Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Uni Eropa akan memberlakukan peraturan antideforestasi Uni Eropa (EUDR). Tujuannya untuk mencegah komoditas yang terkait dengan deforestasi untuk dapat memasuki pasar Uni Eropa.

Hanya saja, Parlemen Uni Eropa (EU) tidak bisa menjelaskan sistem pengukuran risiko (risk benchmarking) sebagaimana disyaratkan dalam EUDR. Tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit, namun secara umum aturan antideforestasi mirip Uni Eropa tersebut berpotensi diberlakukan negara lain.

Duta Besar Indonesia untuk UE, Andri Hadi mengatakan pemberlakuan benchamarking ini akan berpotensi bermasalah. Pasalnya, di satu negara saja tidak bisa diberlakukan benchmarking yang sama. Artinya, sama dengan negara-negara lain, Indonesia juga mempunyai wilayah yang berbeda.

"Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” katanya Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-20 dan Outlook Harga 2025 (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut Hadi, sebagai akibat benchamarking suatu negara dikategorikan sebagai high risk dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut. “Ya, memang EUDR itu dari awal memaksakan one size fit all, yakni satu ukuran diberlakukan untuk semua," jelasnya.

Sebenarnya dari awal Indonesia, sudah meminta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya. Hanya saja, ada rencana untuk ditunda sementara karena banyak negara yang keberatan.

Sekretaris Jenderal Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) Rizal Affandi Lukman berujar, pelaksanaan EUDR dipastikan berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunai Darussalam.

“Ada tujuh komoditas yang terdampak oleh EUDR ini, termasuk sawit, kopi dan karet. Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet,” paparnya.

Yang terang, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. “Ini karena EUDR mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor,” ungkapnya.

Rizal menuturkan, ekspor Indonesia ke Eropa dalam bentuk produk pertanian, perkebunan dan kehutanan hanya mencapai US$4.4 miliar akibat terdampak kebijakan antideforestasi UE.

Pietro Paganini, Pengamat Minyak Nabati dari Universitas John Cabot, Roma, Italia bilang, negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan Uni Eropa dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik dalam mematuhi peraturan bebas deforestasi. "Sebab, penerapannya diperkirakan tidak hanya akan di Eropa tapi di luar Eropa," sebutnya.

Ian Suwarganda, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) menambahkan, saat ini negara-negara lain tampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama. “Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai masa depan pertanian alias lumbung pangan di Papua hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan pangan nasi yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia. Deforestasi menjadi sorotan utama sebagai dampak dari aktivitas pertanian di Negeri Cenderawasih.

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai langkah yang diambil pemerintah kontradiktif dengan semangat diversifikasi pangan lokal. Pasalnya, akan timbul konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

“Membangun lumbung padi di papua yang notabene pangan lokalnya sagu, ubi, dan betatas ini seperti mengorbankan kehidupan masyarakat lokal untuk sekadar memenuhi kebutuhan pangan mayoritas makan nasi,” kata Eliza kepadaBisnis.com, belum lama ini.

Eliza juga menyoroti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yangingin mencapai swasembada pangan, serta menjadi lumbung pangan dunia pada 4–5 tahun mendatang.

Mengacu Salinan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024, tepatnya pada Pasal 30, Menko Bidang Pangan akan mengoordinasikan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Gizi Nasional, serta instansi lain yang dianggap perlu.

Menurut Eliza, dengan koordinasi tersebut, maka menjadi sinyal bahwa ekspansi lahan pertanian akan terjadi karena Kementerian LHK disatukan dalam klaster pangan. Dia pun memproyeksikan akan adanya konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

Di mana, pemerintah melakukan strategi peningkatan produksi melalui mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

“Maka sudah dapat dipastikan akan ada konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian,” ujarnya.

Mengacu data Forest Watch Indonesia, Eliza mengungkap bahwa rata-rata laju deforestasi era 2009–2013 adalah sebesar 1,13 jt per tahun. Artinya, selama periode tersebut hampir 4,5 juta hutan sudah dibabat habis alias dikonversi.

“Terlebih lagi food estate akan tetap dilanjutkan, maka konversi lahan hutan akan terjadi di kawasan Timur Indonesia,” tuturnya.

Untuk itu, dia mengimbau agar pemerintah menjaga hutan yang tersisa dengan tidak mengkonversi hutan menjadi lahan pangan.

“Keinginan pemerintah memggenjot produksi dengan cara deforestasi ini tidak sinkron dengan cita-citanya yang ingin menurunkan emisi,” imbuhnya,

Lebih lanjut, Eliza juga memadang bahwa pemerintah semestinya menjalankan program sesuai kaidah ilmiah. Dia pun meminta agar pemerintah meminimalisasi trial and error.

“Sebelum ambisius ingin memperluas lahan pertanian, semestinya intensifkan dulu lahan pertanian existing,” tuturnya.

Di samping itu, lanjut Eliza, perlu dilakukan pengembangan riset dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur mendasar, sehingga tidak harus mengorbankan hutan yang tersisa. Untuk itu, dia mewanti-wanti opsi pembangunan lumbung pangan dengan mengorbankan hutan bukan menjadi opsi utama.

“Food estate ini akan berakhir gagal lagi jika saja masih tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa masa depan pertanian Indonesia berada di Papua. Hal ini seiring dengan cita-cita Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan.

Zulhas yang juga mantan Menteri Perdagangan di era Kabinet Indonesia Maju itu menjelaskan bahwa untuk terciptanya swasembada pangan, wilayah Papua dinilai cocok untuk sektor pertanian. Pasalnya, Zulhas menyebut bahwa Pulau Jawa terus mengalami penurunan lahan.

“Masa depan Indonesia di pertanian di mana? Di Papua, sekarang sudah dilakukan secara serius,” jelas Zulhas dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berharap agar Indonesia memiliki 2 juta hektar sawah di Papua dalam lima tahun ke depan.

“Mudah-mudahan lima tahun ke depan kita bisa buka pertanian sawah 2 juta, perkebunan tebu 600–1 juta. Mudah-mudahan, jadi masa depan kita di sana. Pertanian padi, pertanian tebu, jagung itu ada di Papua,” terangnya.

Menurutnya, lahan yang terletak di Papua harus dioptimalkan, termasuk untuk sektor pertanian. “Kita punya Kalimantan, baru bikin ibu kota, ributnya sudah enggak habis-habis. Kita punya Papua yang begitu luas, tetapi kita tidak optimalkan,” tuturnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan plus minus serta tantangan di balik kemungkinan European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau regulasi Uni Eropa untuk menghentikan deforestasi bakal diundur setahun.

EUDR ini rencananya akan berlaku mulai akhir Desember 2024. Meskipun demikian, Komisi Uni Eropa membuka kemungkinan penundaan pemberlakuan regulasi ini selama satu tahun, karena desakan dari industri dan pemerintah seluruh dunia.

Nantinya, EUDR akan mengharuskan eksportir komoditas membuktikan barang mereka tidak ditanam di lahan deforestasi. Perusahaan harus memetakan dan melacak rantai pasok hingga hulu, jika ingin menembus pasar Eropa.

Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Ditjen Perkebunan Kementan, Muhammad Fauzan Ridha, bilang keuntungan diundurnya pemberlakuan EUDR yakni memberikan waktu tambahan atau jeda bagi negara terdampak untuk menyesuaikan persyaratan dan kriteria yang ditentukan Uni Eropa.

"Beberapa poin atau kriteria EUDR yang saat ini memang masih belum kita comply. Ada gap analysis EUDR dengan ekspor kita, itu hal-hal yang perlu kita dekatkan. Bagaimana narrowing the gap untuk setahun ini kita coba melihat gap itu bisa mendekati," jelasnya saat Diskusi Publik INDEF, Rabu (23/10).

Fauzan menuturkan, beberapa pekerjaan rumah pemerintah seperti memperbaiki dan sinkronisasi peta hutan dunia yang menjadi acuan pelaksanaan EUDR, serta mempercepat pendaftaran Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) petani-petani.

"Kemudian dengan tata kelola data, geolocation, kemudian aspek pendataan, registrasi petani, ke depan akan terus kita lakukan dan akan mempercepat," jelasnya.

Dia juga memaparkan, ada tantangan untuk memperbaiki tata kelola yang berkaitan dengan STDB tersebut di tingkat petani, yang belum terlalu memahami dampak dan urgensi pemberlakuan EUDR.

"Kita akan sosialisasikan lebih dalam kaitan dengan bagaimana kajian-kajian di tingkat petani yang memang sebagian besar memang mereka belum paham EUDR ini seperti apa, apa ini dampak EUDR. Ke depan akan terus kita sosialisasikan melalui dinas terkait," tegas Fauzan.

Kementerian Pertanian (Kementan) memprediksi ekspor kelapa sawit Indonesia akan terdampak sangat signifikan ketika European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau regulasi Uni Eropa untuk menghentikan deforestasi berlaku.

EUDR ini akan berlaku mulai akhir Desember 2024. Meskipun demikian, Komisi Uni Eropa membuka kemungkinan adanya penundaan pemberlakuan regulasi ini selama satu tahun, karena desakan dari industri dan pemerintah seluruh dunia.

Nantinya, EUDR akan mengharuskan importir komoditas membuktikan barang mereka tidak ditanam di lahan deforestasi. Perusahaan harus memetakan dan melacak rantai pasok hingga hulu, jika ingin menembus pasar Eropa.

Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Ditjen Perkebunan Kementan, Muhammad Fauzan Ridha, mengatakan 10 persen dari total ekspor kelapa sawit Indonesia adalah ke Eropa. Jika perusahaan tidak mematuhi EUDR, maka Indonesia akan kehilangan 10 persen pangsa pasar itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, kontribusi ekspor kelapa sawit dan turunannya mencapai USD 25,61 miliar, di mana 10,2 persen dari ekspor tersebut menuju ke Uni Eropa.

"Diperkirakan Indonesia akan kehilangan Rp 30-50 triliun per tahun, manakala kita tidak bisa masuk pasar Eropa, atau sekitar USD 2,17 miliar," kata Fauzan saat Diskusi Publik INDEF, Rabu (23/10).

Fauzan melanjutkan, dampak lainnya adalah Uni Eropa akan mengalihkan kebutuhan minyak sawitnya ke negara tetangga, Malaysia yang dinilai sudah lebih patuh terhadap aturan EUDR, serta ada pergeseran konsumsi minyak nabati ke komoditas lain.

Kemudian, kata dia, EUDR otomatis akan mengganggu neraca perdagangan Indonesia, di mana saat ini kontribusi sawit terhadap neraca perdagangan komoditas pertanian sekitar 75,8 persen dari total nilai ekspor.

"Dari sisi volume memang sawit masih mendominasi 85 persen kontribusinya kemudian nilai ekspor 75,8 persen dibandingkan komoditas perkebunan lainnya," ungkap Fauzan.

Selain dari nilai ekspor, Fauzan menyoroti dampak EUDR akan terasa pada terganggunya penyerapan produksi 41,3 persen lahan perkebunan sawit di Indonesia yang merupakan petani skala kecil alias small holder, yang masih menggantungkan kehidupannya pada budidaya sawit.

"Manakala ada sumbatan-sumbatan di akses pasarnya, kita akan mengarah pada intervensi atau kemungkinan pengaruh yang besar terhadap 41,3 persen small holder ini, jadi 6,77 juta hektare ini akan terdampak terhadap penyerapan produksinya," tuturnya.

Fauzan juga menilai EUDR akan mengancam keberlangsungan tenaga kerja. Kementan mencatat terdapat 5,5 juta tenaga kerja langsung (direct labor) di sektor perkebunan sawit, serta 17 juta tenaga kerja tidak langsung.

"Tenaga kerja tidak langsung dan buruh-buruh harian di industri, kemudian di lahan-lahan petani, ini akan terdampak pada saat nanti penyerapan produk sawitnya akan terganggu akses pasarnya," imbuhnya.

Produksi Minyak Kelapa Sawit Terancam

Fauzan juga mengkhawatirkan tren produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) juga akan terancam EUDR. Adapun Kementan mencatat total produksi CPO nasional pada 2023 mencapai 51, 98 juta ton.

Dia memaparkan, tren produksi CPO di Indonesia memang cenderung stagnan sejak tahun 2020 akibat kondisi iklim, geopolitik, dan intensifikasi yang belum maksimal. Nantinya, pemberlakuan EUDR akan menjadi faktor berikutnya.

"Implementasi EUDR akan melakukan ganggu penyerapan produksi. Kita tentu saja tau bagaimana Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan menjadi sentra produksi sawit nasional. Pada saat implementasi ini ke depan menjadi satu hambatan," jelas Fauzan.

Ancaman ini, lanjut Fauzan, terutama akan menyasar pada produksi CPO di petani skala kecil. Menurut data BPS, rata-rata nilai produksi komoditas pertanian selama satu tahun di petani skala kecil sekitar 5,9 juta ton.

"Sehingga memang pendapatan petani ini akan terganggu pada saat nanti penyerapannya juga produksinya akan terganggu selama setahun, ini yang kita perlu pertimbangkan bagaimana produksi petani akan terganggu pada saat penyerapan produksi di ekspor terganggu," pungkas Fauzan.

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak pemerintah Jepang terlibat dalam program cetak sawah 3 juta hektare. Hal ini diucapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat bertemu Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Yoichi Watanabe di Tokyo, Selasa, 15 Oktober 2024.

Ketahanan pangan, Sudaryono menjelaskan, merupakan fokus utama presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan modern, seperti mekanisasi, peningkatan sumber daya manusia, serta penerapan teknologi canggih. Salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yakni melalui program cetak sawah baru 3 juta hektare. Sudaryono mengklaim, proyek ini sudah dimulai dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada, termasuk lahan rawa. “Kami ingin menekankan pencetakan sawah tidak akan melibatkan deforestasi,” katanya, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Sudaryono berharap, Indonesia dapat meningkatkan kerja sama di sektor pertanian dengan Jepang. Kerja sama ini terutama dalam bentuk ekspor-impor, pelatihan, dan transfer teknologi. Ia mengatakan, transfer teknologi dari Jepang dapat membuat produk hortikultura Indonesia dapat memenuhi standar kualitas internasional. “Saya kira, selama Anda sebagai Wakil Menteri Jepang positif menanggapi ini, saya pun dengan positif akan tanggapi ini,” kata Sudaryono kepada Yoichi.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, justru mengkritik janji presiden terpilih Prabowo Subianto yang akanmelanjutkanfood estate, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Hal itu tercantum dalam bagian ke-2 Asta Cita subbab swasembada pangan.

Food estate, menurut Iqbal, justru bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang juga masuk dalam visi misi pasangan tersebut. Pasalnya, menurut dia, program itu berpotensi mendorong penggundulan hutan atau deforestasi. "Food estatedalam konteks ekonomi hijau merupakan solusi yang salah dan bertolak belakang," kata Iqbal kepada Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak pemerintah Jepang terlibat dalam program cetak sawah 3 juta hektare. Hal ini diucapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat bertemu Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Yoichi Watanabe di Tokyo, Selasa, 15 Oktober 2024.

Ketahanan pangan, Sudaryono menjelaskan, merupakan fokus utama presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan modern, seperti mekanisasi, peningkatan sumber daya manusia, serta penerapan teknologi canggih. Salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yakni melalui program cetak sawah baru 3 juta hektare. Sudaryono mengklaim, proyek ini sudah dimulai dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada, termasuk lahan rawa. “Kami ingin menekankan pencetakan sawah tidak akan melibatkan deforestasi,” katanya, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 18 Oktober 2024.

Sudaryono berharap, Indonesia dapat meningkatkan kerja sama di sektor pertanian dengan Jepang. Kerja sama ini terutama dalam bentuk ekspor-impor, pelatihan, dan transfer teknologi. Ia mengatakan, transfer teknologi dari Jepang dapat membuat produk hortikultura Indonesia dapat memenuhi standar kualitas internasional. “Saya kira, selama Anda sebagai Wakil Menteri Jepang positif menanggapi ini, saya pun dengan positif akan tanggapi ini,” kata Sudaryono kepada Yoichi.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, justru mengkritik janji presiden terpilih Prabowo Subianto yang akanmelanjutkanfood estate, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Hal itu tercantum dalam bagian ke-2 Asta Cita subbab swasembada pangan.

Food estate, menurut Iqbal, justru bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang juga masuk dalam visi misi pasangan tersebut. Pasalnya, menurut dia, program itu berpotensi mendorong penggundulan hutan atau deforestasi. "Food estatedalam konteks ekonomi hijau merupakan solusi yang salah dan bertolak belakang," kata Iqbal kepada Tempo.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meminta Indonesia untuk tetap mempersiapkan diri dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Undang-undang Anti Deforestasi Eropa (European Union Deforestation-Free Regulations/EUDR), meski Uni Eropa mengusulkan untuk menunda penerapan kebijakan ini.

Selain mempersiapkan diri untuk menghadapi EUDR, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Mardyana Listyowati menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan negosiasi agar regulasi itu dibatalkan lantaran merugikan Indonesia.

“Bukan berarti menolak itu dengan tinggal diam, kita mempersiapkan diri, menyesuaikan untuk bisa mengikuti apa itu EUDR, yang dipersyaratkan EUDR, yang sesuai dengan kemampuan kita tentunya,” kata Dyna di sela-sela agenda Trade Expo Indonesia, dikutip Kamis (10/10/2024).

Sementara itu, untuk membenahi ekosistem kelapa sawit nasional, Indonesia tengah mempersiapkan dan membangun dashboard nasional. Dyna juga menyebut, Indonesia juga sudah bersiap untuk melakukan green campaign terhadap minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

Menurutnya, CPO bukanlah komoditas berbahaya dan tidak ada deforestasi. Dia menuturkan, CPO merupakan produk yang cukup efektif dan efisien dibanding produk minyak organik lainnya.

“Karena kenapa? Karena dia tidak sekali menghasilkan, selesai. Kalau yang lain, produk-produk dari agrikultura yang lain, selain CPO itu dia ditanam, dipanen sekali, selesai. Dia harus pembibitan lagi, menanam lagi,” tuturnya.

Dari sisi kandungan, Dyna menyebut bahwa kandungan CPO lebih baik dibanding minyak lainnya. Hanya saja, Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara yang memberikan black campaign terhadap CPO.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan penelitian terhadap CPO untuk memerangi black campaign, sekaligus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengurangi deforestasi.

Dalam catatan Bisnis, Komisi Eropa atau The European Commission mengumumkan rencananya untuk menunda pelaksanaan undang-undang yang melarang impor komoditas yang terkait dengan deforestasi selama 1 tahun.

Keputusan ini diambil usai mendengar seruan dari industri dan pemerintah di seluruh dunia. Reuters dalam laporannya mengatakan, kebijakan ini awalnya dipuji sebagai tonggak penting dalam perjuangan melawan perubahan iklim.

Namun, negara-negara dan industri seperti Brasil hingga Malaysia mengatakan regulasi tersebut bersifat proteksionis dan dapat mengakibatkan jutaan petani miskin skala kecil tersingkir dari pasar UE.

Selain itu, muncul peringatan luas dari industri bahwa regulasi itu akan mengganggu rantai pasokan Uni Eropa dan menaikkan harga barang. Sekitar 20 dari 27 negara anggota UE meminta Brussels pada Maret lalu untuk mengurangi dan mungkin menangguhkan undang-undang tersebut.

Menurut mereka, undang-undang tersebut akan merugikan para petani di blok tersebut, yang akan dilarang mengekspor produk yang ditanam di lahan yang mengalami deforestasi.

Dengan adanya usulan penundaan tersebut, produsen pertanian industri punya waktu hingga Desember 2025 untuk mempersiapkan undang-undang tersebut dan produsen kecil punya waktu hingga 30 Juni 2026. Proposal tersebut masih harus mendapatkan persetujuan dari parlemen eropa hingga Dewan UE.

“Mengingat karakter baru EUDR, kalender yang cepat, dan beragamnya pemangku kepentingan internasional yang terlibat, Komisi menganggap bahwa waktu tambahan 12 bulan untuk menerapkan sistem secara bertahap merupakan solusi yang seimbang untuk mendukung operator di seluruh dunia dalam mengamankan implementasi yang lancar sejak awal,” kata Komisi Eropa dalam pengumumannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki memanfaatkan penundaan implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation-Free Regulations/EUDR) dengan melakukan pembenahan terhadap ekosistem kelapa sawit.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Gapki Eddy Martono, di sela-sela gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (10/10/2024).

"Dalam persiapan satu tahun inilah kita coba membenahi supaya sama-sama comply," kata Eddy, Kamis (10/10/2024).

Eddy menyebut salah satu yang masih menjadi kendala adalah sawit rakyat. Pasalnya, sawit rakyat tidak memiliki moratorium, beda halnya dengan perusahaan yang telah memiliki Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Oleh karena itu, Eddy menyebut bahwa pemerintah dengan national dashboard sedang mendata sawit-sawit rakyat, termasuk geolokasi. "Ini yang sekarang pemerintah dengan national dashboard, memperjuangkan supaya itu bisa, nanti sekarang lagi di utamanya untuk sawit-sawit rakyat ini didata dengan benar, termasuk geolokasi," tuturnya.

Masalah lainnya, baik pemerintah Indonesia maupun Komisi Eropa masih berbeda pendapat mengenai masalah data geolokasi. Eddy menuturkan, Indonesia dalam peraturannya secara tegas tidak mengizinkan pemberian data geolokasi ke negara lain.

"Ini yang sekarang belum ada titik temu, tetapi bahwa mereka boleh melihat tetapi tidak boleh download, tapi mereka tetap mintanya geolocation," ujarnya.

Pihaknya kemudian mengusulkan kepada pemerintah agar Indonesia dapat membagikan geolokasi dari tanaman-tanaman yang menghasilkan atau area-area yang tertanam saja, sehingga tidak membahayakan negara.

Selain itu, Uni Eropa juga tidak menerima sertifikasi sustainability seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Eddy mengharapkan, kedua pihak dapat mencari titik temu yang dapat menguntungkan kedua negara.

"Kita berharap nanti dalam perjalanan ini Uni Eropa bisa menerima itu, karena juga kita sudah mempersiapkan ISPO itu mandatori buat kita, jadi seperti itulah contohnya. Jadi paling tidak sama-sama supaya kita comply, tapi harus saling mengerti gitu. Kalau itu yang undang-undang kita, mereka harus juga bisa menghargai kita gitu," pungkasnya.

Penundaan UU Anti Deforestasi Eropa

Dalam catatan Bisnis, Komisi Eropa atau The European Commission mengumumkan rencananya untuk menunda pelaksanaan undang-undang yang melarang impor komoditas yang terkait dengan deforestasi selama satu tahun.

Keputusan ini diambil usai mendengar seruan dari industri dan pemerintah di seluruh dunia. Reuters melaporkan kebijakan tersebut awalnya dipuji sebagai tonggak penting dalam perjuangan melawan perubahan iklim.

Namun demikian, negara-negara dan industri seperti Brasil hingga Malaysia mengatakan regulasi tersebut bersifat proteksionis dan dapat mengakibatkan jutaan petani miskin skala kecil tersingkir dari pasar UE.

Selain itu, muncul peringatan luas dari industri bahwa regulasi itu akan mengganggu rantai pasokan Uni Eropa dan menaikkan harga barang. Sekitar 20 dari 27 negara anggota UE meminta Brussels pada Maret lalu untuk mengurangi dan mungkin menangguhkan undang-undang tersebut.

Menurut mereka, undang-undang tersebut akan merugikan para petani di blok tersebut, yang akan dilarang mengekspor produk yang ditanam di lahan yang mengalami deforestasi.

Dengan adanya usulan penundaan tersebut, produsen pertanian industri punya waktu hingga Desember 2025 untuk mempersiapkan undang-undang tersebut dan produsen kecil punya waktu hingga 30 Juni 2026. Proposal tersebut masih harus mendapatkan persetujuan dari parlemen eropa hingga Dewan UE.

"Mengingat karakter baru EUDR, kalender yang cepat, dan beragamnya pemangku kepentingan internasional yang terlibat, Komisi menganggap bahwa waktu tambahan 12 bulan untuk menerapkan sistem secara bertahap merupakan solusi yang seimbang untuk mendukung operator di seluruh dunia dalam mengamankan implementasi yang lancar sejak awal," kata Komisi Eropa dalam pengumumannya.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) meluncurkan platform dalam jaringan Deforestation-Free Trade Gateway untuk membantu petani kecil dalam menghadapi aturan anti deforestasi Uni Eropa.

Pasalnya, aturan anti deforestasi, menyebabkan permintaan pada sejumlah petani kecil di negara berkembang menjadi berkurang. Mereka dilarang ekspor komoditas ke Eropa karena tidak memenuhi syarat aturan tersebut. Kondisi itu membuat komisi Eropa mengusulkan untuk menunda aturan tersebut selama satu tahun, sehingga baru mulai diberlakukan pada 2025 atau 2026.

Direktur Eksekutif International Trade Centre (ITC), Pamela Coke-Hamilton, mengatakan platform tersebut adalah bagian dari upaya untuk menciptakan sistem yang akan menyebabkan kerusakan sekecil mungkin.

"Penundaan ini setidaknya memberikan waktu yang cukup untuk mencoba menyiapkan mekanisme untuk membantu (usaha kecil dan menengah) serta negara-negara agar dapat memenuhi persyaratan ini," ujar Pamela dikutip Reuters, Kamis (10/10).

Pamela mengatakan Platform Deforestation-Free Trade Gateway bertujuan untuk mengurangi pengumpulan dan berbagi data yang berulang serta mahal. Platform ini menciptakan tempat pertemuan virtual dengan petani, eksportir, dan importir terkait kepatuhan akan aturan deforestasi.

Menurut dia, proyek percontohan akan diluncurkan bulan ini di Amerika Latin sebelum diperluas secara global pada November. Negara-negara dan kelompok industri harus menggabungkan geolokasi, pemetaan, dan standar pembuktian lainnya yang diperlukan, seperti yang sudah dikerjakan oleh Malaysia, Brasil, dan Ghana.

Pamela mengatakan, saat ini ITC sedang bekerja sama dengan Uni Eropa mengenai langkah-langkah pendukung lainnya untuk membantu ribuan petani dengan lahan sekecil dua hektar.

"Ini mencoba mencari tahu bagaimana kita memastikan bahwa mereka bertahan, tetapi pada saat yang sama memenuhi lingkungan regulasi," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemeterian Perdagangan Mardyana Listyowati mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan kampanye hijau untuk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Hal ini merespons Komisi Uni Eropa yang menunda implementasi Undang-Undang (UU) anti-deforestasi atau EU Deforestation-Free Products Regulation (EUDR).

“Pastinya dalam waktu setahun ini kita harus bersiap diri, walaupun kita sebenarnya menolak, tapi bukan berarti menolak itu dengan tinggal diam. Kita mempersiapkan diri, menyesuaikan untuk bisa mengikuti EUDR, yang dipersyaratkan EUDR,” kata Mardyana ditemui di sela-sela pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) yang ke-39 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Mardyana juga mengatakan bahwa Indonesia sedang mempersiapkan dan membangun National Dashboard untuk kampanye CPO.

“Kita juga sudah ke beberapa negara, kita mempersiapkan diri untuk menjadi green campaign, bahwa sebenarnya CPO ini bukanlah barang yang berbahaya, dan tidak ada deforestasi sebenarnya,” tutur Madyana.

Mardyana menyebutkan, CPO merupakan produk yang lebih efektif dan efisien dibanding produk-produk seperti polsa minyak-minyak lain.

“Karena kenapa? Karena tidak sekali menghasilkan, selesai. Nah kalau yang lain, produk-produk dari agrikultur lain, selain CPO itu, dia ditanam, dipanen sekali, selesai,” kata dia.

Menurut Mardyana, EUDR tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga diskriminasi terhadap negara-negara berkembang.

Adapun Komisi Uni Eropa memutuskan menunda implementasi UU anti-deforestasi atau EUDR selama setahun. EUDR sedianya akan berlaku pada 30 Desember 2024.

Dalam UU tersebut, produk tertentu yang diekspor ke Uni Eropa (UE), salah satunya minyak kelapa sawit, harus mematuhi berbagai syarat yang ditetapkan.

Eksportir harus memastikan produk yang diekpor ke UE tidak terkait dengan penggundulan hutan atau degradasi hutan dalam rantai pasoknya sejak 2020.

Selaun itu, UU tersebut juga mewajibkan produksi barang yang diekspor mematuhi hak asasi manusia (HAM) serta masyarakat adat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemeterian Perdagangan Mardyana Listyowati mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan kampanye hijau untuk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Hal ini merespons Komisi Uni Eropa yang menunda implementasi Undang-Undang (UU) anti-deforestasi atau EU Deforestation-Free Products Regulation (EUDR).

“Pastinya dalam waktu setahun ini kita harus bersiap diri, walaupun kita sebenarnya menolak, tapi bukan berarti menolak itu dengan tinggal diam. Kita mempersiapkan diri, menyesuaikan untuk bisa mengikuti EUDR, yang dipersyaratkan EUDR,” kata Mardyana ditemui di sela-sela pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) yang ke-39 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Mardyana juga mengatakan bahwa Indonesia sedang mempersiapkan dan membangun National Dashboard untuk kampanye CPO.

“Kita juga sudah ke beberapa negara, kita mempersiapkan diri untuk menjadi green campaign, bahwa sebenarnya CPO ini bukanlah barang yang berbahaya, dan tidak ada deforestasi sebenarnya,” tutur Madyana.

Mardyana menyebutkan, CPO merupakan produk yang lebih efektif dan efisien dibanding produk-produk seperti polsa minyak-minyak lain.

“Karena kenapa? Karena tidak sekali menghasilkan, selesai. Nah kalau yang lain, produk-produk dari agrikultur lain, selain CPO itu, dia ditanam, dipanen sekali, selesai,” kata dia.

Menurut Mardyana, EUDR tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga diskriminasi terhadap negara-negara berkembang.

Adapun Komisi Uni Eropa memutuskan menunda implementasi UU anti-deforestasi atau EUDR selama setahun. EUDR sedianya akan berlaku pada 30 Desember 2024.

Dalam UU tersebut, produk tertentu yang diekspor ke Uni Eropa (UE), salah satunya minyak kelapa sawit, harus mematuhi berbagai syarat yang ditetapkan.

Eksportir harus memastikan produk yang diekpor ke UE tidak terkait dengan penggundulan hutan atau degradasi hutan dalam rantai pasoknya sejak 2020.

Selaun itu, UU tersebut juga mewajibkan produksi barang yang diekspor mematuhi hak asasi manusia (HAM) serta masyarakat adat.

Bisnis.com, JAKARTA — Undang-undang hijau dari Uni Eropa bertajuk Antideforestasi kemungkinan besar ditunda ke tahun depan. Hal itu dilakukan Komisi Eropa setelah mendapat kritik besar-besaran dari negara-negara produsen pertanian, termasuk Indonesia.

Penundaan penerapan UU Anti Deforestasi di Benua Biru pun menjadi angin segar untuk sementara ke saham emiten sektor komoditas, seperti AALI, ADRO, hingga PTBA.