Ekspor produk kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa tahun 2023 mencapai 3,7 juta ton. Volume ekspor yang tidak sedikit itu kini terancam UU Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang akan mulai diimplementasikan pada akhir 2024.

Lewat EUDR, Uni Eropa menyatakan tidak mau menerima komoditas pertanian yang ditanam berasal dari lahan deforestasi sejak 2020. Dalihnya untuk mendukung lingkungan hidup yang lebih baik, termasuk mengurangi deforestasi.

Dubes RI untuk Uni Eropa 2016-2020, Amb. Yuri Octavian Thamrin, menjelaskan bahwa EUDR merupakan satu regulasi yang pelik yang berakibat pada petani. Menurut Yuri, EUDR tidak bisa dipukul rata ke semua negara.

“Pasti petani tidak bisa memenuhi, pasti terganggu livelihood-nya dan pasti (berimbas pada) poverty. Dan ini bukan mem-promote lingkungan hidup,” ujar Yuri.

“EUDR itu tidak hanya mimpi buruk, nightmare untuk petani. Tapi untuk perusahaan besar juga mimpi buruk. Perusahaan mana itu? Perusahaan Amerika. Apalagi perusahaan kita, perusahaan negara besar aja enggak mampu,” tambahnya.

Yuri menjelaskan, selain industri sawit, industri pulp and paper juga terancam terkena imbas EUDR. Termasuk Amerika yang menjadi salah satu produsen pulp and paper terbesar di dunia.

“Ini mempekerjakan hampir satu juta orangnya. Nah, EUDR ini akan menghambat pulp and paper kita. Kenapa? Karena traceability itu enggak masuk akal,” kata Yuri.

Lantas, bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi UU Anti Deforestasi Uni Eropa ini? Simak selengkapnya dalam PODCASTLAB kumparan x IPOSS Episode 3 bertajuk “Sawit Indonesia Diadang Eropa, Kita Bisa Apa?” di YouTube kumparan. Bersama Amb. Yuri Octavian Thamrin, video kali ini akan membahas masa depan kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa dengan adanya EUDR.

Uni Eropa menerapkan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang akan efektif Desember mendatang. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan produk yang diperdagangkan di pasar Uni Eropa tidak berkontribusi terhadap deforestasi atau degradasi hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sayangnya, EUDR mengadang perkembangan industri sawit di Indonesia karena Uni Eropa menganggap produksi sawit Indonesia dilakukan dengan deforestasi. Petani sawit menilai EUDR sebagai penghambat perdagangan.

Dengan kondisi ini, muncul pertanyaan apakah EUDR hadir memang karena masalah lingkungan atau persaingan produk sawit Indonesia dengan produk nabati di Eropa?

Dubes RI untuk Uni Eropa 2016-2020, Yuri O. Thamrin, mengatakan, hubungan Uni Eropa dengan Indonesia sejauh ini masih terjalin sangat baik. Namun dia merasa Uni Eropa memang sedikit pelik terkait sejumlah aturan, termasuk terkait sawit.

Yuri mengatakan, tak hanya Indonesia, tetapi negara mana pun tak siap dengan adanya aturan EUDR. Bahkan, aturan ini juga dapat menjadi mimpi buruk bagi perusahaan-perusahaan negara besar di Amerika Serikat.

Untuk membahas lebih jauh terkait aturan EUDR dan dampaknya bagi industri sawit Indonesia, kumparan menghadirkan PODCASTLAB bersama Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Episode 3 bertajuk “Sawit Indonesia Diadang Eropa, Kita Bisa Apa?” di YouTube Kumparan, dengan narasumber Dubes RI untuk Uni Eropa 2016-2020, Yuri O. Thamrin.

Yuri berdiskusi dan berbagi pandangan soal isu sawit dan aturan EUDR, dengan dipandu VP of Content Strategy and Innovation kumparan Ikhwanul Habibi dan jurnalis Kumparan Laras Kiranasari.

Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia dengan nilai ekspor yang begitu besar. Pada 2023, sawit menyumbang devisa hampir Rp 500 triliun.

Di balik itu, ada tantangan yang dihadapi Indonesia, yakni tekanan internasional, khususnya dari Uni Eropa, terkait isu sawit Indonesia dihasilkan dari deforestasi atau babat hutan. Benarkah demikian?

Menurut pengamat lingkungan, Petrus Gunarso, ada kekeliruan persepsi dari negara-negara barat terkait luasan/tutupan lahan sawit di Indonesia.

Menurut Petrus, total luasan/tutupan lahan sawit di Indonesia 16,3 juta pada 2019, sesuai SK Menteri Pertanian. Sayangnya, kata dia, data itu seakan tidak bergerak padahal terus tumbuh luas dan ada yang berada di dalam kawasan hutan. Ini menjadi masalah karena datanya kurang tepat.

Dirinya mengatakan, solusi yang paling baik adalah mengatur tata ruang dengan baik. Indonesia yang padat penduduk, sejatinya punya solusi lain, yakni hutan yang sudah rusak bisa dimanfaatkan sebagai hutan campuran: pohon buah-buahan, termasuk sawit.

Untuk membahas lebih jauh terkait fakta dan data lahan sawit di Indonesia, kumparan menghadirkan PODCASTLAB bersama Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) di YouTube kumparan dengan narasumber peneliti lingkungan Petrus Gunarso. PODCASTLAB episode 2 ini bertajuk ‘Sawit Indonesia Hasil Babat Hutan? Cek Faktanya!’

Petrus akan berdiskusi dan berbagi pandangan soal isu sawit, khususnya data lahan sawit di Indonesia, dengan dipandu oleh VP of Content Strategy and Innovation kumparan Ikhwanul Habibi dan jurnalis kumparan Tiara Hasna.

Kelapa sawit jadi komoditas penting yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Secara luas minyak sawit digunakan untuk bahan baku minyak goreng, sabun, produk kosmetik, biodiesel, bahkan biogas. Ke depan, sawit juga akan banyak menghasilkan bioavtur yang sangat berguna bagi dunia penerbangan.

Oleh karena itu, sawit punya peranan yang lebih luas sebagai komoditas penting dalam menyokong perekonomian Indonesia. Pada 2023, sawit menyumbang devisa yang cukup besar hampir Rp 500 triliun.

Selain itu, industri sawit membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar. Pendiri dan Dewan Pengawas Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Sofyan Djalil mengatakan, ada sekitar 18 juta rakyat Indonesia yang hidup dari sawit, baik langsung maupun tidak langsung.

Pernyataan Sofyan itu bukan tanpa alasan, sebab 40 persen lahan sawit di Indonesia memang dimiliki petani. Sehingga secara ekonomi para petani ini bergantung pada lahan sawit. Di samping itu, tidak sedikit juga warga Indonesia yang bekerja pada aneka pabrik hilirisasi sawit dan distribusi produk turunannya.

Pemerintah pun didorong untuk memberi perhatian lebih pada sawit dengan membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan sawit secara baik. Kebijakan ini dirasa cukup penting karena isu sawit selama ini oleh Uni Eropa kerap disangkutpautkan dengan perusakan lingkungan.

Untuk membahas lebih jelas dan mendalam terkait isu sawit dan peranannya dalam menyokong perekonomian Indonesia, kumparan menghadirkan PODCASTLAB di YouTube kumparan dengan narasumber Pendiri dan Dewan Pengawas IPOSS Sofyan Djalil, Selasa (9/7).

Menteri Agraria dan Tata Ruang 2016-2022 ini akan berdiskusi dan berbagi pandangan soal isu sawit dan peranannya bagi Indonesia dengan dipandu oleh Pemimpin Redaksi kumparan Arifin Asydhad dan VP of Content Strategy and Innovation kumparan Ikhwanul Habibi.