JAKARTA, iNews.id - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pelaku UMKM di tanah air. 

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, PMN sebagai entitas usaha yang fokus pada pemberdayaan masyarakat paling bawah menjadi contoh baik bagi pemerintah dalam upaya menumbuhkembangkan kualitas hidup UMKM. 

Untuk itu, demi memasifkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dari akar rumput, Kementerian UMKM siap menjalin kerja sama yang erat dengan PNM.

"Saya pastikan keberadaan Kementerian UMKM ini adalah untuk bersama-sama menyukseskan keorganisasiaan PNM ke depan," ucap Menteri UMKM Maman dalam silaturahmi dengan insan dan nasabah PNM di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, Deputi Usaha Mikro Yulius, dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi.

Lebih lanjut, Menteri Maman mengapresiasi langkah-langkah PNM dalam pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menggaet nasabah hingga 15 juta.

Baginya, kontribusi PNM terhadap perekonomian rakyat sangat dirasakan manfaatnya dan sudah sepatutnya untuk terus ditingkatkan.

"Ini membuktikan, PNM Mekar ini harus kita jaga, karena ini bukan hanya aset biasa tapi aset bangsa yang paling penting dan bersentuhan langsung sama masyarakat paling bawah," ujarnya.

Maman menegaskan, kesiapan untuk menyukseskan program besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat ekonomi rakyat dengan berbagai kebijakan yang proaktif. 

Menurutnya, UMKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sudah terbukti mampu menahan krisis seperti saat pandemi Covid-19 sehingga ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk.

"Ada satu narasi besar yang selalu diangkat Presiden Prabowo, yakni ekonomi kerakyatan. Presiden ingin setiap kebijakan harus melihat aspek kepentingan rakyat. Jadi langkah kebijakan politik pemerintah, beliau ingin ada afirmasi action yang konkret untuk pelaku UMKM," tutur Maman.

Ke depan, Kementerian UMKM siap menjalin kemitraan yang lebih erat dengan PNM dalam mewujudkan misi besar pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Bersama PNM, Maman yakin akselerasi peningkatan kelas UMKM dapat terwujud dengan lebih mudah.

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, akan dilakukan klasterisasi sesuai dengan bidang usahanya. Untuk itu, Kementerian UMKM akan membuat satu super apps yang diharapkan mampu mengkonsolidasi seluruh platform di sektor UMKM. 

"Sekarang ini saya yakin ada satu klaster dari 15 juta (nasabah) ini. Nanti kita coba integrasikan dengan SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal). Kita lakukan diagnosis lalu kita treatment masalah dan kendala dari UMKM itu apa dan dimana," kata Maman.

Maman berharap, ada masukan dari PNM atau dari stakeholder lainnya dalam rangka memperbaiki ekosistem UMKM di Indonesia. Dia juga berharap, dengan sinergi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, upaya pengembangan UMKM sebagai kekuatan ekonomi Indonesia bisa dilakukan bersama-sama.

"Insya Allah temen-teman nanti kita ada dialog, kalau ada saran-saran silakan (disampaikan). Bagi saya kita semua ini sama, kita setara," ucap Maman.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan siap mendukung pendataan pada berbagai jenis usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM. 

“Kami saat ini telah memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah kami layani sebanyak 21,2 juta nasabah. Kami berharap data ini akan semakin melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM” ujar Arief.

Dia juga menambahkan, kedatangan Menteri UMKM ke PNM semakin menguatkan semangat Insan PNM dalam memberdayakan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan. 

“Perlu digarisbawahi bahwa PNM dalam memberikan modal selalu beriringan dengan program pendampingan yang kami sebut sebagai program pengembangan kapasitas usaha,” tutur Arief Mulyadi.

Editor: Anindita Trinoviana

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ), Maman Abdurrahman menerangkan, soal mekanisme penghapusan utang UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghapus piutang UMKM di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, notabene adalah petani dan nelayan. Namun demikian, Maman menerangkan tidak semua UMKM petani dan nelayan yang hutangnya dihapuskan. Adapun kriteria hutang yang dimaksud, harus berdasarkan penilaian Bank Himbara atas kemampuan dari penghutang.

"Saya sampaikan ini, bagi pelaku UMKM yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," kata Menteri UMKM, Maman dikutip dari keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Maman menerangkan, para pelaku UMKM yang dihapuskan utang yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya. Para pelakunya juga harus nasabah Bank BUMN atau Himbara.

"Agar tidak terjadi simpang siur, penghapusan utang memang diberikan bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut yang terkena beberapa permasalahan, Seperti bencana alam dan COVID-19," terang Maman.

Lebih lanjut, Maman mengatakan, utang yang dibebaskan harus sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo. Selain itu, para pelaku juga seharusnya sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

?Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM,? katanya.

Diketahui, Maman juga mengungkapkan pemerintah akan menargetkan hutang piutang dari prakiraan satu juta orang pelaku UMKM sektor perkebunan, pertanian dan perikanan, sebesar Rp10 Triliun. Satu juta orang tersebut adalah para petani dan nelayan.

Maman menjelaskan, kebijakan yang diteken oleh Presiden Prabowo tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

"Jadi kurang lebih nanti estimasinya mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan orang, kurang lebih nanti ada (hutangnya yang dibebaskan) plus minus sekitar Rp10 triliun," terang Maman di kompleks Istana negara, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, proses pembebasan utang tersebut, diungkapkan Maman, bukan melalui anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dia mengatakan mekanisme yang dilakukan tidak melalui bank, namun hanya berupa penghapusan utang piutang di Bank Himbara saja.

"Dan itu nanti proses mekanismenya tidak melalui bank, jadi ini tidak ada sama sekali melalui APBN kita itu penghapusan bukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank," terang Maman.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang 1 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) senilai Rp10 triliun.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah menghapus utang UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Piutang Macet Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11).

Dengan adanya kebijakan penghapusan utang, sambung Supari, maka pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam (blacklist), kini bisa memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan sehingga bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu, kebijakan ini katanya juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI.

"BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," tutupnya.

Prabowo akan menghapus utang 1 juta UMKM bernilai Rp10 triliun.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan nilai utang yang akan dihapus tersebut tembus Rp10 triliun. Utang berasal dari 1 juta pelaku UMKM.

Ia mengatakan dana penghapusan itu tak akan diambil Prabowo dari APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

Namun, Maman menegaskan penghapusan tak akan diberlakukan untuk semua UMKM. Kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Ketiga, besaran utang yang dihapuskan ditetapkan maksimal Rp500 juta untuk usaha dan Rp300 juta untuk perorangan.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

JAKARTA, iNews.id - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan, para pelaku UMKM mendapatkan haknya terkait penghentian sementara layanan InterActive QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang menyebabkan tertahannya saldo milik para pelaku UMKM selama lebih dari 10 hari.

Untuk itu, Menteri Maman menggelar Rapat Koordinasi dengan pihak PT Interaktif Internasional (InterActive QRIS) yang diadakan di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (6/11/2024). 

“Kami ingin mendengarkan klarifikasi dari InterActive QRIS, seperti apa terkait kendala teknis dalam layanan QRIS tersebut,” kata Menteri Maman.

Rapat koordinasi dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan dan klarifikasi dari PT Interaktif Internasional kepada Menteri UMKM Maman, mengenai kendala teknis dalam layanan QRIS Interactive, yang sempat menghebohkan sosial media. Lantaran, beberapa pelaku UMKM mengeluhkan layanan InterActive QRIS yang diberhentikan sementara hingga membuat saldo milik puluhan ribu pelaku UMKM tertahan selama lebih 10 hari.

Sebelumnya, Menteri UMKM secara personal juga sudah membahas dengan Kapolri terkait permasalahan penghentian sementara layanan InterActive QRIS.

Maman mengatakan, Kementerian UMKM ingin menjaga dan melindungi pelaku UMKM agar tidak dirugikan karena mereka sudah dikenakan tarif Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,7 persen pada penggunaan QRIS.  

“Sehingga setelah pelaku usaha mengeluarkan kewajiban mereka, maka selayaknya mereka mendapatkan haknya (pencairan uangnya dengan cepat) dan mendapat pelayanan maksimal,” ujarnya.

Meskipun begitu, Menteri Maman menekankan, sisi positif penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM sangatlah besar dalam transaksi jual beli. Namun, dia meminta agar pencairan tidak terlambat.

Ke depan, dia berharap, jika ada yang bermasalah, pemblokiran rekening Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) hanya kepada yang terindikasi saja, tidak semua rekening sehingga tidak menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

“Perlu juga dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, agar permasalahan ini tidak terjadi lagi ke depan,” ucap Menteri UMKM.

Di kesempatan yang sama, CEO InterActive QRIS Alex Surya Rahardjo menjelaskan kronologi penghentian sementara layanan InterActive QRIS tersebut. 

Pada 16 Oktober 2024, PT Interaktif Internasional menerima surat pemberitahuan pelaksanaan pemblokiran rekening simpanan oleh Bank Mandiri atas dasar surat Polda Metro Jaya No.R/4310/X/Res.2./2024/Ditreskrimsus perihal Permintaan Penundaan Transaksi Debit milik PT Interaktif Internasional. 

Rekening tersebut merupakan rekening tampungan dana mitra Merchant InterActive QRIS sebelum dilakukan settlement ke mitra Merchant.

Indikasi pemberhentian layanan Open API QRIS dengan alasan ditemukan adanya aktivitas ilegal transfer dana oleh beberapa mitra Merchant InterActive QRIS.

Menurut Surat Klarifikasi dari PT InterAktif Internasional, InterActive QRIS bersama-sama dengan PT FINNET INDONESIA terus berupaya untuk memperjuangkan hak-hak Merchant InterActive QRIS agar dapat segera dilakukan settlement.

“Saat ini, rekening bank perusahaan telah dibuka kembali. Kami didampingi pengacara telah memenuhi panggilan dari Polda Metrojaya,” tuturnya.

Berdasarkan pemeriksaan, dipastikan bahwa InterActive tidak terlibat dalam judi online dan menjalankan operasional sesuai hukum Indonesia. Pemblokiran sementara pada 16 Oktober 2024 telah dicabut dan mulai melakukan disbursement kepada seluruh merchant QRIS bertahap, mulai Senin, 4 November hingga Selasa, 5 November 2024.

Editor: Anindita Trinoviana

Jakarta -

Pemerintah resmi menghapus utang macet Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kelautan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Pertama, UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Kedua, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ketiga, bagi pelaku UMKM yang mempunyai utang sudah jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya. Pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Peran Bank Tentukan Penghapusan Utang

Selain itu, Maman juga menyebut perbankan masih berperan andil dalam menentukan kriteria yang dihapuskan utangnya. Dia menjelaskan bagi pelaku UMKM lain yang dinilai oleh bank BUMN masih mampu untuk terus berjalan, tidak akan masuk ke kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," terangnya.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi. Jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

(kil/kil)

Bisnis.com,JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan penghapusan utang yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/11/2024) hanya ditujukan bagi pelaku UMKM yang terkena sejumlah permasalahan seperti bencana alam dan Covid-19.

Itu artinya, tidak semua pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya merasakan kebijakan penghapusan utang tersebut.

“Tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong,” kata Maman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Pemutihan utang juga diberlakukan bagi pelaku UMKM sektor tersebut yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, sudah jatuh tempo, serta sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

Sementara itu, para pelaku UMKM di sektor ini yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak masuk dalam kriteria penghapusan utang.

“Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM,” tegasnya.

Maman menegaskan, kriteria tersebut perlu diketahui secara luas agar tidak terjadi simpang siur mengenai kebijakan penghapusan utang.

“Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan kebijakan penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM. Aturan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Prabowo mengatakan, teknis persyaratan akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.Dia mengharapkan, hadirnya regulasi ini dapat menjadi angin segar bagi petani, nelayan, dan UMKM.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Jakarta -

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman Indonesia berpeluang besar untuk menjadi kiblat fesyen dunia, khususnya fesyen Muslim. Untuk itu Kementerian UMKM akan terus memperkuat kolaborasi dengan banyak pihak untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat modest fesyen global.

"Kami melihat prospek kemajuan fesyen syariah luar biasa potensinya di Indonesia. Maka untuk meningkatkan ekonomi, kita semua harus bergandengan tangan mendorong kemajuan industri fesyen dan kreatif di Indonesia," kata Maman, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutannya pada pembukaan Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) yang merupakan rangkaian dari acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-11 di JCC, Jakarta, hari ini.

Maman mengatakan dalam sepuluh tahun terakhir, ekonomi syariah global menunjukkan tren positif. Belanja konsumen untuk produk halal meningkat dari US$ 1,62 triliun pada tahun 2012, naik menjadi US$ 2,29 triliun pada tahun 2022. Diperkirakan pada tahun 2027 akan mencapai US$ 3 triliun.

Selain itu kebutuhan impor modest fesyen juga diperkirakan meningkat dari US$ 37 miliar pada tahun 2022 menjadi US$ 47 miliar pada 2027. Dengan pengalaman Indonesia yang pernah menduduki peringkat ketiga dari 81 negara dalam Global Islamic Economy Indicator Ranking, menandakan bahwa Indonesia memiliki ekosistem ekonomi syariah yang kuat di kancah global.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya produk fashion yang diproduksi oleh UMKM terutama produk fesyen Muslim harus didukung agar memiliki daya saing yang tinggi baik di pasar domestik atau global.

"Realitas UMKM di Indonesia membesarnya ke kiri-kanan atau ke depan-belakang. Jadi ke depan kita harapkan UMKM ini bisa tumbuh naik ke atas atau istilahnya naik kelas," ujar Maman.

Di sisi lain, demi mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM khususnya di bidang fesyen, telah didirikan Rumah Produksi Bersama (RPB) komoditas kulit di Garut yang menjadi salah satu bahan baku utama industri fesyen. Kemudian diinisiasi program reality show IN2THENEXT 2023, sebuah kompetisi young designer modest fashion pertama di Indonesia dan di dunia.

"Kami bersama Pemprov DKI Jakarta telah mencanangkan Bulan Modest Fashion yang telah diinisiasi pada 26 Oktober 2023 melalui penyelenggaraan 1st Modest Fashion Month (MOFAM) pada 13 Oktober 2024 sebagai bentuk afirmasi Indonesia sebagai Capital of Modest Fashion," kata Maman.

Maman pun berharap acara seperti IN2MF dapat diadakan secara rutin setiap tahun karena sangat prospektif sebagai media pemasaran produk fesyen di pasar global. Selain itu ajang ini dapat menjadi media komunikasi dan sinergi antar desainer di berbagai wilayah di Indonesia untuk terus meningkatkan produktivitas dan karyanya.

Ia pun mengapresiasi upaya Bank Indonesia (BI) yang menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF), karena dinilai menjadi momentum kebangkitan produk modest fesyen yang diproduksi oleh UMKM.

"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia sebagai fasilitator, pelaku UMKM, serta desainer sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Kami di Kementerian UMKM bersama BI akan terus mendukung bapak ibu semua," kata Maman.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan acara pameran produk fesyen dan rangkaian lainnya akan terus dilakukan setiap tahun dengan berbagai inovasi dan karya-karya baru dari para desainer nasional. Dia berharap agenda IM2MF yang dipadukan dalam acara ISEF ini dapat meningkatkan nilai jual produk-produk fesyen UMKM dan desainer.

"Ini adalah acara kita semua yang sangat penting untuk mendukung pelaku usaha fesyen nasional. Jadi mari nikmati acaranya dan beli produk mereka," kata Perry.

Di tahun ini saja, Bank Indonesia telah menyediakan slot untuk pameran produk fesyen hingga 20 kali. Perry berharap melalui dukungan berbagai pihak, kegiatan tersebut dapat mengangkat derajat pelaku usaha nasional khususnya UMKM di berbagai daerah di Indonesia bidang fesyen.

"Terima kasih semuanya terutama untuk pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, para desainer, karena berkat mereka semua produk fesyen nasional bisa masuk hingga ke pasar internasional. Ini berkat kerja sama yang apik antara kita semua," kata Perry.

Sebagai informasi, acara IN2MF yang diisi dengan fashion show produk UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia ini terselenggara berkat kerja sama yang erat sebelumnya antara Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, serta Indonesia Fashion Chamber (IFC).

(anl/ega)

Jakarta -

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menanggapi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Kebijakan tersebut nantinya akan menyasar kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Maman menegaskan ada beberapa kriteria penerima penghapusan utang tersebut. Namun, dia belum mau membeberkan terkait kriteria-kriteria penerima karena masih dalam kajian. Dia hanya menekankan penerima penghapusan itu nantinya pihak-pihak yang tidak mampu melunasi.

"Ada beberapa kriteria-kriteria. Jadi jangan sampai ini diasumsikan bahwa penghapusan utang untuk seluruh para pelaku UMKM ataupun seluruh petani-petani kita. Saya harus luruskan dulu, tidak untuk seluruhnya," kata Maman saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia juga menyebut terkait data-data penerima penghapusan itu sedang dalam tahap sinkronisasi. Dia bilang kebijakan tersebut melibatkan kementerian/lembaga lain sehingga perlu sinkronisasi.

Maman pun belum bisa membeberkan terkait target pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebab, masih harus menunggu dasar hukum yang tengah disiapkan oleh Menteri Hukum dan HAM

"Ini lagi-lagi disinkronisasi semuanya ya. Arahan dari Pak Presiden secepatnya, tentunya itu akan disiapkan dulu oleh Menkumham juga, oleh beberapa pihak kementerian untuk disinkronisasi dan disiapkan aturan-aturan hukumnya," terangnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

(rrd/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) membidik perputaran uang dalam gelaran Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 bisa mencapai Rp 15 miliar. Ada 43 UMKM yang terlibat dalam pameran ritel nasional ini.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, target perputaran uang tersebut berdasarkan capaian pada gelaran SMEXPO tahun lalu yang sebesar Rp 14,9 miliar.

Ia pun optimis perputaran uang dalam SMEXPO 2024 bisa melebihi realisasi di tahun lalu. Terlebih, pameran ritel ini digelar di enam kota pada 2024, lebih banyak dibandingkan di 2023 yang hanya lima kota.

"Jadi kita harapkan transaksinya bisa lebih dari Rp 14,9 miliar ya dibanding tahun lalu," ujar Fadjar ditemui di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

SMEXPO merupakan pameran ritel yang menawarkan produk-produk buatan UMKM binaan Pertamina. Tahun ini, SMEXPO digelar di Palembang, Yogyakarta, Bandung, Makassar, Bandar Lampung, dan Jakarta.

Produk UMKM yang tersedia pun bergam mulai dari kerajinan tangan hingga makanan olahan. Gelaran ini menjadi kesempatan bagi pada pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan memperluas akses pasar.

"Kami berharap berbagai kegiatan ini bisa meningkatkan akses pasar UMKM," kata Fadjar.

Adapun pembukaan SMEXPO 2024 di Jakarta dihadiri Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Pada kesempatan itu, Maman mengatakan, UMKM memiliki peranan peting dalam perekonomian nasional, terutama dalam mendukung upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Maka dari itu, penting untuk mendorong pengembangan UMKM yang saat ini jumlahnya mencapai 62 juta pelaku UMKM di Indonesia.

Dia berharap, semakin banyak perusahaan yang melakukan pembinaan bagi para pelaku UMKM agar bisnisnya bisa naik kelas.

"Saya meyakini apabila ada banyak perusahaan-perusahaan yang siap menjadi 'bapak asuh', yang mau dengan tulus dan serius melakukan pembinaan pelaku-pelaku UMKM, Saya meyakini pertumbuhan 8 persen yang ditargetkan insyaAllah tercapai," kata Maman.

Sebagai informasi, pameran SMEXPO 2024 yang digelar di Jakarta berlangsung di Mal Kota Kasablanka, Jakarta sepanjang 22-27 Oktober 2024. Pengunjung bisa menikmati beragam produk lokal buatan UMKM, sekaligus promo dan diskon menarik, serta berbagai kegiatan lainnya sepanjang acara.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) membidik perputaran uang dalam gelaran Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 bisa mencapai Rp 15 miliar. Ada 43 UMKM yang terlibat dalam pameran ritel nasional ini.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, target perputaran uang tersebut berdasarkan capaian pada gelaran SMEXPO tahun lalu yang sebesar Rp 14,9 miliar.

Ia pun optimis perputaran uang dalam SMEXPO 2024 bisa melebihi realisasi di tahun lalu. Terlebih, pameran ritel ini digelar di enam kota pada 2024, lebih banyak dibandingkan di 2023 yang hanya lima kota.

"Jadi kita harapkan transaksinya bisa lebih dari Rp 14,9 miliar ya dibanding tahun lalu," ujar Fadjar ditemui di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

SMEXPO merupakan pameran ritel yang menawarkan produk-produk buatan UMKM binaan Pertamina. Tahun ini, SMEXPO digelar di Palembang, Yogyakarta, Bandung, Makassar, Bandar Lampung, dan Jakarta.

Produk UMKM yang tersedia pun bergam mulai dari kerajinan tangan hingga makanan olahan. Gelaran ini menjadi kesempatan bagi pada pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan memperluas akses pasar.

"Kami berharap berbagai kegiatan ini bisa meningkatkan akses pasar UMKM," kata Fadjar.

Adapun pembukaan SMEXPO 2024 di Jakarta dihadiri Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Pada kesempatan itu, Maman mengatakan, UMKM memiliki peranan peting dalam perekonomian nasional, terutama dalam mendukung upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Maka dari itu, penting untuk mendorong pengembangan UMKM yang saat ini jumlahnya mencapai 62 juta pelaku UMKM di Indonesia.

Dia berharap, semakin banyak perusahaan yang melakukan pembinaan bagi para pelaku UMKM agar bisnisnya bisa naik kelas.

"Saya meyakini apabila ada banyak perusahaan-perusahaan yang siap menjadi 'bapak asuh', yang mau dengan tulus dan serius melakukan pembinaan pelaku-pelaku UMKM, Saya meyakini pertumbuhan 8 persen yang ditargetkan insyaAllah tercapai," kata Maman.

Sebagai informasi, pameran SMEXPO 2024 yang digelar di Jakarta berlangsung di Mal Kota Kasablanka, Jakarta sepanjang 22-27 Oktober 2024. Pengunjung bisa menikmati beragam produk lokal buatan UMKM, sekaligus promo dan diskon menarik, serta berbagai kegiatan lainnya sepanjang acara.

Jakarta -

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berencana menghapus jaminan aset sebagai syarat pembiayaan UMKM. Langkah ini diupayakan untuk mendorong UMKM naik kelas.

Maman menilai akses permodalan formal menjadi salah satu tantangan pelaku UMKM lokal. Dia berencana mengubah mindset pihak perbankan dalam hal jaminan aset.

"Belum tentu semua UMKM punya jaminan. Nah ini mau coba kita redefinisikan kembali jaminan-jaminan itu. Tidak mesti harus dengan jaminan aset, bisa saja dengan jaminan track-record. Jadi kalau memang ada UMKM yang track-record positif ya harus coba kita dorong kita bantu dengan memberikan jaminan track-record positif itulah sebagai jaminan," kata Maman usai ditemui lepas Sertijab di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (22/10/2024).

Selain itu, dia juga akan menggandeng pihak-pihak lain untuk menambah anggaran di kementerian yang dipimpinnya, seperti perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia menilai tidak ingin mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai semua programnya nanti. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak juga dapat memberikan alternatif pembiayaan bagi UMKM.

"Bagaimana kita bisa membantu kolaborasi dengan pihak swasta, pihak BUMN kita dan pihak pihak dari luar negeri. Karena pembiayaan-pembiayaan ini kan tidak hanya mengandalkan dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri dalam konteks venture capital juga itu bagus untuk kita manfaatkan," terangnya.

Sebagai informasi, Maman resmi dilantik menjadi Menteri UMKM oleh Presiden Prabowo Subianto. Maman juga telah menerima serah terima jabatan (Sertijab) dari menteri sebelumnya, Teten Masduki kemarin.

(ara/ara)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru menanggapi anggaran kementerian yang menurun tahun depan, berharap bisa gandeng banyak pihak untuk dukung UMKM.

Mengutip catatan Bisnis, berdasarkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2025, pagu indikatif 2025 Kementerian Koperasi dan UKM ditetapkan sebesar Rp937,16 miliar atau turun sebesar 37,44% dibanding alokasi 2024.

Menanggapi hal ini, Menteri UMKM yang baru, Maman Abdurrahman mengatakan, tak ingin hanya bergantung pada APBN untuk pengembangan UMKM.

"Ada satu mindset yang harus dirubah dalam pengelolaan APBN kita. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan APBN, mau berapapun jumlahnya, saya yakin nggak akan mungkin mampu. Kolaborasi dengan semua pihak, inilah kata kuncinya, bagaimana kita bisa membangun kolaborasi dengan pihak swasta, pihak BUMN kita, dan pihak-pihak dari luar negeri," ujarnya usai Serah Terima Jabatan di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, salah satu yang jadi tantangan pada Kementerian UMKM adalah terkait pembiayaan modal, sehingga tidak bisa sekadar mengandalkan dari dalam negeri, tapi berharap bisa juga dari luar negeri dalam konteks venture capital dan lain sebagainya

"Saya ingin jangan kita hanya sekadar mengharapkan APBN. Tetapi kita harus melihat potensi-potensi di luar sektor APBN kita, yaitu memanfaatkan kolaborasi dengan pihak-pihak industri-industri besar," paparnya.

Dia juga mengambil contoh ketika menjabat sebagai Anggota Komisi VII DPR RI yang berkaitan dengan industri tambang dan migas, di mana banyak pihak yang sebenarnya siap untuk membantu UMKM.

"Ini tinggal nanti kita tata, polanya seperti apa, konsolidasinya bagaimana, koordinasi seperti apa, agar output kepada UMKM kita, KPI-nya jelas," terangnya.

Ke depan, Menteri UMKM juga berencana untuk mencoba mengubah mindset pihak bank terkait jaminan untuk pembiayaan bagi UMKM.

"Nah ini mau coba kita redefinisikan kembali jaminan-jaminan itu. Tidak mesti harus dengan jaminan aset, bisa saja dengan jaminan track record. Jadi kalau emang ada UMKM yang track record-nya positif, ya harus coba kita dorong, kita bantu dengan memberikan jaminan. Tinggal bagaimana kita menatanya," tambahnya.