JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Latif Usman mengajak anggotanya untuk introspeksi diri atau muhasabah usai viralnya video oknum polisi lalu lintas (polantas) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di jalan Tol Cawang Grogol, Jakarta Timur.

“Tadi pagi saya memimpin apel, saya tampilkan video-video yang viral di media sosial di hadapan anggota,” kata dia kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

Latif mengatakan, video viral tersebut ditampilkan melalui videotron supaya seluruh anggotanya bisa melihat dengan jelas.

Sambil menonton video, ia kemudian bertanya kepada anggotanya. Apakah kelakuan yang terekam itu pantas atau tidak?

“Mereka melihat langsung lewat videotron. Kalau seperti ini pantas atau tidak? Ini layak atau tidak? Ini bisa kita tampilkan di tengah masyarakat atau tidak? Apakah kita tidak malu dengan kelakuan-kelakuan kita?” tutur dia.

Karena itu, Latif berharap tidak ada lagi anggotanya yang melakukan hal-hal tidak pantas terhadap masyarakat.

Ia ingin anggotanya lebih berguna untuk masyarakat, khususnya para pengguna jalan raya.

“Makanya tadi saya tampilkan video-video viral ke seluruh anggota, biar anggota melihat langsung, meresapi langsung, ini tidak patut ditampilkan lagi, ini tidak patut dihadirkan di tengah masyarakat lagi,” imbuh Latif.

Diberitakan sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan polantas meminta uang kepada pengendara mobil di jalan Tol Cawang Grogol, Jakarta Timur, viral di media sosial.

Peristiwa dugaan pungli terjadi pada 4 Juli 2024 di KM 0+700, kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Dalam video yang diterima Kompas.com melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (5/7/2024), peristiwa ini bermula saat pengemudi mobil banting setir karena salah lajur.

Pengemudi mulanya berada di lajur yang mengarah ke arah Bandara Soekarno-Hatta, namun ia tiba-tiba berbelok di dekat percabangan jalan untuk mengambil arah ke Tanjung Priok.

Polantas yang berdiri di tengah perdagangan kemudian memberhentikan pengemudi mobil.

“Mohon maaf ya, motongnya jangan telat abangku,” kata polantas tersebut seperti yang terdengar di dalam video.

“Oh iya, mohon maaf, Pak,” jawab pengemudi.

Polantas lalu meminta surat izin mengemudi (SIM) dan surat keterangan tanda kendaraan (STNK) sambil menanyakan barang bawaan yang dibawa.

“SIM ada? Ini bawa apa?” tanya sang polisi.

“Ada. Bawa material proyek saya, isinya lem,” jawab pengemudi.

Pengemudi mobil lalu menegaskan bahwa dirinya tak menginjak marka jalan yang dilarang.

Setelah itu, polantas yang berada di lokasi menjelaskan kesalahan yang dimaksud memang bukan itu, tetapi terkait manuver pengemudi yang disinyalir membahayakan pengguna jalan lain.

“Tapi saya enggak injak marka,” kata pengemudi.

“Bukan masalah injak marka, bapak tiba-tiba memotong jalan,” timpal polantas.

Polisi itu lalu memberikan kode damai kepada sang pengemudi.

Ia meminta uang pelicin kepada pengemudi tersebut.

“Mohon dibantu saja,” ucap polantas.

Pengemudi mobil lalu mengambil beberapa lembar uang Rp 5.000.

Kemudian, ia melanjutkan perjalanannya meninggalkan lokasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah polisi lalu lintas (polantas) baru-baru ini menjadi sorotan karena perilakunya melakukan pemungutan liar (pungli).

Kejahatan ini dilakukan oleh tiga polantas di KM 0+700 di Tol Cawang Grogol, Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Halim Perdanakusuma, Kamis (4/7/2024).

Kasus ini tentu mencoreng nama polri sebagai penegak hukum yang seharunya bisa mencegah perbuatan salah sampai dengan menindak pelakunya.

"Polantas adalah garda depan kepolisian sebagai penegak hukum yang berhadapan dengan masyarakat," ujar Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar kepada Kompas.com, Minggu (7/7/2024).

Perbuatan polantas ini menjadi perhatian publik karena aksi mereka itu terekam oleh kamera, lalu videonya beredar di media sosial.

Dalam videonya, polisi itu terlibat pungli ke pengendara dengan alasan melakukan manuver yang dapat membahayakan pengemudi lain.

Pengemudi sempat menuturkan dirinya tidak menyentuh marka jalan yang dilarang. Namun, ia akhirnya memberikan beberapa lembaran Rp 5.000 kepada polisi itu.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Latif Usman telah membenarkan aksi itu dan berjanji akan menindak oknum polisi tersebut.

Namun, tak disebutkan tindakan sanksi yang diberikan kepada anak buahnya itu.

Pungli terus terulang

Fickar menyatakan, aksi pungli yang dilakukan oleh polantas akan terus berulang, meski tidak terjadi di wilayah yang sama.

Hal itu disebabkan karena tidak ada ketegasan dari pimpinan polri berkait pemberian sanksi kepada para jajarannya yang melanggar.

"Yang pasti itu karena ketidak tegasan penjatuhan sanksi akibat peristiwa ini berulang," ucap Fickar.

Pernyataan Fickar ini dibuktikan dengan kasus serupa. Pada 2021, aksi pungli dilakukan polantas pernah terjadi di Kota Tangerang.

Polantas berinisial Aipda PDH meminta sekarung bawang putih saat hendak menilang sopir truk di kawasan Jalan P2 Bandara Soekarno-Hatta.

Polisi itu semula menolak "uang damai" Rp 100.000, tetapi justru meminta sekarung bawang kepada sopir truk.

Fickar menilai, sikap pimpinan polri semestinya tegas untuk memberikan sanksi kepada jajarannya yang melanggar, salah satu contohnya penahanan.

"Ini tidak terjadi penjeraan, tetapi justru sebaliknya. Ini persialan (masalah) bukan pada sistem, tetapi pada orang-orang yang menjalankan sistemnya," kata Fickar.

Sebab, larangan pungli sudah tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain," demikian bunyi Pasal 6 huruf w beleid itu.

Berdasarkan aturan itu, polisi yang melakukan pungli bisa dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin.

Tindakan disiplin yang dimaksud bisa berupa teguran lisan dan hingga dicopot dari jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

Kapolri turun tangan

Kasus pungli oleh polantas yang berulang semestinya dapat menjadi pukulan bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera turun tangan.

"Saya kira ini harus menjadi pethatian serius bagi Kapolri, karena itu ketegasan sanksi menjadi penting," ucap Fickar.

Fickar mengatakan, Listyo Sigit harus memecat para polisi yang terlibat masalah. Bukan saja dilakukan polantas tetapi juga divisi lain.

"Pemecatan tidak hanya pada polantas juga polisi di divisi lainnya terutama di reskrim," ucap Fickar.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menegaskan, seluruh pimpinan kepolisian mengawasi anggotanya dalam bertugas di lapangan.

Tugas pimpinan mengawasi anggotanya sudah tertera dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di sana, atasan langsung wajib melakukan Pengawasan Melekat (Waskat) sebagai pengendalian terhadap tindakan dan kegiatan bawahan.

"Bagi pimpinan yang tidak berhasil menertibkan anggotanya akan menerima konsekuensi hukuman karena melanggar Perkap Pengawasan Melekat," kata Poengky.