JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong penambahan pemasangan body camera dan dashboard camera untuk anggota polisi lalu lintas (polantas).

Usulan ini disampaikan untuk menanggapi aksi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum kepolisian di Jalan Tol Cawang, dekat Halim Perdanakusuma, Kamis (4/7/2024) lalu.

"Kami mendorong dipasangnya body camera dan dashboard camera pada anggota Polantas yg bertugas di lapangan," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarty saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (7/7/2024).

Poengky mengungkapkan, penambahan kamera dapat membantu atasan memonitor tindakan anggotanya agar tidak melakukan penyimpangan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan.

"Itu dulu lakukan (penambahan kamera). Jangan enggak dilakukan," ujar Poengky.

Tak hanya itu, penambahan kamera tilang elektronik atau ETLE juga bisa menjadi opsi meminimalisir pertemuan fisik antara polisi dan pengguna jalan.

"Betul (pasang kamera ETLE), terutama di kota-kota besar (pasangnya)," ujar Poengky.

Sebelumnya, tiga polisi lalu lintas (polantas) terlibat melakukan pungutan liar (pungli) di KM 0+700 di Tol Cawang Grogol, Jakarta Timur, dekat kawasan Halim Perdanakusuma.

Aksi pungli yang disebut terjadi pada Kamis (4/7/2024) itu terekam oleh kamera dan viral di media sosial.

Dalam video rekaman yang beredar tampak polisi bersangkutan melakukan pungli kepada salah satu pengendara dengan alasan melakukan manuver yang dapat membahayakan pengemudi lain.

Pengemudi sempat menuturkan dirinya tidak menyentuh marka jalan yang dilarang. Namun, ia akhirnya memberikan beberapa lembaran Rp 5.000 kepada polisi itu.

Pihak Polda Metro Jaya membenarkan aksi itu dan akan segera memproses seluruh oknum polisi yang terlibat.

"Kami akan proses (polantas pungli). Kami akan serahkan ke Divisi Propam Polda Metro Jaya" ujar Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya

Kombes (Pol) Latif Usman kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Selain A sebagai pelaku pungli, dua oknum lainnya yang juga berinisial A turut dipanggil sebab tidak mengingatkan aktor utama pungli bahwa perbuatan itu salah.

"Total ada tiga polisi, semuanya berinisial A. Dua lainnya kami panggil karena tak saling mengingatkan," ungkap Latif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus turun tangan untuk menindak tegas anak buahnya yang melakukan pungutan liar (pungli).

"Saya kira harus menjadi perhatian serius Kapolri, karena Polantas garda depan kepolisian sebagai penegak hukum yang berhadapan dengan masyarakat," ujar Fickar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/7/2024).

Listyo disebut harus memecat tiga polisi lalu lintas (polantas) yang diduga terlibat pungli di KM 0+700 di Tol Cawang Grogol, Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Halim Perdanakusuma.

"Karena itu, ketegasan sanksi menjadi penting. Menjalankan aturan dengan tegas, pemecatan," ucap Fickar.

larangan pungli sudah tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain," demikian bunyi Pasal 6 huruf w beleid itu.

Berdasarkan aturan itu, polisi yang melakukan pungli bisa dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin.

Tindakan disiplin yang dimaksud bisa berupa teguran lisan dan hingga dicopot dari jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

Fickar mengatakan, pemberian sanksi pecat itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kasus serupa yang dilakukan oleh penegak hukum.

"Yang pasti karena ketidaktegasan penjatuhan sanksi berakibat peristiwa ini berulang. Jadi (masalah itu) bukan pada sistem, tetapi orang-orang yang menjalankan sistemnya," kata Fickar.

Diberitakan sebelumnya, aksi pungli tiga polantas itu disebut terjadi pada Kamis (4/7/2024).

Kejahatan polantas itu terekam oleh kamera, lalu videonya viral di media sosial.

Dalam videonya, polisi itu terlibat pungli kepada pengendara dengan alasan melakukan manuver yang dapat membahayakan pengemudi lain.

Pengemudi sempat menuturkan dirinya tidak menyentuh marka jalan yang dilarang. Namun, ia akhirnya memberikan beberapa lembaran Rp 5.000 kepada polisi itu.

Pihak Polda Metro Jaya membenarkan aksi itu dan akan segera memproses seluruh oknum polisi yang terlibat.

"Kami akan proses (polantas pungli). Kami akan serahkan ke Divisi Propam Polda Metro Jaya" ujar Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Latif Usman kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah polisi lalu lintas (polantas) baru-baru ini menjadi sorotan karena perilakunya melakukan pemungutan liar (pungli).

Kejahatan ini dilakukan oleh tiga polantas di KM 0+700 di Tol Cawang Grogol, Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Halim Perdanakusuma, Kamis (4/7/2024).

Kasus ini tentu mencoreng nama polri sebagai penegak hukum yang seharunya bisa mencegah perbuatan salah sampai dengan menindak pelakunya.

"Polantas adalah garda depan kepolisian sebagai penegak hukum yang berhadapan dengan masyarakat," ujar Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar kepada Kompas.com, Minggu (7/7/2024).

Perbuatan polantas ini menjadi perhatian publik karena aksi mereka itu terekam oleh kamera, lalu videonya beredar di media sosial.

Dalam videonya, polisi itu terlibat pungli ke pengendara dengan alasan melakukan manuver yang dapat membahayakan pengemudi lain.

Pengemudi sempat menuturkan dirinya tidak menyentuh marka jalan yang dilarang. Namun, ia akhirnya memberikan beberapa lembaran Rp 5.000 kepada polisi itu.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Latif Usman telah membenarkan aksi itu dan berjanji akan menindak oknum polisi tersebut.

Namun, tak disebutkan tindakan sanksi yang diberikan kepada anak buahnya itu.

Pungli terus terulang

Fickar menyatakan, aksi pungli yang dilakukan oleh polantas akan terus berulang, meski tidak terjadi di wilayah yang sama.

Hal itu disebabkan karena tidak ada ketegasan dari pimpinan polri berkait pemberian sanksi kepada para jajarannya yang melanggar.

"Yang pasti itu karena ketidak tegasan penjatuhan sanksi akibat peristiwa ini berulang," ucap Fickar.

Pernyataan Fickar ini dibuktikan dengan kasus serupa. Pada 2021, aksi pungli dilakukan polantas pernah terjadi di Kota Tangerang.

Polantas berinisial Aipda PDH meminta sekarung bawang putih saat hendak menilang sopir truk di kawasan Jalan P2 Bandara Soekarno-Hatta.

Polisi itu semula menolak "uang damai" Rp 100.000, tetapi justru meminta sekarung bawang kepada sopir truk.

Fickar menilai, sikap pimpinan polri semestinya tegas untuk memberikan sanksi kepada jajarannya yang melanggar, salah satu contohnya penahanan.

"Ini tidak terjadi penjeraan, tetapi justru sebaliknya. Ini persialan (masalah) bukan pada sistem, tetapi pada orang-orang yang menjalankan sistemnya," kata Fickar.

Sebab, larangan pungli sudah tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain," demikian bunyi Pasal 6 huruf w beleid itu.

Berdasarkan aturan itu, polisi yang melakukan pungli bisa dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin.

Tindakan disiplin yang dimaksud bisa berupa teguran lisan dan hingga dicopot dari jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

Kapolri turun tangan

Kasus pungli oleh polantas yang berulang semestinya dapat menjadi pukulan bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera turun tangan.

"Saya kira ini harus menjadi pethatian serius bagi Kapolri, karena itu ketegasan sanksi menjadi penting," ucap Fickar.

Fickar mengatakan, Listyo Sigit harus memecat para polisi yang terlibat masalah. Bukan saja dilakukan polantas tetapi juga divisi lain.

"Pemecatan tidak hanya pada polantas juga polisi di divisi lainnya terutama di reskrim," ucap Fickar.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menegaskan, seluruh pimpinan kepolisian mengawasi anggotanya dalam bertugas di lapangan.

Tugas pimpinan mengawasi anggotanya sudah tertera dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di sana, atasan langsung wajib melakukan Pengawasan Melekat (Waskat) sebagai pengendalian terhadap tindakan dan kegiatan bawahan.

"Bagi pimpinan yang tidak berhasil menertibkan anggotanya akan menerima konsekuensi hukuman karena melanggar Perkap Pengawasan Melekat," kata Poengky.