Tokyo: Koalisi penguasa Jepang kehilangan mayoritas parlementernya dalam kekalahan telak pada pemilihan umum nasional, Minggu, 27 Oktober 2024. Kekalahan ini meningkatkan ketidakpastian atas susunan pemerintahan berikutnya dan prospek ekonomi terbesar keempat di dunia.

Partai Demokrat Liberal (LDP) Perdana Menteri Shigeru Ishiba, telah memerintah Jepang hampir sepanjang sejarah pascaperangnya. LDP bersama mitra koalisi juniornya, Komeito memperoleh 215 kursi di majelis rendah parlemen, menurut laporan media nasional Jepang, NHK.

Perolehan tersebut turun dari 279 kursi yang mereka peroleh sebelumnya dan menandai hasil pemilihan terburuk koalisi tersebut sejak sempat kehilangan kekuasaan pada 2009. Mereka pun kekurangan 233 kursi untuk meraih suara mayoritas di Parlemen.
"Pemilihan umum ini sangat sulit bagi kami," kata Ishiba yang tampak muram kepada TV Tokyo, dilansir dari Channel News Asia, Senin, 28 Oktober 2024.

Keiichi Ishii dari Komeito, yang mengambil alih sebagai pemimpin baru partai tersebut bulan lalu, kalah di distriknya.

Pemenang terbesar malam itu, oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ), memperoleh 148 kursi, naik dari 98 kursi sebelumnya, karena para pemilih menghukum partai Ishiba atas skandal pendanaan dan inflasi.

Hasilnya dapat memaksa partai-partai untuk membuat kesepakatan pembagian kekuasaan yang tidak jelas untuk berkuasa, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik karena negara tersebut menghadapi hambatan ekonomi dan situasi keamanan yang menegangkan di Asia Timur.

"Ini bukan akhir, tetapi awal," kata pemimpin CDPJ Yoshihiko Noda dalam konferensi pers.

Noda menambahkan, partainya akan bekerja sama dengan partai-partai oposisi lainnya untuk mengupayakan perubahan pemerintahan.

Ishiba sebelumnya mengatakan bahwa ia akan menunggu hingga hasil akhir sebelum mempertimbangkan kemungkinan koalisi atau kesepakatan pembagian kekuasaan lainnya.

Perdana menteri telah menyerukan pemilihan umum dadakan segera setelah terpilih menjadi ketua partai bulan lalu, dengan harapan memenangkan mandat publik untuk jabatan perdana menterinya.

Pendahulunya, Fumio Kishida, mengundurkan diri setelah dukungannya turun akibat kemarahan atas krisis biaya hidup dan skandal yang melibatkan sumbangan yang tidak tercatat kepada anggota parlemen.

Pemilihan umum juga berlangsung sembilan hari sebelum para pemilih di Amerika Serikat -,sekutu terdekat Jepang,- menuju tempat pemungutan suara dalam pemungutan suara yang tidak dapat diprediksi lainnya.

Kegelisahan pasar

Nilai mata uang Jepang, Yen jatuh ke level terendah dalam tiga bulan dan saham Jepang diperkirakan akan turun. Sementara, imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang terlihat meningkat karena investor bereaksi terhadap ketidakpastian.

"Penilaian pemilih terhadap blok penguasa lebih keras dari yang diharapkan," kata Saisuke Sakai, ekonom senior di Mizuho Research and Technologies.

"Ketidakpastian atas kelangsungan pemerintahan telah meningkat, dan pasar saham kemungkinan akan bereaksi besok dengan aksi jual, terutama di kalangan investor asing,” ucap Sakai.

LDP telah memegang mayoritas langsung sejak kembali berkuasa pada tahun 2012 setelah masa pemerintahan oposisi yang singkat. Partai ini juga sempat kehilangan kekuasaan pada 1993, ketika koalisi tujuh partai oposisi membentuk pemerintahan yang bertahan kurang dari setahun.

Partai-partai yang lebih kecil, seperti Partai Demokratik untuk Rakyat (DPP) atau Partai Inovasi Jepang, kini dapat menjadi kunci untuk membentuk pemerintahan.

DPP memenangkan 28 kursi dan Partai Inovasi Jepang 38 kursi, menurut NHK. Namun, keduanya mengusulkan kebijakan yang bertentangan dengan garis LDP.

Ketua DPP Yuichiro Tamaki tidak mengesampingkan beberapa kerja sama dengan koalisi yang dipimpin LDP, tetapi ketua Partai Inovasi Nobuyuki Baba menolak gagasan tersebut.

DPP menyerukan pemotongan setengah pajak penjualan Jepang sebesar 10 persen hingga upah riil naik, sebuah kebijakan yang tidak didukung oleh LDP, sementara Partai Inovasi telah berjanji untuk memberlakukan aturan donasi yang lebih ketat untuk membersihkan politik.

"DPP pada akhirnya berfokus untuk membuat negara ini lebih baik dan memastikan sumber daya keuangan dialokasikan dengan lebih tepat, jadi itulah mengapa saya memutuskan untuk memilih mereka," kata Keisuke Yoshitomi, seorang pekerja kantoran berusia 39 tahun, setelah memberikan suaranya di sebuah tempat pemungutan suara di Tokyo.

Perdebatan politik juga bisa menjadi masalah bagi Bank Jepang (BOJ) jika Ishiba memilih mitra yang lebih suka mempertahankan suku bunga mendekati nol ketika bank sentral ingin menaikkannya secara bertahap.

Partai Inovasi menentang kenaikan suku bunga lebih lanjut, dan pemimpin DPP mengatakan BOJ mungkin tergesa-gesa dalam menaikkan suku bunga, sementara bank sentral ingin secara bertahap menghentikan stimulus moneter besar-besaran Jepang selama beberapa dekade.

"Dengan lanskap politik yang lebih cair, mendorong kebijakan ekonomi yang mencakup kenaikan pajak, seperti untuk mendanai pengeluaran pertahanan, akan menjadi jauh lebih sulit," kata Masafumi Fujihara, profesor politik di Universitas Yamanashi.

"Tanpa pemerintahan yang kuat, akan lebih sulit bagi BOJ untuk menaikkan suku bunga dan mengendalikan yen yang lemah,” pungkas Fujihara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Tokyo: Sebuah rekor baru terpecahkan di dunia politik Jepang. Jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilu Jepang bulan ini mencapai lebih dari 300, walau masih kurang dari seperempat total kandidat, menurut laporan media lokal Negeri Sakura.

Melansir dari Channel News Asia, Rabu, 16 Oktober 2024, sebanyak 314 dari 1.344 kandidat majelis rendah yang memperebutkan 465 kursi adalah perempuan, atau sekitar 23 persen, angka tertinggi dalam sejarah pemilu Jepang.

Perdana Menteri baru Jepang, Shigeru Ishiba, berupaya memperkuat mandatnya dalam pemilu 27 Oktober mendatang dengan mempertahankan mayoritas untuk Liberal Democratic Party (LDP) yang telah lama berkuasa.
Salah satu faktor peningkatan jumlah kandidat perempuan adalah upaya Ishiba mendorong perempuan untuk mencalonkan diri, menggantikan mantan anggota parlemen yang terlibat dalam skandal dana gelap.

Meski begitu, Jepang masih menghadapi tantangan besar dalam kesetaraan gender di ranah politik. Jepang menduduki peringkat 118 dari 146 dalam Laporan Kesenjangan Gender Global 2024 oleh Forum Ekonomi Dunia. Kabinet Ishiba yang terdiri dari 20 orang hanya memiliki dua perempuan.

Hak-Hak Perempuan di Jepang

Pemerintah Jepang telah menetapkan target agar 35 persen kandidat parlemen majelis rendah adalah perempuan pada tahun 2025, naik dari 18 persen pada tahun 2017. Namun, pemimpin perempuan di bidang bisnis dan politik masih jarang ditemukan di Jepang.

"Partai politik di Jepang masih sangat berorientasi pada laki-laki dan tidak berpikiran terbuka, membuat sulit bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik," kata Momoko Nojo, Kepala Organisasi No Youth No Japan.

Ia menjelaskan bahwa partai politik di Jepang masih didominasi oleh laki-laki dan memiliki budaya yang kurang inklusif, sehingga menciptakan hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia politik.

Lingkungan yang kurang mendukung ini membuat perempuan kesulitan untuk mencalonkan diri atau berkarier di ranah politik. Selain itu, tanggung jawab pekerjaan rumah dan perawatan keluarga juga menjadi hambatan bagi banyak perempuan untuk berkarier di politik.

Sementara itu, sebuah komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesetaraan gender tengah meninjau hak-hak perempuan di Jepang dan diharapkan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Jepang dalam waktu dekat, setelah pertemuan di Jenewa pada Kamis ini. (Angel Rinella)

Baca juga: Shigeru Ishiba, Perdana Menteri Jepang yang Baru


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Tokyo: Mantan Menteri Pertahanan Jepang Shigeru Ishiba memenangkan pemilihan Ketua Partai Liberal Demokrat (LDP). Dengan hasil itu, Ishiba akan menjadi perdana menteri Jepang berikutnya.

Dalam pemilihan Ketua Partai Liberal Demokrat yang berkuasa pada Jumat, Ishiba mengalahkan menteri keamanan ekonomi Sanae Takaichi. Pada pencalonan kelimanya sebagai ketua partai, Ishiba memenangkan 215 dari 414 suara yang diberikan oleh anggota parlemen LDP dan anggota biasa. Sementara Takaichi memperoleh 194 suara.

“Ishiba, 67 tahun, akan ditunjuk sebagai perdana menteri di parlemen Selasa depan, yang akan menjadi fokus ketika ia akan mengadakan pemilihan umum dengan membubarkan DPR yang berkuasa,” laporan Kyodo News, Jumat 27 September 2024.
Pemimpin baru tersebut menghadapi tantangan untuk merombak partai yang tersengat oleh skandal dana gelap dan memulihkan kepercayaan pemilih menjelang pemilihan nasional yang tidak lama lagi.

Keterampilan kepemimpinannya akan diuji karena pertumbuhan ekonomi masih goyah dengan latar belakang meningkatnya biaya yang mempengaruhi rumah tangga. Sementara tindakan provokatif oleh Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia terus menimbulkan ancaman keamanan bagi Jepang.

Pemungutan suara putaran kedua diadakan setelah tidak satu pun dari sembilan pesaing yang memperoleh mayoritas dari 735 suara yang diberikan oleh anggota parlemen LDP dan anggota biasa di putaran pertama. Shinjiro Koizumi, kandidat termuda di usia 43 tahun, gagal dalam upaya pertamanya.

Pemungutan suara dilakukan beberapa hari setelah oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional Jepang memilih mantan Perdana Menteri Yoshihiko Noda sebagai pemimpinnya pada hari Senin. Noda memimpin Jepang selama sekitar satu tahun sejak 2011 di bawah partai pendahulu CDPJ.

Pakar kebijakan

Ishiba dikenal sebagai pakar kebijakan yang berpengalaman dalam pertahanan dan revitalisasi regional, populer di kalangan pendukung lokal. Tetapi dia telah berjuang untuk memperluas dukungannya di antara anggota parlemen partai, salah satu alasan utama mengapa empat pencalonan sebagai ketua partai sebelumnya gagal.

Didukung oleh kaum konservatif yang berpihak pada mendiang perdana menteri Shinzo Abe, yang dikenal karena pandangannya yang agresif, Takaichi, 63 tahun, bercita-cita menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang. Ini adalah kedua kalinya ia mencalonkan diri dalam pemilihan pimpinan partai.

Pesaing lainnya adalah mantan menteri keamanan ekonomi Takayuki Kobayashi, 49 tahun, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi, 63 tahun, Menteri Luar Negeri Yoko Kamikawa, 71 tahun, mantan menteri kesehatan Katsunobu Kato, 68 tahun, Menteri Digital Taro Kono, 61 tahun, dan Sekretaris Jenderal LDP Toshimitsu Motegi, 68 tahun.

Selama periode kampanye 15 hari, yang merupakan yang terlama dalam catatan, sembilan kandidat menyampaikan visi mereka untuk Jepang, negara yang menua dengan cepat dengan potensi pertumbuhan yang rendah dan sekutu utama AS di Asia, di mana lingkungan keamanan semakin parah.

Bidang yang luas mencerminkan berkurangnya kekuatan faksi-faksi intrapartai, yang sebagian besar telah dipaksa bubar setelah skandal dana gelap yang terkait dengan penggalangan dana partai, yang memberi anggota partai lebih banyak kebebasan untuk memilih sesuai dengan preferensi mereka sendiri.

Perdana Menteri Fumio Kishida yang akan lengser, yang mengalahkan Takaichi dan Kono pada tahun 2021, juga mendorong anggota Kabinetnya untuk bersaing dalam pemilihan. Namun, debat yang diadakan di antara para kandidat, yang diselenggarakan oleh LDP dan outlet media, tidak berlangsung mendalam, sebagian karena keterbatasan waktu.

Mereka memiliki tujuan yang sama untuk merevisi Konstitusi Jepang yang menolak perang tetapi berbeda pendapat tentang isu-isu kontroversial lainnya seperti apakah akan mengizinkan pasangan yang sudah menikah untuk menggunakan nama keluarga yang berbeda, yang oleh beberapa kaum konservatif dianggap sebagai tantangan terhadap nilai-nilai keluarga tradisional.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Tokyo: Perdana Menteri JepangFumio Kishida akan mengundurkan diri bulan depan. Dia tunduk pada tekanan dalam partainya, yang ingin melepaskan diri dari kepemimpinannya yang tidak populer.

Menurut media Jepang, termasuk penyiar nasional NHK dan Kyodo News, Kishida telah memberi tahu para pejabat dalam pemerintahannya tentang niatnya untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan partai yang berkuasa pada bulan September. Pemenang pemilihan tersebut akan menjadi perdana menteri.

Menurut juru bicara kantornya, Kishida, yang telah menjadi perdana menteri sejak 2021, akan mengadakan konferensi pers pada Rabu pagi.
Seperti dilansir Kyodo News, Rabu 14 Agustus 2024, Kishida telah diawasi ketat dalam partai tersebut atas penanganannya terhadap skandal penggalangan dana politik yang melibatkan beberapa faksi.

Tingkat penerimaan terhadap Kabinet Kishida, yang diluncurkan pada Oktober 2021, telah anjlok ke kisaran 20 persen setelah skandal tersebut.

Meskipun tidak populer, Kishida sangat ingin mengamankan pemilihan ulang dalam perebutan kepemimpinan. Namun, seruan telah berkembang di dalam LDP agar ia mengundurkan diri di tengah kekhawatiran mengenai bagaimana LDP akan bernasib dalam pemilihan umum berikutnya di bawah kepemimpinannya, kata pakar politik.

Sejauh ini, mantan Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba, yang populer di masyarakat, telah menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden LDP. Ishiba sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jenderal LDP, tokoh nomor 2 dalam partai yang berkuasa.

Menteri Digital Taro Kono, seorang maverick yang berpikiran reformis dan anggota parlemen yang paham media sosial, telah memberi tahu Wakil Presiden LDP Taro Aso, mantan perdana menteri, bahwa ia bermaksud untuk mencalonkan diri dalam perebutan tersebut, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Sekretaris Jenderal LDP Toshimitu Motegi, Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi, mantan Menteri Lingkungan Hidup Shinjiro Koizumi, dan mantan Menteri Keamanan Ekonomi Takayuki Kobayashi juga termasuk di antara mereka yang mungkin bergabung dalam perlombaan menuju kursi perdana menteri.

(FJR)