Djakarta Lloyd hadir membuka boothnya dalam event Hub Space 2024 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, perusahaan pelayaran milik negara ini juga menyempatkan untuk melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) tripartit dengan Cipta Rizqi Energi dan perusahaan BUMN asal China, CNEC Engineering.

Hadir dalam kesempatan ini Direktur Utama PT Djakarta Lloyd, Achmad Agung Purwosaputra, Direktur Utama PT Cipta Rizqi Energi, Setiyadi dan Direktur Utama PT CNEC Engineering Indonesia, Wu Xi Nan. Dalam kerja sama ini, Djakarta Lloyd, bersama Cipta Rizqi Energi sebagai penyedia gas dan operator, serta CNEC Engineering yang akan menyediakan infrastruktur regasifikasi dan pembiayaan, akan menjajaki berbagai peluang kerja sama. Salah satu fokus utama mereka adalah penyediaan LNG untuk mendukung program konversi dari diesel ke gas di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan perkiraan kebutuhan hingga 200 MMSCFD.

Achmad mengatakan ketiga pihak akan melakukan kajian untuk menghadirkan proyek kapal Liquefied Natural Gas (LNG) skala kecil untuk mengatasi tantangan distribusi gas di Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyediakan solusi distribusi gas yang lebih efisien dengan biaya keekonomian yang terjangkau, khususnya bagi wilayah kepulauan yang tersebar di Indonesia.

"Kerja sama ini adalah untuk mengoptimalkan konsep eco LNG. Kenapa itu menarik, karena konsep ini memang dibikin untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia," ujar Achmad kepada detikcom, Jumat (6/9/2024)

Achmad mengutarakan distribusi LNG di Indonesia selama ini menghadapi berbagai tantangan, terutama karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan daerah penghasil gas yang tersebar jauh dari pasar. Potensi distribusi gas yang relatif kecil membuat penggunaan kapal besar untuk transportasi LNG menjadi tidak efisien secara ekonomi. Oleh karena itu, Djakarta Lloyd berencana menggunakan kapal-kapal LNG skala kecil untuk mengatasi masalah ini.

Dalam kerja sama ini, Djakarta Lloyd akan berperan sebagai operator kapal, sementara CRE akan menyuplai gas, dan CNEC Engineering akan menyediakan infrastruktur dan pembiayaan. Ada beberapa opsi terkait kepemilikan kapal, termasuk kemungkinan Djakarta Lloyd menjadi pemilik kapal atau kapal dimiliki oleh investor dan Djakarta Lloyd yang mengoperasikannya.

"Sebagai pemilik kapal nanti ada beberapa opsi, kita nanti akan kaji, bisa jadi kita yang memiliki, dibiayai investor atau investor yang memiliki kita yang mengoperasikan," tegasnya.

Inovasi dalam distribusi LNG ini diharapkan mampu melayani kebutuhan energi di wilayah-wilayah dengan potensi kecil, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Kerja sama ini juga menjadi bagian dari program pemerintah untuk mengonversi penggunaan bahan bakar diesel ke gas, yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

Bisnis.com, JAKARTA - Empat buah kapal dan operator 7 kapal tol laut menjadi modal PT Djakarta Lloyd (Persero) atau PTDL melunasi kewajiban dan memperbaiki arus kas setelah 95% kreditur menyetujui terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung menjelaskan bahwa para kreditur menyetujui proposal restrukturisasi sebagai tahap awal perbaikan kinerja PTDL ke depannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Djakarta Lloyd (Persero) lepas dari jerat pailit. Hal ini seiring dengan proposal perdamaian yang ditawarkan perusahaan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disetujui oleh mayoritas kreditur.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengatakan, 95 persen kreditur menyepakati rencana restrukturisasi yang ditawarkan. Menurutnya, hanya sekitar 2 hingga 3 kreditur yang menolak proprosal perdamaian.

"Dalam voting PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, alhamdulillah kita memenangkan suara yang mutlak, artinya sebagian besar atau 95 persen itu mendukung atau menerima proposal restrukturisasi kewajiban kita," ujar Agung saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Minggu (25/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Djakarta Lloyd (Persero) lepas dari jerat pailit. Hal ini seiring dengan proposal perdamaian yang ditawarkan perusahaan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disetujui oleh mayoritas kreditur.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengatakan, 95 persen kreditur menyepakati rencana restrukturisasi yang ditawarkan. Menurutnya, hanya sekitar 2 hingga 3 kreditur yang menolak proprosal perdamaian.

"Dalam voting PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, alhamdulillah kita memenangkan suara yang mutlak, artinya sebagian besar atau 95 persen itu mendukung atau menerima proposal restrukturisasi kewajiban kita," ujar Agung saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Minggu (25/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Djakarta Lloyd (Persero) lepas dari jerat pailit. Hal ini seiring dengan proposal perdamaian yang ditawarkan perusahaan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disetujui oleh mayoritas kreditur.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengatakan, 95 persen kreditur menyepakati rencana restrukturisasi yang ditawarkan. Menurutnya, hanya sekitar 2 hingga 3 kreditur yang menolak proprosal perdamaian.

"Dalam voting PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, alhamdulillah kita memenangkan suara yang mutlak, artinya sebagian besar atau 95 persen itu mendukung atau menerima proposal restrukturisasi kewajiban kita," ujar Agung saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Minggu (25/8/2024).

Lebih lanjut, ia memastikan, perseroan juga akan mematuhi penetapan homologasi atau persetujuan antara debitur dan kreditur yang disepakati di pengadilan. Agung menyebut Djakarta Lloyd akan membayarkan kewajibannya kepada para kreditur sesuai yang telah disepakati dalam proposal perdamaian.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Djakarta Lloyd (Persero) lepas dari jerat pailit. Hal ini seiring dengan proposal perdamaian yang ditawarkan perusahaan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disetujui oleh mayoritas kreditur.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengatakan, 95 persen kreditur menyepakati rencana restrukturisasi yang ditawarkan. Menurutnya, hanya sekitar 2 hingga 3 kreditur yang menolak proprosal perdamaian.

"Dalam voting PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, alhamdulillah kita memenangkan suara yang mutlak, artinya sebagian besar atau 95 persen itu mendukung atau menerima proposal restrukturisasi kewajiban kita," ujar Agung saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Minggu (25/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Djakarta Lloyd (Persero) lepas dari jerat pailit. Hal ini seiring dengan proposal perdamaian yang ditawarkan perusahaan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disetujui oleh mayoritas kreditur.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengatakan, 95 persen kreditur menyepakati rencana restrukturisasi yang ditawarkan. Menurutnya, hanya sekitar 2 hingga 3 kreditur yang menolak proprosal perdamaian.

"Dalam voting PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, alhamdulillah kita memenangkan suara yang mutlak, artinya sebagian besar atau 95 persen itu mendukung atau menerima proposal restrukturisasi kewajiban kita," ujar Agung saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Minggu (25/8/2024).

Lebih lanjut, ia memastikan, perseroan juga akan mematuhi penetapan homologasi atau persetujuan antara debitur dan kreditur yang disepakati di pengadilan. Agung menyebut Djakarta Lloyd akan membayarkan kewajibannya kepada para kreditur sesuai yang telah disepakati dalam proposal perdamaian.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten Pelayaran PT Djakarta Lloyd (PTDL) masih akan mengandalkan dua proyek jumbo yaitu kontrak pengangkutan batu bara dengan PLN dan pengoperasian 7 kapal di rute tol laut.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengatakan pihaknya akan fokus pada proyek-proyek yang sudah ada terutama dua proyek jumbo yang dimiliki yaitu PLN dan tol laut.

Agung menjelaskan proyek PLN saat ini merupakan proyek jangka panjang serta proyek tol laut adalah bagian dari support pemerintah.

"Yang paling besar adalah kontrak PLN, kontrak pengangkutan batu bara. Sebenarnya kita ini mendapat kontrak PLN itu sejak dari tahun 2018, sampai nanti 2027,” kata Agung kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).

Meski demikian, Agung mengaku kontrak-kontrak tersebut tidak maksimal dilakukan karena keterbatasan cashflow dan modal.

Kedua adalah kontrak yang diberikan Kementerian Perhubungan yaitu tol laut. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan optimalisasi dengan menambah penugasan 3 rute trayek Tol Laut untuk dioperasikan oleh PT Djakarta Lloyd dari semula 4 kapal tol laut menjadi 7 kapal tol laut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung distribusi barang dan pembangunan ekonomi di daerah terpencil dan tertinggal serta dalam upaya mengurangi disparitas harga antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Timur.

Beberapa daftar rute tol laut yang dioperasikan PTDL yaitu:

1. Kapal Kendhaga Nusantara 3; Tanjung Perak - Makassar – Bobong (Taliabu) – Malbufa (Sula) - Tanjung Perak

2. Kapal Kendhaga Nusantara 13; Bitung - Pagimana - Bunta - Mantangisi - Ampana - Parigi - Bitung

3. Kapal Kendhaga Nusantara 4; Makassar - Ereke - Raha - Sikeli - Makassar

4. Kapal Kendhaga Nusantara 15; Makassar - Bungku - Kolonedale - Makassar

5. Kapal Kendhaga Nusantara 5; Tanjung Perak - Kisar - Letti - Moa - Darner (Wulur) - Tanjung Perak

6. Kapal Kendhaga Nusantara 10; Tanjung Perak - Wanci - Namrole -Tanjung Perak

7. Kapal Kendhaga Nusantara 1; Bitung - Ulu Siau/Tagulandang- Tahuna- Lirung /Melonguane – Bitung

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pelayaran BUMN PT Djakarta Lloyd akan fokus pada tiga poin utama setelah rencana restrukturisasi disetujui kreditur.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan PT Perusahaan dan Pengelola Aset serta Kementerian BUMN, pihaknya akan fokus pada tiga hal utama setelah restrukturisasi disetujui.

“Tiga hal utama yaitu melanjutkan agenda restrukturisasi baik keuangan, organisasi dan bisnis yang dilakukan secara bertahap,” kata Agung kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).

Selanjutnya, Agung mengatakan pada poin kedua yaitu PTDL akan bertanggung jawab atas putusan homologasi. Pihaknya akan tunduk dan patuh serta konsisten dan berkomitmen sebagaimana tercatat di dalam perjanjian homologasi.

Ketiga, yaitu PTDL akan menjalankan bisnis utamanya dengan fokus menyelesaikan kontrak yang sudah diraih seperti PLN dan pemerintah.

“Tetap kita akan melihat kesempatan bertumbuh melalui investasi dengan selektif dan jangan sifatnya monumental,” kata dia.

Seperti yang diketahui, PTDL memperoleh kesepakatan 95% kreditur atas rencana restrukturisasi.

Achmad menjelaskan hasil tersebut diperoleh dalam voting PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PTDL memperoleh persetujuan restrukturisasi daro 95% kreditur.

“Alhamdulillah kita memenangkan suara mutlak, 95% mendukung, hanya 2 - 3 pihak yang menolak, mereka sebagai penggugat,” kata Agung.

Sebelumnya, BUMN pelayaran ini pelayaran itu akan ditentukan dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berlangsung Juli lalu.

Djakarta Lloyd yang berdiri sejak 1950 kini memiliki total aset sebesar Rp791,8 miliar per 2023. Adapun, total kewajiban perusahaan sebesar Rp750 miliar dari total 162 kreditur yang telah terverifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan BUMN Pelayaran PT Djakarta Lloyd (PTDL) memperoleh kesepakatan 95% kreditur atas rencana restrukturisasi.

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung menjelaskan hasil tersebut diperoleh dalam voting PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PTDL memperoleh persetujuan restrukturisasi dari 95% kreditur.

“Alhamdulillah kita memenangkan suara mutlak, 95% mendukung, hanya 2-3 pihak yang menolak, mereka sebagai penggugat,” kata Agung kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).

Sebelumnya, BUMN pelayaran ini pelayaran itu akan ditentukan dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berlangsung Juli lalu.

Djakarta Lloyd yang berdiri sejak 1950 kini memiliki total aset sebesar Rp791,8 miliar per 2023. Adapun, total kewajiban perusahaan sebesar Rp750 miliar dari total 162 kreditur yang telah terverifikasi.

Agung menyebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk restrukturisasi. Terkait dengan beban utang, Djakarta Lloyd juga mempersiapkan relaksasi pembayaran hingga 18 tahun, di mana utang paling kecil akan dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun.

Kondisi keuangan perusahaan, lanjut Agung, semakin membaik setelah berada di zona merah dalam empat hingga lima tahun ke belakang.

Dengan restrukturisasi ini, Agung optimistis perusahaan pelat merah ini bisa mendapat keuntungan. Pihaknya juga akan terus meningkatkan tata kelola sesuai dengan good corporate governance.

JAKARTA, investor.id – Sebanyak 14 dari 21 BUMN Titip Kelola akan direstrukturisasi secara menyeluruh, berdasarkan perintah dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Restrukturisasi ditujukan untuk menstabilkan kondisi keuangan sejumlah BUMN Titip Kelola tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Investor Daily pada Senin (8/7/2024), PPA melaporkan telah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan restrukturisasi sebanyak 14 dari 21 BUMN Titip Kelola. Restrukturisasi tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan manajemen risiko terukur dan tata kelola yang baik dengan tujuan untuk mendapatkan model bisnis yang tepat, sehingga diharapkan dapat menstabilkan kondisi keuangan BUMN Titip Kelola.

Selanjutnya, BUMN Titip Kelola yang berhasil keluar dari persoalan hasil restrukturisasi (turnaround) akan diteruskan melalui strategi estafet-handling ke Holding BUMN Danareksa. BUMN terkait kemudian didorong untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya (scale-up), sehingga diharapkan menjadi BUMN signifikan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Adapun 14 BUMN Titip Kelola yang dimaksud antara lain:

PT Amarta Karya (Persero),

PT Barata Indonesia (Persero),

PT Boma Bisma Indra (Persero),

PT Djakarta Lloyd (Persero),

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero),

PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero),

PT Industri Kapal Indonesia (Persero),

PT Indah Karya (Persero),

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero),

PT Semen Kupang (Persero),

PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero),

Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI),

PT Primissima (Persero), serta

PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Direktur Investasi PPA, Ridha Farid Lesmana menerangkan, terhadap 14 BUMN Titip Kelola tersebut, PPA sedang melakukan penanganan lebih lanjut sebagai upaya untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi. Upaya penyelesaian diantaranya yaitu stabilisasi kondisi keuangan pada BUMN yang dalam proses PKPU, penyelesaian permasalahan hukum maupun tata kelola, menentukan model bisnis yang berkelanjutan, penguatan organisasi dan SDM, dan efisiensi operasional.

“Dalam melaksanakan mandat SKK, PPA telah melakukan kajian komprehensif untuk menentukan roadmap penanganan terhadap masing-masing BUMN Titip Kelola dengan mengedepankan tata kelola yang baik. Langkah tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penanganan BUMN Titip Kelola sesuai dengan roadmap yang telah dibahas dan disetujui oleh Kementerian BUMN selaku pemberi mandat,” urai Ridha dalam keterangannya tersebut.

Kalau Restrukturisasi Gagal?

Sementara itu, Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi mengungkapkan bahwa sebagai holding transformasi dan investasi, Danareksa tentu mendorong percepatan penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN Titip Kelola di PPA.

Terhadap BUMN yang telah memiliki model bisnis yang berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan yang stabil pasca restrukturisasi, akan dilakukan estafet-handling ke Holding BUMN Danareksa untuk dilakukan scale-up sehingga diharapkan menjadi BUMN signifikan. Sebaliknya, BUMN Titip Kelola yang tidak bisa keluar dari restrukturisasi menjadi lebih baik, serta menjalankan amanat pendirian BUMN, maka rekomendasi kebijakan akan disampaikan kepada Menteri BUMN.

“Sedangkan, bagi BUMN Titip Kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan upaya restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” ungkap Yadi.

Adapun saat ini terdapat lima BUMN Titip Kelola yang sedang menjalankan putusan homologasi PKPU: PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Industri Telekomunikasi (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), dan PT Barata Indonesia (Persero). Selain itu, terdapat dua BUMN Titip Kelola yang sedang dalam proses PKPU, yaitu PT Djakarta Lloyd (Persero) dan PT Indah Karya (Persero).

“Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar program restrukturisasi yang sedang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan roadmap yang telah disusun,” timpal Ridha.

PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA adalah anggota Holding Danareksa yang berperan sebagai satu-satunya agen restrukturisasi BUMN, yaitu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai BUMN melalui restrukturisasi dan revitalisasi BUMN Titip Kelola.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib BUMN PT Djakarta Lloyd (Persero) sedang di ujung tanduk sembari menunggu sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengatakan nasib Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelayaran itu akan ditentukan dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berlangsung pekan depan.

"Mudah-mudahan kalau kita bisa menang dalam voting (di persidangan), berarti ada kesempatan perdamaian, di mana kami menjadwalkan pembayaran kewajiban kami kepada para kreditur," ujar Agung dikutip dari Antara, Sabtu (6/7/2024).

Sebagai informasi, Djakarta Lloyd yang berdiri sejak 1950 kini memiliki total aset sebesar Rp791,8 miliar per 2023. Adapun, total kewajiban perusahaan sebesar Rp750 miliar dari total 162 kreditur yang telah terverifikasi.

Agung menyebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk restrukturisasi. Terkait dengan beban utang, Djakarta Lloyd juga mempersiapkan relaksasi pembayaran hingga 18 tahun, di mana utang paling kecil akan dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun.

Kondisi keuangan perusahaan, lanjut Agung, semakin membaik setelah berada di zona merah dalam empat hingga lima tahun ke belakang.

Dengan restrukturisasi organisasi, Agung optimistis perusahaan pelat merah ini bisa mendapat keuntungan. Pihaknya juga akan terus meningkatkan tata kelola sesuai dengan good corporate governance.

"Restrukturisasi organisasi, akan ada asesmen dan lain-lain, nanti lebih real, lebih ramping, fleksibel. Business process kami menerapkan GCG, artinya ke depan kami bisa hadir sebagai entitas bisnis yang bisa bersaing," kata Agung.

Djakarta Lloyd merupakan salah satu dari 14 BUMN yang menjadi "pasien" PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Saat ini, Djakarta Lloyd tengah menghadapi gugatan PKPU yang diajukan oleh PT Asia Mulia Transpasifik pada akhir 2023 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.