Bisnis.com, JAKARTA - Emiten Pelayaran PT Djakarta Lloyd (PTDL) masih akan mengandalkan dua proyek jumbo yaitu kontrak pengangkutan batu bara dengan PLN dan pengoperasian 7 kapal di rute tol laut.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengatakan pihaknya akan fokus pada proyek-proyek yang sudah ada terutama dua proyek jumbo yang dimiliki yaitu PLN dan tol laut.

Agung menjelaskan proyek PLN saat ini merupakan proyek jangka panjang serta proyek tol laut adalah bagian dari support pemerintah.

"Yang paling besar adalah kontrak PLN, kontrak pengangkutan batu bara. Sebenarnya kita ini mendapat kontrak PLN itu sejak dari tahun 2018, sampai nanti 2027,” kata Agung kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).

Meski demikian, Agung mengaku kontrak-kontrak tersebut tidak maksimal dilakukan karena keterbatasan cashflow dan modal.

Kedua adalah kontrak yang diberikan Kementerian Perhubungan yaitu tol laut. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan optimalisasi dengan menambah penugasan 3 rute trayek Tol Laut untuk dioperasikan oleh PT Djakarta Lloyd dari semula 4 kapal tol laut menjadi 7 kapal tol laut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung distribusi barang dan pembangunan ekonomi di daerah terpencil dan tertinggal serta dalam upaya mengurangi disparitas harga antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Timur.

Beberapa daftar rute tol laut yang dioperasikan PTDL yaitu:

1. Kapal Kendhaga Nusantara 3; Tanjung Perak - Makassar – Bobong (Taliabu) – Malbufa (Sula) - Tanjung Perak

2. Kapal Kendhaga Nusantara 13; Bitung - Pagimana - Bunta - Mantangisi - Ampana - Parigi - Bitung

3. Kapal Kendhaga Nusantara 4; Makassar - Ereke - Raha - Sikeli - Makassar

4. Kapal Kendhaga Nusantara 15; Makassar - Bungku - Kolonedale - Makassar

5. Kapal Kendhaga Nusantara 5; Tanjung Perak - Kisar - Letti - Moa - Darner (Wulur) - Tanjung Perak

6. Kapal Kendhaga Nusantara 10; Tanjung Perak - Wanci - Namrole -Tanjung Perak

7. Kapal Kendhaga Nusantara 1; Bitung - Ulu Siau/Tagulandang- Tahuna- Lirung /Melonguane – Bitung

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pelayaran BUMN PT Djakarta Lloyd akan fokus pada tiga poin utama setelah rencana restrukturisasi disetujui kreditur.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan PT Perusahaan dan Pengelola Aset serta Kementerian BUMN, pihaknya akan fokus pada tiga hal utama setelah restrukturisasi disetujui.

“Tiga hal utama yaitu melanjutkan agenda restrukturisasi baik keuangan, organisasi dan bisnis yang dilakukan secara bertahap,” kata Agung kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).

Selanjutnya, Agung mengatakan pada poin kedua yaitu PTDL akan bertanggung jawab atas putusan homologasi. Pihaknya akan tunduk dan patuh serta konsisten dan berkomitmen sebagaimana tercatat di dalam perjanjian homologasi.

Ketiga, yaitu PTDL akan menjalankan bisnis utamanya dengan fokus menyelesaikan kontrak yang sudah diraih seperti PLN dan pemerintah.

“Tetap kita akan melihat kesempatan bertumbuh melalui investasi dengan selektif dan jangan sifatnya monumental,” kata dia.

Seperti yang diketahui, PTDL memperoleh kesepakatan 95% kreditur atas rencana restrukturisasi.

Achmad menjelaskan hasil tersebut diperoleh dalam voting PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PTDL memperoleh persetujuan restrukturisasi daro 95% kreditur.

“Alhamdulillah kita memenangkan suara mutlak, 95% mendukung, hanya 2 - 3 pihak yang menolak, mereka sebagai penggugat,” kata Agung.

Sebelumnya, BUMN pelayaran ini pelayaran itu akan ditentukan dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berlangsung Juli lalu.

Djakarta Lloyd yang berdiri sejak 1950 kini memiliki total aset sebesar Rp791,8 miliar per 2023. Adapun, total kewajiban perusahaan sebesar Rp750 miliar dari total 162 kreditur yang telah terverifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan BUMN Pelayaran PT Djakarta Lloyd (PTDL) memperoleh kesepakatan 95% kreditur atas rencana restrukturisasi.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung menjelaskan hasil tersebut diperoleh dalam voting PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PTDL memperoleh persetujuan restrukturisasi dari 95% kreditur.

“Alhamdulillah kita memenangkan suara mutlak, 95% mendukung, hanya 2-3 pihak yang menolak, mereka sebagai penggugat,” kata Agung kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).

Sebelumnya, BUMN pelayaran ini pelayaran itu akan ditentukan dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berlangsung Juli lalu.

Djakarta Lloyd yang berdiri sejak 1950 kini memiliki total aset sebesar Rp791,8 miliar per 2023. Adapun, total kewajiban perusahaan sebesar Rp750 miliar dari total 162 kreditur yang telah terverifikasi.

Agung menyebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk restrukturisasi. Terkait dengan beban utang, Djakarta Lloyd juga mempersiapkan relaksasi pembayaran hingga 18 tahun, di mana utang paling kecil akan dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun.

Kondisi keuangan perusahaan, lanjut Agung, semakin membaik setelah berada di zona merah dalam empat hingga lima tahun ke belakang.

Dengan restrukturisasi ini, Agung optimistis perusahaan pelat merah ini bisa mendapat keuntungan. Pihaknya juga akan terus meningkatkan tata kelola sesuai dengan good corporate governance.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pelayaran pelat merah, PT Djakarta Lloyd (Persero) membeberkan kabar terbaru terkait kelanjutan usahanya di tengah upaya restrukturisasi dan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sebagai informasi, Djakarta Lloyd merupakan salah satu dari 14 BUMN yang menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. Perusahaan saat ini tengah menjalin program restrukturisasi melalui PPA.

Direktur Utama Djakarta Lloyd, Achmad Agung, menuturkan, pihaknya akan segera menghadapi keputusan terakhir terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pekan depan.

Adapun, gugatan PKPU tersebut diajukan oleh PT Asia Mulia Transpasifik pada akhir 2023 lalu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal ini teregistrasi dengan nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Agung menuturkan, perusahaan akan menghadapi voting homologasi atas proposal perdamaian berkaitan dengan gugatan PKPU tersebut. Pemungutan suara tersebut rencananya akan dilakukan pada Senin (8/7/2024) pekan depan.

Dia melanjutkan, perusahaan juga telah menyebabkan proposal perdamaian kepada para kreditur terkait gugatan ini. Agung menyebut, sejauh ini respons dari para kreditur terkait proposal ini cenderung positif.

"Kalau kita bisa menang berarti akan homologasi, sehingga ada kesempatan perdamaian dimana memperbaiki pembayaran utang kepada para kreditur," kata Achmad saat ditemui di Jakarta pada Jumat (5/7/2024).

Agung menuturkan, kondisi keuangan perusahaan juga sudah berangsur membaik. Dia menyebut, posisi keuangan perseroan saat ini sudah berbalik positif setelah berada di zona merah dalam rentang 4 hingga 5 tahun ke belakang.

Dia melanjutkan, pihaknya juga telah membeberkan strategi restrukturisasi yang akan dilakukan. Dia menjelaskan, dari sisi keuangan, perusahaan telah menyiapkan relaksasi pembayaran kewajiban.

Dia menyebut, durasi relaksasi pembayaran utang tersebut beragam tergantung besaran utang. Agung mengatakan, relaksasi pembayaran utang yang cukup besar dinegosiasikan paling lama hingga 18 tahun, sementara itu, utang dengan jumlah kecil dapat dilunasi dalam setahun kedepan.

Selanjutnya, dari sisi business process, pihaknya juga akan meningkatkan tata kelola sesuai dengan good corporate governance. Hal tersebut agar Djakarta Lloyd memiliki daya saing yang optimal di sektornya.

"Sehingga kedepannya kami sebagai entitas bisnis bisa bersaing tentunya," kata Agung.

Sementara itu, Kuasa Hukum Djakarta Lloyd, Herlin Susanto dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (5/7/2024) menyebut per 2023, perusahaan memiliki total aset sebesar Rp791,8 miliar per tahun 2023. Adapun, total kewajiban perusahaan sebesar Rp750 miliar dari total 162 kreditur yang telah terverifikasi.

Herlin menuturkan, upaya restrukturisasi yang dilakukan Djakarta Lloyd mendapatkan banyak dukungan dari para pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, BUMN, swasta, dan pihak-pihak terkait.

Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan kepercayaan kepada Djakarta Lloyd untuk melaksanakan penugasan sebanyak 7 trayek program Tol Laut dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 4 trayek.

Dia melanjutkan, hingga saat ini, Djakarta Lloyd juga mendapatkan kepercayaan dari PLN melalui kontrak jangka panjang sebagai operator pengangkutan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik di Indonesia.

Herlin mengungkapkan, BNI sebagai satu-satunya kreditur separatis, yaitu yang memegang jaminan, memiliki posisi yang sangat penting sehingga diharapkan dapat juga memberikan dukungan agar tercapai kesepakatan perdamaian.

Selain itu, diperlukan dukungan dari Pengurus PKPU terkait biaya PKPU agar sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Djakarta Lloyd, termasuk kewajiban perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban kepada seluruh kreditur.

“Kami berharap seluruh kreditur dapat memberikan dukungan terhadap upaya restrukturisasi Djakarta Lloyd melalui persetujuan proposal perdamaian, sehingga perusahaan bisa fokus untuk melakukan penguatan bisnis agar dapat menjadi perusahaan BUMN tulang punggung angkutan curah kering Nasional serta mampu memberikan kontribusi secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” pungkasnya.