IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan akan ada tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor pasir laut pada 2025 mendatang. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai Rp2,5 triliun.

Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Wawan Sunarjo mengakui, ekspor pasir laut memang baru akan diperbolehkan setelah ada izin Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 dan disempurnakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20 tahun 2024 dan Permendag No. 21 Tahun 2024.

Wawan mengungkapkan, angka Rp2,5 triliun itu didapatkan berdasarkan simulasi hitung-hitungan kasar apabila Indonesia menjual pasir laut dengan jumlah 50 juta meter kubik.

"Untuk pasir laut baru ada PP-nya sehingga di 2025 belum ada targetnya. Berapa sih sebetulnya? Kami enggak berani ngomong. Kalau misalkan ada, volume taruh lah jika karena target 2025 belum ada. Kalau saja yang diekspor 50 juta meter kubik, maka kemungkinannya Rp2,5 triliun dengan harga 93 ribu kali tarifnya 30-35 persen," ujarnya dalam media gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Sebab, diakui Wawan, eksplorasi hasil sedimentasi laut ini tentunya tidak mudah. Mengingat menurut aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebelum eksplorasi sedimen laut diperlukan penelitian terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kandungan mineral di dalamnya.

"Tapi memang tidak bisa mudah melakukan eksplorasi, sebelum mereka melakukan eksplorasi maka sendimen tersebut akan dilakukan penelitian dulu apakah hanya sendimen apakah tidak mengandung mineral berbeda yang tidak boleh diekspor," kata dia.

"Pasti ada tim penilaian dari KKP. Mungkin bisa dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) untuk melihat apa betul-betul sedimen tidak ada kandungan mineral berharga," ujar Wawan.

(Dhera Arizona)