Jakarta: Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai film-film Indonesia sudah mulai mengalami kemajuan di dalam negeri. Namun, temanya masih terbatas.

"Kita lihat film Indonesia memang sudah mendapat kemajuan yang cukup besar, paling tidak 60-70 persen layar itu didominasi film Indonesia meskipun temanya masih terbatas, temanya masih banyak horor," kata Fadli dalam Rapat Kerja perdana di Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.

Fadli mengatakan pihaknya akan terus mendorong jumlah penonton film di Indonesia lewat penambahan layar bioskop. Selain itu, film-film bertema selain horor bakal lebih dimunculkan.
"Rupanya kita suka dengan horor, perlu afirmasi film-film kebangsaan, kepahlawanan, film anak, dan hal-hal lain," tutur dia.

Sebelumnya, Fadli menyebut jumlah penonton film di Indonesia masih jauh dari jumlah populasi. Salah satu masalahnya adalah minimnya jumlah layar.

Dia bakal menyerap aspirasi dari berbagai pihak untuk perbaikan ekosistem film Indonesia. Ia berharap ekosistem film akan lebih maju ke depan.

"Mulai dari yang latar belakang asosiasi, produser, pengelola bioskop, investor, aktor dan lain-lain. Untuk memperbaiki nanti ekosistem perfilman kita ke depan supaya lebih maju, supaya kondusif," ujar Fadli dalam Acara Ngopi Pagi dengan Insan Perfilman di Kompleks Kemendikbudristek, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Fadli menyebut salah satu yang juga menjadi kendala dalam pengembangan dan pemajuan film di Indonesia adalan pendanaan. Ia mengakui dana yang diberikan pemerintah masih relatif kecil. Karena itu, kerja sama dengan berbagai pihak sangat diperlukan.

"Dalam pendanaan kita harus bekerja sama dengan pihak korporasi, corporate social responbility (CSR), Dana Indonesiana," kata Fadli.

Baca juga: Film Indonesia Mesti Jadi Alat Diplomasi Kebudayaan Dunia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti agar memperhatikan nasib jutaan guru yang memiliki gaji rendah. Karenanya, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memperbaiki nasib guru.

"Saya menginginkan bahwa kebijakan yang dilakukan hari ini adalah perubahan terhadap nasib guru. Nasib guru harus diselesaikan," ujar Sofyan dalam rapat kerja perdana di Komisi X DPR dengan Mendikdasmen di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). 

Sofyan mengapresiasi tagline Mendikdasmen Abdul Mu'ti, yakni Pendidikan Bermutu untuk Semua. Menurut dia, tagline tersebut berarti akan meningkatkan kualitas pendidikan dan hal tersebut harus dimulai dari guru. Oleh karena itu, kata dia, guru harus mendapat kesejahteraan yang jauh lebih baik.

"Jangan lagi mereka punya penghasilan Rp230.000 per bulan. Kita sudah ada instrumen undang-undang dasar, kita sudah menjamin itu," tandas Sofyan.

Menurut Sofyan, guru tak boleh lagi mendapatkan gaji di bawah upah minimum regional (UMR). Selama ini, kata dia, masih ada guru yang harus rela menjadi pemulung lantaran gaji tidak mencukupi kebutuhan ekonomi. Dia menilai salah satu upaya mewujudkan gaji yang layak bagi guru adalah itu program sertifikasi guru. 

"Jangan ada yang dibawah UMR lagi, lah. Jangan ada lagi guru kita yang penghasilannya atau bekerja sebagai pemulung atau pekerjaan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang guru," imbuh Sofyan.

Senada, Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru menilai mewujudkan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas kerja dari Kemendikdasmen.

"Kesejahteraan guru ini harus menjadi prioritas," pungkas Ratih.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan berkomitmen mempercepat penyelesaian beragam tantangan dalam pemajuan pendidikan tinggi tanah air.

"Tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi ini bukan baru, tapi sudah ada, pasti terus ada. Kita upayakan untuk bisa lebih cepat kita capai (penyelesaian beragam tantangan dalam pendidikan tinggi)," kata Satryo dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.

Lebih lanjut, dia menyampaikan sejumlah tantangan dalam pendidikan tinggi Indonesia itu di antaranya kebekerjaan lulusan pendidikan tinggi yang masih rendah. Menurut Satryo, tantangan itu muncul antara lain karena tidak relevannya pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri.

"Bisa karena tidak relevannya pendidikan tinggi, juga karena di satu pihak kita melihat memang lapangan pekerjaan Indonesia itu relatif sangat minim untuk lulusan perguruan tinggi kita," ucap dia.

Berikutnya, Satryo menyampaikan tantangan lain yang dihadapi oleh perguruan tinggi adalah terkait dengan kurangnya perhatian terhadap pengembangan sains dan teknologi.

Ia menekankan tantangan tersebut harus diatasi karena bernilai penting untuk mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju atau Indonesia Emas pada tahun 2045.

"(menjadikan Indonesia sebagai negara maju) hanya mungkin kalau memang anak-anak kita itu dibekali dengan kemampuan dalam bidang sains dan teknologi," kata dia.

Masih terkait kurangnya perhatian dalam pengembangan sains dan teknologi, Satryo menyampaikan pihaknya akan berupaya memperbanyak sekaligus meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia.

"Itu karena pengembangan sains dan teknologi tidak mungkin tanpa melalui kegiatan penelitian," ujar dia menambahkan.

Berikutnya, Satryo menyampaikan tantangan lain dalam perguruan tinggi yang perlu diatasi adalah terkait dengan kebijakan. Menurutnya, regulasi dan kebijakan yang berubah secara cepat justru menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional.

"Regulasi dan kebijakan yang berubah terlalu cepat selama ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi, kita ke depan juga meminimalkan terjadinya upaya-upaya perubahan-perubahan yang menghambat perkembangan pendidikan tinggi," ucap dia. MI/Susanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta: Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap empat program prioritas Kementerian Kebudayaan dalam lima tahun ke depan. Fadli menyebut program tak ditargetkan selesai dalam 100 hari, namun berjalan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Pertama, Warisan Budaya Dunia. Program ini berfokus pada konservasi situs warisan budaya, pengakuan UNESCO, dan advokasi internasional. Pihaknya ingin meningkatkan pengakuan atau registrasi di UNESCO lebih banyak lagi.

"Tahun ini bulan Desember rencananya ada tiga yang diajuakan Reog Ponorogo, Kebaya, dan Kolintang dari Sulawesi Utara," kata Fadli dalam Rapat Kerja perdana di Komisi X DPR RI, Rabu, 6 November 2024.
Fadli menyebut pihaknya akan mencoba melobi UNESCO untuk memperbanyak pengakuan atas warisan budaya. Sebab, Warisan Budaya Takbenda milik Indonesia yang mendapat pengakuan UNESCO baru 13.

Dia mendorong usaha-usaha yang sudah dilakukan dari bawah, mulai kabupaten/kota, provinsi dan nasional bisa segera diakui UNESCO. Fadli mengatakan Warisan Budaya Takbenda Indonesia ada sekitar 2.000, namun baru diakui sangat sedikit.

"Saya kira ingin kita tingkatkan kehadiran warisan budaya kita yang begitu kaya dan memang kekayaan budaya kita saya kira tidak ada bandingnya di dunia lain di negara lain ini yang ingin kita optimalkan," papar dia.

Kedua, Program Revitalisasi Tradisi Lokal. Pihaknya bakal melestarkan sani bahasa dan kearifan lokal yang mutai memudar dengan melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan pelestarian.

"Dalam hal ini saya kira perlu dukungan dari Komisi X karena seluruh stakeholder harus terlibat," ujar dia.

Ketiga, Budaya Digital dan Ekonomi Budaya. Fadli menyebut pihaknya bakal mengembangkan plattorm digital dalam karya budaya seperti film, animasi, dan video game. Hal ini untuk mendukung promosi budaya dan mempercepat pertumbuhan industri berbasis budaya.

"Saya kira di sini ada irisan dengan kementerian lembaga lain tapi dalam persoalan konten budaya di hulu saya kira berkempetingan mempromosikan budaya Indonesia," tutur dia.

Keempat, Diplomasi dan Promosi Kebudayaan. Pihaknya bakal menjalin kerja sama internasional melalui festival budaya, pameran, pertukaran budaya, rumah budaya Indonesia, dan media sosial untuk memperkenalkan bydaya Indonesia baik dalam negeri maupun dunia internasioal.

Baca juga: Fadli Zon Buka Peluang Bahas Rancangan Omnibus Law Kebudayaan Tahun Depan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti mendesak pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah dasar (SD), baik negeri maupun swasta.

"Kalau kita mau mengejar pendidikan kita tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang tidak sekolah di tingkat SD, maka itulah saatnya. Mari kita benahi, utamanya dari fondasi untuk memberikan pendidikan gratis di SD, baik negeri maupun swasta," ujar Esti dalam rapat kerja bersama pemerintah pada Rabu (6/11/2024).

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.

Esti menyoroti paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang dinilai tidak memasukkan klausul mengenai Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Esti mengungkapkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Agustus lalu, yang menunjukkan bahwa terdapat 676.852 anak berusia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah.

Jika ditotal hingga jenjang SMA, terdapat sekitar 4,6 juta anak yang putus sekolah akibat berbagai faktor, antara lain ketidakmampuan biaya, mencari nafkah, menikah muda, korban kekerasan, ijazah ditahan sekolah, jarak sekolah yang jauh, disabilitasm dan lainnya.

"Sekarang kita bertumpu pada pendidikan dasar. Ketika kita mengatakan pendidikan dasar, seharusnya SD, baik negeri maupun swasta, itu tidak ditarik bayaran sedikit pun. Tetapi faktanya, kita bisa melihat bahwa sekolah negeri, walaupun sudah tidak ditarik biaya, masih menarik banyak iuran. Sekolah swasta, apalagi, tidak mungkin hidup tanpa iuran karena harus menggaji guru dan lainnya," jelas Esti.

Politikus PDI-P ini juga mengusulkan, jika tidak memungkinkan untuk menggratiskan seluruh sekolah swasta, maka negara dapat melakukan kajian lebih dalam untuk mengelompokkan sekolah-sekolah swasta mana yang dapat diberikan subsidi penuh dan mana yang masih diizinkan untuk menarik iuran.

"Harapan kami, gebrakan utama kita adalah mari kita berikan pendidikan gratis. Kalau tidak mampu sampai SMP secara keseluruhan, SD itu mestinya, tidak peduli itu swasta atau negeri, harus gratis, Pak" ujar dia.

Aspirasi serupa juga telah disampaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam uji materi di MK, Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia (JPPI) meminta agar Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas tidak hanya mewajibkan pendidikan dasar (SD-SMP) gratis di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta.

Mereka berpendapat bahwa ketentuan yang menyatakan sekolah swasta tidak wajib gratis bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.

Perkara ini masih dalam pemeriksaan MK dan belum diputuskan.

Jakarta: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendesak jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diubah. Jalur zonasi yang sudah dipakai tujuh tahun terakhir dinilai selalu bermasalah.

"Kalau hemat saya prinsipnya adalah zonasi ini harus kita ubah enggak boleh, karena sudah tujuh tahun engak benar-benar, ya berarti harus kita ubah," tegas Dede dikutip dari Instagram @dpr_ri, Jumat, 2 Agustus 2024.

Dede menuturkan tujuh tahu lalu jalur zonasi diterapkan niatnya untuk mengurangi orang berbondong-bondong ke sekolah favorit. Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah.
Sebab, dulu sering terjadi satu sekolah menerima murid dari banyak tempat tetapi warga sekitar tidak berkesempatan sekolah di situ. "Nah masalahnya adalah orang tetap ngejar ke sekolah favorit dan itu kemudian permasalahan zonasi timbul muncul kembali yang akhirnya banyak yang memalsukan KK, banyak yang pindah rumah dan sebagainya," ujar politikus Demokrat itu.

Dede mendorong PPDB jalur zonasi diubah dengan konsep lain. Misalnya, kembali menggunakan NEM atau dites lagi dan diberikan kesempatan kepada anak yang berprestasi untuk bisa masuk sekolah.

Terpenting, kata dia, jumlah sekolah harus tersedia. Apabila jumlah sekolahnya tidak ada, anak-anak akan berbodong-bondong ke sekolah lain. Dia juga mendorong ekolah swasta dilibatkan untuk menampung anak-anak yang tidak masuk ke sekolah negeri.

"Yang memutuskan tentu bukan kami karena itu tugasnya eksekutif. Tetapi Komisi X DPR RI meminta kepada pemerintah agar sistem zonasi ini adalah terakhir kalinya, tahun depan harus ada konsep lain kalau perlu ada sistem tes atau penilaian," tegas dia.

Baca juga: Kemendikbudristek Tak Bakal Hapus Jalur Zonasi Demi Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

(REN)