JAKARTA, investor.id - Literasi zakat yang rendah di masyarakat masih menjadi tantangan dalam upaya mengoptimalkan potensi zakat nasional.

Berdasarkan perhitungan Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, yakni mencapai Rp327 triliun per tahun.

Potensi ini dinilai masih jauh dari realisasi pengumpulan dana zakat , infak, dan sodakoh (ZIS) saat ini baru sekitar Rp 41 Triliun. Ini menunjukkan adanya selisih yang sangat besar.

“Salah satu masalah utama adalah tingkat literasi zakat yang rendah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat kita yang belum memahami pentingnya zakat sebagai instrumen kesejahteraan kolektif, dan hal tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran untuk berzakat," kata Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhamad Mahdum, dalam gelaran Sharia Future Network, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, baru-baru ini

.Selain literasi, Mahdum menyampaikan, tantangan lain yang dihadapi BAZNAS adalah infrastruktur dan sinergi antarlembaga pengelola zakat.

"Dengan lebih dari 500 lembaga zakat di Indonesia, diperlukan kolaborasi untuk memastikan penyaluran zakat lebih efektif dan tepat sasaran," ujar Mo Mahdum.

Lebih lanjut, Mo Mahdum menyampaikan, di tengah tantangan yang ada, BAZNAS melihat dukungan pemerintah sebagai peluang besar untuk memperkuat pengelolaan zakat di Indonesia.

"Dukungan tersebut berupa regulasi dan infrastruktur yang memungkinkan lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS ini memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan tugasnya, serta dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap BAZNAS," ucapnya.

Mahdum menyebutkan, kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan swasta dan organisasi lain, juga penting untuk memperluas jangkauan program berbasis zakat dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Selain itu, BAZNAS juga terus berupaya meningkatkan kualitas SDM pengelola zakat untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Dengan SDM yang berkualitas dan profesional, didukung oleh penerapan digitalisasi dalam pengelolaan zakat, kita bisa mewujudkan pengelolaan yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Mahdum.

"Mari kita berzakat bersama BAZNAS. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga tanggung jawab sosial yang bisa membawa perubahan positif bagi bangsa," lanjutnya.

BAZNAS, kata dia, komit mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan mengoptimalkan potensi zakat sebagai upaya strategis mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan mengatakan, riset Baznas, dia menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat sudah mengeluarkan zakat langsung sekitar Rp61 triliun.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bisa memaksimalkan pengumpulan zakat dari masyarakat di Indonesia. Dia mengungkapkan ada potensi zakat mencapai Rp 300 triliun di Indonesia.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Jokowi memaparkan, Indonesia memiliki 236 penduduk muslim. Dari ratusan juta penduduk tersebut, Jokowi menilai potensi pengumpulan zakat masih cukup besar untuk bisa digali dan dikelola bagi kemaslahatan umat.

"Potensi zakat kita masih sangat besar untuk bisa kita gali dan kita kelola dengan baik. Oleh sebab itu saya berharap Baznas ke depan dapat melakukan terobosan-terobosan baik melalui edukasi kepada masyarakat, yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membangun sebuah tata kelola yang baik, tata kelola yang profesional," beber Jokowi saat membuka Rakornas Baznas di Istana Negara IKN, Rabu (25/9/2024).

Jokowi buka-bukaan potensi pengumpulan zakat yang bisa dikumpulkan dari masyarakat Indonesia. Jumlahnya cukup fantastis mencapai Rp 300 triliun.

"Yang kita inginkan karena memang potensinya, terakhir dihitung berapa pak? Rp 300-an triliun rupiah, sangat besar sekali," ujar Jokowi.

Potensi sebesar itu menurutnya bisa dicapai Baznas. Dia mengutip salah satu survei internasional yang menyebutkan Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia.

"Dan Indonesia ini menurut survei internasional yang terakhir itu adalah negara yang paling dermawan di seluruh dunia, paling dermawan ranking 1. Itu luar biasa Alhamdulillah," jelas Jokowi.

Jokowi menjelaskan beberapa cara yang bisa dilakukan Baznas untuk menggenjot pengumpulan zakat. Pertama membangun kepercayaan publik soal transparansi pengelolaan zakat. Tata kelola Baznas harus dibuat profesional dan transparan.

Kemudian yang kedua adalah melakukan percepatan digitalisasi layanan. Jokowi menilai ini akan mempermudah manajemen zakat di Indonesia. Pengumpulan zakat pun bisa dimudahkan dengan digitalisasi.

Sementara itu, Ketua Baznas Noor Achmad memaparkan sejauh ini dari konsolidasi data pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah secara nasional pada September 2024 mencapai angka Rp 31 triliun dengan 20,3 juta orang yang menjadi muzaki.

"Ini dapat mencapai Rp 41 triliun di 2024 ini dengan 30 juta muzaki," ujar Noor Achmad dalam acara yang sama.

Simak Video: Wapres Minta Penyaluran Zakat Tepat Sasaran Gunakan Basis Data Akurat

[Gambas:Video 20detik]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Zakat Watch menilai Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki kewenangan berlebih karena berperan menjadi regulator dan operator. Hal ini yang membuat Indonesia Zakat Watch menilai terjadi diskriminasi kelola zakat.

Sehubungan dengan itu, Indonesia Zakat Watch melakukan permohonan uji materiil atas Undang-Undang (UU) Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ada 11 Pasal dalam UU Zakat yang diajukan untuk direvisi.

Tim Hukum dari Indonesia Zakat Watch, Evi Risna Yanti mengatakan, harapannya sebenarnya UU Zakat dibuah sepenuhnya. Karena setiap pasal yang diajukan untuk direvisi pasti punya keterkaitan satu sama lain dengan pasal-pasal yang lainnya yang tidak bisa dimasukkan semuanya untuk diuji materiil.

"Jadi ada 11 pasal yang kita akan ajukan (untuk direvisi) itu ada pasal 5 ayat 1, pasal 6, pasal 7 ayat 1, pasal 16 ayat 1, pasal 17, pasal 18 ayat 2, pasal 19, pasal 20, pasal 38, pasal 41, dan pasal 43 ayat 3 dan ayat 4," kata Evi kepada Republika.co.id saat Konferensi Pers Indonesia Zakat Watch bertema Diskriminasi Kelola Zakat, Masyarakat Ajukan Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi di Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Kamis, (25/7/2024).

Mengenai kerugian-kerugian yang dialami lembaga amil zakat (LAZ) akibat UU Zakat, Evi menjelaskan bahwa hampir pada setiap pasal yang diajukan untuk direvisi mengakibatkan kerugian kepada LAZ.

Evi mengatakan, pihak pemohon ada Dompet Dhuafa dan Forum Zakat (FOZ) serta ada perorangan. Kerugian yang dialami Dompet Dhuafa misalnya, dimitigasi untuk bekerjasama dengan perusahaan swasta. Mitigasi tersebut yang menyebabkan berkurangnya pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Menurut Evi, seharusnya LAZ swasta seperti Dompet Dhuafa dan lain sebagainya bisa bekerjasama dengan perusahaan swasta maupun kementerian.

Tapi jika dana zakat dari kementerian hanya bisa dihimpun oleh Baznas karena sama-sama pemerintah, maka boleh saja. Tapi dana zakat perusahaan swasta jangan ditarik juga oleh Baznas. "Kita keberatan tuh," ujar Evi.

Evi mengungkapkan aturan yang memberatkan LAZ lainnya. Lembaga amil zakat diatur agar tidak boleh membentuk kantor perwakilan lebih dari dua kantor di satu provinsi. Padahal di sebuah provinsi bisa ada belasan kabupaten dan kota.

Aturan itu soal kantor perwakilan tidak boleh dari dua di sebuah provinsi, menurut Evi itu merugikan lembaga-lembaga pengelolaan zakat, karena jadi dibatasi.

Evi mengatakan, lembaga-lembaga zakat yang ada di dalam FOZ juga hampir mengalami kerugian yang sama. Menurut Evi, banyak juga BUMN yang tidak setuju menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah Baznas.

"Karena dana (zakat) mereka (BUMN), mereka yang mengumpulkan, tapi Baznas yang mengambil itu sebagai pengumpulan Baznas, kemudian mereka (UPZ BUMN) harus berbagi dengan Baznas," ujar Evi.

Evi menjelaskan, jika UPZ BUMN menghimpun zakat 100 persen, 30 persennya diserahkan ke Baznas untuk dikelola. Namun, Baznas tidak melaporkan penggunaan atau pendistribusian yang 30 persen itu ke UPZ BUMN yang menghimpunnya.

Sebaliknya, UPZ BUMN harus melaporkan penggunaan atau pendistribusian dana zakat yang dihimpun mereka ke Baznas. "Ini unsur keadilannya, unsur kesetaraannya tidak kelihatan, itu (termasuk) kerugian," ujar Evi.

Tim Hukum dari Indonesia Zakat Watch berharap Baznas dibentuk oleh negara sebagai regulator saja. Biarkan lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat, yang sudah lebih dulu ada dan profesional yang mengelola zakat.

Namun, Evi menyayangkan, adanya UU Zakat malah membuat kewenangan Baznas menjadi operator sekaligus regulator tata kelola zakat. Sehingga menimbulkan konflik of interest dan penyalahgunaan wewenang, bisa jadi seperti itu.

"Jadi itu yang kemudian kita sarankan Baznas jadi regulator sajalah atau Baznas jadi operator tapi copot (kewenangan sebagai) regulatornya, itu (peran regulator) diberikan kepada Kementerian Agama saja," jelas Evi.

Evi menambahkan, soal auditor juga, Kemenag punya institusinya. Kemenag punya Direktorat Zakat dan Wakaf yang akan menangani itu.

"Jadi kita sama-sama saingan fair (adil) mengumpulkan dana zakat, menyalurkan zakat, kemudian melaporkannya kepada kementerian dan kepada masyarakat karena zakat itu juga harus dilaporkan kepada masyarakat secara terbuka sama-sama," ujar Evi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, Prof Kamaruddin Amin menyerahkan SK izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional kepada Yayasan Baitul Maal BRILiaN (YBM BRILiaN) di Auditorium BRILiaN Center, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024). SK Laznas YBM BRILiaN diserahkan langsung kepada Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Catur Budi Harto, yang merupakan Badan Pembina YBM BRILiaN.

Dalam kesempatan ini, Kamaruddin pun mengungkapkan tantangan zakat di Indonesia. Menurut dia, potensi zakat di Indonesia sangat besar yaitu di atas Rp 400 triliun, tapi yang baru terhimpun hanya Rp 31 triliun.

Menurut Kamaruddin, gap yang sangat besar tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya Baznas dan LAZ seperti YBM BRILian.

“Tantangan ini tentu harus dijawab dengan hadirnya pengelolaan ZIS yang baik dan berkualitas. Dengan pengelolaan yang baik Insyaallah juga akan meningkatkan angka penghimpunan ZIS. Saya berharap pada tahun-tahun mendatang pengelolaan ZIS kita bisa di atas Rp 100 Triliun," ujar Kamaruddin dalam siaran persnya, Rabu (24/7/2024).

Guru Besar UIN Makassar ini juga menambahkan pentingnya sinergisasi dan kolaborasi antara Kemenag, Baznas, dan LAZ sehingga ke depannya dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Pembaharuan izin operasional ini merupakan salah satu bentuk komitmen YBM BRILiaN dalam mengelola dana ZIS masyarakat sesuai dengan ketetapan syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Dalam sambutannya, Catur Budi Harto menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak, kepada Baznas dan Kemenag atas amanat dan kepercayaannya sehingga YBM BRILiaN kini telah berstatus sebagai LAZ Skala Nasional. Dia pun berharap sinergi dan kolaborasi yang telah dijalin dapat terus ditingkatkan sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS.

“Selama 23 tahun kiprahnya, YBM BRILiaN tetap konsisten dalam peranannya mengelola dana ZIS di lingkungan BRI dan masyarakat pada umumnya secara amanah dan professional dengan mengedepankan praktik-praktik pengelolaan yang Good Corporate Governance dan taat terhadap regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pengurusan izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat melalui Kementrian Agama Republik Indonesia," kata dia.

Acara ini juga dihadiri Ketua Dewan Pengawas Syariah YBM BRILiaN, Prof KH M Amin Suma, Badan Pengawas YBM BRILiaN Achmad Royadi dan M Candra Utama, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Prof Waryono Abdul Ghafur, Kepala Bidang Penais Zawa Kanwil Kemenag DKI Jakarta Slamet Abadi, Wakil Ketua Baznas Bazis DKI Jakarta Ir Saat Suharto Amjad, serta Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan Baznas RI Mulya Dwi Harto.

Ketua Badan Pengurus YBM BRILiaN, Dadang Permana menyampaikan laporan kinerja YBM BRILiaN, salah satunya kinerja laporan keuangan 2023 dimana YBM BRILiaN meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut dia, capaian ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas YBM BRILiaN dalam mengelola amanah ZIS masyarakat.

Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah YBM BRILiaN, Prof KH M Amin Suma mengatakan, selama ini YBM BRILiaN senantiasa memegang penuh prinsip Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI sehingga YBM BRILiaN tetap berada pada jalur yang tepat dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat.

Dalam acara ini turut dilakukan doa bersama, dengan harapan doa yang disampaikan dapat menambah keberkahan bagi para muzakki, munfiq, dan mutashodiq yang selama ini telah mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya melalui YBM BRILiaN serta harapan agar YBM BRILiaN dapat terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kontribusinya dalam gerakan zakat di Indonesia.