehingga lebih kompetitif dalam melayani kebutuhan pasar, melindungi konsumen, dan memperkenalkan berbagai produk baru. BNPL dapat menjadi alternatif peluang bisnis yang dapat dikembangkan," ucapnya.

Sebelumnya, Agusman juga mencatat sejumlah investor asing mengakuisisi perusahaan multifinance. Jumlah multifinance yang dicaplok ada 6 perusahaan.

"Saat ini terdapat 4 Perusahaan Pembiayaan (PP) yang telah menyampaikan laporan realisasi akuisisi oleh asing dan 2 PP sedang dalam proses realisasi akuisisi oleh asing," ujar Agusman dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

JAKARTA, investor.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap strateginya untuk memajukan UMUM. Dia menyebut kolaborasi dengan perusahaan besar adalah cara jitu untuk mendukung pengembangan dan penguatan UMKM.

Menteri Maman mengungkapkan pentingnya merancang sistem kerja sama yang jelas antara perusahaan besar dan UMKM, mulai dari cara mengatur kerja sama, mengukur keberhasilannya, hingga memastikan UMKM mendapatkan manfaat yang nyata. Perusahaan yang besar yang dimaksud khususnya adalah korporasi berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) maupun juga sektor swasta.

“Alhamdulillah, selama tujuh tahun (di Komisi VII DPR RI), saya mengurus perusahaan-perusahaan besar, perusahaan tambang, perusahaan minyak, perusahaan energi terbarukan, dan sekarang saatnya saya tagih mereka untuk membantu UMKM di Indonesia,” kata Maman dalam acara serah terima jabatan di Jakarta, Senin (21/10/2024) seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan bahwa kolaborasi adalah pendekatan strategis mengingat anggaran kementerian yang relatif terbatas. Menteri UMKM menegaskan menggantungkan program dan kebijakan pada APBN tidak akan cukup mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan sektor swasta sangat dibutuhkan.

Di sisi lain Maman mengatakan, untuk mendorong kolaborasi benar-benar berlangsung optimal, maka dibutuhkan regulasi untuk yang dapat mendukung identifikasi potensi keuntungan dan risiko yang mungkin saja timbil dalam kerja sama tersebut.

Ia tak menutup kemungkinan bahwa sinergi memajukan UMKM juga bisa datang dengan mendatangkan investor lokal maupun asing. Ini memungkinkan dilakukan dengan dukungan perusahaan modal ventura (venture capital/VC).

Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki 65 juta UMKM yang mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja. Upaya memajukan UMKM sekaligus menjadi langkah strategis untuk mendorong perekonomian Tanah Air lebih jauh.

Maman merupakan politisi Partai Golkar, resmi dilantik menjadi Menteri UMKM pada Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Ia sebelumnya merupakan Anggota Komisi VII DPR RI periode 2019-2024, yang membidangi sektor energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) atau yang dikenal sebagai Bank INA mengumumkan kerja sama strategis dengan PT Bahana Artha Ventura (BAV) dalam rangka penyaluran pembiayaan kepada UMKM Pasangan Usaha BAV. Bank INA berkomitmen memberikan dana Rp 50 miliar, dengan akumulasi plafon pembiayaan Rp 100 miliar.

Pjs Division Head Corporate Banking Bank INA, Juli Maria mengungkapkan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen nyata dari Bank INA untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Emiten bersandi BINA ini melihat bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Kami percaya bahwa dukungan finansial yang tepat untuk program-program pembiayaan dari BAV, dapat membantu UMKM untuk berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional,” ujar Juli Maria dalam keterangannya, pada Jumat (9/8/2024).

Sementara itu, Direktur Utama BAV, Agus Wicaksono mengatakan, pihaknya tentu menyambut baik kerja sama tersebut. Dana yang diberikan oleh Bank INA akan disalurkan untuk mendukung pengembangan UMKM yang dijalankan BAV dan jaringan Perusahaan Modal Ventura Daerah se-Indonesia.

“Kami akan mengalokasikan dana ini untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM Pasangan Usaha kami, serta memberikan pendampingan yang dibutuhkan agar mereka dapat lebih kompetitif,” jelas Agus Wicaksono.

Bank INA dan BAV berkomitmen untuk terus mendukung UMKM melalui berbagai program pendanaan dan pendampingan kepada UMKM. Kedua lembaga mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mengoptimalkan bantuan yang diberikan untuk pengembangan usaha mereka.

Kerja sama antara BINA dan BAV ini diharapkan menjadi langkah awal dari berbagai kolaborasi strategis lainnya di masa mendatang. Dengan sinergi yang terjalin, kedua lembaga optimis dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di sektor UMKM.

Adapun kolaborasi yang dimaksud ditandai penandatanganan kerja sama di kantor BAV di Jakarta, pada Rabu, 7 Agustus 2024 lalu. Penandatanganan diwakili oleh Pjs Division Head Corporate Banking Bank INA, Juli Maria; Branch Manager Bank INA, Rusdy Yanto; dan Direktur Utama BAV, Agus Wicaksono.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha untuk PT Sarana Riau Ventura. Langkah tersebut dilakukan melalui surat Nomor S-28/PL.1/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan Nomor S-29/PL.1/2024 tanggal 16 Juli 2024.

Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK Lainnya OJK Jasmi mengatakan, pihaknya memberikan larangan untuk melakukan kegiatan usaha berupa penyaluran investasi dan penyertaan baru.

"PT Sarana Riau Ventura dilarang menjual sebagian atau seluruh aset atau mengalihkan liabilitas perusahaan kepada lembaga jasa keuangan non bank lain atau pihak terkait," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Senin (28/7/2024).

Ia menambahkan, PT Sarana Riau Ventura juga dilarang untuk menerbitkan surat utang. Perusahaan juga dilarang melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan lembaga jasa keuangan lainnya.

Jasmi mengungkapkan, pembekuan kegiatan usaha tersebut disebabkan karena direksi perusahaan belum dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan di OJK sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Aturan tersebut menyatakan, calon pihak utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama.

Selain itu, perusahaan juga belum memenuhi jumlah direksi minimum sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura (POJK 36/2015).

Aturan tersebut menyatakan, perusahaan modal ventura (PMV) baik konvensional maupun syariah wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota direksi.