JAKARTA - PT Home Credit Indonesia (Home Credit), perusahaan pembiayaan berbasis teknologi, berkomitmen untuk terus meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia secara berkelanjutan dengan memperluas jangkauan berbagai layanan keuangannya berupa pembiayaan barang, pembiayaan tunai hingga paylater.

Selain layanan pembiayaan, Home Credit juga mendistribusikan layanan bernilai tambah berupa proteksi ( asuransi ) yang dapat diaktifkan pelanggan ketika menggunakan layanan pembiayaan Home Credit yang dapat diakses di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Layanan proteksi tersebut didistribusikan oleh Home Credit bekerjasama dengan sejumlah perusahaan asuransi dan pialang asuransi terkemuka di Indonesia.

?Home Credit dengan bangga menyampaikan bahwa perusahaan telah membantu memasarkan produk proteksi (asuransi) ke lebih dari 13 (tiga belas) juta pemegang polis sejak tahun 2016 hingga 30 September 2024. Pencapaian ini merupakan wujud nyata dari komitmen Home Credit untuk terus meningkatkan penetrasi asuransi yang masih relatif rendah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,? kata Chief Customer Management Officer Home Credit Indonesia, Cahyadi Poernomo.

Pertumbuhan yang stabil dalam pemasaran layanan asuransi terus berlanjut hingga tahun ini. Dalam periode 1 Januari ? 30 September 2024, Home Credit membukukan pertumbuhan premi 23% (dua puluh tiga persen) dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 dalam pemasaran berbagai layanan asuransi cicilan kredit, asuransi gadget, asuransi penyakit kritis dan sebagainya.

Salah satu perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Home Credit adalah perusahaan asuransi jiwa PT Equity Life Indonesia. Kolaborasi kedua perusahaan ini telah terjalin sejak 2016 dengan menghadirkan sejumlah produk seperti CriticaLifeCOVER yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dan risiko penyakit kritis meliputi stroke, kanker, dan serangan jantung, serta produk AMAN yang memberikan perlindungan atas pembayaran cicilan pembiayaan pelanggan dari risiko tak terduga.

?Bekerjasama dengan Home Credit yang memiliki jaringan yang luas dengan kehadiran ribuan Sales Agents (SA) di Indonesia serta memiliki aplikasi My Home Credit yang telah digunakan oleh lebih dari 20 (dua puluh) juta pengguna terdaftar sangat membantu kami dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan perlindungan untuk berbagai risiko. Kami akan terus memperkuat kerjasama dengan Home Credit untuk memberikan perlindungan lebih banyak orang lagi di masa depan,? kata Chief Executive Officer Equity Life Indonesia, Samuel Setiawan.

Selain itu, Home Credit juga bekerjasama dengan PT Asuransi MSIG Indonesia menghadirkan produk SANTAI, proteksi yang melindungi segala bentuk perabotan dan peralatan rumah tangga serta isi rumah lainnya. Belum lama ini, Home Credit membantu memfasilitasi pengajuan klaim senilai hampir Rp1 miliar kepada puluhan pelanggan produk SANTAI yang terdampak bencana banjir di Gorontalo.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Mandala Multifinance (MFIN) menargetkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) bisa berada di level 48% hingga akhir tahun ini.

Managing Director Mandala Multifinance, Christel Lesmana, mengatakan, posisi BOPO perusahaan saat ini masih di bawah rata-rata industri di level 79,61% pada Oktober 2024.

"Posisi saat ini masih di bawah rata-rata industri, masih di bawah angka 79,61%. Beban operasional kami pun tetap dapat dikelola dengan baik, memastikan bahwa rentabilitas dan profitabilitas perusahaan berada dalam kondisi yang sehat," kata Christel kepada Kontan, Senin (4/11).

Sebagai upaya untuk menjaga efisiensi BOPO, Mandala secara konsisten mengelola risiko melalui pengendalian NPF dengan tingkat pencadangan yang optimal.

Christel bilang, Mandala menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seleksi pembiayaan dan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik, guna memastikan portofolio tetap berkualitas.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2024, BOPO industri multifinance berada di level 79,27%.

Padahal, periode Agustus tahun lalu, rasionya masih berada di level 77,3%.

Adapun Christel menanggapi bahwa kenaikan rasio BOPO industri ini merupakan dampak dari berbagai faktor eksternal, termasuk fluktuasi suku bunga acuan BI Rate yang berimbas pada biaya operasional dan beban bunga perusahaan pembiayaan.

Jakarta -

Penggunaan kendaraan listrik semakin diminati di Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pembiayaan kendaraan listrik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp 29,07 triliun atau sebesar 5,53% dari total piutang pembiayaan. Ke depan kredit kendaraan listrik diperkirakan akan semakin meningkat.

Demikian dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman.

"Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat dan dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia," kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Sementara piutang pembiayaan pokok kendaraan bermotor per September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,93% yoy menjadi Rp 408,72 triliun. Hal ini menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor.

"Untuk lebih mengembangkan industri perusahaan pembiayaan, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan," pungkasnya.

Saksikan juga video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada delapan perusahaan pembiayaan yang sedang dalam proses akuisisi. Proses pengambilalihan itu dilakukan oleh perusahaan dalam negeri maupun asing.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menyebut dua perusahaan di antaranya tengah proses diakuisisi oleh investor asing yakni Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang.

"2 Perusahaan di antaranya dalam proses diambil alih oleh investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang," kata Agusman dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Adapun perusahaan yang mendominasi akan diakuisisi oleh asing yakni sektor pembiayaan kendaraan bermotor. Akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan ekspansi perusahaan.

"Sehingga lebih kompetitif dalam melayani kebutuhan pasar, melindungi konsumen, dan memperkenalkan berbagai produk baru. BNPL dapat menjadi alternatif peluang bisnis yang dapat dikembangkan," ucapnya.

Sebelumnya, Agusman juga mencatat sejumlah investor asing mengakuisisi perusahaan multifinance. Jumlah multifinance yang dicaplok ada 6 perusahaan.

"Saat ini terdapat 4 Perusahaan Pembiayaan (PP) yang telah menyampaikan laporan realisasi akuisisi oleh asing dan 2 PP sedang dalam proses realisasi akuisisi oleh asing," ujar Agusman dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

(ara/ara)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp74,48 triliun pada September 2024.

"Per September 2024, outstanding pendanaan industri LPBBTI meningkat 33,73 persen (yoy) menjadi sebesar Rp74,48 triliun, dengan pendanaan yang diberikan oleh lender institusi adalah sebesar 89,98 persen, sementara lender perorangan sebesar 10,02 persen," ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya Agusman dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Menurut Agusman, pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi dari para lender terhadap industri pinjol.

Pada periode sama, laba industri pinjol melesat 66,15 persen (yoy) menjadi Rp806,05 miliar. Peningkatan laba ini antara lain karena meningkatnya pendapatan operasional.

Selanjutnya, hingga akhir kuartal III 2024, terdapat 22 penyelenggara LPBBTI yang memiliki TWP90 di atas 5 persen. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

"Terhadap penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," terangnya.

Dalam rangka mendorong peran pinjol dan perusahaan pembiayaan, OJK sendiri telah meluncurkan Roadmap LPBBTI 2023 - 2027 dan Roadmap Perusahaan Pembiayaan 2024 - 2028.

Industri pinjol dan perusahaan pembiayaan didorong untuk melakukan peningkatan pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, antara lain mencakup peningkatan limit pembiayaan untuk sektor produktif dan pembatasan manfaat ekonomi (bunga), serta menekankan sinergi dengan LJK, UMKM, dan sektor prioritas ekonomi terkait.

Selain itu, penyelenggara pinjol juga telah diminta agar meningkatkan aksesibilitas, inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Bisnis 2025.

"OJK terus akan mendorong pengembangan dan penguatan terhadap industri LPBBTI ke depan agar lebih berintegritas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Aksi akuisisi perusahaan pembiayaan atau multifinance makin semarak. Dalam kurun sebulan belakangan, ada dua multifinance baru yang bakal diakuisisi.

Seperti kabarkan Investor Daily pada awal Oktober 2024 lalu, OJK mengungkap ada enam multifinance yang akan diakuisisi oleh investor asing dan lokal. Mereka berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang.

Bedanya, kali ini pengawas multifinance mengungkap terdapat delapan multifinance yang berencana diakuisisi. Artinya, ada tambahan dua entitas multifinance yang akan diakuisisi.

“Saat ini terdapat delapan Perusahaan Pembiayaan yang sedang dalam proses akuisisi, baik oleh perusahaan asing maupun lokal,” beber Agusman, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK kepada wartawan pada Rabu (6/11/2024).

Agusman menegaskan, saat ini dua dari delapan multifinance dalam proses diambil alih oleh investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Hong Kong dan Jepang.

Di samping dua multifinance itu, dalam perkembangannya saat ini terdapat empat multifinance yang telah menyampaikan laporan realisasi akuisisi oleh asing.

“Akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan ekspansi perusahaan sehingga lebih kompetitif dalam melayani kebutuhan pasar, melindungi konsumen, dan memperkenalkan berbagai produk baru,” ungkap Agusman.

Daya Pikat Multifinance

Lebih lanjut, industri multifinance dinilai menjadi salah satu sektor yang menjanjikan untuk para investor. Agusman bilang, lini pembiayaan kendaraan bermotor masih mendominasi segmen perusahaan pembiayaan yang akan diakuisisi oleh asing.

Sebagai gambaran, piutang pembiayaan pokok kendaraan bermotor per September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,93% year on year (yoy) menjadi Rp 408,72 triliun. Piutang pembiayaan kendaraan bermotor ini masih bertumbuh, mengingat pada saat bersamaan penjualan kendaraan masih diselimuti stagnasi atau bahkan penurunan.

“Hal ini menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor. Untuk lebih mengembangkan industri perusahaan pembiayaan, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan,” beber Agusman.

Selain itu, para investor yang tertarik menempatkan dananya ke industri multifinance disebut turut melirik potensi besar layanan pinjaman bayar nanti alias buy now pay later (BNPL). “BNPL dapat menjadi alternatif peluang bisnis yang dapat dikembangkan,” kata Agusman.

Dalam catatan OJK, piutang pembiayaan BNPL oleh multifinance per September 2024 melesat 103,4% (yoy) menjadi Rp 8,24 triliun. Meski naik signifikan, tingkat pembiayaan bermasalah alias non-performing financing (NPF) gross dan net masing-masing tetap terjaga di level 2,60% dan 0,71%.

Di sisi lain, multifinance yang jadi bagian di sektor jasa keuangan juga dikenal sebagai industri padat modal. Tak pelak, beberapa multifinance masih dihadapkan pada persoalan permodalan, sehingga, mendatangkan investor strategis adalah salah satu yang didorong pihak OJK.

“Per September 2024, terdapat enam Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Hal ini disebabkan antara lain karena belum dilakukannya penyuntikan modal atau proses peningkatan permodalan yang sedang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian jelas Agusman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kabar terbaru terkait akuisisi perusahaan pembiayaan atau multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan saat ini terdapat 8 perusahaan pembiayaan yang sedang dalam proses akuisisi, baik oleh perusahaan asing maupun lokal.

"Sebanyak 2 perusahaan di antaranya dalam proses diambil alih oleh investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Agusman bilang, sektor pembiayaan kendaraan bermotor masih mendominasi segmen perusahaan pembiayaan yang akan diakuisisi oleh asing.

Akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan ekspansi perusahaan sehingga lebih kompetitif dalam melayani kebutuhan pasar, melindungi konsumen, dan memperkenalkan berbagai produk baru.

Secara kinerja, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance sebesar Rp 501,78 triliun per September 2024. Nilai piutang pembiayaan itu tumbuh 9,39% secara Year on Year (YoY).

Adapun Non Performing Financing (NPF) Net tercatat sebesar 0,81% pada September 2024. Adapun nilai tersebut membaik dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,83%.

Non Performing Financing (NPF) Gross perusahaan pembiayaan pada September 2024 tercatat sebesar 2,62%. Angka itu membaik, jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,66%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif kepada 16 Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance, 4 Perusahaan Modal Ventura, dan 19 Penyelenggara Fintech P2P Lending selama Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan pemberian sanksi itu diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK yang berlaku.

Agusman menerangkan sanksi itu juga diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku maupun hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan langsung.

"Pengenaan sanksi administratif, terdiri dari 12 sanksi denda dan 50 sanksi peringatan tertulis," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksi piutang pembiayaan multifinance bertumbuh dalam rentang 10-12% pada tahun 2024. Namun demikian, realisasi pertumbuhan tersebut berpeluang melenceng dari target yang dicanangkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya (PVML) OJK, Agusman menerangkan, piutang pembiayaan dari multifinance memang menembus Rp 501,78 triliun sampai September 2024.

Namun, piutang pembiayaan multifinance itu hanya tumbuh single digit atau sebesar 9,39% year on year (yoy) sepanjang sembilan bulan. Dalam hal ini, pendorong utamanya adalah pembiayaan investasi yang naik 9,76% (yoy).

Dia mengatakan, OJK tetap yakin piutang pembiayaan multifinance masih sesuai proyeksi sebelumnya yang dapat tumbuh dalam kisaran 10-12% pada tahun 2024. Apalagi multifinance masih punya waktu beberapa bulan di sisa akhir tahun 2024 ini.

“Tentunya terdapat risiko akan bias ke bawah, sehingga diperlukan peningkatan peningkatan piutang pembiayaan yang lebih besar beberapa bulan ke depan tersebut,” ungkap Agusman saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, pada Jumat (1/11/2024).

Jika ditilik lebih lanjut, piutang pembiayaan yang bertumbuh 9,39% pada September 2024 adalah pertumbuhan terendah sepanjang tahun ini. Hal itu menandai terjadi perlambatan pertumbuhan kinerja piutang pembiayaan selama tiga bulan berturut-turut sejak Juli 2024.

Sementara itu, target OJK yang mematok piutang pembiayaan dapat tumbuh 10-12% pada tahun 2024 ini juga sebenarnya tak lebih baik dari realisasi tahun sebelumnya. Piutang pembiayaan multifinance pada tahun lalu atau pada 2023 tercatat mencapai 13,23%.

Tren Pembiayaan Bermasalah

Kendati terjadi pelambatan perihal piutang pembiayaan, profil risiko multifinance atau perusahaan pembiayaan masih dalam rentang yang terjaga. Tingkat pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) multifinance berada di level 2,62% pada September 2024.

Pergerakan NPF multifinance berbanding terbalik dengan tren kinerja piutang pembiayaan yang cenderung melemah. Adapun NPF multifinance dalam kurun tiga bulan belakangan relatif mencatat penguatan.

Meski begitu, NPF multifinance pada September 2024 yang sebesar 2,62% masih berada sedikit di atas tahun lalu, dimana pada Desember 2023 rasio pembiayaan bermasalah dilaporkan berada di posisi 2,44%.

Kabar baiknya lainnya, NPF net multifinance pada September 2024 juga dalam tren penurunan menjadi 0,81%.. Sebagai perbandingan, NPF bersih itu lebih rendah dari posisi Agustus 2024 yang sebesar 0,83%.

Di sisi lain, gearing ratio industri di perusahaan pembiayaan turun menjadi sebesar 2,33 kali pada September 2024, juga lebih rendah dari posisi Agustus 2024 yang sebesar 2,34 kali. Gearing ratio tersebut berada jauh di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan kinerja positif di sektor pembiayaan atau industri multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan piutang perusahaan pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 9,39% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2024, mencapai Rp501,78 triliun.

Agusman menyampaikan bahwa pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pembiayaan investasi, yang naik sebesar 9,76% yoy. Selain itu, profil risiko perusahaan pembiayaan juga menunjukkan tren positif.

“Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio NPF [non-performing financing]grosstercatat sebesar 2,62% per September 2024,” kata Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Angka tersebut turun apabila dibandingkan pada Agustus 2024, di mana NPF mencapai 2,66%. Sementara itu, NPF net mencapai sebesar 0,81%, yang juga turun dari Agustus 2024 yakni 0,83%. Kondisi tersebut menunjukkan perusahaan pembiayaan tetap mampu menjaga kualitas portofolio pembiayaan di tengah kenaikan piutang.

Selain itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan juga berada dalam batas yang sehat di angka 2,33 kali, jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan sebesar 10 kali.

Di sektor modal ventura, kinerja mengalami kontraksi dengan pembiayaan turun 8,10% yoy pada September 2024. Meski demikian, nilai pembiayaan masih tercatat di angka Rp16,25 triliun.

Sementara itu, Agusman menyebut industri fintech peer-to-peer (P2P) lending mencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 33,73% yoy dengan total nominal mencapai Rp74,48 triliun pada periode yang sama.

OJK juga melaporkan bahwa tingkat risiko kredit macet (TWP90) P2P lending stabil di angka 2,38%, menunjukkan manajemen risiko yang cukup baik di sektor ini.

Untuk layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan tercatat melonjak signifikan sebesar 103,40% yoy, menjadi Rp8,24 triliun pada September 2024, dengan NPF gross sebesar 2,60%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap mencabut izin satu perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) dan perusahaan pembiayaan dalam rangka penegakan sektor pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) per Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga PVML OJK Agusman mengatakan perusahaan pertama yang telah dicabut izinnya oleh regulator adalah PT Investree Radhika Jaya (Investree). OJK beralasan mencabut izin usaha platform P2P lending tersebut karena tidak memenuhi ekuitas minimum dan pelanggaran ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022.

“Serta kinerja yang memburuk dan mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Kedua, OJK telah mencabut izin perusahaan pembiayaan, PT Rindang Sejahtera Finance. Alasan pencabutan Izin tersebut karena perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan.

Selain itu, selama Oktober 2024, OJK telah melakukan sanksi administratif kepada 16 perusahaan pembiayaan, empat perusahaan modal ventura dan 16 P2P lending lending atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat piutang pembiayaan sebanyak Rp501,78 triliun. Angka tersebut meningkat 9,39% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp458,60 triliun pada September 2023. Sementara itu dari sisi fintech P2P lending per September 2024, outstanding pembiayaan yang dicatat mencapai sebanyak Rp74,48 triliun yang mana tumbuh 33,73% yoy dari Rp55,70 triliun.

Sementara untuk pembiayaan modal ventura mencapai sebanyak Rp16,25 triliun per September 2024, turun dibandingkan Rp17,68 triliun per September 2023.

Dari sisi asetnya, industri ini mencapai Rp26,15 triliun, yang mana turun dari sebelumnya Rp27,24 triliun per September 2023. Untuk LKM, penyaluran pinjaman sampai dengan Agustus 2024 mencapai sebanyak Rp1,03 triliun yang mana sedikit meningkat dibandingkan Rp1 triliun pada Agustus 2023. Sementara asetnya Rp1,64 triliun yang naik dibandingkan Rp1,5 triliun pada Agustus 2023.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif kepada 16 Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance, 4 Perusahaan Modal Ventura, dan 19 Penyelenggara Fintech P2P Lending selama Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan pemberian sanksi itu diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK yang berlaku.

Agusman menerangkan sanksi itu juga diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku maupun hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan langsung.

"Pengenaan sanksi administratif, terdiri dari 12 sanksi denda dan 50 sanksi peringatan tertulis," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.