Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti berjanji membereskan masalah yang kerap timbul pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Utamanya, yang berkaitan dengan penerimaan jalur zonasi.

Ia mengaku telah banyak mendengar persoalan dalam jalur zonasi. Hampir setiap tahun dalam PPDB, zonasi menjadi polemik di masyarakat.

"Itu semuanya masih dalam proses pengkajian," kata Mu'ti di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Pihaknya bakal mengundang Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia untuk membahas persoalan PPDB Jalur Zonasi. "Nanti kami akan mengundang dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia untuk rapat terkait dengan zonasi dan pendidikan," beber dia.

Mu'ti menyebut akan mendengarkan masukan sesungguhnya terkait pelaksanaan zonasi di lapangan. Termasuk, suara dari masyarakat.

"Karena memang selama ini kan masih ada persoalan-persoalan baik menyangkut regulasi maupun beberapa hal teknis yang membuat zonasi ini menjadi polemik juga di masyarakat," ujar dia.

Mu'ti menegaskan zonasi bertujuan mendekatkan peserta didik ke sekolah. Selain itu, jalur zonasi memberikan kesempatan pendidikan bagi seluruh anak.

"Tempat tinggal ini memang menjadi pertimbangan, selain juga memang ada afirmasi yang mungkin dilakukan," tutur dia.

Dia juga ingin pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan zonasi. Mu'ti berharap berbagai masukan itu bisa memberikan perbaikan.

"Jadi mohon menunggu, tunggu waktunya," ujar Mu'ti.

Baca juga: PPDB 2024, Kemendikbudristek Sebut Keberadaan 'Siswa Siluman' Bisa Jadi Masalah

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendesak jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diubah. Jalur zonasi yang sudah dipakai tujuh tahun terakhir dinilai selalu bermasalah.

"Kalau hemat saya prinsipnya adalah zonasi ini harus kita ubah enggak boleh, karena sudah tujuh tahun engak benar-benar, ya berarti harus kita ubah," tegas Dede dikutip dari Instagram @dpr_ri, Jumat, 2 Agustus 2024.

Dede menuturkan tujuh tahu lalu jalur zonasi diterapkan niatnya untuk mengurangi orang berbondong-bondong ke sekolah favorit. Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah.
Sebab, dulu sering terjadi satu sekolah menerima murid dari banyak tempat tetapi warga sekitar tidak berkesempatan sekolah di situ. "Nah masalahnya adalah orang tetap ngejar ke sekolah favorit dan itu kemudian permasalahan zonasi timbul muncul kembali yang akhirnya banyak yang memalsukan KK, banyak yang pindah rumah dan sebagainya," ujar politikus Demokrat itu.

Dede mendorong PPDB jalur zonasi diubah dengan konsep lain. Misalnya, kembali menggunakan NEM atau dites lagi dan diberikan kesempatan kepada anak yang berprestasi untuk bisa masuk sekolah.

Terpenting, kata dia, jumlah sekolah harus tersedia. Apabila jumlah sekolahnya tidak ada, anak-anak akan berbodong-bondong ke sekolah lain. Dia juga mendorong ekolah swasta dilibatkan untuk menampung anak-anak yang tidak masuk ke sekolah negeri.

"Yang memutuskan tentu bukan kami karena itu tugasnya eksekutif. Tetapi Komisi X DPR RI meminta kepada pemerintah agar sistem zonasi ini adalah terakhir kalinya, tahun depan harus ada konsep lain kalau perlu ada sistem tes atau penilaian," tegas dia.

Baca juga: Kemendikbudristek Tak Bakal Hapus Jalur Zonasi Demi Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

(REN)

Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal berharap tidak ada lagi persoalan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya, masalah PPDB terus berulang dan menjadi polemik setiap tahun.

Ia berharap ada pembaruan skema PPDB di 2025. Illiza meminta pemerintah baru di era Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa menggelar PPDB yang lebih baik.

"Di pemerintahan mendatang, berharap terdapat skema baru dalam PPDB yang tidak lagi menggunakan sistem zonasi," kata Illiza melalui unggahan Instagramnya @illizasaaduddin dikutip Selasa, 16 Juli 2024.
Illiza menekankan jangan sampai ditemukan kembali kesenjangan dalam dunia pendidikan. Terutama, bagi siswa kurang mampu sampai tidak bisa melanjutkan sekolah.

Hal itu bertujuan memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Setidaknya, hingga usia 12 tahun alias sampai jenjang pendidikan menengah atas.

Dia tidak ingin jalur zonasi menjadi ladang kecurangan. Bahkan, ada manipulasi untuk meloloskan siswa.

"Jangan sampai adanya zonasi, jarak rumah yang sudah diatur pemerintah secara merata masih menyisakan persoalan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang tidak bisa sekolah di negeri. Terlebih lagi yang memanfaatkan jual beli, sogok-menyogok kursi untuk siswa-siswi baru. Perlu dievaluasi secara tegas, harus diberikan sanksi yang berat,” tegas dia.

Baca juga: Tak Pakai Seleksi Prestasi, PPDB Zonasi Menuntut Guru Lebih Kreatif di Kelas

(REN)