Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya perbankan dalam menerapkan sistem kebijakan anti fraud. Sebab, industri perbankan rawan terjadinya fraud.

Mulai 31 Oktober 2024 mendatang, bank umum akan diwajibkan melaporkan strategi anti fraud sebagaimana Peraturan Ototitas Jasa Keuangan (POJK) No 12 tahun 2024 tentang Strategi Kebijakan Anti Fraud atau disebut POJK SAF LJK.

Beleid ini merupakan penyempurnaan atas ketentuan anti fraud sebelumnya yaitu atas POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

"Ini merupakan integrasi ketentuan OJK terkait penerapan strategi anti fraud yang telah berlaku di beberapa sektor jasa keuangan dan perluasan cakupan menjadi seluruh sektor jasa keuangan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kepada Kontan, Senin (30/9).

Dian bilang, POJK SAF LJK disusun dengan memperhatikan urgensi dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada korporasi di sektor swasta yang sebelumnya telah diatur dalam beberapa peraturan pemerintah diantaranya Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Surat Edaran KPK (SE KPK) No.19 Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Industri Jasa Keuangan.

"POJK SAF LJK ditujukan untuk meminimalisasi terjadinya fraud melalui penguatan pada sistem pengendalian internal LJK, yang sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan manajemen risiko pada LJK," ungkap Dian.

Lebih jauh, Dian menjelaskan, POJK ini mengatur mengenai beberapa hal yang wajib dimiliki LJK dalam menerapkan strategi anti fraud. Antara lain kewajiban penyusunan dan penyampaian kebijakan strategi anti fraud dan laporan kejadian fraud dan sanksi denda keterlambatan penyampaian yang disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK.

Kemudian kewajiban penerapan fraud detection system disertai peningkatan pemahaman pihak internal dan eksternal yang terkait, dan didukung penerapan manajemen risiko yang memadai.

Serta kewajiban memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangan penerapan strategi anti fraud disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK.

"Untuk pelaporan yang disampaikan oleh perbankan ke OJK, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan strategi anti fraud setiap semester dan laporan kejadian Fraud berdampak signifikan paling lambat tiga hari kerja setelah kejadian fraud dimaksud," jelas Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 yang mengatur penerapan strategi anti-fraud bagi lembaga jasa keuangan. Aturan ini akan mulai berlaku pada 31 Oktober 2024.

Beleid anyar ini berlaku bagi industri keuangan yang diawasi oleh OJK seperti pasar modal, perbankan, leasing, dana pensiun, multifinance hingga asuransi.

Aturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap risiko fraud yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi industri jasa keuangan maupun masyarakat. OJK menilai pentingnya penguatan sistem pengendalian internal di lembaga jasa keuangan melalui penerapan strategi anti-fraud untuk meminimalisasi risiko tersebut.

Lembaga jasa keuangan yang tercakup dalam aturan ini mencakup perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Jenis tindakan yang termasuk dalam kategori fraud meliputi korupsi, penyalahgunaan aset, penipuan, pembocoran informasi, dan tindakan lainnya yang dianggap sebagai fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan POJK Nomor 12 Tahun 2024, lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk menyusun dan menerapkan strategi anti-fraud. Dalam proses penyusunan ini, mereka harus memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, jenis fraud, risiko terkait fraud, dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.

Penerapan strategi anti-fraud ini meliputi pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana. Strategi ini diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha lembaga jasa keuangan, termasuk konsumen, internal lembaga, dan pihak lainnya.

“Lembaga jasa keuangan wajib menetapkan sasaran penerapan strategi anti-fraud dan program kerja untuk mencapainya,” demikian tertulis dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024 dikutip Senin (26/8/2024).

Strategi anti-fraud yang diwajibkan oleh OJK terdiri atas empat pilar, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta pemantauan evaluasi dan tindak lanjut.

Selain itu, lembaga jasa keuangan juga diwajibkan untuk melaporkan strategi anti-fraud mereka kepada OJK, termasuk laporan atau koreksi terkait penerapan strategi tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Jika terjadi fraud yang berdampak signifikan, lembaga jasa keuangan wajib melaporkannya secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada OJK, dengan mengacu pada pedoman pelaporan. Jika terdapat perubahan dalam strategi anti-fraud yang telah disampaikan, lembaga jasa keuangan harus melaporkan perubahan tersebut kepada OJK paling lambat tujuh hari kerja setelah perubahan dilakukan.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) mengaku strategi anti fraud perusahaan selaras dengan dengan peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa mengatakan, pihaknya sudah menerapkan empat pilar penerapan strategi anti fraud. Pertama, memiliki deteksi dengan menggunakan sistem pendeteksian

Kedua, investigasi secara berkala, pemantauan evaluasi, dan tindak lanjut dengan melakukan kontrol. Terakhir, WOM Finance juga memonitoring perbaikan serta action plan untuk memitigasi supaya tidak terulang.

"Menurut kami penerapan empat pilar dimaksud di atas telah selaras dengan peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024, sehingga kami akan melakukan penerapan empat pilar strategi anti fraud tersebut secara berkelanjutan dengan harapan dapat meminimalkan risiko terjadinya fraud," ujar Cincin kepada Kontan, Rabu (14/8).

Perusahaan mencatat fraud yang cukup sering dialami perusahaan adalah over alih ataupun gadai kepada pihak ketiga secara ilegal.

Sebelumnya, OJK menerapkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK SAF LJK).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menyampaikan, bahwa penerbitan POJK ini merupakan salah satu inisiatif OJK dalam mendukung pengembangan dan penguatan LJK.

POJK SAF LJK ini mengatur antara lain, penjelasan jenis perbuatan yang tergolong fraud, ruang lingkup pihak yang terlibat meliputi LJK dan organisasi yang dikendalikan, konsumen dan pihak lain yang bekerjasama dengan LJK (termasuk sektor swasta).

"POJK SAF LJK juga mengatur terkait kewajiban penerapan fraud detection system disertai peningkatan pemahaman pihak internal dan eksternal yang terkait, dan didukung penerapan manajemen risiko yang memadai," kata Aman dalam keterangan resminya, Selasa (13/8).

Penerbitan POJK SAF LJK diharapkan dapat mendorong pelaksanaan implementasi anti fraud bagi LJK di bawah pengawasan OJK secara menyeluruh, sehingga tercipta ekosistem keuangan yang kuat dan sehat.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan prinsip tata kelola dan manajemen risiko di Lembaga Jasa Keuangan tentang Penerapan Strategi Anti Fraud. Mengenai hal ini, PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) melihat, industri keuangan non bank (IKNB) memang rentan terhadap ancaman fraud, bukan hanya bagi perusahaan pembiayaan saja.

Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance Ristiawan Suherman mengatakan, fraud yang paling sering terjadi di perusahaan pembiayaan adalah pemalsuan dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan.

Hingga saat ini, CNAF telah menerapkan sejumlah pengendalian fraud seperti pengawasan aktif manajemen, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, pengendalian dan pemantauan, edukasi dan pelatihan.

"Selain itu, perseroan telah menerapkan strategi anti fraud yang meliputi, pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Aktifitas pengendalian fraud di CNAF telah menggunakan bantuan sistem berupa Fraud Detection Sistem (FDS) yang membantu pemeriksaan menjadi lebih efektif, efisien dan akurat," ujar Ristiawan kepada Kontan, Rabu (14/8).

Belum lama ini, OJK menerapkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK SAF LJK).

Dengan adanya POJK tersebut, CNAF berharap adanya keseragaman dalam manajemen anti fraud bagi industri keuangan baik bank maupun industri keuangan non bank.

Dengan adanya pemahaman definisi fraud serta tindakan pencegahan dan penanganan yang seragam di antara seluruh industri keuangan, aktivitas fraud diharapkan dapat ditekan.

"CNAF akan terus memerangi tindakan fraud dengan memperkuat struktur organisasi anti fraud dan meningkatkan pelatihan serta sosialisasi maupun awareness terkait fraud," tambah Ristiawan.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menyampaikan, bahwa penerbitan POJK ini merupakan salah satu inisiatif OJK dalam mendukung pengembangan dan penguatan LJK.

POJK SAF LJK ini mengatur antara lain, penjelasan jenis perbuatan yang tergolong fraud, ruang lingkup pihak yang terlibat meliputi LJK dan organisasi yang dikendalikan, konsumen dan pihak lain yang bekerjasama dengan LJK (termasuk sektor swasta).

"POJK SAF LJK juga mengatur terkait kewajiban penerapan fraud detection system disertai peningkatan pemahaman pihak internal dan eksternal yang terkait, dan didukung penerapan manajemen risiko yang memadai," kata Aman dalam keterangan resminya, Selasa (13/8).

Penerbitan POJK SAF LJK diharapkan dapat mendorong pelaksanaan implementasi anti fraud bagi LJK di bawah pengawasan OJK secara menyeluruh, sehingga tercipta ekosistem keuangan yang kuat dan sehat.

Jakarta: PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menandatangani Piagam Komitmen Anti-Fraud dan disaksikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Upaya ini dilakukan Askrindo dalam rangka meningkatkan komitmen anti-fraud.

Direktur Utama Askrindo Fankar Umran mengatakan, penguatan sistem anti-fraud ini sejalan dengan amanat dari Kementerian BUMN agar BUMN terus melakukan implementasi sistem tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian internal yang mampu menekan risiko di lingkungan BUMN.

“Kami berharap, Askrindo dapat mengimplementasikan dan siap dalam menerapkan sistem anti-fraud dalam setiap aktivitas organisasinya,” ujar Fankar dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Agustus 2024.
Ia menegaskan, pentingnya membangun kesadaran dan pemahaman dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Melalui kegiatan ini, Askrindo berupaya memastikan bahwa perusahaan dapat menjalankan kepatuhan terhadap sistem anti-fraud dan mampu menerapkannya dalam lingkungan kerja sehari-hari.

“Komitmen ini juga merupakan bagian dari upaya Askrindo untuk menjaga integritas dan reputasi perusahaan. Diharapkan perusahaan dapat terus menciptakan budaya kerja yang transparan dan bebas dari praktik-praktik fraud lainnya,” ungkapnya.

Baca juga: Askrindo Cover Asuransi Kapal Milik Anak Usaha PLN

Wakil Direktur Utama IFG Haru Koesmahargyo menyebut, hal ini sejalan dengan POJK No. 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Sebagai perusahaan yang dikategorikan konglomerasi keuangan IFG melakukan persiapan lebih dini dalam implementasi di IFG maupun anggota holding.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menjelaskan, dengan penandatanganan Piagam Komitmen Anti-Fraud ini, BPKP akan mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola di BUMN.

“Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya IFG dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam mencegah terjadinya fraud di ekosistem IFG yang berdampak pada peningkatan kepercayaan dari masyarakat,” ujar dia.

(END)

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan prinsip tata kelola dan manajemen risiko di Lembaga Jasa Keuangan melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK SAF LJK).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menyampaikan bahwa penerbitan POJK ini merupakan salah satu inisiatif OJK dalam mendukung pengembangan dan penguatan LJK.

Selain itu, Aman bilang juga untuk menindaklanjuti masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Aman menyebutkan, POJK SAF LJK ini mengatur antara lain, penjelasan jenis perbuatan yang tergolong fraud, ruang lingkup pihak yang terlibat meliputi LJK dan organisasi yang dikendalikan, konsumen dan pihak lain yang bekerjasama dengan LJK (termasuk sektor swasta).

Selanjutnya, dia mengatakan bahwa POJK SAF LJK juga mengatur terkait kewajiban penyusunan dan penyampaian kebijakan SAF, serta penyampaian laporan kejadian fraud, baik laporan rutin maupun insidental, dan sanksi denda keterlambatan penyampaian yang disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK.

"POJK SAF LJK juga mengatur terkait kewajiban penerapan fraud detectionsystem disertai peningkatan pemahaman pihak internal dan eksternal yang terkait, dan didukung penerapan manajemen risiko yang memadai," kata Aman dalam keterangan resminya, Selasa (13/8).

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa pedoman penerapan Strategi Anti Fraud dalam ketentuan ini ditujukan untuk dapat mengarahkan LJK dalam melakukan pengendalian fraud melalui upaya yang tidak hanya ditujukan untuk mencegah, namun juga mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud.

"Penerbitan POJK SAF LJK diharapkan dapat mendorong pelaksanaan implementasi anti fraud bagi LJK di bawah pengawasan OJK secara menyeluruh, sehingga tercipta ekosistem keuangan yang kuat dan sehat," tandasnya.

Penerbitan POJK ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan implementasi anti fraud bagi LJK di bawah pengawasan OJK secara menyeluruh, sehingga tercipta ekosistem keuangan yang kuat dan sehat

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan prinsip tata kelola dan manajemen risiko di lembaga jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

"Penerbitan POJK ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan implementasi anti fraud bagi LJK di bawah pengawasan OJK secara menyeluruh, sehingga tercipta ekosistem keuangan yang kuat dan sehat," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa di Jakarta, Selasa.

Aman menuturkan penerbitan Peraturan OJK (POJK) itu merupakan salah satu inisiatif OJK dalam mendukung pengembangan dan penguatan LJK serta menindaklanjuti masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

POJK tersebut mengatur antara lain kewajiban penyusunan dan penyampaian kebijakan strategi anti fraud, serta penyampaian laporan kejadian fraud, baik laporan rutin maupun insidental, dan sanksi denda keterlambatan penyampaian yang disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK.

Peraturan itu juga mengatur kewajiban penerapan fraud detection system disertai peningkatan pemahaman pihak internal dan eksternal yang terkait, dan didukung penerapan manajemen risiko yang memadai.

Pedoman penerapan strategi anti fraud dalam ketentuan tersebut ditujukan untuk dapat mengarahkan LJK dalam melakukan pengendalian fraud melalui upaya yang tidak hanya ditujukan untuk mencegah, namun juga mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud.

Adapun jenis perbuatan yang tergolong fraud terdiri atas korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, penipuan, pembocoran informasi rahasia, dan atau tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Korupsi meliputi benturan kepentingan yang merugikan LJK dan atau konsumen, penyuapan, penerimaan tidak sah, dan atau pemerasan.

Penyalahgunaan aset meliputi penyalahgunaan uang tunai, penyalahgunaan persediaan, dan atau penyalahgunaan aset lainnya.

Kecurangan laporan keuangan meliputi melebihkan kekayaan bersih dan atau pendapatan bersih, atau mengurangi kekayaan bersih dan atau pendapatan bersih.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA--Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menggunakan teknologi face recognition atau pengenalan wajah di Rumah Sakit (RS) untuk mengantisipasi kecurangan atau fraud klaim bodong dana jaminan kesehatan.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya telah melakukan piloting project teknologi tersebut di banyak RS, namun belum serentak dilakukan.

"Jadi ke depan ada yang mau klaim, mohon maaf, bodong, itu asal datang pesertanya dengan muka otomatis itu bisa dikenali itu peserta atau bukan," kata Ghufron saat ditemui di TMII Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Modus lainnya yang bisa diantisipasi adalah klaim fiktif yang dilakukan rumah sakit yang sebenarnya tidak ada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ghufron menjelaskan setiap rumah sakit akan diminta untuk investasi teknologi tersebut. Dia menyebut investasi tersebut tergolong murah sehingga tidak perlu ada bantuan pemerintah untuk pengadaan.

"Itu murah sekali, di HP saja bisa. Kalau klaim di BPJS bisa ratusan juta, miliaran, itu [biaya pengadaan] almost nothing lah. Murah," ujarnya.

Ghufron mengklaim teknologi pengawasan BPJS Kesehatan terhadap operasional rumah sakit saat ini sudah sangat canggih. Bahkan dia membandingkan dengan pengawasan rumah sakit seperti di Amerika Serikat.

"Yang jelas BPJS ini canggih. Cari di negara mana, kita berani dibandingkan Amerika. Bandingkan perilaku seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia kita tahu. Bahkan bukan hanya rumah sakit, dokter satu orang di rumah sakit mana, sehari operasi berapa, kita tahu. Canggih," tegasnya.

Ghufron tidak menargetkan kapan teknologi ini akan serentak diterapkan di rumah sakit. Dia berharap penerapannya bisa segera dilakukan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim JKN dengan indikasi kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp35 miliar.

Dari hasil audit yang dilakukan tim gabungan KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPJS Kesehatan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) ditemukan bahwa dari sampel enam rumah sakit yang melakukan klaim, ada tiga rumah sakit diduga melakukan modus phantom billing atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN.

Rinciannya, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif Rp20 miliar sampai Rp30 miliar. Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar sampai Rp3 miliar, serta satu rumah sakit terindikasi fraud Rp4 miliar sampai Rp10 miliar.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan ada dua modus yang dilakukan rumah sakit, yakni phantom billing dan phantom/manipulation diagnosis.

Manipulation diagnosis dilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Dalam artian, oknum pelaku fraud diduga menggelembungkan klaim JKN.

"Bedanya phantom billing orangnya enggak ada, terapinya enggak ada, [tetapi] klaimnya ada. Kalau medical diagnosis. orangnya ada terapinya ada, klaimnya kegedean. Secara sengaja terapi dua kali diklaim 10 kali," jelas Pahala.