Bisnis.com, JAKARTA - PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) terus berupaya menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terintegrasi dalam setiap aspek operasional perusahaan. Hal itu termasuk kepatuhan WSBP dalam memenuhi pembayaran kepada pemasok.

Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto mengatakan perseroan memandang ESG sebagai prioritas untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi lingkungan, masyarakat, serta tata kelola perusahaan.

“WSBP tidak hanya sekadar mengimplementasikan prinsip ESG, tetapi juga berfokus pada integrasi yang menyeluruh dari setiap aspek dalam operasional perusahaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Implementasi ESG WSBP juga tecermin dari kepatuhan perusahaan dalam memenuhi pembayaran kepada pemasok.

Tercatat, WSBP melakukan pembayaran kepada pemasok dengan total Rp1,64 triliun pada 2022, Rp1,60 triliun pada 2023, dan Rp1,50 triliun pada kuartal III/2024. Hal ini disebut menunjukkan komitmen WSBP yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemasok dan kreditur.

Adapun, seluruh utang kepada pemasok/vendor untuk pembelian bahan baku dan jasa pendukung tahun 2023 juga sudah terselesaikan (lunas). Dengan pengelolaan keuangan yang prudent, WSBP menjadikan hal ini menjadi langkah mitigasi risiko finansial di masa depan.

Lebih lanjut, dalam hal tata kelola perusahaan menerapkan kebijakan antigratifikasi sesuai standar ISO 37001:2016 serta mewajibkan Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaporkan harta kekayaan secara berkala.

Sedangkan pada integrasi Governance dan Environment, WSBP menerapkan green office policy lewat Penyusunan dan penandatanganan dokumen secara elektronik dan menyeluruh di Kantor Pusat hingga Kantor Produksi menggunakan E-office WSBP serta pencatatan dan pelaporan aktivitas bisnis dan keuangan berbasis real time menggunakan ERP SAP S4/Hana.

Hasilnya, penyediaan data dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan penghematan emisi hingga 4,4 Ton Co2/tahun.

Selain itu, perusahaan aktif membangun transparansi melalui berbagai kanal digital untuk memastikan keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan dan publik. Terlebih karena saat ini 55.000 pemegang saham atau lebih dari 60% pemegang saham adalah masyarakat.

Bukti transparansi sendiri dapat dilihat di berbagai kanal informasi WSBP mulai dari laporan perusahaan, Public Expose dan Analyst Meeting, kanal informasi publik lewat website dan media sosial, juga disclosure dan pemberitaan yang berbasis digital.

Komitmen WSBP pada prinsip ESG ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Tentu di dalamnya termasuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko agar seluruh kegiatan dapat berlangsung secara baik.

Sementara itu, dengan integrasi aspek Environment dan Social, WSBP memiliki produk-produk inovatif dan ramah lingkungan seperti produk Spun Pile, Sprigwp, Sloof, dan Modular yang dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Pada proyek-proyek konstruksi, WSBP juga memiliki bahan material berkelanjutan, seperti Mortar Foam yang digunakan di proyek Fly Over Sekip dan Fly Ash yang digunakan di proyek Dinding Saluran Irigasi Indramayu.

Selain itu, WSBP melaksanakan berbagai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang didasarkan pada implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), antara lain SDG 9 untuk pemerataan infrastruktur, SDG 6 melalui program akses air bersih hingga SDG 13 melalui program terbaru yaitu program reforestasi.

Terakhir, dalam aspek Social dan Governance, WSBP mendorong hubungan harmonis dengan semua pemangku kepentingan melalui kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang inklusif, saling menghormati, dan setara.

JAKARTA,investor.id - Langkah pemerintah untuk menjalankan kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan utang petani dan nelayan agar dapat  membantu agar masyarakat bisa kembali menerima kredit atau pinjaman dari bank-bank plat merah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa masyarakat yang mengalami permasalahan pembayaran piutang atau kredit macet tercatat dalam database Kementerian Keuangan, sehingga mereka tidak bisa mengajukan pinjaman kembali dan mendapatkan fasilitas perbankan lainnya.

“Nah, oleh karena itu ini, semacam ‘moratorium’ kepada mereka yang pernah bermasalah, sehingga dengan penghapusbukuan dan penghapustagihan ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali,” ucap Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons pada Minggu (3/11/2024).

Kebijakan tersebut hanya akan dijalankan oleh bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) karena jumlah piutang yang tercatat dari dua kelompok  ini sudah terlalu besar.Berbeda dengan bank swasta, bank BUMN hanya bisa melakukan penghapusbukuan tetapi tidak bisa melakukan penghapustagihan.

“Jadi, (kebijakan) ini murni untuk mendukung Himbara karena jumlahnya (terkait utang kredit petani dan nelayan tersebut) sudah cukup besar. Mereka bisa hapus buku tetapi tidak bisa hapus tagih,” terang Airlangga.

Saat ini pemerintah sedasng menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan utang tersebut. Penggodokan regulasi tersebut diharakan bisa selesai dalam waktu dekat.

“Jadi, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan,” tutur Airlangga.

Sebelumnya Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan mengatakan penerima manfaat dari kebijakan pemutihan utang akan ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan kata lain kebijakan pemutihan utang ini tidak akan diberikan terhadap semua petani, nelayan, dan UMKM.

Setelah mendapatkan pengampunan utang, nantinya para petani, nelayan, dan UMKM bisa mengakses pembiayaan lagi untuk mendukung usahanya. Namun untuk mencegah terjadinya kredit macet, pemerintah berencana untuk memberikan pembiayaan atau kredit ini melalui koperasi agar masing-masing anggota dapat saling mengawasi.

"Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke Presiden agar ada pengaturan terkait ini," kata Ferry.

Dia mengatakan langkah ini dilakukan untuk meringankan beban para petani dan nelayan yang sempat mengalami kredit macet dan saat ini regulasi terkait rencana kebijakan tersebut sedang disiapkan dan diharapkan dalam waktu dekat Peraturan Presiden (Perpres) dapat segera ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Wacana kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan ini akan berdampak positif karena beban keuangan di masa lalu dapat dihapuskan sehingga ke depan mereka dapat kembali produktif. Terlebih petani dan nelayan menjadi pihak yang memiliki andil besar terhadap perekonomian rakyat terutama di saat krisis moneter di tahun 1997-1998.

"Sejarah membuktikan bahwa petani kita mampu bertahan dari dampak krisis ekonomi di tahun 1997-1998 terutama di pedesaan pada saat itu, kekuatan mereka kita bisa menjadi benteng dari efek krisis moneter," tutur Ferry.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News