Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 yang mengatur penerapan strategi anti-fraud bagi lembaga jasa keuangan. Aturan ini akan mulai berlaku pada 31 Oktober 2024.

Beleid anyar ini berlaku bagi industri keuangan yang diawasi oleh OJK seperti pasar modal, perbankan, leasing, dana pensiun, multifinance hingga asuransi.

Aturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap risiko fraud yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi industri jasa keuangan maupun masyarakat. OJK menilai pentingnya penguatan sistem pengendalian internal di lembaga jasa keuangan melalui penerapan strategi anti-fraud untuk meminimalisasi risiko tersebut.

Lembaga jasa keuangan yang tercakup dalam aturan ini mencakup perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Jenis tindakan yang termasuk dalam kategori fraud meliputi korupsi, penyalahgunaan aset, penipuan, pembocoran informasi, dan tindakan lainnya yang dianggap sebagai fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan POJK Nomor 12 Tahun 2024, lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk menyusun dan menerapkan strategi anti-fraud. Dalam proses penyusunan ini, mereka harus memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, jenis fraud, risiko terkait fraud, dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.

Penerapan strategi anti-fraud ini meliputi pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana. Strategi ini diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha lembaga jasa keuangan, termasuk konsumen, internal lembaga, dan pihak lainnya.

“Lembaga jasa keuangan wajib menetapkan sasaran penerapan strategi anti-fraud dan program kerja untuk mencapainya,” demikian tertulis dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024 dikutip Senin (26/8/2024).

Strategi anti-fraud yang diwajibkan oleh OJK terdiri atas empat pilar, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta pemantauan evaluasi dan tindak lanjut.

Selain itu, lembaga jasa keuangan juga diwajibkan untuk melaporkan strategi anti-fraud mereka kepada OJK, termasuk laporan atau koreksi terkait penerapan strategi tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Jika terjadi fraud yang berdampak signifikan, lembaga jasa keuangan wajib melaporkannya secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada OJK, dengan mengacu pada pedoman pelaporan. Jika terdapat perubahan dalam strategi anti-fraud yang telah disampaikan, lembaga jasa keuangan harus melaporkan perubahan tersebut kepada OJK paling lambat tujuh hari kerja setelah perubahan dilakukan.

Seluruh insan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan tanggapannya terkait adanya informasi yang beredar bahwa telah ditemukan pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat melangsungkan Initial Public Offering (IPO) di BEI.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada awak media di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa BEI berkomitmen memenuhi prinsip tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dan senantiasa menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016.

“Seluruh insan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas pada uang, makanan, dan/atau barang) atas layanan atau transaksi yang dilakukan BEI dengan pihak ketiga,” ujar Nyoman.

Apabila terdapat pelanggaran etika yang melibatkan karyawan BEI, ia menyebut pihaknya akan melakukan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan internal BEI.

“Kami senantiasa menyampaikan kepada masyarakat, apabila mengetahui tindakan pelanggaran terkait dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh karyawan BEI, maka dapat dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System - Letter to IDX pada link berikut https://wbs.idx.co.id/,” ujar Nyoman.

Melansir surat yang beredar di kalangan wartawan di Jakarta, Senin (26/8), manajemen BEI pada Juli sampai Agustus 2024 akhirnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada lima orang karyawan mereka, sebagai buntut dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat tercatat sahamnya di BEl.

Adapun, kelima karyawan pada Divisi Penilaian Perusahaan BEl, yaitu divisi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan calon emiten, telah meminta sejumlah imbalan uang dan gratifikasi atas jasa analisa kelayakan calon emiten untuk dapat tercatat sahamnya di BEI.

“Atas imbalan uang yang diterima tersebut, oknum karyawan tersebut membantu memutuskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing dan diperdagangkan sahamnya di bursa,” sebagaimana tertulis dalam surat tersebut.

Praktek oleh oknum karyawan penilaian perusahaan tersebut telah berjalan beberapa tahun dan melibatkan beberapa emiten yang saat ini telah tercatat sahamnya di bursa, dengan nilai uang imbalan berkisar ratusan juta sampai satu miliaran rupiah per emiten.

Melalui praktek terorganisir ini, bahkan para oknum tersebut membentuk suatu perusahaan (jasa penasehat), yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah akumulasi dana sekitar Rp20 miliar.

Proses penerimaan emiten untuk dapat masuk bursa ini, disinyalir juga melibatkan oknum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan untuk menyatakan sebuah perusahaan layak melakukan penawaran umum atau IPO saham, dan selanjutnya mencatatkan sahamnya di bursa.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024